BPBD PPU Lakukan Normalisasi di Sepaku

admin3

-

10/05/2023

PPU – Satu desa di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), yaitu Desa Bukit Raya, kembali mengalami bencana banjir pada Rabu (10/5/2023). Tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU bersama aparat setempat dan warga bahu-membahu melakukan evakuasi dan penanganan.

Banjir terjadi tepatnya di RT 01 dan RT 02, dan menimpa dua rumah tinggal yang didiami oleh dua kepala keluarga (KK) dengan total empat orang. Meski tak banyak rumah, banjir terjadi cukup parah.

“Di RT 01, TMA (tinggi muka air) mencapai 60 sampai 100 sentimeter. Sementara di RT 02, sekitar halaman rumah TMA mencapai 5 sampai 60 sentimeter, dan masuk ke dalam rumah setinggi kurang-lebih 3 sentimeter,” jelas Kepala Pelaksana BPBD PPU, Budi Santoso melalui laporan tertulisnya.

Adapun bencana ini diketahui disebabkan hujan lebat yang disertai angin kencang sekira dini hari pukul 03.00 WITA. Berlangsung hingga pukul 06.00 WITA mengakibatkan daerah aliran sungai (DAS) Sepaku meluap.

Hal itu kemudian berdampak pada naiknya TMA pada kawasan pemukiman berarea rendah di sekitar bantaran sungai.

Budi menjelaskan pihaknya langsung menuju ke lokasi kejadian sesaat laporan masuk pada pagi hari. Berkoordinasi dengan aparatur setempat untuk melakukan pendataan dan pemantauan wilayah terdampak.

“Untuk kondisi terkini di wilayah terdampak, TMA mengalami surut secara signifikan dan sudah tidak terdapat air di dalam maupun di halaman rumah warga,” sebut Budi.

Setelah itu, tim gabungan BPBD PPU bekerja sama dengan warga setempat dan aparatur Desa Bukit Raya serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas melakukan penanganan sementara untuk mengantisipasi banjir lanjutan, yaitu dengan melakukan pembersihan saluran air di wilayah tersebut.

“Melakukan pembersihan drainase RT 01 dan RT 02 Desa Bukit Raya menggunakan excavator mini oleh pihak Desa Bukit Raya,” tutup Budi. (SBK)

Program SPA Sampah Waru jadi Pilot Project di PPU

admin3

-

10/05/2023

0

Program SPA Sampah Waru jadi Pilot Project di PPU

PPU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) berharap rencana pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah berjalan lancar. Sejalan dengan gagasannya, proyek ini diharapkan dapat membantu pengelolaan sampah di PPU.

DLH PPU telah merencanakan merealisasikan adanya SPA Sampah pertama di PPU ini sejak 2020 lalu. Lokasinya berada di Kecamatan Waru, dan saat ini masuk tahapan awal yaitu sosialisasi.

“Tujuannya agar pengelolaan sampah di Waru khususnya dan PPU secara umum dapat teratasi. Baik pengurangan maupun penanganan sampah,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Mahfud, Selasa (9/5/2023).

Lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat ini adalah Kelurahan Waru. Sejatinya merupakan peralihan dari lokasi sebelumnya yaitu di Desa Sesulu yang mengalami evaluasi.

Secara umum, Mahfud menjelaskan SPA adalah tempat pemrosesan sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah. Di dalam SPA itu nantinya ada bangunan tempat penumpukan sampah kemudian diolah melalui conveyor.

Adapun sampah dari berbagai sumber timbulan itu mendapatkan pemilahan. Antara sampah yang masih bernilai ekonomis. Sementara sampah organik kemudian dan akhirnya tinggal residu yang dipress hingga bentuk padat dibuang ke TPA.

Sosialisasi rencana pembangunan SPA Sampah di Kelurahan Waru beberapa waktu lalu. (Robbi/MediaKaltimGroup)

“Jadi proses pengantaran sampah ke SPA hanya menggunakan kendaraan ringan. Seperti roda tiga, maksimum pick-up,” ucapnya.

Mahfud berharap program ini sukses mulai awal hingga berjalan nantinya. Sukses di Kecamatan Waru ini nantinya juga akan dilanjutkan dengan pembangunan tempat serupa di seluruh kecamatan yang ada di PPU.

“Ini pilot project. Menurut penjelasan, belum ada di Kaltim, dan ada di Jawa. SPA ini adalah skala kecamatan, jadi bilamana nanti berdiri, hanya untuk Kecamatan Waru. Namun bilamana ini berhasil, maka akan diupayakan di masing-masing kecamatan,” pungkasnya. (ADV/SBK)

DPRD PPU Akan Kaji Tuntutan Penolakan RUU Kesehatan

admin3

-

10/05/2023

0

DPRD PPU Akan Kaji Tuntutan Penolakan RUU Kesehatan

PPU – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) akan menindaklanjuti tuntutan para tenaga kesehatan terkait penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang sedang dibahas di pusat. Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD PPU dengan tenaga medis dan kesehatan digelar pada Senin (8/5/2023). Pertemuan ini diawali oleh aksi damai penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Hartono Basuki yang memimpin rapat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih lanjut tuntutan dari para tenaga kesehatan PPU.

“Pihak kami akan mengkaji lebih lanjut apa yang menjadi tuntutan dari para nakes ini,” ujarnya pada Rabu (10/5/2023).

Dalam pengkajian yang akan dilakukan, DPRD PPU akan melibatkan tenaga profesional yang dapat mengkaji permasalahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dari pasal per pasal yang dituntutkan.

“Kami akan mengkaji lebih dalam lagi dulu, apa yang menjadi permasalahan serta tuntutan para nakes ini. Pasti akan kita lakukan pengkajian per pasal oleh tenaga yang memang profesional,” ungkapnya.

Setelah pengkajian selesai, DPRD PPU akan segera menyurati secara resmi tuntutan para tenaga kesehatan di daerah ini ke pusat.

“Mudah-mudahan pengkajian ini cepat rampung, agar kita bisa mengirim surat secara resmi kepada pusat yang berisi tentang tuntutan para nakes ini,” tutupnya. (NRD)

Pasca Lebaran, Harga Sayuran di PPU Masih Tinggi

admin3

-

10/05/2023

0

Pasca Lebaran, Harga Sayuran di PPU Masih Tinggi

PPU – Pasca Lebaran, harga komoditas daging di Penajam Paser Utara (PPU) sampai saat ini cenderung turun dan stabil. Namun, kenaikan harga justru terjadi pada sayuran hijau.

Dari pantauan RadarIbuKota (MediaKaltimGroup), terjadi kenaikan signifikan pada sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, kol, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Salah satu pedagang sayur di Pasar Petung, Rahman, mengungkapkan bahwa harga sayuran jenis sayuran hijau mengalami kenaikan berkisar dari Rp 3.000 sampai Rp 5.000.

“Kenaikan terjadi pada sayur hijau seperti bayam dan sawi, harga kemarin satu ikat hanya Rp 10.000 sekarang sudah menjadi Rp 15.000,” ujarnya pada Rabu (10/5/2023).

Menurutnya, kenaikan hanya terjadi pada komoditas sayuran hijau saja, sedangkan harga daging ayam cenderung normal kembali.

Pada saat menjelang Lebaran, daging ayam dibanderol dengan harga Rp 45.000 per kilogramnya. Namun, harga tersebut kini turun menjadi Rp 32.000 per kilogram.

“Harga daging ayam malah turun pasca lebaran ini, yang awalnya Rp 45.000 menjadi Rp 32.000,” ucapnya.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai yang sebelumnya sempat naik kini cenderung stabil di harga Rp 35.000 per kilogramnya.

Rahman bersama para pedagang lainnya berharap agar persoalan harga ini dapat segera stabil agar tidak memberatkan baik bagi pedagang maupun konsumen yang membeli.

Pasalnya, jika harga terus naik maka harga makanan siap saji juga akan ikut meningkat. “Mudah-mudahan harga pasar ini bisa stabil, terutama untuk sayuran hijau, agar tidak ada yang merugi,” tutupnya. (NRD)

Petani Gagal Panen di PPU Karena Banjir Bakal Dapat Ganti Rugi

admin3

-

09/05/2023

0

Petani Gagal Panen di PPU Karena Banjir Bakal Dapat Ganti Rugi

PPU – Petani di Penajam Paser Utara (PPU) korban banjir bakal mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Namun Pemkab PPU perlu untuk melengkapi berkas dan menyatakan status tanggap darurat terlebih dahulu.

Jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim melakukan koordinasi bersama Pemkab PPU, Selasa (9/5/2023). Pertemuan ini dilakukan terkait rencana penyerahan bantuan bencana pada sektor pertanian terdampak banjir dan korban gagal panen atau biasa disebut puso beberapa waktu lalu.

“Iya rencananya akan ada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada korban puso di kecamatan Babulu,” ucap Kepala BPBD Kaltim, Agus Hari Kesuma.

Agus memimpin langsung pertemuan tersebut di ruang rapat lantai II Kantor Bupati PPU. Diterima oleh Sekkab PPU, Tohar didampingi Kepala BPBD PPU, Budi Santoso serta Sekretaris Dinas Pertanian (Distan) PPU, Rosihan Anwar dan Dinas PUPR PPU .

Ia menjelaskan pertemuan tersebut dalam upaya mengoordinasi terkait persiapan turunnya bantuan tersebut. Adapun banjir kala itu melanda dua desa, yaitu Sumber sari dan Gunung Makmur di Kecamatan Babulu.

“Nah ini kita sedang mempersiapkan administrasinya. Untuk jumlah bantuannya kita belum tahu berapa, sekarang baru mengusulkan terkait administrasinya untuk itu,” ungkapnya.

Rapat koordinasi antara BPBD Kaltim dan Pemkab PPU, Selasa (9/5/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

Adapun adanya bantuan ini diperuntukkan sebagai dana rehabilitasi korban puso. Namun besaran bantuan yang akan diturunkan ini masih belum diketahui.

Sekadar informasi, pada saat bencana banjir itu melanda, sekira 390 hektare lahan sawah terendam banjir dan mengalami puso. Adapun kerugian materi diperkirakan lebih dari 2,7 miliar lebih.

Sementara Kepala BPBD PPU, Budi Santoso mengatakan bahwa intinya dari pertemuan bersama jajaran BPBD Kaltim tersebut adalah PPU diminta untuk menyiapkan keputusan atau pernyataan tanggap darurat terkait puso yang terjadi.

“Sebenarnya pernyataan tanggap darurat tersebut sudah harus dilakukan pada saat kejadian bencana beberapa waktu lalu. Tetapi karena beberapa hal status ini baru bisa dibuat saat ini. Namun ini memang bagian dari administrasi yang harus dibuat untuk disampaikan ke BNPB,” bebernya.

Lebih lanjut, Sekkab PPU, Tohar mengarahkan setiap dinas terkait, untuk saling sinergis. Sehingga harapannya BNPB untuk memberikan bantuan demi keringanan beban masyarakat korban dapat terwujud.

“Catatan penting itu mudahan dapat menjadi perhatian kita dan menjadi prioritas utama dalam kesempat ini. Segera selesaikan terkaid administrasi dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang dibutuhkan,” tutupnya. (SBK)

Pemkab PPU Proses Hibah Lahan 5 Hektare ke Pusat untuk Pembangunan BLK

admin3

-

09/05/2023

0

Pemkab PPU Proses Hibah Lahan 5 Hektare ke Pusat untuk Pembangunan BLK

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) siap menghibahkan lahan ke pemerintah pusat untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Diperkirakan proses hibah pemerintah daerah ke pusat ini akan rampung dalam kurun waktu 3 bulan ke depan.

Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Ricci Firmansyah, mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut rencana pembangunan BLK oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam rangka menghadapi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saat ini, Pemkab sedang memproses kebutuhan hibah untuk lokasi pembangunan BLK,” ujarnya pada Selasa (9/5/2023).

Lokasi pembangunan BLK berada di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, yang masih berada di sekitar kawasan pemerintahan Benuo Taka. Lahan seluas sekitar 5 hektare telah disiapkan untuk pembangunan tersebut.

Dari jumlah itu, dua hektare telah ditetapkan lokasinya (penlok). Sementara itu, tiga hektar yang tersisa saat ini sedang diproses penetapan lokasinya.

Setelah tahap penlok selesai, tahap selanjutnya adalah proses telaah oleh Bagian Hukum Setkab PPU. Kemudian, tahap terakhir sebelum dilakukan hibah adalah pengajuan untuk penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU.

“Penetapan lokasi telah dilakukan pada dua hektare. Bagian hukum akan menelaah terkait penlok dan kemudian diajukan untuk penerbitan sertifikat ke BPN,” jelasnya.

Ricci mengatakan bahwa seluruh tahapan ini diperkirakan bisa selesai dalam waktu tiga bulan ke depan. Dengan percepatan proses hibah tersebut, pembangunan BLK diharapkan dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat PPU.

“Harapannya pada triwulan ketiga pembangunan ini sudah dapat selesai, yaitu dalam kurun waktu tiga bulan dari sekarang,” tutupnya. (SBK)

Datang ke PPU, Wagub Buka Rakor Administrasi Pembangunan Se-Kaltim

admin3

-

08/05/2023

0

Datang ke PPU, Wagub Buka Rakor Administrasi Pembangunan Se-Kaltim

PPU – Wagub Kaltim Hadi Mulyadi datang ke Penajam Paser Utara (PPU) untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi pembangunan. Hal itu disampaikan dalam membuka Rakor Administrasi Pembangunan se-Kaltim 2023 Senin, (8/5/2023).

Hadi mengatakan bahwa pentingnya koordinasi bagi semua, khususnya bagi kabupaten/kota di kaltim. Karena menurutnya untuk memperoleh hasil kerja sama yang baik tentunya didasari dengan koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Oleh karena itu jika ingin sukses, belajarlah komunikasi yang baik dan jangan salah-salah dalam berkomunikasi. Jika terdapat kesalahan segeralah menyampaikan permohonan maaf dan memaafkan karena kita sebagai manusia tentu tidak luput dari salah dan dosa,” jelasnya.

Hadi juga menuturkan bahwa pentingnya koordinasi tersebut dilakukan bukan hanya hari itu saja tetapi ada koordinasi harian, koordinasi mingguan, koordinasi bulanan bahkan tahunan. Sehingga komunikasi dapat terus terjalin dengan baik.

“Terimakasih atas koordinasi yang dilaksanakan pada hari ini. Baik kepada jajaran pemerintah kabupaten PPU sebagai tuan rumah kegiatan, maupun jajaran pemprov kaltim sebagai penyelenggara dan kabupaten/kota sekaltim sebagai pesertanya,” jelasnya.

Adapun kegiatan ini ditandai oleh pemukulan gong oleh Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi didampingi Bupati PPU, Hamdam dan pejabat lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati PPU, Hamdam dan sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Perangkat Daerah ( Forkopimda) di lingkungan Pemkab PPU.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian dan Kesra, Christianus Benny dan diikuti perwakilan kabupaten/kota se provinsi Kaltim.

1 dari 3

Sementara itu, Bupati PPU, Hamdam menyebutkan pelaksanaan rakor ini sangat tepat dan menjadi momentum yang sangat strategis. Khususnya bagi Biro Administrasi Pembangunan dan seluruh bagian pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi kaltim untuk memainkan perannya dengan terus aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap kepada para peserta rakor agar dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang singkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman terkait program-program pembangunan di daerah masing-masing.

Dengan harapan, ke depannya dari bertukar pikiran dan pengalaman itulah, muncul ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan bagi pemerintah.

“Tentunya, ini semua menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, khususnya kebanggaan dan kehormatan bagi masyarakat PPU, karena telah dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya Rakor Adbang di tahun 2023 ini,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini pula diharapkan akan lahir kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang dapat turut mewujudkan Kaltim yang Berdaulat. Khususnya berdaulat dalam peningkatan pelayanan publik dibidang administrasi pembangunan dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU, Provinsi Kaltim. (SBK)

Bawaslu PPU Ingatkan KPU Soal Kelengkapan Berkas Pendaftaran Bacaleg

admin3

-

08/05/2023

0

Bawaslu PPU Ingatkan KPU Soal Kelengkapan Berkas Pendaftaran Bacaleg

PPU – Proses tahapan penerimaan pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara telah dimulai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU mengimbau semua pihak untuk turut terlibat dalam proses pendaftaran.

Masa pengajuan bacaleg ini berlangsung mulai tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA. Sedangkan pada hari terakhir dimulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WITA.

Ketua Bawaslu PPU, Edwin Irawan menuturkan pihaknya akan terus mengawasi langsung dalam pelaksanaan tahapan. Ini untuk memastikan proses penerimaan pengajuan bacaleg dari peserta pemilu sesuai dengan prosedur dan tatacara sesuai aturan serta semua diperlakukan sama.

“Yang jelas selama tanggal pendaftaran itu, Kami mengimbau agar seluruh calon dari parpol memperhatikan berkas calon sesuai dengan aturan,” jelasnya, Senin, (8/5/2023).

Terlebih, saat ini pendaftaran menggunakan mekanisme yang berbeda. Yakni dengan cara digital menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Saat ini memakai dua sistem, Silon dan manual. Jadi pemberkasan jadi ada di Silon, yang asli harus dibawa langsung. Jadi itu harus sesuai,” ujarnya.

Dalam hal ini, sambung Edwin, KPU PPU diminta lebih teliti terkait dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas tersebut. Karena pihaknya tidak ingin nanti banyak terjadi aduan masuk berkaitan dengan sengketa pencalonan.

“Kami hindari itu. Jadi Kami sangat berharap pencalonan tahun ini kami intensifkan pencegahan,” sebutnya.

Tak lupa pula ia mengimbau bila ada bacaleg yang masih berstatus TNI/POLRI, ASN, kepala desa dan perangkat desa dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sesuai yang diatur Peraturan KPU 10/2023. Termasuk memastikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

“Apalagi yang berkaitan dengan kekhususan. Seperti PNS yang mau nyalon itu surat pengunduran dirinya sudah harus ada, kemudian kades juga harus ada surat pengunduran dirinya. Jadi semua itu harus disiapkan,” terang Edwin.

Terlepas dari itu pula, masyarakat Benuo Taka diminta untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu kali ini. Dimulai dari tahapan pengajuan ini hingga akhir pesta demokrasi ini.

“Masyarakat juga harus untuk memerhatikan para bakal calon yang ada. Jika ada yang tidak beres, atau menganggap salah ada catatan dari salah satu calon, ya nanti laporkan saja ke Bawaslu, nanti kami pasti akan tindaklanjuti,” pungkas Edwin. (SBK)

Tenaga Medis PPU Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

admin3

-

08/05/2023

0

Tenaga Medis PPU Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

PPU – Aksi damai penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law digelar serentak tenaga medis dan kesehatan di seluruh Indonesia. Termasuk di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) di Penajam Paser Utara (PPU) pada Senin (8/5/2023).

Aksi ini diikuti lima himpunan tenaga medis dan kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Koordinator aksi, Jansje Grace Makisurat, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan fokus pada aksi damai, orasi, dan bagi-bagi bunga.

Tenaga medis dan kesehatan PPU telah melakukan audensi dengan kepala daerah dan menerima dukungan penuh dari Bupati PPU, yang berpesan agar aksi tetap berjalan kondusif.

1 dari 3

Pihaknya juga menunggu arahan dari pengurus IDI Pusat tentang hasil yang akan dicapai. Jika aksi damai ini tidak direspon dengan baik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, maka tenaga medis dan kesehatan akan melakukan pemberhentian pelayanan serentak.

Namun, pemberhentian layanan ini tidak mencakup Unit Gawat Darurat (UGD) atau ICU, tetapi hanya tenaga medis dan kesehatan yang akan turun ke jalan.

“Harapannya dari aksi ini dapat mendorong pemerintah pusat untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law agar tenaga medis dan kesehatan tidak perlu melakukan pemberhentian pelayanan dan turun kembali ke jalan,” pungkas Jansje Grace Makisurat. (NRD)

DPD PKS PPU Daftarkan 25 Bacaleg ke KPU

admin3

-

08/05/2023

0

PPU – Di Penajam Paser Utara (PPU), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi yang pertama mendaftarkan para bakal calon legislatifnya. Dipimpin langsung oleh Ketua DPD PKS PPU, Wakidi menyetorkan berkas pendaftaran lengkap ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU, Senin (8/5/2023).

“PKS hari ini menyerahkan dokumen 25 BCAD (bakal calon anggota DPRD) di KPU,” ucapnya usai penyerahan berkas.

Adapun pendaftaran ini dilakukan serentak seluruh pengurus se-Indonesia pada hari ini. Adapun tanggal 8 ini dipilih karena memiliki kesamaan dengan nomor urut partai. “Dari kami serentak secara nasional PKS daftar di KPU daerah seluruh Indonesia, tanggal 8, jam 8 pagi tadi,” sebut Wakidi.

Wakidi mengatakan pemenuhan Bacaleg dari PKS PPU telah mencapai jumlah yang maksimal yakni 25 orang. 25 orang bacaleg terisi seluruhnya sesuai daerah pemilihan (dapil).

“Keterwakilan perempuan lebih dari 30 persen, bahkan DPP PKS menambahkan keterwakilan milenial di BCAD PPU, jumlahnya 9 dari 25. BCAD ini masih dalam verifikasi KPU daerah, semoga tidak ada perubahan,” jelasnya.

Adapun yang dipersiapkan ialah 12 bacaleg di dapil Penajam, 5 bacaleg di dapil Sepaku dan 8 bacaleg di dapil Waru-Babulu. Di dapil Penajam, deretan nama-namanya ialah Thohiron, Asniar Basrah, Rois Umar, Fitriani Susanti, Abdul Rachim, Muhammad Risdian Al Avif, Hariyani Ningsi, Sufriyadi, Gusti Muhammad Bobby, Ade Rizki Avantie, Sukri dan Rahman Pamasi.

Untuk di dapil Sepaku ada Sariman, Suniyah, Panji Age Pratama, Jianto dan Siti Solihah. Serta untuk dapil Waru-Babulu ada Ratna Dewi, Rizal Ramadhan, Roman Rading, Devi Oktariza, Durani, Muhammad Shanransyah Nur Ruslan, Siti Romlah dan Arif Hadi Nata.

“Kami berharap doa dan dukungan bagi seluruh warga PPU untuk mewakili mereka di DPRD PPU.Target PKS sesuai Musda PKS adalah 5 kursi DPRD,” pungkas Wakidi. (SBK)