SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat bekerja sama memberantas pertambangan batu bara ilegal di Kota Tepian.

Sebab, di Samarinda saat ini terdapat banyak aktivitas tambang batu bara ilegal yang beroperasi.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik mengaku bahwa pihaknya tak dapat bekerja sendiri dalam memberantas aktivitas tambang. Maka dari itu, diperlukan juga peran warga untuk dapat aktif melaporkan segala bentuk kegiatan tambang ilegal yang tak mengantongi izin.

Meski begitu, ia tetap meminta warga untuk waspada dan berhati-hati. Hal tersebut harus dilakukan untuk menjamin keselamatan warga sebagai pelapor.

“Hanya saja ya itu tadi. Namanya melaporkan kejahatan kan pasti ada risiko, jadi harus waspada,” ucapnya, Senin (21/11/2022).

Dirinya juga meminta warga agar dapat tegas menentang pertambangan emas hitam itu. Ia berpesan, masyarakat jangan malah memberikan dukungan dengan sejumlah kepentingan. Aktivitas tambang tak berizin menurutnya tidak boleh diberi jalan, dan harus dilawan.

“Jangan justru dilewatkan atau dibiarkan saja,” ungkapnya.

“Apalagi posisinya belum diketahui jelas aktivitasnya apa-apa saja, izinnya ada atau tidak. Jangan sampai nanti jadi bumerang untuk warga kita,” sambungnya.

Menurut Rofik, dengan adanya laporan dari warga soal tambang ilegal, maka akan membantu pemerintah dalam memberantas penggalian emas hitam itu. Agar selanjutnya dapat ditindak aparat berwajib.

“Kalau memang pihak berwajib di sini dianggap tidak tegas, maka saya yakin kita tetap bisa menyampaikan laporan ke pihak berwajib di tingkat lebih atas. Misalnya Polda atau bahkan sampai ke Polri,” pungkasnya. (Vic)

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun akan menaikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) guru pada tahun 2023. Hal itu ia sampaikan pada sidang Paripurna DPRD Samarinda, Senin (21/11/2022).

Oleh karenanya, Andi Harun juga mengharapkan dukungan dan kerja sama dari DPRD Samarinda.

Kenaikan TPP, kata Andi Harun, nantinya tak hanya bagi guru non-ASN, tapi juga untuk guru berstatus ASN.

Selain guru, TPP para pegawai pemerintah non-ASN berbasis risiko juga akan dinaikkan. Seperti perawat, petugas kebersihan, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, dan lain-lain.

“Kami berharap dukungan dan kerja sama, untuk beberapa profesi tadi kita perjuangkan,” ucap Andi Harun.

Ia juga mengatakan, telah menyampaikan hal ini ke Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda untuk menindaklanjuti rencana penambahan penghasilan para guru.

Sebab, sudah lama guru menerima TPP yang jumlahnya kecil, dan sudah waktunya untuk dinaikkan. Maka dari itu, ia berencana akan menaikan TPP setiap tahunnya sedikit demi sedikit.

Selanjutnya hal tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk peraturan wali kota (Perwali). Pasalnya selama ini di Samarinda belum ada pembentukan Perwali tentang Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

“Padahal itu kewajiban dari undang-undang,” paparnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD Samarinda agar bersama-sama mengetahui kemampuan keuangan daerah, dan harus dilaksanakan secara objektif berdasarkan perhitungan yang sistematis. Dan saat ini sudah tahap final menyusun kriteria penerimaan tunjangan.

“Mungkin kita akan menerima kritikan tapi saya sampaikan tidak apa-apa, yang pada akhirnya kawan-kawan guru menerima tunjangan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, itu semua agar pemberi dan penerima tidak berpotensi kena masalah hukum.

“Jika kriteria telah selesai, maka semua upaya hati-hati akan selesai dan terhindar dari potensi hukum. Saat ini kami sedang memikirkan menaikkan tunjangan TPP guru pada tahun 2023,” pungkasnya. (Vic)

SAMARINDA – Ini mungkin yang dinamakan maling apes. Hanya karena ingin cepat menjual motor hasil curian, Aditya tak sadar jika calon pembeli motor adalah polisi.
Ujungnya, pria 42 tahun itu meringkuk di sel tahanan Mapolsek Samarinda Ulu, karena
menjual motor matic bernopol KT 3863-IS di Jalan Raudah, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.
Menurut Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli melalui Kapolsek Samarinda Ulu Kompol H Kustiana, pencurian terjadi pada Minggu (13/11/2022).
Aditya yang tengah melintasi kawasan tersebut secara tak sengaja melihat kunci motor warna putih itu masih tergantung di tempatnya.
Niat jahatnya pun muncul. Tanpa pikir panjang, Aditya langsung membawa lari kendaraan itu.

Korban yang melihat kendaraannya telah raib langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Samarinda Ulu.
“Saat pemiliknya mau pakai, motornya sudah tidak ada dan sadar sudah dibawa kabur pencuri,” ucap Kustiana, dikonfirmasi Senin (21/11/2022).

Tak butuh waktu lama, Selasa (15/11/2022) siang, polisi mendapat informasi pelaku hendak menjual hasil curiannya.

Mengetahui ciri-ciri kendaraan yang ditawarkan sama seperti yang dilaporkan, seorang polisi menyamar sebagai pembeli.

“Dan benar itu adalah motor milik korban. Jadi anggota kami langsung mengamankan,” ungkapnya.
Saat diinterogasi, Aditya berdalih melakukan perbuatannya hanya spontan saja.

“Dari pengakuannya ia spontan saja ngambil itu,”

Selanjutnya, Aditya bersama dengan barang bukti hasil curiannya dibawa Unit Reskrim Polsek Samarinda Ulu guna diproses hukum lebih lanjut.

“Pelaku kami jerat pasal 363 KUHP tentang Pencurian,” pungkasnya. (Vic)

SAMARINDA– Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan lawatan ke Kaltim beberapa waktu lalu dengan agenda koordinasi bersama Pemprov Kaltim mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya batu bara.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menyatakan upaya KPK yang menyorot pertambangan batubara di Kaltim harus diapresiasi dan didukung.

“Kita akan terus mendukung apa yang dilakukan KPK, apalagi kegiatan tersebut dalam rangka membenahi koordinasi serta pengelolaan SDA,” tegasnya (20/11/2022).

KPK menyatakan komitmennya untun lebih intens bersinergi dengan Pemprov Kaltim dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Untuk itu, ujar Demmu, dukungan upaya pencegahan korupsi di pengelolaan SDA harus optimal dimulai dari koordinasi dan supervisi dari KPK kepada Pemrpov Kaltim.

“Harapannya agar KPK mampu melakukan pencegahan serta penanganan dalam korupsi terkait SDA di Kaltim ,” pungkasnya. (Eky/adv/DPRDKaltim)