RSUD PPU Optimalkan Layanan Selama Libur Lebaran

admin3

-

13/04/2023

RSUD PPU Optimalkan Layanan Selama Libur Lebaran

PPU – Manajemen RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) memastikan layanan kesehatan selama libur Lebaran 2023 tetap berjalan dengan maksimal. Tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, bidan, dan tenaga profesional lainnya tetap siaga ketika terjadi keadaan gawat darurat (emergency) maupun pelayanan non-gawat darurat.

Direktur RSUD RAPB, dr. Lukasiwan Eddy Saputro, memastikan rumah sakit milik pemerintah daerah ini akan tetap beroperasi optimal selama libur Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah. Pemerintah menetapkan cuti bersama mulai 19-25 April 2023.

“Layanan di rumah sakit tetap berjalan selama cuti bersama,” ungkapnya pada Kamis (13/4/2023).

Petugas akan disiagakan secara bergantian dengan skema waktu yang terjadwal. Alat kesehatan dan ambulans juga telah dipastikan berfungsi maksimal. Pelayanan akan kembali normal pada tanggal 26 April mendatang.

“Layanan di RSUD RAPB PPU tetap berjalan selama 24 jam. Pelayanan darurat seperti operasi dan hemodialisis tetap dibuka selama cuti bersama,” sebutnya.

Hanya beberapa layanan yang ditiadakan sementara. Layanan yang tidak berjalan pada cuti bersama ini hanya klinik dan rawat jalan.

Untuk memaksimalkan pelayanan yang ditiadakan sementara itu, Lukas menyebutkan perlunya adanya sinergi antara fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti klinik dan puskesmas, juga sangat diperlukan.

“Pelayanan kesehatan yang maksimal juga tak lepas dari kualitas pelayanan yang berasal dari fasilitas kesehatan rujukan,” pungkasnya. (SBK)

Jelang Idulfitri 2023, Harga Daging Ayam di Pasar Petung Merangkak Naik

admin3

-

13/04/2023

0

Jelang Idulfitri 2023, Harga Daging Ayam di Pasar Petung Merangkak Naik

PPU – Jelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah sebagian harga komoditas sembilan bahan pokok (sembako) di Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kenaikan. Meski perlahan seperti beberapa jenis ikan, daging ayam, daging sapi dan telur.

Salah satu pedagang di Pasar Petung, Rahmawati, mengatakan beberapa produk sayuran dagangannya masih stabil, seperti cabai dan tomat. Namun ada beberapa jenis saja yang mulai merangkak naik, seperti halnya sayuran hijau.

“Untuk harga cabai tomat masih stabil dari awal bulan suci Ramadan sampai saat ini. Untuk sayuran hijau Selada yang mulai naik dikarenakan kurangnya stok serta permintaan makin banyak,” terang dia, Kamis (13/04/2023).

Senada, Fatmawati, penjaja daging ayam menyebutkan kenaikan signifikan terjadi. Pekan lalu, harga 1 kilogram daging ayam dibanderol dengan harga Rp 36.000. Kini ini sudah mencapai harga Rp 40.000.

“Kenaikan harga itu baru dimulai dari 3 hari yang lalu. Stok kemungkinan aman, akan tetapi terkait kenaikan harga ya kita akan mengikuti harga pasar. Di mana perhari kenaikan mencapai seribu rupiah untuk perkilonya,” tuturnya.

Meski kenaikan harga ini dirasa masih wajar terjadi, seperti momentum Idulfitri setiap tahunnya. Harga itu dipredikis akan semakin meningkat semakin mendekati hari raya nanti. (NRD)

Ketua DPRD PPU Inginkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Parlemen Terpenuhi

admin3

-

13/04/2023

0

Ketua DPRD PPU Inginkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Parlemen Terpenuhi

PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mendoromg keterlibatan perempuan dalam kancah politik 2024. Pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen Benuo Taka diyakini mampu membawa pembaharuan di daerah.

Sejauh ini hak-hak politik perempuan tidak menjadi isu menarik untuk dilirik menjelang Pemilu 2024. Padahal, hak-hak politik perempuan merupakan amanat Undang-Undang (UU) 2/2008 tentang Partai Politik (Parpol).

Syahrudin menyebutkan besaran 30 persen keterwakilan perempuan akan memberikan ruang dan peluang bagi aspirasi perempuan terimplementasi. Maka itu keterlibatan langsung dalam kontestasi pemilu mendatang diharapkan.

“Sampai saat ini keterwakilan perempuan di DPRD PPU sendiri masih jauh dari kata minim. Sehingga perlu menjadi evaluasi bersama apa saja faktor penyebabnya,”ucapnya, Kamis (13/4/2023).

Dalam periode 2019-2024, 25 kursi legislatif diisi oleh 24 anggota laki-laki dengan 1 anggota perempuan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan regulasi dan pengawasan dinilai minim dinamika politik isu perempuan.

Oleh karena itu, perlu adanya dorongan untuk memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan untuk mau berpartisipasi. Semisal pengaderan perempuan dalam tiap parpol harus dimunculkan.

“Dorongan memang perlu, akan tetapi partai politik yang mempunyai kader-kader perempuan. Ikutsertakan saja mereka dan harus berani tampil,” sebutnya.

Di sisi lain, Syahrudin menyadari ada banyak kendala untuk perempuan masuk dalam parpol. Setidaknya mereka kerap menghadapi tatangan domestik, seperti dukungan keluarga, suami hingga anak-anaknya.

Belum lagi stigma soal urusan politik yang memiliki konsekuensi besar, membutuhkan intelektual pun keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan partai politik.

“Tidak begitu heran, ketika perempuan ingin masuk partai politik, akan berpikir tiga kali,” tandasnya.

Apapun itu, Syahruddin tetap berharap perempuan bisa terlibat banyal dalam Pemilu 2024 mendatang, hingga duduk di kursi legislatif. Dengan peluang keterlibatan 30 persen itu, maka berbagai pandangan pembangunan dari perspektif bersumberkan suara-suara perempuan bisa lebih terwakilkan.

Hingga amanat yang berjangkarkan kesadaran kolektif atas pentingnya penghapusan ketidakadilan jender dalam setiap ruang politik. “Saya harap dengan peluang keterlibatan 30 persen ini dapat tercapai. Serta bisa mendapatkan kursi di legislatif,” tutupnya. (NRD)

Jalur IKN Masuk Prioritas Pengamanan Operasi Ketupat Polres PPU

admin3

-

13/04/2023

0

Jalur IKN Masuk Prioritas Pengamanan Operasi Ketupat Polres PPU

PPU – Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini masuk dalam daftar titik fokus pengamanan Operasi Ketupat Polres Penajam Paser Utara (PPU). Termasuk dalam beberapa titik yang akan didirikan pos pengamanan.

Pengamanan arus mudik Lebaran Idulfitri 1444 Hijriah menjadi prioritas rutin dalam pembahasan persiapan pengamanan wlayah. Beberapa yang diantisipasi dalam mudik tahun ini mulai dari jalur pemudik, khususnya yang rawan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga tempat-tempat keramaian.

Wakapolres PPU Kompol Bergas Hartoko mengatakan jalur yang akan damankan ialah jalan lintas yang membelah di sepanjang kabupaten. Mulai dari pintu masuk di Kecamatan Penajam dan Babulu.

“Ada beberapa tempat yang dilakukan pengamanan dan ada pos. Mulai dari pelabuhan, di Tunan (Petung) dan lainnya,” sebutnya.

Posko pengamanan, pelayanan dan posko terpadu, akan didirikan di lokasi tersebut sejak seminggu sebelum lebaran hingga sepekan setelah lebaran. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, lokasi tersebut dianggap cukup rawan terjadi kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas.

Selain di lokasi rutin itu, terbaru pengamanan juga dilakukan di jalur yang ada di Kecamatan Sepaku, khususnya di pusat pembangunan IKN.

Musababnya, dikaji tahun ini prediksi kendaraan yang melintas di jalur itu cukup tinggi. Mengingat akses yang ada di sana telah ditingkatkan. Tentunya tak sedikit yang menganggap dapat mempercepat jarak tempuh dari PPU ke arah Samboja.

“Di (jalur) IKN diprediksi akan banyak digunakan untuk jalur mudik tahun ini,” sebutnya.

Di sana, Bergas mengatakan akan didirikan posko pengamanan. Akan ditempatkan di beberapa titik di Sepaku, salah satunya yakni di Titik Nol IKN.

Fokusnya sama, mengantisipasi terjadi kepadatan. Selain dari kendaraan, juga pengunjung yang ingin melihat Titik Nol IKN. Seperti di pos lainnya, personel juga akan berjaga selama 24 jam.

“Di Sepaku posko pengamanan kita pusatkan di titik nol,” pungkasnya. (SBK)

Diskominfo PPU Wajibkan Tiap OPD Publikasikan Kinerja

admin3

-

12/04/2023

0

Diskominfo PPU Wajibkan Tiap OPD Publikasikan Kinerja

PPU – Sudah seyogyanya semua perangkat daerah menyampaikan kerja dan kinerjanya secara terbuka. Hal ini juga bagian dari mendukung dan mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah.

Hal itu pulalah yang diinisiasikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU. Kepala dinasnya, Khairudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU untuk menyebarluaskan informasi progresnya secara luas.

“Data dan informasi yang sifatnya dapat dipublikasikan, dipertanyakan dan dapat dijadikan sebuah informasi yang membangun daerah serta menjadi kebijakan pimpinan atau kepala daerah, wajib disebarluaskan,” jelasnya, Rabu (12/4/2023).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14/2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Dengan begitu, ada penekanan terhadap seluruh OPD untuk menyampaikan program-program apa saja yang telah tercapai.

“Kita sebagai sumber informasi, kalau ada wartawan datang setidaknya menyampaikan apa saja program-program yang dijalankan dan yang mendukung bupati,” sebut Kahirudin.

Menurutnya, ada berbagai macam informasi yang berdasarkan pada fungsi masing-masing perangkat kerja. Pun secara teknis mereka mengemban tugas yang berbeda yang perlu dukungan publik.

“Bupati PPU juga telah memerintahkan kepada pejabat teknis untuk mendukung programnya sesuai visi misi. Yang menyukseskan visi misinya adalah pejabat teknis. Jadi tidak boleh disembunyikan, kalau media datang wawancara tidak perlu diminta surat dan sebagainya,” tambahnya.

Perlu juga dipahami terkait sifat informasi, antara yang terbuka dan tertutup. Selama itu terbuka, maka OPD wajib menyampaikannya secara terbuka. Terlebih ketika OPD mendapat penghargaan maka setiap instansi wajib menyebarluaskannya.

Hal itu bertujuan agar hasil informasi tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Sehingga menjadi pertimbangan masyarakat dan menjadi pengetahuan untuk mereka “Nanti kami akan mensosialisasikan terkait media informasi itu seperti apa. Itu ada di Bidang Publik Media dan Informasi. Kita mencoba melakukan pendekatan secara persuasif agar mereka dapat menyampaikan informasi terkait hasil apa yang mereka telah capai,” demikian Khairudin. (SBK)

Relawan Sosial PPU Minta Pemkab Serius Cegah Stunting

admin3

-

12/04/2023

0

Relawan Sosial PPU Minta Pemkab Serius Cegah Stunting

PPU – Penekanan kasus stunting di Penajam Paser Utara (PPU) benar-benar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tidak hanya fokus pada penanganan, namun juga berfokus pada mengantisipasi munculnya kasus baru.

Kasus stunting di Kaltim pada 2023 masuk dalam zona merah. Adapun saat ini rata-rata Nasional sebesar 24,4 persen, sementara di Kaltim 22,8 persen. PPU sendiri menyumbang angka stuntinf regional itu dengan jumlah prevalensi balita stunting 21,8 persen.

Nilai itu membuktikan bahwa posisinya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Pemprov Kaltim memfokuskan angka prevalensi stunting di kabupaten dan kota dapat melandai menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

“Sedangkan PPU juga di targetkan tahun 2024 harus bisa 14 persen. Kita perlu tahu upaya pemerintah ini apa selama ini,” kata Pengurus Inti Relawan Sosial PPU, Ahmad Sukriansyah, Rabu (12/4/2023).

Ia menganggap pemerintah masih belum menaruh perhatian serius terhadap tingginya kasu ini. Selain itu, Pemkab PPU dianggapnya hanya fokus pada angka penurunannya.

Menurutnya, upaya yang perlu menjadi prioritas ialah soal pencegahan. Dengan memfokuskan program di sisi ini, maka penurunan angka kasus diyakini akan signfikan.

“Maka itu pemerintah daerah harus lebih getol merespons kasus ini. Stunting ini cukup pelik terjadi di PPU. Karena memang belum terlihat giat serius pemerintah saat ini,” tukasnya.

Ahmad bahkan mempertanyakan langkah apa yang sudah ditempuh pemerintah dalam membabat permasalahan ini. Ia memfokuskan kepeduliannya kepada masyarakat, khususnya pada generasi masa depan mengingat masih tingginya angka stunting di PPU.

Lanjutnya, isu stunting ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Dari sini pula, arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) PPU dapat dipastikan.

Maka dari itu, Ahmad meminta pemerintah berteguh untuk memperbanyak gerakan ketimbang sekadar omongan. “Kalau saya berharap ada upaya pemerintah daerah untuk bisa menurunkan stunting ini secara komitmen tidak hanya cuap-cuap saja,” tegasnya.

Adapun yang saat ini telah diprogramkan, hendaknya juga semakin diintensifkan. Menyasar pada kaum ibu dengan bayinya.

“Juga dilakukan sosialisasi dan edukasi pada ibu hamil bahkan ke para wanita yang baru menikah. Diberikan pengertian akan pentingnya gizi yang cukup dalam keadaan hamil, sampai sedang menyusui,” pungkas Ahmad. (SBK)

Kejari PPU Berikan Atensi Penuh pada Bank Tanah Seiring Pembangunan IKN

admin3

-

12/04/2023

0

Kejari PPU Berikan Atensi Penuh pada Bank Tanah Seiring Pembangunan IKN

PPU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) terus memberikan atensi lebih pada Bank Tanah. Hai ini sebagai upaya mengatisipasi adanya mafia tanah.

Rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu membawa potensi besar investasi untuk masuk ke Benuo Taka. Adapun kini Bank Tanah PPU memiliki lahan seluas 4.000 hektare, yang akan digunakan untuk kepentingan mendukung pembangunan IKN.

“Terdapat potensi penguasaan tanah secara berlebihan terhadap lahan yang dimiliki oleh bank tanah,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU Agus Chandra, Rabu (12/4/2023).

Tanah-tanah tersebut berada di Kelurahan Riko, Pantai Lango, Gersik dan Maridan. Dalam waktu dekat ini, pemerintah pusat rencananya akan menggunakan 1.800 hektare untuk reforma agraria, dan 300 hektar lagi untuk dijadikan Eco Industrial City.

“Justru kita sedang mempelajari mafia tanah di badan bank tanah. Karena sebagaimana kita tau kalau bank tanah ini memiliki lahan cukup luas,” ungkapnya.

Upaya antisipasi telah dilakukan oleh Kejari, agar nantinya permasalahan yang mengarah pada ranah hukum dan dapat menghambat hal tersebut bisa diantisipasi. Tim mafia tanah bentukan Kejari PPU, aktif melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait potensi-potensi tersebut.

“Bahkan, Tim Satgas Mafia Tanah telah dibentuk sejak beberapa waktu lalu. Salah satu yang menjadi atensi Kejari PPU, yakni potensi adanya mafia tanah di badan bank tanah itu,” ungkap Chandra.

Kelancaran pembangunan IKN didukung penuh oleh Kejari PPU. Itu juga untuk memastikan bahwa ada kepastian hukum yang dijaminkan kepada pihak-pihak yang tertarik dengan IKN.

“Ini sedang konsen untuk melakukan identifikasi potensi adanya mafia tanah di badan bank tanah,” tutupnya. (SBK)

Masyarakat PPU Padati Bazar Sembako Murah di Petung

admin3

-

12/04/2023

0

Masyarakat PPU Padati Bazar Sembako Murah di Petung

PPU – Kegiatan Bazar Sembako Murah di Keluarahan Petung, Penajam Paser Utara (PPU) diserbu ribuan warga, Selasa (11/4/2023). Mereka antusias untuk dapat membeli paket sembako dengan harga miring.

Bazar Sembako Murah yang diadakan di bulan Ramadan ini merupakan program kegiatan Safari Ramadan besutan BUMN dan Bank Mandiri. Sementara paket sembako tersebut difasilitasi oleh Bulog, dengan harga Rp 50.000 sudah bisa mendapatkan beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram serta minyak goreng kemasan 1 liter.

Asisstant Vice President BUMN, Wahyu Hermintarto menyampaikan kegiatan ini mendapatkan arahan langsung oleh Menteri BUMN Erick Tohir. Sebagai bentuk safari Ramadan BUMN, kegiatan yang bertajuk ‘Jika tidak Membantu, Semoga bisa Meringankan’.

“Hal ini berkenaan dengan issue resesi nasional dan kebiasaan di mana adanya inflasi di bulan Ramadan menjelang lebaran Idulfitri,” ungkapnya.

Sementara itu Lurah Petung, Achmad Fitriady mengungkapkan terimakasih sebesar-besarnya pada BUMN. Karena telah memercayakan Kelurahan Petung sebagai tuan rumah pendistribusian sembako murah tersebut.

“Alhamdulillah, sudah mempercayakan Kelurahan Petung dalam pendistribusiannya. Serta ini paket sembako yang bisa meringankan masyarakat hanya dengan Rp 50 ribu dapat paket lengkap,” jelasnya.

Ia berharap semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut ke depannya. Kemudian juga ada program-program lainnya yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat secara keseluruhan dapat terus dijalankan.

“Momentum ini bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, akan tetapi bisa membawa program-program lainnya untuk masyarakat PPU,” pungkas Ady. (NRD)

THR Pegawai Pemkab PPU Dicairkan

admin3

-

11/04/2023

0

PPU – Penyaluran tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai di lingkungan Pemkab Penajam Paser (PPU) sudah mulai berjalan. Pemberian tunjangan khusus itu sudah mulai berjalan sejak Senin (10/3/2023) kemarin, baik untuk kalangan pegawai negeri sipil (PNS) pun tenaga harian lepas (THL).

Untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) itu, sejalan dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) THR ASN pada Kamis (6/4/2023) kemarin. Regulasi itu kemudian menjadi dasara proses pengadaan dana yang kemudian disalurkan.

“Untuk pembayaran THR untuk PNS, mulai kemarin sudah mulai proses,” ungkap Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir, Selasa (11/4/2023).

Ia menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan administrasi atau kelengkapan dokumen. Hal itu sebagai syarat untuk pencairan THR para ASN di PPU.

“Sudah diinformasikan untuk kelengkapan dokumen kepada SKPD. Dalam kurun waktu seminggu atau sebelum jadwal cuti bersama, seluruh pembayaran THR ASN di PPU sudah bisa dilakukan,” jelas Muhajir.

Selain THR yang setara sebulan gaji, ASN juga akan menerima tunjangan secara bersamaan. Sementara itu, penyaluran THR bagi kalangan honorer juga beriringan. Muhajir menyebutkan prosesnya juga dimulai pada bersamaan dengan proses pencairan THR bagi ASN.

Begitu pula proses pengajuan untuk pencairannya, hampir sama dengan THR para ASN. Masing-masing perangkat yang menaungi para THL juga harus melakukan pengajuan ke BKAD PPU dulu. “Pengajuan dengan melengkapi dokumen terlebih dahulu. Prosesnya sama dengan THR ASN, dan akan dicairkan beriringan,” terangnya.

Proses pencariannya juga ditargetkan selesai sebelum jadwal cuti bersama mendatang. Adapun sebelumnya pemerintah telah menetapkan jadwal cuti bersama mulai pada 19 April 2023. “Besarannya tidak ada perubahan dari sebelumnya. Satu juta per orang, sama dengan tahun lalu,” sebutnya.

Kebijakan besaran THR bagi honorer ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari daerah. Sebelumnya diketahui, Pemerintah Kabupaten PPU mengalokasikan sebesar Rp 3,5 miliar untuk THR 3.500 THL dilingkungan pemerintah Kabupaten PPU. “Mudah-mudahan tuntas sebelum cuti bersama,” pungkasnya. (SBK)

Dishub PPU Mulai Uji Kelaikan Angkutan Umum Jelang Arus Mudik Lebaran

admin3

-

11/04/2023

0

Dishub PPU Mulai Uji Kelaikan Angkutan Umum Jelang Arus Mudik Lebaran

PPU – Kendaraan umum di Penajam Paser Utara (PPU) mulai di uji kelaikannya beroperasi jelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah. Hal in dilakukan Dishub PPU guna memastikan seluruh armada aman dan nyaman bagi pengguna.

Arus mudik di Benuo Taka sejak beberapa hari terakhir diyakini mulai terlihat. Untuk menjamin keselamatan mereka semua, Dishib PPU mulai menggelar uji kelaikan kendaraan, baik laut maupun darat.

“Kami mulai lakukan uji kelaikan armada darat dan armada laut, yang akan dijadikan transportasi umum arus mudik maupun balik Idul Fitri 2023,” kata Kepala Dishub PPU, Andi Singkerru, Selasa (11/4/2023).

Uji kelaikan armada lebaran ini dilakukan, bukan hanya untuk memastikan seluruh armada angkutan umum aman beroperasi saja. Namun juga menjamin keselamatan masyarakat pengguna jasa.

Arada angkutan umum tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai surat-surat hingga kondisi mesin dan kondisi keseluruhan. Setelah itu pihaknya juga mengeluarkan keputusan laik atau tidak laik dioperasikan, atau memerlukan reparasi terlebih dahulu.

“Semua kami periksa kelaikan armada angkutan umum, serta surat-surat kendaraan termasuk izin beroperasi atau trayek,” ujarnya.

Pemeriksaan armada darat ini yaitu kelaiakan ban, sistem pengereman, kondisi mesin. Kemudian lampu dan klakson hingga kelengkapan berkas berkendara sang sopir.

Singkerru menegaskan jika ditemukan ada angkutan transportasi umum yang tidak laiak jalan, maka secara tegas dilarang beroperasi sampai sesuai standar keselamatan. “Kami lakukan uji kelaikan armada darat dan armada laut yang dijadikan transportasi umum lebaran,” tandasnya.

Begitu pula dalam pemeriksaan armada laut mulai dari kapal cepat dan kapal kayu (klotok). Seperti kelayakan mesin, kondisi kapal dan surat izin pengemudi, termasuk fasilitas darurat keselamatan jaket pelampung.

“Uji kelaikan tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari sisi kendaraan,” tutupnya. (SBK)