Beranda blog Halaman 776

DPRD Pertanyakan Mangkraknya Fasilitas Olahraga Bernilai Ratusan Miliar di Tanah Grogot

0

PASER– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemkab Paser untuk membenahi dan menyempurnakan fasilitas olahraga yang pembangunannya mangkrak dan kondisinya terbengkalai.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Paser Indra Pardian, saat menyoroti kondisi Stadion Sepak Bola, di Jalan Kusuma Bangsa, Desa Tepian Batang dan Sirkuit Balap Motor, Desa Tapis yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot.

Mangkraknya berbagai fasilitas olahraga itu, dia ketahui dari laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Raperda APBD 2023 Paser dalam rapat paripurna yang dilaksanakan awal November lalu.

“DPRD Kabupaten Paser meminta Pemkab Paser agar aset-aset tersebut dapat dibenahi,” kata Indra yang merupakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Diketahui, stadion dengan nilai Rp 460 miliar lebih itu, hingga kini tak kunjung tuntas pengerjaannya. Padahal secara kasat mata, bangunan megah yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektare itu sudah layak digunakan.

Dibangun sejak 2013 hingga 2015, kedua fasilitas di Kecamatan
Tanah Grogot itu kini mulai rusak pada bagian atap stadion. Beberapa kali kegiatan olahraga pernah dilakulan, namun tak kunjung mendapat perhatian, diduga akibat persoalan anggaran.

Sementara sirkuit yang dibangun sejak 2015 di atas lahan seluas 3 hektare dengan panjang lintasan 1,3 kilometer itu menelan anggaran hingga Rp 12 miliar. Namun hingga kini pengerjaan hanya berupa jalan agregat dan tidak pernah dilanjutkan hingga ditutupi rerumputan.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Muksin, mendukung kelanjutkan pembangunan aset olahraga. Hal itu pastinya berdampak pada upaya Pemkab Paser dalam melakukan pembinaan terhadap atlet.

Namun, lanjut Muksin, yang perlu diingat proses pembangunan berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya (DPUTR) Paser, dan hingga kini belum pernah ada serah terima kepada OPD yang dipimpinnya.

“Itu perlu untuk pembinaan atlet dan kami mendukung. Tapi memang sampai sekarang belum ada kami terima, entah kedepan perlu redesain lagi ya itu bukan ranah kami,” kata Muksin. (bs)

Lepas Kontingen Paser, Fahmi Minta Jaga Nama Baik Daerah

0

PASER– Bupati Paser Fahmi Fadli berpesan pada kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke VII Kaltim 2022, untuk menjaga nama baik Kabupaten Paser serta bertindak sportif selain mementingkan prestasi. Fami mengakui prestasi memang perlu, tapi harus dilandasi sikap adil dan jujur mengakui kelemahan dan kekurangan diri.

“Penting untuk berprestasi, namun lebih penting apabila setiap cabang yang diikuti selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sportivitas,” kata Fahmi, saat melepas kontingen Paser di GOR Sadurengas, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Senin (21/11/2022).

Fahmi juga berpesan setiap atlet menjadikan keikutsertaan mereka di Porprov sebagai amanah dari masyarakat Paser. Amanah tersebut merupakan wujud penghargaan masyarakat kepada atlet.

“Laksanakan amanah atau tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Itu merupakan wujud penghargaan masyarakat atas kemampuan yang dimiliki, sehingga berikanlah yang terbaik,” ucapnya.
Kontingen Paser berjumlah 380 orang, akan mengikuti 30 cabang olahraga (cabor) dari 52 cabor yang dipertandingkan.

Porprov Kaltim di Berau diselenggarakan mulai 26 November hingga 7 Desember 2022. Tak ada target pasti pada ajang kali ini, namun begitu dapat dipastikan Paser naik peringkat dari Porprov sebelumnya yang berada di urutan kesembilan. (bs)

DPRD PPU Jadwalkan Ulang Paripurna Pengesahan APBD 28 November

PPU – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Penajam Paser Utara (PPU), kembali menjadwalkan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. Sebelumnya paripurna pengesahan APBD dijadwalkan tanggal  15 November kemarin.

Anggota Banmus DPRD PPU, Thohiron mengatakan mundurnya proses pengesahan APBD disebabkan belum rampungnya proses pembahasan antara Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Kan kemarin kita jadwalkan tanggal 15 kemarin, karena proses pembahasan dan sebagainya belum selesai maka kita jadwalkan di tanggal 28,” ujarnya, Senin (21/11/22).

Dikatakan Thohiron, penyusunan program dan kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih berjalan. Apalagi dalam penyusunan APBD menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Hal itu dinilai memengaruhi proses penyusunan APBD.

“Bisa saja dalam proses peng-inputan ke SIPD itu ada kesalahan atau perubahan. Jadi itu yang membuat mundur. Dan itu ndak apa apa, kan batasnya sampai akhir bulan ini,” terang Thohiron yang juga Anggota Komisi III ini.

Kendati mundur, namun pelaksanaan paripurna pengesahan APBD dipastikan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan, yakni 30 November. Selain APBD, di hari yang sama juga diagendakan paripurna pengesahan enam rancangan peraturan daerah (Raperda).

Enam Raperda terdiri dari empat Raperda inisiatif DPRD, meliputi Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat Penyandang Disabilitas.

Sedangkan dua Raperda merupakan usulan pemerintah daerah, yakni Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

“InsyaAllah kita paripurnakan bersamaan,” tutupnya. (ADV/SBK)

Jelang Nataru, BBM dan Elpiji di Berau Dipastikan Aman

0

TANJUNG REDEB – Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji di Bumi Batiwakkal dipastikan aman. Hal itu diungkapkan Kabag Ekonomi Setkab Berau, Kamaruddin.

Dia menerangkan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina dan agen elpiji yang ada di Berau.

“Memang biasanya ada kelangkaan ketika akan menghadapi hari-hari besar. Namun sedini mungkin telah kami antisipasi dengan saling berkoordinasi dengan pihak terkait tersebut,” ungkapnya, Minggu (20/11/2022).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus melakukan pengawasan. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih dalam mengantisipasi kurangnya pasokan BBM atau elpiji.

“Kita terus melakukan pengawasan. Jadi kalau ada barang datang, pihak terkait harus langsung melapor ke kami, mulai dari barang belum datang sampai barang tersebut datang ke Berau,” jelasnya.
Kamaruddin menambahkan, Berau memang sudah memiliki Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), namun tidak seluruh hasil produksinya dipasok untuk memenuhi kebutuhan di Berau.

“Selain itu kita juga masih mengatur kembali Harga Eceran Tertinggi (HET).
Edaran dari Gubernur Kaltim untuk daerah perkotaan sebesar Rp 25 ribu per tabung ukuran tiga kilogram. Sementara saat ini HET masih Rp 26 ribu yang ditentukan pada tahun 2019 lalu,” katanya.

Sampai saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak agen, untuk menentukan HET yang terbaru. Kamaruddin mengaku, apabila harga yang diberikan terlalu tinggi, dirinya akan bernegosiasi agar harganya diturunkan.

“Tetap daerah yang jauh dari perkotaan harganya akan di atas HET karena ada tambahan ongkos angkut,” kata dia.

Kamaruddin berharap, menjelang Nataru ini tidak ada masalah pasokan BBM maupun elpiji. Agar tidak ada keresahan dari masyarakat akibat hal tersebut. Karena dua bahan tersebut menurutnya merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.

“Semoga tidak ada permasalahan terhadap pasokan ke kita. Jadi kita bisa melewati Nataru tanpa ada masalah yang menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya. (Dez)

Dukung Pembangunan IKN, Anjungan SIAPKerja di Sepaku Diresmikan

0

PENAJAM– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Bentuknya dengan menyiapkan sarana dan prasarana baik fisik maupun sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat.
Terbaru, Kemnaker menyiapkan sarana penting ketenagakerjaan berupa Anjungan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan (SIAPKerja). Lokasinya di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan diresmikan oleh Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa, Sabtu (19/11/2022).

Staf Khusus Menaker, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengungkapkan, anjungan SIAPKerja di kawasan sekitar IKN ini merupakan dukungan Kemnaker kepada Pemkab PPU yang menjadi lokasi utama pembangunan kawasan IKN. Tujuannya untuk memberikan layanan sistem informasi dan aplikasi berupa one stop services pelayanan terintegrasi bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Lembaga ini, mengintegrasikan seluruh layanan ketenagakerjaan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan yang utuh. Mulai dari pelatihan, sertifikasi dan penempatan. “Tidak hanya bagi para pencari kerja dibidang industri dan perusahaan saja. Tapi bisa juga bagi masyarakat yang ingin menjadi pengusaha dan berwiraswasta dengan meningkatkan kompetensi dalam bidang tertentu,” jelasnya.

Di sini, pencari kerja dapat mengakses informasi secara lengkap mulai dari karirhub (informasi lowongan pekerjaan), skillhub (pelayanan yang mengkhususkan pada peningkatan kompetensi pencari kerja agar makin tinggi dan memenuhi kriteria kebutuhan tenaga kerja baik dari sektor industri maupun sektor lainnya). Kemudian sertihub, (pelayanan sertifikasi ketenagakerjaan untuk standar kompetensi dengan kualitas yang terjamin untuk setiap pelatihan), bizhub (sistem layanan untuk memfasilitasi tenaga kerja mandiri dalam rangka program perluasan kesempatan kerja.) Selain itu, Kemnaker juga menyediakan sarana aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan, Tenaga Kerja Asing dan PP/Perjanjian Kerja Bersama.

Penyediaan Anjungan SIAPKerja di PPU ini diharapkan menjadi salah satu solusi dari permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Kaltim. Khususnya di PPU yang menjadi titik sentra pembangunan IKN Nusantara.

“Anjungan SIAPKerja adalah sebuah layanan berupa one stop services berupa pelayanan terintegrasi bidang ketenagakerjaan. ini difungsikan bagi para pencari kerja untuk dapat mengakses informasi terkait ketenagakerjaan pekerjaan. Jadi dalam Anjungan SIAPKerja adalah paket lengkap dukungan kami terhadap IKN. Kami harap masyarakat PPU dan Umumnya Kaltim bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin,” kata Caswiyono.

Disebutkan, dukungan Kemnaker yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat PPU adalah diberikannya program pelatihan berbasis kompetensi, yang diikuti ratusan warga. Berbagai pelatihan diberikan untuk membekali masyarakat untuk menjadi bagian dalam pembangunan IKN baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemnaker memfasilitasi berbagai pelatihan kepada masyarakat dengan melibatkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.

Sementara Bupati PPU Hamdam sangat berterima kasih atas dibangunnya Anjungan SIAPKerja. Adanya lembaga ini diharapkan persoalan terkait pengangguran di PPU bisa berkurang.

Karena saat ini, PPU masih memiliki pekerjaan rumah berupa 3 ribu pengangguran yang membutuhkan pekerjaan.

“Sebagai tindak lanjut bantuan dari Kemnaker, Pemkab PPU juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare yang akan dihibahkan ke Kemnaker untuk dibangun Balai Pelatihan Vokasi yang terletak di wilayah Kecamatan Babulu untuk program pengembangan pangan,” kata Hamdam. (rls/sbk)

Selama 11 Bulan, 75 Tersangka Narkotika Ditangkap Polres Penajam

0

PENAJAM– Sebanyak 61 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Penajam Paser Utara (Resnarkoba
Polres PPU), sejak awal Januari hingga pekan ketiga November 2022.
Dari jumlah tersebut, ditangkap 75 tersangka yakni 66 laki-laki dan 9 lainnya perempuan.
“Total pengungkapan kasus dari Januari hingga November ini, ada sebanyak 61 kasus. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” terang Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan melalui Kasat Resnarkoba Iptu Iskandar Rondonuwu, Minggu (20/11/2022).

Iskandar menambahkan, para tersangka yang ditangkap berasal dari beragam profesi. Mulai dari karyawan swasta, buruh, bahkan pengangguran hingga yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga (IRT).
“Dalam satu kasus, tersangkanya lebih dari satu orang,” sambungnya.

Dalam pengungkapan tersebut, barang bukti yang berhasil disita sebanyak 861,8 gram sabu-sabu dan 16.360 butir dobel L atau pil koplo.

Lebih lanjut, dari 61 kasus yang berhasil diungkap, 41 perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah di Pengadilan Negeri (PN) Penajam. Sementara 20 kasus masih dalam proses penyidikan.

“Ada yang sudah clear dari beberapa kasus tersebut,” ucapnya. (sbk)

Jadi Tipe B, Anggaran-Fasilitas RSUD Panglima Sebaya Bertambah

0

PASER– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya bakal mendapat tambahan anggaran dan fasilitas kesehatan pada 2023 mendatang, menyusul naik kelas dari tipe C menjadi tipe B.

Penambahan fasilitas itu nantinya berupa pembangunan ruang perawatan dan poli jiwa dengan nilai mencapai Rp 12 miliar bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Direktur RSUD Panglima Sebaya, dr Kamal Anshari menjelaskan, terdapat beberapa penilaian dalam penentuan kenaikan kelas rumah sakit. Diantaranya tidak disetujui, disetujui dengan syarat dan disetujui tanpa syarat.

“Kami disetujui tanpa syarat, artinya dari awal kelengkapan maupun fasilitas rumah sakit itu sudah cukup untuk naik kelas B,” katanya.

Dengan naiknya RSUD Panglima Sebaya menjadi kelas B, tentunya akan menjadi rumah sakit rujukan. Saat ini, kata Kamal untuk dokter spesialis di RSUD Panglima Sebaya sudah hampir lengkap.

“Sekarang ada 38 spesialis di rumah sakit ini, kita kekurangan dokter spesialis jantung, bedah saraf dan orologi,” urai Kamal.

Meskipun sebelumnya sempat mengalami kendala pada dokumen pembangunan rumah sakit. Namun akhirnya bisa diselesaikan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dan sudah diverifikasi.

“Begitu selesai, baru diturunkan perintah untuk penilaian atau visitasi yang dilakukan September lalu, setelah itu kita langsung naik kelas,” sebutnya.

Lebih lanjut, selain kelengkapan dokumen. Persyaratan fisik yang mesti dipenuhi oleh pihak rumah sakit. Syarat fisik yang dimaksud yaitu, kelengkapan instalasi, pelayanan, rawat jalan, IGD, pemulasaraan jenazah, fasilitas sterilisasi, sanitasi, hingga pengolahan limbah.

“Semuanya dinilai, kita dari awal sudah lengkap sebenarnya tinggal kita ajukan bahkan tidak terlalu banyak yang dirombak untuk memenuhi persyaratan itu,” paparnya.

Kamal menyebut, nantinya pembanguan fisik ruang perawatan direncanakan dimulai pada tahun 2023 di kawasan rumah sakit. Ketersediaan halaman juga telah siap dan tinggal menunggu realisasi.

“Kalau dilihat dari aset wilayahnya, kita punya luas hampir 12 hektare sedangkan yang digunakan saat ini baru 5 hektare, jadi banyak areal yang berpotensi untuk penempatan pembangunan ruang perawatan itu,” pungkasnya. (bs)

Ketua Komisi II DPRD PPU Dorong Masyarakat Manfaatkan Anjungan SIAPKerja IKN

PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Wakidi mengapresiasi adanya lembaga latihan kerja bertaraf nasional hadir di PPU. Diharapkan masyarakat di Benuo Taka dapat memanfatkan lembaga ini untuk meningkatkan kompetensi diri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Pemkab PPU menyediakan anjungan SIAPKerja IKN menyerap tenaga kerja lokal setempat dan umumnya masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Seperti namanya, tujuannya untuk mempersiapkan tenaga kerja siap kerja guna mendukung IKN.

“Kami di DPRD PPU tentunya sangat menyambut baik atas peresmian anjungan SiapKerja IKN ini,” ujarnya, Senin (21/11/2022).

Anjungan SiapKerja IKN ini dukungan Kemnaker kepada Pemkab PPU sebagai daerah di mana titik pembangunan IKN Indonesia baru hadir. Dalam hal itu, program ini memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat yang mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan yang utuh, mulai dari pelatihan, sertifikasi dan penempatan.

Anjungan SIAPKerja IKN diresmikan langsung oleh Plt. Bupati PPU Hamdam Pongrewa bersama Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan seluruh jajaran Kemenaker, Anggota DPRD PPU, Unsur Forkopimda PPU berserta Unsur Muspika Kecamatan Sepaku, Sabtu (19/11/2022).

Menurutnya, respon positif atas diresmikannya Anjungan SiapKerja IKN oleh Kementrian Ketenagakerjaan ini patut diberikan oleh seluruh masyarakat PPU. Khususnya para generasi muda dalam mempersiapkan diri untuk IKN.

“Pada intinya, kami selaku legislatif akan mendukung berbagai gagasan serta ide dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Apalagi kepentingannya buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan,” jelasnya.

Selain itu, tentunya ini sangat membantu bagi para pencari kerja yang hingga saat ini diprediksi mencapai 3000 orang lebih. Wakidi juga mengajak agar para pencari kerja segera memanfaatkan fasilitas maupun pelayanan yang sudah disediakan di anjungan tersebut.

“Datang segera dan dapatkan pekerjaan impiannya. Lokasi anjungan SiapKerja IKN ini tidak terlalu jauh posisinya dengan Kantor Kecamatan Sepaku, hanya berkisar kurang lebih 50 meter,” tutupnya. (ADV/SBK)

Anjungan SIAPKerja IKN Diharapkan Mampu Optimalkan Serapan Tenaga Kerja Lokal

PPU – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi fasilitas Anjungan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di Kecamatan Sepaku. Anjungan SIAPKerja merupakan layanan pencari kerja bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya warga PPU. Aplikasi tersebut hasil inisiasi Kementerian Ketenagakerjaan, dalam menyerap tenaga kerja.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani menyambut baik atas peresmian layanan pencari kerja tersebut. Ia menilai, aplikasi tersebut mampu memudahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan serta berdampak pada berkurangnya angka pengangguran.

“Ya tentu kami mengapresiasi adanya layanan SIAPKerja ini. Karena akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya, Minggu (20/11/22).

Anjungan SIAPKerja diresmikan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam bersama Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, anggota DPRD PPU, unsur Forum Koordiansi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU beserta unsur Muspika Kecamatan Sepaku, Sabtu (19/11/2022) lalu.

 

Politisi Demokrat ini berharap, hadirnya aplikasi layanan pencari kerja bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui jenis lowongan dan kebutuhan kerja berdasarkan kualifikasi serta skill.

“Harapan kita masyarakat bisa berbondong-bondong mendaftarkan diri disana sekaligus bisa meng-update informasi. Karena disana juga sudah tersedia penerima kerjanya,” tutup Bijak. (ADV/SBK)

KIM Ditargetkan Jadi Motor Penggerak Kemajuan Desa

0

PASER – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Paser menyambut baik dibentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang ditargetkan jadi salah satu motor penggerak kemajuan desa.

Ketua APDESI Paser, Nasri menyatakan, terbentuknya pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah desa berdampak pada pembangunan.

“Ini bisa menjadi motor penggerak bagi kami untuk melaksanakan pembangunan di desa,” ucap Nasri, Sabtu (19/11/2022).

Kepala Desa Olong Pinang di Kecamatan Pasir Belengkong itu menambahkan, berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser, sudah ada 14 desa yang telah menerapkan program KIM.

Sehingga, desa yang dapat mengakses jaringan internet, perlu menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan program itu. Pasalnya, program untuk memublikasikan pembangunan desa memang diperlukan agar diketahui masyarakat.
Melalui program KIM, diharapkan, segala informasi pembangunan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Terlebih lagi saat ini masyarakat juga semakin berkembang dan lebih memahami perkembangan teknologi.

“Perkembangan teknologi semakin canggih, masyarakat juga sudah memahami penggunaan teknologi, dengan adanya KIM ini bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses setiap informasi,” jelasnya.

Namun begitu, perlu diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Paser masih terdapat beberapa desa yang belum tersentuh jaringan telekomikasi atau blank spot. Untuk itu Pemkab Paser diingatkan perlu menindaklanjuti masalah tersebut.

“KIM ini sangat tergantung pada kualitas jaringan, makanya perlu dituntaskan dulu permasalahan blank spot-nya,” ungkap dia.
Selain permasalahan blank spot, Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diantisipasi. Mengingat tidak seluruh masyarakat di desa bisa dan mengerti penggunaan teknologi berbasis internet.

“Makanya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa, supaya masyarakat juga bisa paham, sehingga keberadaan KIM nantinya bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” paparnya. (bs)