PENAJAM – Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Penajam Paser Utara (PPU) langsung bertindak cepat. Usai insiden kecelakaan bus pengangkut atlet asal PPU yang akan mengikuti pekan olahraga provinsi (porprov) di Berau, Kamis (17/11/2022).
Ketua KONI PPU, Salehuddin menjelaskan pihaknya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin, langsung melakukan rapat koordinasi (rakor) sehubungan dengan adanya insinden itu. Untuk mengambil langkah dan tindakan cepat yang perlu dilakukan.
“Nah, sehubungan dengan ini, karena kita jangkauannya jauh, saya sudah konfirmasi dengan Ketua PB KONI Berau untuk segera menurunkan bantuan ke sana karena ada kecelakaan ini,” tuturnya saat dikonfirmasi via seluler.
Informasi sementara, para korban sudah bawa menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui ada 5 korban yang teridentifikasi cedera Mereka adalah Serty pelatih taekwondo, Ody Sanjaya P (ofisial), serta 3 atlet taekwondo yakni Dilla, Suebahtul Aslamiah dan Ridwan.
“Kemudian saya juga hubungi Wakil Bupati Berau, Gamalis dan saat ini mereka sudah menuju TKP, untuk memberikan bantuan,” imbuhnya.
Selebihnya, Salehuddin menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah korban lainnya yang kemungkinan ikut terluka. Pasalnya, pada ajang Porprov 2022 ini pihaknya mengirimkan panitia plus atlet dari 3 cabang olahraga (cabor).
“Yang teridentifikasi cedera. Rata-rata dari atlet taekwondo. Sementara yang kita berangkat ada 3 cabor. Taekwondo, bridge dan Wushu. Kami juga belum bisa mengidentifikasi di dalam itu atlet apa saja, karena campur di sana,” ungkapnya.
Adapun rombongan peserta berangkat sekira pukul 10.00 WITA, Rabu (16/11/2022) kemarin dari PPU, dengan menggunakan 3 kendaraan utama. Yaitu 2 bus yang berisi atlet dan pelatih, serta satu mobil Innova yang berisi panitia. “Jumlah penumpang ini, secara pasti kami belum tahu. Tapi jumlah atlet ada sekitar 54 orang,” sebutnya.
Adapun terburuknya, mereka yang cedera bisa batal mengikuti ajang. Namun itu bergantung hasil rekam medis para korban. “Tergantung hasil medis kalau memang kondisi tidak layak, ya otomatis tidak ikut tanding,” tandasnya.
Lebih lanjut, informasi yang ia terima hingga saat ini atas kejadian tersebut juga sama dengan informasi yang tersebar. Informasi itu juga dibenarkan oleh pemilik kendaraan yang ikut dalam rakor KONI PPU dan Disdikpora PPU saat ini.
Yaitu bus umum dengan trayek Penajam-Grogot yang disewa ini gagal menaiki tanjakan. Akibatnya bus termundur dan masuk ke dalam jurang dengan kedalaman sekira 30 meter.
“Untuk mobil yang lain, aman saja. Justru mereka sudah sampai ke Tanjung Redep, dan yang memberikan informasi ini. Memberikan kabar bahwa satu bis masuk jurang sedalam kurang lebih 30 meter,” pungkas Salehuddin. (Sbk)
Alami Kecelakaan, Atlet PPU Bisa Batal Ikut Porprov Berau
Bus Masuk Jurang yang Ditumpangi Atlet PPU Itu Kendaraan yang Disewa Trayek Penajam-Grogot
PENAJAM – Rombongan atlet Penajam Paser Utara (PPU) yang akan mengikuti pekan olahraga provinsi (porprov) Kaltim 2022 mengalami kecelakaan di daerah Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kamis (17/11/2022).
Bus trayek Penajam-Grogot yang disewa itu diketahui gagal menaiki tanjakan dan berakhir di jurang sedalam sekira 30 meter.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin saat dihubungi membenarkan kabar tersebut. Namun begitu ia belum bisa menginformasikan secara pasti korban yang cedera akibat insiden tersebut.
”Kejadian itu benar. Tapi secara data belum valid, tetapi itu benar atlet kita,” ungkapnya saat dihubungi via seluler.
Informasi sementara, para korban sudah bawa menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui ada 5 korban yang teridentifikasi cedera Mereka adalah Serty pelatih taekwondo, Ody Sanjaya P (official), serta 3 atlet taekwondo yakni Dilla, Suebahtul Aslamiah dan Ridwan.
Diketahui, keberangkatan para kontigen itu sekira pukul 10:00 pagi hari Rabu, (16/11/2022) kemarin. Selain atlet cabang olahraga (cabor) taekwondo, PPU juga mengirimkan atlet cabor bridge dan Wushu pada ajang tahunan kali ini.
Atas kejadian ini, rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Komite Nasional Indonesia (KONI) PPU langsung digelar untuk menyikapinya. Ketua KONI PPU Salehuddin menuturkan pihaknya masih menunggu kabar terkini atas kejadian itu.
“Yang teridentifikasi cedera. Rata-rata dari atlet taekwondo. Sementara yang kita berangkat ada 3 cabor. Taekwondo, bridge dan Wushu. Kami juga belum bisa mengidentifikasi di dalam itu atlet apa saja, karena campur di sana,” ungkapnya.
Lebih lanjut, informasi yang ia terima hingga saat ini atas kejadian tersebut juga sama dengan informasi yang tersebar. Informasi itu juga dibenarkan oleh pemilik kendaraan yang ikut dalam rakor KONI PPU dan Disdikpora PPU saat ini.
“Untuk mobil yang lain, aman saja. Justru mereka sudah sampai ke Tanjung Redep, dan yang memberikan informasi ini. Memberikan kabar bahwa satu bis masuk jurang sedalam kurang lebih 30 meter,” jelasnya.
Adapun diketahui, bus yang digunakan para atlet itu ialah kendaraan umum dengan trayek Penajam-Grogot yang disewa. Adapun pengadaan bus tersebut diadakan langsung oleh Disdikpora PPU.
“Disewa, saya tidak tahu pasti sistem pengadaannya, itu dari Disdikpora PPU. Karena anggarannya bukan hibah, jadi kegiatan ini ada di dalam kegiatan Disdikpora PPU. Kami KONI PPU tidak utak-atik itu. Jadi menyangkut akomodasi, transportasi, konsumsi dan semua itu dikelola oleh Disdikpora, kami cuma membantu,” tutup Salehuddin. (Sbk)
APBD 2023 PPU Diproyeksikan Bertambah Rp 730 miliar
PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Lantaran nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) PPU 2023 diproyeksikan kembali naik.
Pada pembahasan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama badan anggaran (Banggar) DPRD pada baru baru ini, angkanya naik menjadi Rp 1,9 triliun. Padahal pada saat pengesahan rancangan APBD 2023, nilai APBD PPU 2023 ditetapkan sebesar Rp 1,180 triliun.
Peningkatan proyeksi pendapatan daerah tersebut, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) migas. Hal itu dipengaruhi akibat kenaikan harga minyak dunia. Atas proyeksi kenaikan pendapatan APBD tersebut, Komisi II DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah.
“Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Ini benar-benar berkah bagi kita. InsyaAllah APBD kita tahun depan mencapai Rp 1,9 triliun,” kata Anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin HR, Kamis (17/11/22).
Menurutnya yang juga anggota Banggar DPRD PPU ini, naiknya nilai APBD tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui komunikasi dan lobi-lobi ke pemerintah pusat itu, berdampak terhadap membaiknya kinerja keuangan daerah.
Membaiknya kondisi keuangan daerah, jelas Syarifuddin patut disyukuri. Terlebih di tahun sebelumnya, Kabupaten PPU mengalami defisit keuangan hingga mencapai ratusan miliar. Beban utang ke pihak ketiga serta turunya dana perimbangan dari pusat membuat kondisi keuangan carut marut.
“Ini luar biasa, buah dari kesabaran kita. Karena kita pada tahun 2021 anjlok, minus kemarin, Alhamdulillah kita bisa bayar utang tahun 2021 di tahun ini,” tutup Syarifuddin. (ADV/SBK)
Komisi II DPRD PPU Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Kuota PPPK Guru
PPU – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai pengganti tenaga honorer yang akan dihapus pada November tahun depan. Namun, jumlah kuota PPPK yang diberikan pemerintah pusat tidak sebanding dengan kebutuhan pegawai di Penajam Paser Utara (PPU).
DPRD PPU berharap pemerintah pusat meninjau kebijakan pemberikan kuota bagi PPPK. Hal ini agar kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Benuo Taka tidak terkendala.
“Kenapa saya bilang tidak proporsional, karena kebutuhan guru yang diakomodir untuk PPPK tidak sebanding dengan kebutuhanya,” kata Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi, Kamis (17/11/22).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, tidak seimbangnya kuota PPPK berdasarkan seleksi PPPK guru oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dimana, formasi guru yang diusulkan daerah tidak diakomodir pusat. Bahkan, formasi yang diakomodir pusat berbanding terbalik dengan kebutuhan.
Alokasi PPPK untuk guru pendidikan agama Islam hanya diakomodir 29 orang. Padahal guru honor pada bidang tersebut cukup banyak. Hal itu berbanding terbalik dengan kuota guru pendidikan agama lain, seperti Kristen maupun Hindu.
“Contohnya kuota guru pendidikan agama Kristen diberikan 85 orang sementara guru honor pada bidang itu hanya 11 orang. Kalau diakomodir semua nanti sisanya dikemanain,” jelasnya.
Disamping tidak proporsional, Wakidi juga menilai kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan kuota PPPK bakal menimbulkan masalah baru. Mengingat, guru honorer yang tidak terakomodir dalam PPPK, secara otomatis akan tersingkir dan berpotensi menambah jumlah pengangguran.
“Mereka kan sudah bekerja belasan tahun. Setidaknya diprioritaskan sebagai penghargaan bagi guru yang sudah lama mengabdi. Saya berharap pemerintah pusat bisa meninjau alokasi PPPK ini,” pungkasnya. (ADV/SBK)
Penuhi Kebutuhan Darah, PMI PPU Dinilai Perlu Aktifkan UTD
PENAJAM – Kebutuhan Darah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belakangan ini semakin meningkat. Atas dasar itu, DPRD meminta Pemkab PPU dapat memfungsikan Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) PPU.
Banyaknya permintaan transfusi darah itu tidak sejalan dengan stok darah yang ada. Tak jarang ditemui, masyarakat yang kesulitan mendapatkan darah untuk keluarga mereka.
Masalah ini sering muncul di berbagai media sosial seperti Facebook dan Whatsapp Group. Mereka akhirnya mencari sendiri pendonor darah yang sesuai dengan golongan darah sanak keluarga mereka yang membutuhkan darah.
Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD PPU, Raup Muin mengatakan UTD PMI PPU seharusnya bisa berjalan sesuai fungsinya. Karena selama ini, diketahui pelaksanaan transfusi darah justru ada di RSUD Ratu Aji Putri Botung.
“Ini fungsional dan personel PMI sendiri bekerja sesuai dengan fungsinya, rumah sakit harus mengurusi pelayanan publik,” katanya, Rabu (16/11/2022)
Padahal, lanjutnya, peralatan transfusi darah di PMI PPU sudah ada. Sehingga dapat difungsikan untuk pelayanan publik.
“Kenapa tidak dilakukan pergeseran ke PMI, supaya alat dan sumber daya manusia di PMI bisa fungsional dan dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi (tupoksi), yakni salah satunya mengurusi masalah kebutuhan darah masyarakat,” tegasnya.
Untuk diketahui, PMI PPU telah memiliki peralatan transfusi darah hingga laboratorium dengan alokasi anggaran miliaran rupiah. Mereka juga sudah memiliki 4 orang yang dibiayai oleh PMI PPU untuk mengikuti pendidikan di Solo beberapa tahun lalu.
Apalagi, tambahnya, sudah ada regulasi yang mengatur terkait UTD yang pengelolaannya diserahkan ke PMI. Sehingga bisa dilakukan oleh PMI dan kolaborasi lembaga lain.
“Harus dilihat aturannya mana yang harus mengurusi UTD ini. Tetapi kebijakan itu tidak harus melihat tegak lurus namun harus melihat kebutuhan. Poinnya, harus ada upaya agar masyarakat ini tidak kesulitan lagi jika membutuhkan transfusi darah,” ujar Raup.
Sementara itu, Sekkab PPU, Tohar menyebutkan masih perlu ada persiapan yang lebih matang dalam melakukan pergeseran penanganan. Seperti apa kesiapan peralatan, perlengkapan, dan sumber daya personel.
“Jadi perlu ada kesiapan jika UTD digeser ke PMI, seandainya ketentuannya harus menyatakan seperti itu, maka harus lengkap semua,” sebutnya.
Dan daya dukung itu, lanjutnya, paling penting bukan saja transfusi darah saja tetapi bagaimana mana kesiapan penyimpanan darah dan dan laboratorium. Jika unsur itu telah terpenuhi, ia memandang PMI PPU masih membutuhkan tambahan personel yang kompeten.
“Menjalankannya roda organisasi harus ada sumber pembiayaan, mungkin UTD yang langsung dikelola oleh PMI itu, bisa menjadi sumber pemasukan pendapatan bagi lembaga ini jadi lebih mandiri,” tutup Tohar. (sbk)
Ditangkap Usai Tabrak Lari, Ternyata Bawa 6 Poket Sabu
SAMARINDA – Seorang pria bernama Chairul Gunawan awalnya diamankan polisi lantaran mengendarai motor dalam kondisi mabuk, hingga mengakibatkan tabrak lari di depan Kantor Kelurahan Sidomulyo, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Selasa (15/11/2022).
Sialnya, saat digeledah dari tangan Chairul ditemukan 6 poket sabu. Urusan akhirnya makin panjang, dan berujung pria 22 tahun itu jadi tersangka atas kepemilikan narkotika.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli melalui Kasat Samapta Kompol Ahmad Abdullah menceritakan, bermula saat pihaknya menerima laporan dari warga terkait adanya peristiwa tabrak lari
“Awalnya kami menerima laporan dari warga jika ada tabrak lari dan pelaku saat itu sudah diamankan di Jalan Kehewanan oleh warga. Petugas patroli langsung menuju ke lokasi,” ucap Kompol Ahmad saat dikonfirmasi awak media, Rabu (16/11/2022)
“Setibanya di sana kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 6 poket narkoba jenis sabu. Dia (Chairul) langsung kami amankan,” sambungnya.
Kompol Ahmad menerangkan bahwa, Chairul terlihat oleh warga memacu motor Scoopy bernopol KT 2844 BCP sangat laju hingga menabrak motor pengendara lain.
“Warga yang lihat langsung ngejar. Dia (Chairul) kemudian terjatuh dan diamankan warga tepat di Jalan Kehewanan,” paparnya.
Saat diinterogasi, Chairul mengaku baru saja menenggak minuman keras sehingga tak fokus memacu motor.
“Dia ngakunya habis minum-minum,” jelasnya.
Atas kejadian itu, Chairul dan barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polsek Samarinda Kota guna diproses hukum lebih lanjut.
“Pelaku bersama barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya. (Vic)
Posisi Direktur Bakal Dilelang, RSUD Panglima Sebaya Naik Kelas
PASER – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser akan melakukan promosi jabatan, untuk posisi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya.
Lelang jabatan dilakukan seiring kenaikan kelas RSUD Panglima Sebaya menjadi tipe B, yang berdampak pada perombakan struktur organisasi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito menyampaikan, untuk direktur RSUD Panglima Sebaya, maka jabatan direkturnya minimal golongan eselon IIb.
“Itu sesuai dengan aturan yang berlaku, karena status direkturnya eselon dua mau tidak mau harus diadakan lelang jabatan,” jelasnya.
Hanya saja yang menjadi kendala saat ini, yaitu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sementara dalam proses validasi di Kementerian PAN-RB.
“Masih divalidasi, jika SOTK sudah keluar maka InsyaAllah akan segera kita lelang,” paparnya.
Sembari menunggu validasi selesai, jabatan yang kosong tersebut diisi sementara oleh direktur lama.
“Statusnya kita Plt-kan dulu yang sekarang menjadi Direktur RSUD Panglima Sebaya saat ini, yaitu dr Kamal Anshari, sambil menunggu hasil validasi dari SOTK dari kementerian,” paparnya.
Suwito memastikan akan melakukan lelang jabatan layaknya Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tidak menutup kemungkinan, lelang jabatan direktur rumah sakit tersebut nantinya dilaksanakan di tahun 2023.
“Persyaratannya ada aturan tersendiri untuk direktur rumah sakit, cuman kami belum dapat aturan itu,” ucap Suwito.
Sekadar diketahui, pengaturan jabatan eselon ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 95. (bs)
DPRD Mendukung-Disdikbud Paser Masih Pelajari, Aturan Pakaian Adat Sekolah
PASER – Aturan terbaru seragam sekolah yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) disambut baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.
Aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek No 50 tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah itu, dinilai sebagai bagian melestarikan budaya dalam lingkungan pendidikan.
“Tentunya kami sangat menyambut baik, karena untuk melestarikan adat Paser,” kata Ikhwan saat dikonfirmasi, Rabu (16/11/2022).
Sebagai wilayah terselatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjunjung tinggi adat istiadat, aturan ini disambut baik agar norma kebudayaan tidak terdegradasi, khususnya bagi generasi penerus yang kini tengah mengenyam pendidikan.
Ikhwan melanjutkan, jika biasanya siswa menggunakan seragam sekolah dengan warna merah dan putih untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain itu juga warna biru putih untuk siswa jenjang menengah pertama dan abu-abu putih untuk jenjang menengah atas.
Selain itu siswa juga biasa menggunakan seragam pramuka dan batik. Adanya aturan terbaru seragam sekolah ini, membuat siswa punya pilihan seragam yakni mengenakan baju adat pada hari atau acara adat tertentu.
Hal itu juga dapat dipadukan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser. Kendati begitu, ia akan berkoodinasi dengan OPD terkait lebih dulu, dalam hal penerapannya.
“Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait perihal aturan tersebut,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser, M. Yunus Syam menyebut tak ingin terburu-buru menerapkan aturan baru tersebut.
Pasalnya masih ada beberapa hal yang perlu dibahas kembali terkait jenis pakaian yang dimaksud dalam aturan itu. Diantaranya apakah pakaian adat atau pakaian yang jadi ciri khas sekolah.
“Belum kami terapkan di sini, tapi akan coba terapkan pada tahun ajaran baru berikutnya. Sebenarnya masih kita pertanyakan, apakah yang dimaksud itu pakaian adat atau pakaian yang memang menjadi ciri khas setiap sekolah, seperti baju batik,” pungkasnya. (bs)
Drainase Rp 2,8 Miliar di Plaza Kebun Sayur Roboh, DPRD Balikpapan Minta Kontraktor Tanggung Jawab
BALIKPAPAN – Proyek perbaikan drainase di kawasan Plaza Kebun Sayur, Jl Letjen Suprapto, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat jadi sorotan DPRD Balikpapan.
Pasalnya, pengerjaan proyek yang menelan biaya Rp 2,8 miliar itu dinilai tak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB) awal.
Selain pengerjannya tidak rapi, dinding drainase juga roboh.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono mengatakan, sempat meninjau proyek perbaikan drainase dan trotoar tersebut dan ditemukan retak cukup besar di dinding drainase.
“Saat saya meninjau pembangunan drainase dan trotoar di belakang Plaza Kebun Sayur, saya melihat ada keretakan yang cukup parah di dinding parit,” ujar Budiono saat dikonfirmasi, Rabu (16/11/2022).
Budiono menyebutkan seluruh proyek yang dikerjakan kontraktor merupakan tugas dan tanggung jawab dinas terkait untuk dapat mengawasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu terutama Pemerintah Kota Balikpapan.
“Itu merupakan tugas dinas terkait, untuk mengawasi. Seluruh proyek yang dikerjakan kontraktor sesuai atau tidak merupakan tanggung jawab dinas terkait untuk mengawasi,” tambah Budiono.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan untuk mengawasi lebih lanjut retakan dinding drainase, sebelum terjadi robohnya dinding drainase yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, untuk mengawasi lebih lanjut. Dan sekarang roboh, kini tinggal Dinas PU dan Inspektorat untuk inspeksi proyek ini,” tegasnya.
Budiono juga meminta, DPU bersama pihak kontraktor agar segera memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu dalam proyek pembangunan drainase dan trotoar di kawasan Plaza Kebun Sayur itu.
Disebutkan pula, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi III (bidang pembangunan) untuk menuntaskan masalah ini.
“Kemungkinan akan mencoba memanggil DPU bersama kontraktor untuk menjelaskan terjadi robohnya dinding parit itu,” ujarnya.
Budiono juga meminta kontraktor dalam melakukan pekerjaan dapat menjaga kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, serta jangan bekerja asal-asalan.
“Kenyataanya dinding drainase roboh. Kontraktor harus menjaga kualitas dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan,” tutupnya. (Bom/Adv/DprdBalikpapan)
Lewat Aplikasi LoketKu, ATR/BPN Paser Siap Bantu Warga Urus Berkas Tanah Mandiri.
PASER – Pengurusan berkas pertanahan secara digital melalui aplikasi LoketKu yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat.
Padahal, aplikasi yang merupakan bagian dari transformasi digital dalam hal keterbukaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan praktis terkait pertanahan, tata ruang, dan lain-lain itu telah disediakan.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Paser, Zubaidi menyatakan, sejatinya aplikasi itu telah diluncurkan sejak Juli 2022 lalu. Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan tanah tanpa harus datang ke kantor ATR/BPN, namun hingga kini pemanfaatannya masih minim.
“Ternyata masyarakat sendiri belum siap adanya aplikasi ini,” kata Zubaidi.
Menurut Zubaidi, sosialisasi aplikasi LoketKu telah dilakukan secara masif melalui berbagai platform media sosial yang ada. Kendati begitu, ia mengaku penyampaian hadirnya sarana berbasis elektronik ini belum sampai ke tingkat desa.
“Kalau ke desa-desa belum. Tapi pemberitahuan secara lisan kepada kades dan camat sudah kami lakukan. Belum melalui surat,” ujarnya.
Menyikapi fenomena ini, pria bertubuh kekar ini akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Salah satunya dengan menyosialisasikan
LoketKu dalam kegiatan pemerintahan, sehingga manfaatnya benar-benar diketahui masyarakat.
Zubaidi menegaskan, pihaknya selau siap membantu warga yang hendak mengurus surat tanah sendiri.
Selain dilakukan secara mandiri, melalui LoketKu, pihaknya berharap adanya edukasi bagi masyarakat agar mengetahui secara jelas alur pengurusan tanah. Masyarkat juga akan tahu berapa lama waktu dan biaya yang dikeluarkan.
“Biar tahu jangan sampai merasa mahal atau lama. Kadang-kadang masyarakat mengeluhkan lamanya keluar sertifikat, biasanya itu disebabkan surat pengajuannya yang belum lengkap,” pungkasnya. (bs)