Beranda blog Halaman 781

Bikin Panik Pengendara, Bangunan di Pinggir Jalan Marsma Iswahyudi Terbakar

redaksi2
-
0
Bikin Panik Pengendara, Bangunan di Pinggir Jalan Marsma Iswahyudi Terbakar

BALIKPAPAN– Si jago merah mengamuk di kawasan Sepinggan, tepatnya di RT 5 Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan sekitar pukul 18.10 Wita.

Lokasi kebakaran yang persis berada di pinggir jalan raya, sempat membuat panik sejumlah pengendara yang melintas. Pasalnya, api dengan cepat membesar dari salah satu bangunan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang.

Salah seorang warga, Zubaidah mengatakan, saat kejadian tidak terlihat ada aktivitas di dalam bangunan. Namun, saat kondisi lalu lintas sedang ramai, tiba-tiba terlihat api muncul dari bagian atap bangunan.

“Enggak ada orang tadi itu. Pas saya nyapu disini (seberang tempat kejadian) tahu-tahu orang-orang pada teriak. Ya, langsung besar apinya,” ujarnya.

Tak selang lama, 2 unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Selatan tiba dilokasi langsung berusaha membuat batasan api agar tidak menyebar kemana-mana.

Kabid Kedaruratan dan Kebencanaan, Usman Ali mengatakan, sedikitnya 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melumat bangunan.
“Ada 6 unit dibantu water supplay punya PDAM juga ada Polri berupa water canon,” ujarnya.
Usman mengaku belum tahu bangunan berisi apa. Hanya saja dari keterangan warga bangunan tersebut berupa gudang penyimpanan.

“Kita padamkan aja dulu apinya. Nanti setelah pendinginan kita cek apa isinya,” jelasnya.

Dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk memadamkan api di lokasi tersebut.

“Enggak ada kendala, cuma unit kita beberapa tadi yang mau ke TKP sempat terhambat karena macet. Ini bertepatan saat orang pulang kerja,” tambah Usman Ali.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, dan sekitar pukul 19.15 Wita lalu lintas sudah kembali lancar. (Bom)

Jalur Keluar-Masuk Pelabuhan Penajam Segera Ditertibkan

redaksi2
-
0
Jalur Keluar-Masuk Pelabuhan Penajam Segera Ditertibkan

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam waktu dekay akan menertibkan jalur masuk pelabuhan speed boat dan kapal klotok. Namun sebelum ditertibkan, akan dipasang spanduk imbauan larangan parkir di areal tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Ahmad menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat gabungan bersama TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) PPU dalam upaya penertiban salah satu pintu masuk PPU tersebut.

“Hasil rapat koordinasi (Senin, (14/11/2022) dengan pihak Polres, Satpol-PP dan pihak lain, Dishub mengharapkan ada pemasangan spanduk larangan parkir di areal masuk pelabuhan itu terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (15/11/2022).

Ahmad mengungkapkan, pihaknya sekal lama ingin melakukan penertiban, namun baru tahun ini ada kesepakatan bersama untuk pelaksanaannya.

Salah satu alasannya, banyak motor diparkir di area pinggir jalan yang hanya selebar 6 meter hingga membuat jalan semakin menyempit. Pada akhirnya tak jarang mengganggu hilir-mudik pengguna jasa pelabuhan.

“Ya karena menganggu kenyamanan pejalan kaki masuk dan keluar di areal pelabuhan,” sebutnya.

Adapun dalam pemasangan spanduk pemberitahuan, pihaknya akan didukung personel gabungan. Hal ini untuk menekan potensi gejolak di masyarakat.

“Setelah ada spanduk, kita sama-sama turun dan awasi dari kepolisian, satpol dan dishub. Jika tidak diindahkan, akan dilakukan penindakan oleh aparat,” kata Ahmad.

Terpisah, Kepala Satpol-PP PPU, Muhtar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan personel untuk turun ke lapangan. Namun pihaknya tetap menunggu arahan dari Dishub PPU selaku OPD teknis.

“Sesuai hasil rapat, kita akan pasang spanduk imbauan. Kalau masih bandel, baru nanti kita turun melakukan tindakan penertiban di situ,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk wilayah tersebut hingga kini masih terjadi perdebatan kepemilikan lahan. Meski begitu, pihaknya hanya mengikuti arahan dari pimpinan dalam melaksanakan penertiban.

“Memang itu dari dulu ada masalah, tapi memang ada masalah soal lahan di situ, baik oleh pelabuhan maupun Dinas Perhubungan, itu harus diselesaikan dulu,” pungkas Muhtar. (sbk)

Jaringan Telekomunikasi Masih Jadi Masalah di Paser

redaksi2
-
0
Jaringan Telekomunikasi Masih Jadi Masalah di Paser

PASER– Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Paser hingga kini belum seluruhnya dapat dinikmati masyarakat. Dari 5 Kelurahan dan 139 Desa di 10 Kecamatan, 6 Desa diantaranya belum tersentuh jaringan seluler atau blank spot.
Keenam desa itu adalah Desa Swan Slutung dan Desa Long Sayo di Kecamatan Muara Komam, Desa Segendang Kecamatan Batu Engau, Desa Kepala Telake dan Desa Muara Toyu di Kecamatan Long Kali, serta Desa Rantau Layung di Kecamatan Batu Sopang.
Kondisi ini membuat Bupati Paser Fahmi Fadli kurang percaya diri jika membicarakan tentang telekomunikasi, apalagi tengah dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Paser.

“Bicara mengenai informasi, kami agak sedikit minder karena dari 139 desa masih banyak yang blank spot,” kata Fahmi, saat membuka sosialisasi KIM, beberapa waktu lalu.

Fahmi mengatakan, pembentukan KIM, pasti berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Hingga kini ia memastikan terus berupaya agar jaringan telekomunikasi di Paser setiap tahun terus membaik.

Meningkat dari jumlah tower telekomunikasi (BTS/base transceiver station), dan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), agar ketersediaan jaringan telekomunikasi lebih baik lagi.

“Walaupun terkadang hasilnya ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan,” ungkapnya.

Bukan hanya ke Kominfo, dirinya juga berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) selaku penyedia jaringan telekomunikasi. Namun Fahmi mengaku heran karena BUMN masih menghitung jumlah penduduk di satu desa apabila akan membangun jaringan.

Sebagai bupati, Fahmi mengaku terus menerima keluhan dari masyarakat mengenai jaringan telekomunikasi dan listrik, padahal
kewenangannya terbatas atau tak sampai menuntaskan masalah tersebut.
Perkembangan telekomunikasi menjadi tuntutan untuk pembangunan daerah, bukan sekadar percepatan penyampaian informasi tapi juga memperpendek jalur komunikasi dan koordinasi pemerintah.

“Jika di bawah seribu orang maka hitungannya tidak masuk. Hal ini tidak sewajarnya, sebab sebagai BUMN masih memikirkan untung rugi pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya. (bs)

Tok! APBD Kaltim 2023 Rp 17,2 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah Tapi Tak Cukup Menunjang IKN

redaksi2
-
0
Tok! APBD Kaltim 2023 Rp 17,2 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah Tapi Tak Cukup Menunjang IKN

SAMARINDA- DPRD dan Pemprov Kaltim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna ke-50, Senin (14/11/2022) malam. APBD Kaltim disetujui senilai Rp 17,2 triliun.

Jumlah itu terdiri dari sumber pendapatan direncanakan sebesar Rp 13,99 triliun, dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 8,04 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 5,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13,85 miliar.

Kemudian, penerimaan pembiayaan pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 3,2 trillun.
Sementara, pengeluaran yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 17,2 triliun. Pengeluaran melalui belanja daerah sebesar Rp 17,03 triliun yang telah direncanakan.

Menanggapinya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, mengatakan besaran APBD Kaltim 2023 tersebut patut diapresiasi. Hal ini menandakan kinerja Pemprov Kaltim dalam menggenjot pendapatan daerah sudah optimal. Hanya saja menurutnya ada beberapa catatan yang juga harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim.

“Berarti pendapatan daerah bagus, tetapi ada pendapatan Silpa yang cukup besar Rp 1,65 triliun berarti tidak terserap, itu ada masalah, nanti kita coba tanyakan. Banyak hal yang tidak bisa saya sebut satu persatu,” ucap politisi Golkar ini.

Lebih lanjut ia meminta pada tahun anggaran 2023 ada pembenahan yang dilakukan Pemprov Kaltim, agar serapan anggaran optimal dengan memperhatikan sejumlah catatan yang dilayangkan melalui interupsi sejumlah legislator Karang Paci.

“Kita berharap seperti yang disampaikan teman-teman dalam paripurna diadakan lelang awal. Karena masalah waktu, kondisi cuaca, bisa berpengaruh kepada pembangunan yang tidak tepat waktu dan terjadi Silpa, kedepan mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang mengapresiasi DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah membahas mendalam APBD 2023 hingga akhirnya dapat disetujui senilai Rp 17,2 triliun.

Ia mengklaim bahwa besaran APBD 2023, adalah yang tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan Bumi Etam. Dengan nilai tersebut ia mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim.

“Kalau saya salah coba di cek, seingat saya dulu pernah Rp 15 triliun tertinggi, lalu turun naik. Sekarang Rp 17 triliun terbesar sepanjang sejarah. Harapan kita anggaran besar ini semoga bermanfaat serta mensejahterahkan untuk masyarakat,” kata mantan legislator DPR RI tersebut.

Namun menurut Hadi, besaran APBD Kaltim 2023 belum cukup untuk ikut serta dalam upaya menunjang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sehingga ia mendorong pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau proyek investasi skala besar.

“Rp 17 triliun tetap kecil dibanding provinsi kita yang luas, oleh karena itu kita berharap tetap bantuan dari pusat dalam bentuk DAK. Proyek-proyek investasi yang besar, karena kita ‘kan menjadi IKN. Kalau bicara IKN Rp 17 triliun tidak ada apa-apanya,” jelasnya.

“Tapi kita tetap bersyukur, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembangunan di kabupate/kota di daerah-daerah yang memerlukan anggaran,” sambungnya.

Tak luput ia menyatakan, catatan dari DPRD Kaltim terkait realisasi PAD, hingga dorongan untuk melakukan lelang lebih awal agar realisasi serapan anggaran optimal, akan menjadi perhatian khusus Pemprov Kaltim dibawah pimpinan Isran-Hadi.

“Saya dari dulu ingin begitu (lelang diawal), cuman ada persoalan dari pusat mengenai proses atau sistem, kalau prinsip saya lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.(eky/adv/DPRDKaltim)

Haul Solo Ke-111 di PPU Dihadiri Ratusan Jamaah

redaksi
-
0
Haul Solo Ke-111 di PPU Dihadiri Ratusan Jamaah

PPU – Majelis Ta’lim Asy-Syifa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan acara puncak Haul Solo yang ke-111. Agenda tersebut merupakan agenda tahunan rutin yang digelar tiap tahun.

Seperti di sana, di PPU pada puncak perayaan Selasa (15/11/2022) bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah juga turut merayakan peringatan tersebut. Dilaksanakan di Pendopo Majlis Ta’lim Asy-Syifa, Jalan Provinsi Kilometer 3, PPU.

Pada umumnya, Haul Solo yang memperingati hari wafatnya Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsyi ini diadakan di Komplek Masjid Arriyadh, Jalan Kapten Mulyadi, Kota Solo atau Surakarta, Jawa Tengah (Jateng). Acara haul tersebut biasanya dihadiri oleh jamaah dari seluruh penjuru tanah air dan para ulama dari luar negeri seperti Yaman, Singapura dan Malaysia.

“Di Hadramaut juga diadakan peringatan yang sama hari ini, di Kota Solo juga diadakan hari ini, dan di Penajam Paser Utara juga di adakan hari ini. Jadi sama saja mau menghadiri yang mana”, Kata Habib Hasan Al-Habsyi, selaku pemberi tausyiah pada acara haul tersebut.

Habib Hasan Al-Habsyi (Penceramah pada kegiatan Haul Solo di Kab. PPU).

Acara ini dimulai selepas waktu salat dzuhur. Diawali dengan pembacaan maulid simthudurror (maulid habsyi), dilanjutkan dengan tausyiah, tahlil dan doa dengan didasari rasa cinta terhadap Rasulullah SAW dan para ulama.

“Kalau di Hadramaut acara haul ini, biasa dimulai setelah salat ashar, acara itu bisa dilanjut sampai malam, setelah sholat maghrib dan isya,” tambahnya.

Dari pengamatan, lebih seratus orang menghadiri acara Haul Solo yang diadakan di PPU ini. Terdiri dari kalangan jamaah laki-laki dan perempuan, orang tua bahkan anak-anak juga turut hadir.

“Biasanya lebih banyak dari pada ini, mungkin karena hari kerja jadi jamaah yang hadir tidak sebanyak acara yang sebelumnya, tapi ini sudah lumayan banyak,” tutur salah satu jamaah Majlis Ta’lim Asy-Syifa, Munkar.

Terlihat para jamaah yang hadir terdapat dari berbagai kalangan. Dari kalangan aparat (kepolisian), Kalangan Santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Penajam, serta kalangan ulama yang ada di PPU.

Selain sebagai acara memperingati hari wafat para ulama. Acara haul ini juga sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi bagi para kalangan jamaah. “Bukan hanya Haul Solo yang rutin diadakan di sini, tapi juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya pasti selalu kami laksanakan,” sebut Munkar.

Pembina Majlis Ta’lim Asy-Syifa, Kyai Haji Zuhdi Panani.

Adapun Majlis Ta’lim Asy-Syifa yang dibina oleh Kyai Haji Zuhdi Panani, bersama dengan para jamaah lainnya. Ketua Panitia Haul Solo, Ustaz Ashari mengungkapkan ucapan syukur dan terima kasih pada setiap peserta yang hadir, pun yang telah membantu dalam terselenggaranya acara ini.

“Saya mewakili seluruh panitia, mengucapkan terimakasih kepada seluruh para jamaah yang telah menyumbangkan bantuan berupa tenaga, dana dan fikirannya untuk menyukseskan acara Haul ini,” tutupnya. (ADM/SBK)

Prolegda 2023 Masuk Tahap Finalisasi di DPRD

redaksi
-
0
Prolegda 2023 Masuk Tahap Finalisasi di DPRD

PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) tengah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk di dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2023. Penyusunan Prolegda ditargetkan rampung dalam sepekan kedepan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD PPU, Sudirman mengatakan penyusunan Prolegda tahun 2023 masih dalam tahap pengumpulan bahan Perda. Proses pengumpulan ini dipastikan tidak akan membutuhkan waktu lama.

“Proses pengumpulan data untuk Perda 2023 baru kita lakukan. Ada tujuh Perda yang sudah masuk di luar usulan pemerintah daerah,” ujar Sudirman, Selasa (15/11/22).

Disebutkan pula sejumlah Perda baru ini yang diajukan dalam pembahasan Prolegda 2023. Diantaranya Perda tentang Pemekaran dan Perda tentang Penanaman Modal, serta Perda terkait Keuangan. Perda yang diajukan tersebut merupakan inisiatif sejumlah fraksi di DPRD.

Penyusunan Perda yang masuk di dalam Prolegda terus digodok. Selain Perda baru, puluhan Perda yang tertunda juga masuk dalam pembahasan. Disebutkan, ada 21 Raperda yang masih tertunda.

“Ada 17 Raperda usulan pemerintah daerah dan empat Raperda inisiatif DPRD. Perda yang tertunda itu merupakan program legislasi dari tahun 2021 dan 2022 ini,” terang Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Terkait kelanjutan Raperda tersebut, Sudirman menyatakan belum bisa memastikan karena tergantung dari kebijakan pemerintah daerah. Pasalnya penetapan produk hukum juga tergantung kemampuan anggaran pemerintah daerah.

“Apakah yang 21 ini kita stop sama sekali atau kita ajukan perda baru ataukah penambahan. Tergantung dari kebijakan anggaran pemerintah,” imbuhnya.

Ia menargetkan, proses finalisasi Perda yang masuk di dalam Prolegda tahun 2023, selesai dalam sepekan ke depan. Proses finalisasi sebelum pengesahan APBD 2023. “Jadi sebelum pengesahan anggaran kita sudah finaliasi. Sehingga tahu berapa budjet yang disiapkan,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Pengusaha UMKM Amplang di PPU Kesulitan Cari Bahan Baku Ikan Bandeng

redaksi
-
0
Pengusaha UMKM Amplang di PPU Kesulitan Cari Bahan Baku Ikan Bandeng

PPU – Kesulitan mencari bahan baku ikan membuat sebagian pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) amplang di Penajam Paser Utara (PPU) mengeluh. Hal ini membuat para penjaja penganan khas Benuo Taka ini kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Ikan bandeng merupakan salah satu bahan baku untuk memproduksi amplang tersebut. Meskipun amplang yang diproduksi bervariasi, seperti amplang ikan tenggiri dan ikan bulan-bulan, namun yang paling banyak diminati adalah amplang yang berbahan baku ikan bandeng.

Salah satu pelaku UMKM Amplang Sinjai Berkah, Kasma mengaku, meskipun sudah hampir lima tahun terjun di dunia UMKM, tapi terkadang masih kesulitan mendapatkan bahan baku. Padahal, pengaruh rasa yang dihasilkan dari olahan amplang yang memakai bahan baku ikan bandeng, membuat amplang tersebut banyak diminati.

Akibatnya tak jarang, usahanya yang berada di RT 06 Kelurahan Sungai Parit ini kewalahan dalam memenuhi pesanan konsumen. “Saat ini paling laris amplang ikan bandeng, tapi sampai sekarang ikan bandeng masih sulit didapat. Adanya ikan bulan-bulan sama tenggiri, tapi rasa dan harganya beda,” tutur Kasma, Selasa, (15/11/2022).

Di PPU sendiri, diketahui merupakan daerah dengan penghasil ikan cukup besar. Namun menurut Kasma, bahan baku yang dibutuhkan tetap sulit didapatkan. Hal tersebut dikarenakan jenis ikan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan amplang miliknya adalah hanya ikan bandeng jantan.

Karena kesulitan mendapatkan bahan baku di seputaran wilayah PPU, tak jarang Kasma harus mencari sampai ke luar daerah seperti Samarinda. Yang mana itu jelas menambah berat biaya produksi dan berpengaruh ke harga jual.

“Kadang ambil ikan di Samarinda, tapi kalau ambil di Samarinda biayanya nambah dan berpengaruh pada keuntungan penjualan,” imbuh dia.

Tak hanya dirinya, hal tersebutlah yang terkadang membuat pelaku UMKM amplang lainnya bimbang dan mengeluh. Karena jika bahan baku ini mudah didapatkan, bakal bisa memproduksi dan mendistribusikan lebih banyak.

Kasma menjelaskan, bahwa sebenarnya keuntungan yang didapatkan dari usaha amplang ini cukup besar. Apalagi pada momentum-momentum tertentu, bisa sampai keteteran untuk memenuhi pesana konsumen.

“itu pesanan yang ramai kalau akhir tahun dan mendekati lebaran”, tutup Kasma. (Adm/sbk)

Sambut IKN, Raperda Penanaman Modal Diusulkan Masuk di Prolegda PPU 2023

redaksi
-
0
Sambut IKN, Raperda Penanaman Modal Diusulkan Masuk di Prolegda PPU 2023

PPU – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), bakal mendorong masuknya investasi dengan lebih mudah. Upaya itu dengan mengusulkan satu produk hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang Penanaman Modal di tahun 2023.

Usulan Perda tersebut, menjadi salah satu solusi dalam menarik investasi, seiring proses pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah PPU.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sariman mengatakan pembentukan Perda tentang Penanaman Modal, dimaksudkan untuk mempermudah masuknya investasi ke wilayah Benuo Taka.

“Melalui Perda itu, kita ingin menarik investasi sebesar-besarnya dengan mempermudah proses perizinan. Karena kalau izinnya sulit diperoleh, para investor juga ogah berinvestasi disini,” kata Sariman, Selasa (15/11/22).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, pemindahan IKN ke wilayah Sepaku, cukup berdampak terhadap ketertarikan investor. Namun, sejauh ini belum banyak investasi masuk, lantaran terganjal regulasi ataupun perizinan.

Adanya Perda tersebut, diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menarik investor menanamkan investasinya di PPU. Mekanisme perizinan investasi dimudahkan lewat Perda Penanaman Modal.

“Terkait hal ini akan jadi bahan kajian kami kenapa investasi di PPU ini agak seret. Padahal bagian dari IKN. Dengan adanya Perda itu nantinya bisa kita atur bagaimana investor itu mduah berinvestasi,” terang Sariman.

Upaya memudahkan masuknya investasi bakal berdampak pada peningkatan ekonomi. Selain memberi masukan kepada daerah, masuknya investasi ke PPU, berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, serta menurunnya angka pengangguran.

Dijelaskan Sariman, Perda Penanaman Modal masih sebatas usulan ke Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Namun, ia menilai regulasi tersebut cukup penting dalam memberikan payung hukum serta jaminan keamanan berinvestasi di PPU.

“Baru kita usulkan dan dibahas di Bapemperda,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Penetapan UMK 2023 Dijadwalkan Rampung Bulan ini

redaksi2
-
0
Penetapan UMK 2023 Dijadwalkan Rampung Bulan ini

PASER – Masalah penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser 2023 masih terus dibahas, seiring dengan mencuatnya pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser, Madju Simangunsong. Diungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pertemuan bersama pihak perusahaan dan buruh.

“Sudah ada pertemuan kemarin, kalau untuk penetapan UMK ini masih kita bahas karena kita akan agendakan kembali untuk dilakukan rapat lagi,” kata Madju, Senin (14/11/2022).

Dijelaskan, hasil dari pertemuan yang telah dilakukan pada 31 Oktober 2022 hanya membahas mengenai pembentukan pengurus.

“Kalau tidak salah Senin dua minggu lalu pertemuannya, hasil bahasannya hanya pembentukan pengurus Tripartit yang baru berdasarkan SK Bupati Paser,” tambahnya.

Madju mengakui, pihaknya sejauh ini belum mendapat kendala maupun penolakan dalam rencana penetapan UMK di Kabupaten Paser. Untuk menyelesaikan hasil dari pembahasan yang akan dilakukan Disnakertrans Paser kedepannya dalam penetapan UMK 2023, pihaknya akan mengundang kembali pihak terkait.

“Kami akan mengundang kembali para pihak dalam penetapan UMK 2023, baik dari pihak perusahaan maupun organisasi buruh,” cetusnya.

Hanya saja Disnakertrans Paser belum bisa menentukan kepastian jadwal pertemuannya yang akan dilakukan. Sementara, target penetapan UMK 2023 ini dijadwalkan rampung dan akan diumumkan pada akhir November 2022.

“Kalau untuk pertemuannya, kami akan bahas terlebih dahulu dengan bidang HI (hubungan industrial), target penetapan UMK 2023 akhir bulan ini dan akan diumumkan oleh Gubernur Kaltim,” papar Madju.

Saat disinggung mengenai adanya salah satu organisasi buruh yang menentang PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dinilai merugikan kaum buruh, pihaknya enggan memberi komentar.

“Kami tidak dalam kapasitas membahas PP Nomor 36/2021, kita hanya melaksanakan amanat undang-undang,” tutup Madju. (bs)

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Dukung Stadion Batakan Jadi Venue Piala AFF

redaksi2
-
0
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Dukung Stadion Batakan Jadi Venue Piala AFF

BALIKPAPAN– Stadion Batakan dalam beberapa hari terakhir menjadi perbincangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebabnya, kandang Persiba Balikpapan ini masuk dalam salah satu pilihan dari PSSI untuk dijadikan venue Piala AFF.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto mendukung jika PSSI berencana menjadikan stadion Batakan sebagai tuan rumah Piala AFF.

“Pentingnya pengetatan keamanan juga harus dilakukan, ini juga mengangkat Balikpapan. Begitu pula fasilitas lainnya, seperti transportasi harus disiapkan,” ujar Suwanto, Senin (14/11/2022).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan ini menambahkan, sejumlah peningkatan kualitas lapangan maupun stadion juga wajib diperhatikan. Semisal perawatan rutin rumput lapangan, tribun penonton, dan fasilitas pendukung lain.

Tidak hanya itu saja, untuk sektor pariwisata dan perhotelan juga perlu dipersiapkan sebagai salah satu pendukung kegiatan. Karena selain mendatangkan pemain luar negeri pasti pertandingan tersebut juga memancing animo penonton atau wisatawan asing.

“Ini berpeluang meningkatkan PAD Balikpapan. Jadi seluruh penunjang wajib dipersiapkan. Karena bakal ramai,” jelasnya.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini menyebut, karena masih perencanaan maka Balikpapan juga harus bisa merencanakan terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah ada keputusan menjadi tuan rumah Piala AFF, maka Balikpapan sudah siap segala sesuatunya.

“Gak ada salahnya masih perencanaan. Kita juga buat perencanaan mengenai segala persiapan itu. Jadi ketika bener sudah dinyatakan di sini (Stadion Batakan) maka kita sudah siap dan gak kalang kabut lagi kan,” tutupnya. (Bom/Adv/DprdBalikpapan)

1...780781782...798Halaman 781 dari 798