Pembaca Setia Radar Ibukota!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
https://koran.radaribukota.com
https://digital.radaribukota.com/rik20juli2026/mobile/
Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!
PENAJAM PASER UTARA – Koperasi Dewi Berkarya Sejahtera akan menggelar lomba karaoke terbuka bagi masyarakat dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan dijadwalkan berlangsung di D’Best Cafe di Taman Rozeline, dimulai 1 Agustus 2026.
Ketua Koperasi Dewi Berkarya Sejahtera, Sandri Ernamurti mengatakan, lomba tersebut digelar sebagai upaya menghidupkan fungsi ruang publik melalui kegiatan kreatif sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat di bidang tarik suara.
“Kami ingin memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus memberi warna baru di Taman Rozeline. Taman ini bukan hanya menjadi tempat masyarakat bersantai, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kreatif, salah satunya melalui lomba karaoke,” ujarnya, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan lomba ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Taman Rozeline. Selama ini taman tersebut lebih dikenal sebagai ruang terbuka untuk rekreasi masyarakat.
“Ini menjadi yang pertama kalinya Taman Rozeline menjadi lokasi penyelenggaraan lomba karaoke yang dibuka untuk seluruh masyarakat Penajam Paser Utara. Kami ingin menghadirkan hiburan sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat,” katanya.
Untuk diketahui, Dewi Berkarya Sejahtera merupakan koperasi baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten PPU.
Panitia menargetkan sedikitnya 50 peserta mengikuti kompetisi tersebut. Lomba terbuka bagi peserta laki-laki maupun perempuan berusia 16 hingga 50 tahun. Pendaftaran dilakukan melalui nomor WhatsApp panitia yang tercantum pada media publikasi kegiatan.
Selain trofi, panitia juga menyiapkan hadiah uang tunai jutaan rupiah bagi para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta terbaik.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan dalam rangka peringatan HUT RI, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta tarik suara asal Kabupaten PPU.
“Harapan kami, dari kegiatan ini lahir talenta-talenta tarik suara yang berkualitas dan mampu bersaing pada ajang tingkat provinsi hingga nasional. Kami juga ingin menumbuhkan rasa percaya diri serta semangat masyarakat untuk terus berkembang melalui dunia tarik suara,” pungkas Sandri.
Pewarta: Robbi Lalat
PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU sebesar 19,9 persen yang disampaikan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, angka tersebut perlu dikaji secara lebih komprehensif karena belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi PPU secara keseluruhan.
Mudyat menilai pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi aktivitas pembangunan di kawasan IKN tidak dapat langsung disamakan dengan kondisi riil perekonomian seluruh wilayah Kabupaten PPU.
“Itulah yang sementara menjadi perdebatan kita. Yang dibicarakan itu kan IKN, bicara Sepaku. Tapi kemudian disebut PPU. Padahal kalau bicara kondisi riil PPU, tentu harus dilihat secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia mengakui secara administratif kawasan IKN masih berada di wilayah Kabupaten PPU. Namun, menurutnya, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat belum sebanding dengan tingginya angka pertumbuhan yang dipublikasikan.
“Kita lihat saja dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi sekarang. Daya beli masyarakat menurun. Pemerintah daerah juga kesulitan melakukan rehabilitasi infrastruktur karena keterbatasan kemampuan keuangan. Itu fakta yang kami hadapi di lapangan,” katanya.
Sebelumnya, Otorita IKN memaparkan hasil kajian dampak ekonomi pembangunan IKN Tahap I periode 2022–2024 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU mencapai 19,9 persen, tertinggi di Kalimantan Timur. Pertumbuhan tersebut disebut didorong oleh meningkatnya investasi serta aktivitas konstruksi selama pembangunan IKN.
Mudyat juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah yang dinilai masih menjadi kendala dalam menjalankan program pembangunan, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
“Wilayah pesisir kita juga masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam melaksanakan kegiatan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, kita terbentur keterbatasan pembiayaan,” ungkapnya.
Menurutnya, apabila perhitungan pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipengaruhi pembangunan fisik, investasi, dan penyerapan tenaga kerja di kawasan IKN, maka indikator tersebut lebih tepat menggambarkan perkembangan kawasan IKN atau Kecamatan Sepaku, bukan kondisi Kabupaten PPU secara keseluruhan.
“Kalau klaim itu didasarkan pada tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di kawasan IKN, ya seharusnya itu menggambarkan aktivitas di IKN atau Sepaku, bukan langsung menggambarkan kondisi PPU secara keseluruhan,” tegasnya.
Selain itu, Mudyat mengungkapkan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten PPU justru menunjukkan tren penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu menjadi bagian dari evaluasi dalam menilai pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau kita lihat, tahun-tahun sebelumnya nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah. Sekarang menjadi belasan triliun. Jadi kalau bicara pertumbuhan ekonomi, kita juga harus melihat indikator-indikator lainnya, bukan hanya satu angka,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui naiknya daya beli, berkembangnya sektor usaha, dan membaiknya kondisi ekonomi warga.
“Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi daya beli belum meningkat dan kesejahteraan masyarakat belum berubah secara signifikan, tentu ini harus menjadi evaluasi bersama,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi Lalat
NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung pembangunan tahap ketiga (batch 3), pengelolaan aset yang telah terbangun, serta pembelian lahan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada 18 Juni 2026 dan akan digunakan untuk pembangunan dengan skema multiyears 2026–2028.
“Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun,” terang Basuki dalam rapat kerja (Raker) dan Repat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pada tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun, yang terdiri atas belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.
Basuki menjelaskan, hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2 persen setelah memperhitungkan seluruh pengadaan berbasis kontrak. Sementara realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu anggaran.
“Pada tanggal 30 Juni 2026, secara akrual dengan memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual, realisasi anggaran Otorita IKN tahun 2026 mencapai 80,2 persen. Sedangkan realisasi SP2D tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu DIPA. Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan,” jelas mantan Menteri PUPR ini.
Terkait capaian pembangunan IKN sepanjang 2025, dari total DIPA awal Rp10,19 triliun, anggaran yang dapat digunakan setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai Rp9,04 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen Belanja didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai proyek di kawasan IKN.
Hemat Basuki, pembangunan batch 1 yang mencakup jalan-jalan utama telah rampung seluruhnya. Sementara itu, pembangunan batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung serta kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100 persen. Batch 1 merupakan pembangunan jalan-jalan utama, dan batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif,” tandasnya.
Selain mencatat tingginya realisasi belanja, Otorita IKN juga membukukan peningkatan nilai aset. Hingga 31 Desember 2025, total aset dalam neraca Otorita IKN mencapai Rp71,96 triliun atau naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.
Basuki menyebut kenaikan tersebut mencerminkan akselerasi pembangunan fisik IKN sepanjang 2025. Di sisi lain, kekayaan bersih Otorita IKN juga meningkat menjadi Rp71,41 triliun atau naik Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan ekuitas menunjukkan belanja negara yang dialokasikan untuk pembangunan IKN telah terkonversi menjadi aset dan kekayaan negara yang dikelola secara tertib.
Sementara itu, saat di acara simbolis groundbreaking PT Star Bright International Investment di IKN, Basuki menyebut, pembangunan oleh investor asing perlahan mulai tancap gas fisiknya. “Iya, hari ini PMA (Penanaman Modal Asing) dari Tiongkok sudah mulai progres. Nilainya sekitar Rp1,25 triliun. Sebentar lagi yang dari Korsel (Korea Selatan) Rp1,25 triliun,” ucap Basuki.
Investor asal Malaysia, Citadel Group, juga telah menanamkan investasi sekitar Rp1 triliun di kawasan IKN. “Citadel itu 1 triliun. Jadi ya perlahan-lahan Mereka mulai masuk. PMDN pun juga masuk, Plataran (PT Plataran Boga Rasa),
sudah mulai jalan juga. Kalau Plataran kan di depan rumah sakit (RSUP Kemenkes) itu juga sudah mulai membangun. Jadi insyaallah ke depan ini lebih baik,” jelasnya.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Nicha R
NUSANTARA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 dipastikan kembali dipusatkan di Lapangan Sentra Massa. Selain lokasi yang sama seperti tahun lalu, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) akan diisi putra-putri terbaik asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, mengatakan persiapan pelaksanaan upacara terus dimatangkan. Salah satu pengisi acara yang telah dipastikan tampil adalah grup angklung Svara Mandiri, yang beranggotakan para pensiunan Bank Mandiri dan dikenal kerap tampil di berbagai agenda nasional maupun internasional.
“Tahun ini bukan lagi Addie MS. Ada grup angklung Bank Mandiri. Para pensiunannya. Terkenal juga itu,” kata Thomas saat bincang santai di Karendi Coffee & Eatery, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Rabu (15/7/2026).
Thomas, yang menjadi Ketua Panitia HUT RI di IKN pada 2025, mengungkapkan dirinya kembali dipercaya memimpin kepanitiaan tahun ini.
“Pelaksanaan tetap di lapangan Sentra Massa, sama seperti tahun lalu,” ujarnya.
Untuk pengisi hiburan lainnya, Otorita IKN masih belum memastikan apakah akan menghadirkan musisi atau grup band nasional seperti tahun lalu yang menampilkan Addie MS dan Padi Reborn. Menurut Thomas, pembahasan masih berlangsung karena persiapan masih bersifat dinamis.
Meski demikian, ia memastikan sejumlah grup musik lokal akan turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di IKN.
Sementara itu, jumlah undangan yang disiapkan diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang, atau relatif sama dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Undangan tersebut mencakup unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Terkait isu kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upacara HUT RI di IKN, Thomas belum memberikan kepastian.
“Tunggu info saja. Yang penting siap-siap saja,” tegasnya.
Pewarta: Atmaja Riski
Penyunting: Robbi Lalat
PENAJAM PASER UTARA – Kepolisian Sektor (Polsek) Waru, Penajam Paser Utara (PPU) memberikan pembinaan dan edukasi kepada sejumlah remaja yang terjaring dalam aksi balap liar di wilayah hukumnya, Sabtu malam (18/7/2026). Langkah preventif tersebut dilakukan untuk menekan pelanggaran lalu lintas, mencegah kecelakaan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.
Pembinaan dilakukan oleh personel Piket Jaga Regu III Polsek Waru setelah menemukan aktivitas balap liar yang dinilai membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya, sekaligus mengganggu ketertiban masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh remaja yang terjaring didata dengan mencatat identitas diri beserta jenis pelanggaran yang dilakukan. Pendataan menjadi bagian dari proses pembinaan agar para pelaku memahami konsekuensi hukum atas tindakan mereka.
Petugas juga melakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan. Knalpot brong yang digunakan dimusnahkan di lokasi dan diganti dengan knalpot standar sesuai spesifikasi kendaraan. Selain itu, pengendara yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diberikan teguran.
Sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, para remaja diminta membuat surat pernyataan. Mereka menyatakan bersedia diproses sesuai ketentuan hukum oleh Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Penajam Paser Utara apabila kembali melakukan balap liar maupun pelanggaran serupa.
Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kapolsek Waru AKP Widodo mengatakan pendekatan humanis melalui pembinaan dan edukasi menjadi langkah awal yang diutamakan dalam membangun kesadaran hukum di kalangan remaja.
“Balap liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa, baik pelaku maupun masyarakat pengguna jalan. Oleh karena itu, kami mengedepankan upaya preventif melalui edukasi agar para remaja memahami risiko dan dampak hukum dari perbuatannya,” ujar Widodo.
Meski mengedepankan pendekatan persuasif, pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berulang. Pelaku yang kembali melakukan balap liar atau menggunakan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Polres PPU memastikan patroli dan kegiatan preventif akan terus ditingkatkan di titik-titik yang kerap dijadikan arena balap liar. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Kepolisian berharap pembinaan yang diberikan mampu menumbuhkan kesadaran remaja untuk meninggalkan aksi balap liar serta menyalurkan minat di bidang otomotif melalui kegiatan yang positif, aman, dan sesuai ketentuan hukum.
Widodo juga mengajak orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, khususnya pada malam hari, serta memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan kelengkapan administrasi.
“Kami berharap para orang tua turut berperan aktif mengawasi pergaulan dan aktivitas anak-anaknya. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan kepolisian sangat penting untuk mencegah balap liar serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tambahnya.
Penyunting: Robbi Lalat
PENAJAM PASER UTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan pentingnya pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) yang edukatif sebagai bagian dari proses adaptasi siswa baru. Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke MTs Negeri 1 Penajam, Kamis (16/7/2026).
Dalam kunjungannya, Abdul Waris memastikan pelaksanaan MPLS berlangsung dengan baik, aman, dan mampu membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, tenaga pendidik, serta proses belajar mengajar.
Menurutnya, masa pengenalan sekolah menjadi tahapan penting untuk membangun kesiapan mental siswa sebelum memasuki kegiatan pembelajaran.
“Kami ingin memastikan anak-anak dapat mengikuti MPLS dengan nyaman dan menyenangkan sehingga mereka siap memasuki proses belajar di lingkungan sekolah yang baru,” ujar Abdul Waris.
Selain meninjau MPLS, Wakil Bupati juga berdialog dengan pihak sekolah mengenai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Pihak sekolah menyampaikan seluruh siswa baru yang diterima telah mengikuti rangkaian MPLS sebagai bagian dari proses adaptasi di lingkungan sekolah.
Pada kesempatan yang sama, Abdul Waris turut meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Kartu Penajam Cerdas. Menurutnya, kedua program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan peserta didik.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak sekolah, sedangkan Kartu Penajam Cerdas diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan peserta didik agar mereka dapat belajar dengan lebih baik,” katanya.
Ia berharap seluruh rangkaian awal tahun ajaran, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan MPLS, hingga implementasi berbagai program pendidikan, dapat berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten PPU.
“Kami berharap seluruh proses awal tahun ajaran ini berjalan dengan baik sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan semangat untuk meraih prestasi,” tutupnya.
Pewarta: Robbi Lalat
Balikpapan – Panen yang dilakukan pada waktu yang tepat dan sesuai standar terbukti menjadi salah satu faktor penentu peningkatan pendapatan pekebun kelapa sawit. Bukan hanya kuantitas produksi yang menentukan keuntungan, tetapi juga kualitas tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan sehingga mampu memberikan rendemen minyak lebih tinggi dan nilai jual yang lebih baik.
Pesan tersebut menjadi fokus dalam Pelatihan Panen dan Pascapanen Kelapa Sawit Program Pengembangan SDM Perkebunan (SDMP) 2026 yang diikuti 156 pekebun asal Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pelatihan yang berlangsung pada 17–21 Juli 2026 di Balikpapan ini diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian.
Wakil Direktur AKPY, Dr. Idum Satia Santi, S.P., M.P., mengatakan bahwa pelatihan dirancang untuk membekali pekebun dengan teknik panen dan pascapanen yang mampu menjaga mutu TBS sejak di kebun hingga tiba di pabrik kelapa sawit.
“Panen tepat waktu, pemanenan harus sesuai standar, pengumpulan brondolan yang baik, termasuk pengiriman TBS yang cepat ke pabrik, akan sangat menentukan mutu buah, rendemen minyak, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani,” ujarnya.
Menurut Idum, masih banyak pekebun yang berorientasi pada jumlah produksi semata. Padahal, buah yang dipanen terlalu muda maupun terlalu matang akan menurunkan kualitas minyak sawit dan mengurangi nilai ekonomi hasil panen.
Karena itu, pelatihan tidak hanya mengajarkan teknik memotong tandan, tetapi juga menekankan pentingnya menentukan tingkat kematangan buah, mengumpulkan brondolan secara optimal, serta mempercepat pengangkutan TBS ke pabrik agar kadar asam lemak bebas (ALB) tetap rendah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan panen juga tidak dapat dipisahkan dari penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Perawatan tanaman, pemupukan, pengelolaan tanah, hingga pengendalian hama dan penyakit akan sangat memengaruhi kualitas buah yang dipanen.
“Tentu saja untuk panen dan pascapanen itu tidak akan lepas dari pengetahuan mengenai teknik budidaya yang baik dan praktik budidaya yang benar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Djoko Bawono, menilai pelatihan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing sawit rakyat. Menurutnya, materi yang diberikan harus mudah dipahami sehingga dapat langsung diterapkan oleh para pekebun di lapangan.
“Saya mohon kepada para narasumber dari AKPY agar dalam menyampaikan materi menggunakan bahasa yang sederhana. Kalau bahasa akademis mungkin mudah dipahami mahasiswa, tetapi bagi petani yang penting materinya mudah dicerna dan bisa langsung dipraktikkan,” ujarnya.
Djoko optimistis peningkatan keterampilan panen akan berdampak langsung terhadap mutu TBS yang diterima pabrik. Ketika buah dipanen pada tingkat kematangan yang tepat, brondolan dikumpulkan secara menyeluruh, dan penanganan pascapanen dilakukan sesuai standar, maka rendemen minyak meningkat sehingga pendapatan pekebun juga bertambah.
Ia juga mengapresiasi dukungan BPDP melalui Program SDMP yang terus memperluas akses pelatihan bagi petani sawit. Tahun 2026, Kabupaten Paser menjadi daerah dengan jumlah peserta pelatihan SDMP terbanyak di Kalimantan Timur, yakni mencapai 556 pekebun yang mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari teknis budidaya, panen dan pascapanen, hingga peningkatan kapasitas lainnya.
“Target kami sebenarnya mencapai seribu peserta. Namun dengan alokasi yang ada, sebanyak 556 peserta sudah menjadi capaian yang sangat baik. Kami berharap pada tahun berikutnya jumlah peserta bisa terus bertambah sehingga semakin banyak petani yang memperoleh peningkatan kompetensi,” katanya.
Selain meningkatkan kompetensi teknis, Pemerintah Kabupaten Paser juga terus memperkuat daya saing sawit rakyat melalui percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hingga kini, sebanyak 13 kelembagaan pekebun di Kabupaten Paser telah mengantongi sertifikasi ISPO, dan sebagian anggotanya turut mengikuti pelatihan tersebut.
Idum menambahkan, pengembangan sumber daya manusia menjadi fondasi utama keberlanjutan industri sawit nasional. Di tengah tuntutan pasar global dan tantangan perubahan iklim, pekebun dituntut tidak hanya menghasilkan produksi tinggi, tetapi juga mampu menjaga kualitas hasil panen melalui penerapan standar yang benar.
“Ke depan, sawit Indonesia tidak hanya ditentukan oleh bibit unggul dan pupuk, tetapi juga SDM yang unggul,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, para pekebun diharapkan mampu menerapkan teknik panen dan pascapanen secara konsisten di kebun masing-masing. Dengan panen yang tepat dan mutu TBS yang semakin baik, pekebun berpeluang memperoleh harga jual yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas kebun, sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga dan daya saing sawit rakyat Indonesia secara berkelanjutan.
Pembaca Setia Radar Ibukota!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
https://koran.radaribukota.com
https://digital.radaribukota.com/rik18juli2026/mobile/
Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!
PENAJAM PASER UTARA – Sebuah rumah kontrakan di RT 22, Jalan Provinsi Km 17, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, terbakar pada Sabtu (18/7/2026) dini hari sekitar pukul 03.25 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu unit rumah mengalami kerusakan berat dan bangunan Bank BTN di sampingnya terdampak kerusakan sedang.
Laporan kebakaran diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sekitar pukul 03.30 Wita. Setelah menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.
Kepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan rumah yang terbakar merupakan bangunan berbahan kayu berukuran sekitar 8 x 25 meter.
“Ada satu unit rumah bermaterial kayu berukuran 8 x 25 meter mengalami rusak berat. Selain itu, satu unit fasilitas umum berupa bangunan Bank BTN mengalami rusak sedang,” ujarnya.
Rumah tersebut diketahui milik Kamarudin (34), yang dihuni oleh satu keluarga penyewa berjumlah lima jiwa, yakni Rahessa Erra Graha (40), Patmawati (34), Zahra Azizah (18), Azzam Bilfaqih (14), dan Saiqa Nasyauqi (7). Seluruh penghuni dilaporkan selamat.
Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Nurlaila menjelaskan, usai menerima laporan, BPBD langsung berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat penanganan.
“Setelah laporan masuk ke Pusdalops, tim BPBD PPU langsung berkoordinasi dengan semua unsur terkait dan bergerak ke lokasi,” katanya.
Proses pemadaman dan pendinginan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), BPBD, Brigade Karlabun Dinas Pertanian, Polres PPU, Polsek Penajam, Satpol PP, PLN, aparat kelurahan, TNI, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat setempat.
“Pemadaman dan pendinginan dilakukan oleh tim gabungan dibantu warga. Tim BPBD juga melakukan pengecekan lokasi, pendataan korban terdampak, dan saat ini penanganan telah selesai sehingga seluruh personel kembali ke pos masing-masing,” jelas Nurlaila.
Dalam penanganan kejadian tersebut, tim gabungan mengerahkan sedikitnya 14 kendaraan operasional, terdiri atas mobil pemadam kebakaran, mobil tangki BPBD, mobil operasional kepolisian, kendaraan Satpol PP, hingga kendaraan operasional PLN.
Pemerintah Kabupaten PPU mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada malam hingga dini hari, serta segera melaporkan kejadian darurat melalui layanan BPBD atau nomor darurat 112 apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan.
Penyunting: Robbi Lalat
