NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung pembangunan tahap ketiga (batch 3), pengelolaan aset yang telah terbangun, serta pembelian lahan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada 18 Juni 2026 dan akan digunakan untuk pembangunan dengan skema multiyears 2026–2028.
“Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun,” terang Basuki dalam rapat kerja (Raker) dan Repat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pada tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun, yang terdiri atas belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.
Basuki menjelaskan, hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2 persen setelah memperhitungkan seluruh pengadaan berbasis kontrak. Sementara realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu anggaran.
“Pada tanggal 30 Juni 2026, secara akrual dengan memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual, realisasi anggaran Otorita IKN tahun 2026 mencapai 80,2 persen. Sedangkan realisasi SP2D tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu DIPA. Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan,” jelas mantan Menteri PUPR ini.
Terkait capaian pembangunan IKN sepanjang 2025, dari total DIPA awal Rp10,19 triliun, anggaran yang dapat digunakan setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai Rp9,04 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen Belanja didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai proyek di kawasan IKN.
Hemat Basuki, pembangunan batch 1 yang mencakup jalan-jalan utama telah rampung seluruhnya. Sementara itu, pembangunan batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung serta kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100 persen. Batch 1 merupakan pembangunan jalan-jalan utama, dan batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif,” tandasnya.
Selain mencatat tingginya realisasi belanja, Otorita IKN juga membukukan peningkatan nilai aset. Hingga 31 Desember 2025, total aset dalam neraca Otorita IKN mencapai Rp71,96 triliun atau naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.
Basuki menyebut kenaikan tersebut mencerminkan akselerasi pembangunan fisik IKN sepanjang 2025. Di sisi lain, kekayaan bersih Otorita IKN juga meningkat menjadi Rp71,41 triliun atau naik Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan ekuitas menunjukkan belanja negara yang dialokasikan untuk pembangunan IKN telah terkonversi menjadi aset dan kekayaan negara yang dikelola secara tertib.
Sementara itu, saat di acara simbolis groundbreaking PT Star Bright International Investment di IKN, Basuki menyebut, pembangunan oleh investor asing perlahan mulai tancap gas fisiknya. “Iya, hari ini PMA (Penanaman Modal Asing) dari Tiongkok sudah mulai progres. Nilainya sekitar Rp1,25 triliun. Sebentar lagi yang dari Korsel (Korea Selatan) Rp1,25 triliun,” ucap Basuki.
Investor asal Malaysia, Citadel Group, juga telah menanamkan investasi sekitar Rp1 triliun di kawasan IKN. “Citadel itu 1 triliun. Jadi ya perlahan-lahan Mereka mulai masuk. PMDN pun juga masuk, Plataran (PT Plataran Boga Rasa),
sudah mulai jalan juga. Kalau Plataran kan di depan rumah sakit (RSUP Kemenkes) itu juga sudah mulai membangun. Jadi insyaallah ke depan ini lebih baik,” jelasnya.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Nicha R
