Beranda blog Halaman 780

Tersetrum Listrik, Pekerja Bangunan di Balikpapan Nyaris Celaka

BALIKPAPAN– Kejadian naas menimpa seorang pekerja bangunan bernama Sahlan Rosadi (33). Sahlan tersengat aliran listrik saat sedang memperbaiki dinding alumunium di dealer Yamaha, Jalan Soekarno Hatta kilometer 1 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Rabu (16/11/2022) pagi.

Kejadian ini sontak membuat kaget sejumlah karyawan yang ada dalam gedung.
Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Eko Budiyatno melalui Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara, Iptu Sunar menjelaskan, saat itu korban dalam posisi berada di skapolding dengan ketinggian sekitar 2 meter.

“Saat korban mengangkat papan aluminium, dia tidak melihat kabel PLN di atasnya. Papan aluminium akhirnya menyentuh kabel listrik,” ujarnya.
Akibatnya, Sahlan langsung terjatuh dan kepalanya terbentur besi skapolding hingga robek dan berdarah.

“Rekan korban lantas membawanya ke RSUD Balikpapan,” jelas Sunar.

Korban kini masih dalam perawatan dan dalam kondisi sadar serta bisa di ajak komunikasi.

“Sementara masih sadar, namun kita belum bisa memintai keterangan lebih lanjut. Tunggu normal dulu keadaanya,” tutup Sunar. (Bom)

Gedung Pemerintahan Baru di PPU Wajib Miliki Fasilitas Disabilitas dan Ruang Laktasi

PPU – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) perlu melakukan prnambahan fasilitas disabilitas pada setiap bangunan baru yang ada. Karena hal itu akan sesuai dengan amanah yang akan tertuang dalam peraturan daerah (perda) baru yang akan berlaku sejak 2023 mendarang.

Diketahui, pada 2023 nanti Pemkab PPU berencana untuk membangun sejumlah gedung baru yang akan dipergunakan sebagi kantor dinas beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Sebelum pembangunan itu dimulai, Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR, meminta setiap rencana pembangunan wajib memperhatikan beberapa hal.

“Terkait ada rencana pembangunan kantor-kantor pemerintah di tahun depan, kami berharap kantor pelayanan pemerintah bisa lebih ramah terhadap penyandang disabilitas,” katanya, Rabu (16/11/2022).

Sejalan dengan itu, DPRD PPU tahun ini tengah merampungkan rancangan perda prioritas 2022. Yang mana salah satunya ialah kebijkan terkait penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Catatan ini, sambung Syarifuddin, wajib diikuti mengingat itu adalah amanah undang-undang. Selain fasilitas disabilitas, ia juga meminta setiap gedung pemerintahan baru juga untuk mengadakan ruang laktasi.

“Ya tak hanya disabilitas saja, juga bisa mengakomodir untuk tempat ibu-ibu menyusui,” sebutnya.

Sebab, kebutuhan untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas dan ibu menyusui tidak begitu banyak saat ini. Selain itu, menurutnya pengadaan untuk kedua hal tersebut tak perlu membutuhkan anggaran yang lebih banyak.

“Kebutuhan ini kan tidak terlalu besar. Artinya benar-benar untuk mempermudah mereka dalam mengurus pelayanan. Harus ada fasilitas yang layak di kantor kantor pemerintah,” pungkasnya. (ADV/SBK)

BAZNAS Kaltim Monitoring Penerima Program ZCD di PPU, Hasilnya Memuaskan

PPU – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim menggelar monitoring penerima bantuan program Zakat Community Development (ZCD) di Penajam Paser Utara, Rabu, (16/11/2022). Adapun dari kegiatan ini disimpulkan bahwa hasil penyaluran bantuan usaha dinilai tepat sasaran.

ZCD merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa. Dalam pelaksanaanya, dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah (ZIS).

Program itu sendiri hampir tersebar diseluruh kabupaten/kota yang sudah terdapat BAZNAS di wilayahnya. Adapun monitoring ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang didapatkan bagi penerima zakat (mustahik) dari program ZCD tersebut.

Wakil Ketua I BAZNAS Kaltim, Miswan Thahadi mengungkapkan harapan besarnya terkait program bantuan ZCD yang ada di PPU. Salah satu penerima program ZCD di PPU adalah kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) amplang “Mekar Jaya”.

“Kami ingin program ini efektif, dan berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan,” tuturnya.

Kelompok UMKM amplang Mekar Jaya ini mendapatkan bantuan ZCD pada tahun 2021. Bahkan menurutnya amplang Mekar Jaya ini sudah hampir memenuhi kriteria dari tujuan program tersebut.

“Kami lihat sudah baik perjalanannya, secara kualitas sudah dapat bersaing, kedepannya. Di sini harus jadi pusat amplang di Kalimantan Timur,” tambahnya.

Ketua BAZNAS PPU, Tahmid mengharapkan agar kedepannya keberhasilan para penerima bantuan program ZCD ini dapat turut berinfak, Karena tujuan BAZNAS lewat program ini ialah mengubah mustahik (orang yang menerima zakat) menjadi muzakki (orang yang membayar Zakat, Infak dan sedekah). Sebagai informasi, BAZNAS PPU hingga saat ini sudah berhasil menyalurkan 6 program bantuan ZCD di wilayahnya.

“Kedepannya semoga para penerima bantuan ini, dapat berubah dari mustahik menjadi muzakki. Sehingga di sisi lain kita bisa membantu pemerintah menekan angkah kemiskinan dan menaikkan angka kesejahteraan,” jelasnya.

Ketua kelompok UMKM Amplang Mekar Jaya, Rahma menyatakan, bahwa kelompoknya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Dengan adanya program ini pula, dirinya dapat mempekerjakan masyarakat yang ada di sekitarnya.

“Sangat terbantu sih, bisa menambah peralatan produksi, jadinya bisa merekrut orang untuk jadi karyawan,” kata dia.

Ada pula kelompok UMKM Amplang Mekar Jaya yang turut menerima bantuan program serupa. Salah satu anggotanya, Kasma mengungkapkan setelah menerima bantuan tersebut, perlahan-lahan usahanya mulai berkembangan.

“Dulu waktu masih awal usaha tahun 2017, produksi sendirian. Lalu ada bantuan dari BAZNAS, dibuatkan rumah produksi, akhirnya sekarang sudah bisa mempekerjakan sampai 6 orang,” tutup dia. (ADM/SBK)

DPRD PPU Nilai PMI PPU Perlu Aktifkan UTD

PPU – Kebutuhan Darah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belakangan ini semakin banyak. Atas dasar itu, DPRD PPU meminta Pemkab PPU dapat memfungsikan Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) PPU.

Banyaknya permintaan transfusi darah itu tidak sejalan dengan stok darah yang ada. Tak jarang ditemui, masyarakat yang kesulitan mendapatan kebutuhan tranfusi daerah untuk keluarga mereka.

Kesulitan itu tak jarang nampak di berbagai media sosial seperti Facebook dan Whatsapp Group. Mereka kebanyakan mencari secara mandiri pendonor darah yang sesuai dengan golongan darah sanak keluarga mereka yang membutuhkan.

Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD PPU, Raup Muin mengatakan UTD PMI PPU seharusnya bisa berjalan sesuai fungsinya. Karena selama ini, diketahui pelaksanaan transfusi darah justru ada di RSUD Ratu Aji Putri Botung.

“Ini fungsional dan personil PMI sendiri bekerja sesuai dengan fungsinya, rumah sakit harus mengurusi pelayanan publik,” katanya, Rabu (16/11/2022).

Padahal, lanjutnya, peralatan transfusi darah di PMI PPU sudah ada. Sehingga dapat difungsikan untuk pelayanan publik.

“Kenapa tidak dilakukan pergeseran ke PMI, supaya alat dan sumber daya manusia di PMI bisa fungsional dan dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi (tupoksi), yakni salah satunya mengurusi masalah ketersedian darah untuk masyarakat,” tegasnya.

Untuk diketahui, PMI PPU telah memiliki peralatan transfusi darah hingga laboratorium dengan alokasi anggaran mencapai miliaran rupiah. Pun telah ada empat orang yang dibiayai oleh PMI PPU untuk mengikuti pendidikan di Solo beberapa tahun lalu.

Apalagi, tambahnya, sudah ada regulasi yang mengatur terkait UTD yang pengelolaannya diserahkan ke PMI. Sehingga bisa dilakukan oleh PMI dan kolaborasi lembaga lain.

“Harus dilihat aturannya mana yang harus mengurusi UTD ini. Tetapi kebijakan itu tidak harus melihat tegak lurus namun harus melihat kebutuhan. Poinnya, harus ada upaya agar masyarakat ini tidak kesulitan lagi jika membutuhkan transfusi darah,” tutup Raup. (ADV/sbk)

Pemerintah Perlu Libatkan Pengusaha Lokal dalam Pembangunan IKN

PPU – Pemerintah Pusat diminta untuk melibatkan tidak hanya pekerja lokal, namun juga pengusaha lokal dalam pembangunan infrastuktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU). Selain untuk meminimalisir dampak sosila di masyarakat, juga sebagai dukungan terhadap warga di daerah penyangga.

Proyek pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku itu terus berjalan sejak pertengahan tahun ini. Saat ini progres pembangunan IKN diperkirakan mencapai 15-20 persen. Infrastruktur dasar IKN sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang.

“Kami apresiasi pembangunan IKN yang terus berjalan. Hanya saja kami minta pemerintah memperhatikan kajian dampak lingkungan dan dampak-dampak lain akibat pembangunan infrastruktur IKN,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto, Rabu (16/11/22).

Di sana diketahui ada ribuan pekerja konstruksi hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam proyek pembangunan infrastrukturnya.  Atas proyek pemindahan ibu kota yang dilakukan secara masif tersebut, Irawan mengingatkan pemerintah pusat agar memperhatikan dampak dari pembangunan IKN.

Menurutnya, jika kajian lingkungan tidak diperhatikan secara serius, dikhawatirkan berdampak pada munculnya masalah sosial di masyarakat. Khususnya yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dapat diantisipasi.

“Jangan ada arogansi dari pemerintah pusat. Hari ini pengerjaan infrastruktur dimenangkan oleh BUMN atau pengusaha luar daerah,” jelasnya.

Kemudian juga masalah sosial lain yang muncul seperti ketimpangan ekonomi. Di mana dalam proses pengerjaan infrastruktur, pemerintah pusat melalui Badan Otorita, melibatkan sumber daya manusia (SDM) maupun pengusaha lokal yang memang lebih memahami kondisi di daerahnya. “Kalau semua dari luar, apa yang didapatkan daerah,” tandasnya.

Lebih lanjut, perlunya melibatkan masyarakat maupun pengusaha lokal ini agar pertumbuhan ekonomi di masyarakat meningkat seiring adanya IKN. Sehingga pembangunan IKN, punya dampak ekonomi secara signifikan bagi daerah.

“Saya berharap pekerjaan main power nya dari pekerja dan pengusaha lokal. Sehingga perputaran uang di Penajam meningkat dan secara otomatis daya beli masyarakat terjaga,” tutupnya. (ADV/SBK)

Antisipasi Golput, Pelajar di PPU dapat Sosialisasi Pemilu 2024

PPU – Para pemilih muda di Penajam Paser Utara (PPU) menerima sosialisasi pemahaman Pemilu 2024. Adanya kegiatan ini, diharapkan pemerintah dapat mengurangi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput (golonggan putih).

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim (DKP3A) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) PPU menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi menjelang Pemilu 2024. Menyasar para pemilih pemula yang masih duduk di bangku sekolah menegah atas (SMA) di Benuo Taka.

Bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Sekretaris DP3AP2KB PPU, Siti Aminah mengajak seluruh peserta untuk dapat menjadi pelopor pembangunan negara. Baik itu mulai tingkaan terbawah hingga ke tingkat nasional.

“Kenali, cermati dan amati setiap program yang ditawarkan oleh calon pemimpin nantinya dalam memilih pemimpin di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, para siswa dapat menjadi pemilih cerdas dalam pilihannya, berdasarkan hati nurani,” ungkap dia, Rabu, (16/11/2022).

Selain dari itu, para pemilih muda yang disebut-sebut sebagai penentu kemenangan setiap calon dalam pemilu 2024, diarahkan untuk dapat mengambil hak suaranya. Jangan sampai terbawa isu liar yang akhirnya membuat para siswa untuk enggan memberikan hak suaranya.

“Sebagai pemilih pemula, diharapkan pula untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Hak pilih tersebut jangan sampai tidak digunakan atau golput,” tegas Siti.

Tak kurang 85 siswa hadir dalam kegiatan ini mengikuti pemaparan dengan antusias. Mereka merupakan perwakilan dari beberapa sekolahan yang ada di Kecamatan Penajam. Di antaranya, SMA Negeri 1, SMA Negeri 8, Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 2 dan SMK Pelitagama.

“Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan sebagai pemilih pemula yang terpelajar, agar tidak terpengaruh dalam pilihan orang lain. Sebagai pemilih pemula harus cermat dalam memilih calon Pemimpin, dengan menggunakan sebaik-baiknya hak pilihnya,” ungkap Analisis Kebijakan Ahli Muda di DKP3A Kaltim, Hasbi Anshari, dalam paparannya.

Secara khusus pula, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU, Irwan Syahwana dihadirkan untuk menyampaikan materi-materi penting seputar Pemilu 2024 yang akan dilaksanaan secara serentak. Ia menyampaikan mulai dari pengenalan dasar hukum penyelenggaraan pemilu, hingga jadwal dan tahapan dalam kepemiluan.

“Pada tahun 2024 nantinya, kami semua mengajak anak muda, pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya dengan bijak, serta penuh dengan tanggung jawab,” pungkasnya. (sbk)

Berkunjung ke PPU, BAZNAS Kaltim Arahkan Setiap Lembaganya di Tiap Daerah Berbenah

0

PPU – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim berencana untuk meningkatkan kinerja lembaga di tiap daerah. Salah satu caranya ialah dengan membenahi kinerja pengelolaan dana umat di tiap daerah.

BAZNAS Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat kunjungan dari pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan yang dilakukan pada Rabu, (16/11/2022) itu diadakan di Kantor BAZNAS PPU, Lantai 1 Masjid Agung Al-Ikhlas, Penajam.

Selain untuk menyambung tali silaturahmi pimpinan baru, antara BAZNAS Kaltim dan BAZNAS PPU, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk melakukan pembenahan kinerja di lembaga tiap kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I BAZNAS Kaltim, Miswan Thahadi dan Wakil Ketua III BAZNAS Kaltim, Badrus Syamsi.

Ketua BAZNAS PPU, Tahmid menjelaskan, bahwasanya pertemuan ini sangat diperlukan. Mengingat kepengurusan saat ini masih satu tahun berjalan, dari satu masa perode selama 5 tahun. Tentu masih butuh banyak masukan dan pembenahan.

“Tentu Kami berterimakasih, dengan penuh harapan agar mendapat arahan dan masukan-masukan. Karena kami juga masih kepengurusan yang baru,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwasanya BAZNAS PPU bersedia dan ingin meminimalisir kekurangan yang masih ada. Tentu jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan ada kemungkinan terdapat banyak kesalahan di saat melakukan audit keuangan.

“Yang pertama kami ingin mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Kedua kami juga bersedia memperbaiki apa yang kurang dari BAZNAS PPU ini, sehingga jika ada KAP atau audit nantinya, kami tidak melakukan kesalahan,” ungkap Tahmid.

Menanggapi itu, Badrus menyambut terbuka penyampaian itu. Ia menegaskan untuk konsisten dalam membenahi apa yang hari ini masih menjadi kekurangan bagi BAZNAS di tiap daerah.

“Mari kita berbenah, Kami akui kalau Kami masih memiliki kelemahan, agar tidak terjadi kesalahan yang lebih besar,” ucapnya.

Kemudian ia juga menegaskan, bahwasanya BAZNAS harus selalu mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan dana zakat. Sebab dana itu merupakan dana umat dan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaanya.

“Kami akan terus saling mengingatkan, saling mengevaluasi baik itu secara administrasi maupun secara pengelolaan zakat, karena ini dana umat yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” jelas Badrus.

Hal ini, sambungnya, semata-mata untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang baik dan benar. Pun pihaknya berkomitmen untuk mengontrol langsung kinerja staff pelaksana di tiap daerah.

“Saya minta izin kepada pimpinan BAZNAS tiap daerah, untuk mengontrol langsung staff-staff pelaksana. Agar kita bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya. (Adm/sbk)

Sidak Komisi III DPRD Balikpapan, Proyek DAS Ampal Tidak Sesuai Target

BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Balikpapan kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa proyek multi years, penanganan banjir di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Ampal, Selasa (15/11/2022).

Adapun lokasi yang ditinjau di sekitar Global Sport, Jalan MT Haryono dan pengerjaan saluran drainase di Perumahan Wika.

Seperti diketahui,  proyek penanganan DAS Ampal menelan anggaran sebesar Rp 136 miliar dengan skema anggaran sampai akhir tahun 2023. Disayangkan target progres pekerjaan fisik hingga November yang seharusnya 10%, di lapangan baru terealisasi 0,9%. Sehingga kemungkinan pada akhir Desember 2022, target 32% kemungkinan tidak terealisasi.

Sidak dipimpin Ketua komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri didampingi beberapa anggota Komisi III, turut hadir perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Konsultan Proyek DAS Ampal hingga Kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa.

Alwi Al Qadri mengatakan, ini merupakan sidak perdana proyek dengan skema kontrak tahun jamak yang bernilai hingga ratusan miliar. Alwi menyayangkan, sudah 4 bulan namun progres pengerjaan proyek baru mencapai 0,9%.

“Informasi yang kami terima pengerjaan di Global Sport mestinya hingga November sudah 10%, ternyata baru 0,9%. Sedangkan akhir tahun sampai Desember mestinya 32%,” ujar Alwi Al Qadri.

Pihaknya mendapati proyek di areal tersebut hanya dikerjakan 11 orang, sedangkan untuk pengerjaan proyek membutuhkan 40-45 pekerja. Oleh karenanya, dia meragukan proyek dapat selesai cepat, kecuali pihak kontraktor mau menambah pekerja dan fasilitasnya.

“Saya sanksi kalau Desember bisa 32%. Mungkin bantuan jin aja baru bisa tercapai. Kecuali ada tindakan seperti menambah pekerja, material dan alatnya,” sindirnya.
DPRD juga menyoroti PT Fahreza yang tidak safety terkait material pekerjaan yang berhamburan di jalanan, sehingga membahayakan keselamatan pengendara yang melintas di area tersebut.

“Saya menganggap ini kesannya pekerjaan main-main, yang rugi pemerintah juga. Kami di Komisi III nggak yakin proyek ini bisa kelar,” tegasnya.

Alwi berharap ada tindakan yang signifikan dari PT Fahreza dalam minggu ini untuk menambah pekerja dan alat berat.

Sementara itu, Tenaga Ahli Sumber Daya Air MK Pembangunan Bangunan Air Pengendali Banjir DAS Ampal dari PT Yodha Karya, Kasnadi mengatakan, jika polanya masih seperti saat ini, kontraktor dinilai tidak akan sanggup memenuhi target pengerjaan.

“Tapi siapa tahu ada keajaiban dari kontraktor dengan mendatangkan alat-alat, tambah tenaga pekerja mungkin bisa walaupun kita anggap dengan kondisi sekarang mustahil bisa tercapai hingga akhir tahun 32%,” ujarnya.

Direktur Utama PT Fahreza Duta Perkasa, Cahyadi mengatakan pihaknya akan menambah jumlah pekerja dan alat-alatnya kerja untuk dimaksimalkan di dua titik pengerjaan proyek, baik di Global Sport dan di Perumahan Wika.

“Sudah kami rencanakan dan kami siapkan, karena ada bebetapa titik yang dilakukan pengerjaan utilitas yang tidak maksimal pekerjaan. Kami sudah berkordinasi dengan DPU dan Konsultan untuk bisa melaksanakan kegiatan utilitas dimaksimalkan agar kegiatan cepat selesai,” jelasnya.

Dikatakannya, pengerjaan utilitas di lokasi mengalami hambatan lantaran adanya pipa PDAM, kabel PLN dan tiang PJU. (Bom/Adv/DprdBalikpapan)

Jalan Menuju Stadion Palaran Rusak Parah, Anggota DPRD Samarinda Minta Pemprov Segera Perbaiki

SAMARINDA- Jalan menuju Stadion Utama Palaran kini kondisinya rusak parah. Lubang menganga banyak ditemukan di jalan yang merupakan wewenang Pemprov Kaltim itu.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani meminta Pemprov segera melakukan perbaikan.
“Jalan tersebut wewenang provinsi. Tapi kita tidak hanya duduk diam, tentunya pasti ada dorongan untuk segera melakukan pembenahan. Sebelum mengakibatkan kecelakaan, lebih baik cepat diperbai,” ucap Angkasa Jaya saat dikonfirmasi, Selasa (15/11/2022).

Angkasa juga mengaku akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

“Artinya kalau dikerjakan oleh Pemkot Samarinda, akan mengharapkan bantuan dari Pemprov Kaltim,” ungkapnya.

Sebab, menurut Angkasa, Pemkot dan Pemprov memiliki tujuan yang sama yakni memberikan pembangunan yang baik bagi masyarakat.

“Pemerintah bersama-sama memiliki rencana dan tujuan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sekarang, tinggal bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Pemrov dan Pemkot kedepannya,” pungkasnya. (Vic)

ASN BUP di Lingkungan Pemkab PPU Terima Pembekalan Pra-pensiun

PENAJAM – Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa membuka sosialisasi dan pembekalan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pra-Pensiun. Acara bertempat di aula Lantai I kantor Bupati PPU, Selasa (15/11/2022), dihadiri ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

Sosialisasi digelar bersama Bank Kaltimtara Cabang Penajam, PT Taspen Samarinda dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di PPU. Hamdam mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan fasilitasi atas terselenggaranya sosialisasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif dan layanan PT Taspen Samarinda dan BKPSDM PPU yang prima dari tahun ke tahun. Sehingga pensiunan ASN di lingkungan Pemkab PPU dapat terlayani dengan baik.

“Saya berharap kepada ASN yang akan pensiun bisa terus menjaga hubungan emosional, antara bapak, ibu sekalian yang akan berpisah menyelesaikan tugasnya dengan teman-teman yang masih ada,” katanya.

Hamdam menyebutkan pensiun bukanlah akhir dari produktivitas. Produktif itu, sambungnya, tidak semata hal finansial, melainkan pemanfaatan waktu yang lebih banyak untuk keluarga.

“Apalagi tadi Bankaltimtara masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan perkreditan untuk mengembangkan usaha bagi PNS yang pensiun nanti bisa kita bantu,” jelas Hamdam.

Sementara itu, pimpinan Bank Kaltimtara Cabang Penajam, Arie Herlambang menjelaskan, sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pembekalan pada ASN yang memasuki pra-pensiun. Lalu mengenai ketaspenan, kepengurusan pensiun pertama dan kewirausahaan.

“Kenapa kami melakukan ini, karena kami merupakan lembaga penyalur pensiunan ASN untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun termasuk fasilitas kredit untuk para pensiun,” pungkasnya. (sbk)