Beranda blog Halaman 775

Terdapat 787 Pekerja IKN Ikut Pemilu dari Kaltim, KPU PPU Sediakan TPS Khusus

PPU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur bakal menyiapkan TPS (tempat pemungutan suara) khusus bagi 787 pekerja proyek pembangunan yang berasal dari luar daerah pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sedikitnya sekitar 787 pekerja proyek pembangunan dari luar daerah, menurut Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, Irwan Syahwana di Penajam, Jumat, akan dimasukkan dalam TPS khusus pada Pemilu 2024.

KPU RI menginstruksikan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara  untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan yang  menaungi pekerja yang berasal dari luar daerah tersebut igar melengkapi data NKK (nomor kartu keluarga).

“Data ratusan pekerja dari luar daerah itu belum bida dimasukkan karena data pendukung belum dilengkapi, khususnya NKK,” jelasnya.

Proyek di IKN. (Ist)

Sedikitnya 787 pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara itu tercatat bekerja pada proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku.

Kemudian juga tercatat bekerja pada proyek pembangunan RDMP (Refinery Development Master Plan Kilang Minyak Lawe-Lawe milik PT Pertamina (Persero) di wilayah Kecamatan Penajam.

“Tetapi perusahaan tidak bisa pastikan para pekerja dari luar daerah itu semua bertahan sampai hari pelaksanaan pencoblosan pada 14 Februari 2024,’ ujarnya.

“Kami juga. belum bisa pastikan jumlah TPS khusus yang disiapkan untuk pekerja dari luar daerah itu, minimal setiap TPS 300 pemilih kalau lebih dititipkan di TPS terdekat,” tambah dia.

Data pekerja IKN Nusantara dan RDMP Kilang Minyak Pertamina yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan pencoblosan pada TPS khusus  bakal dimasukkan setelah penerapan DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan).

Sebelum penatapan DPSHP, kata Irwan Syahwana, tidak bisa menambah data TPS khusus sehingga penambahan data untuk TPS khusus itu dilakukan setelah penetapan DPSHP.

Pekerja proyek pembangunan dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kalimantan Timur, bisa menyalurkan hak suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Sedangkan pekerja proyek pembangunan warga Kalimantan Timur, tetapi KTP (kartu tanda penduduk) bukan domisili Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menyalurkan hak suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI, DPD, serta presiden dan wakil presiden. (ant/MK)

Tugaskan Personel di Wilayah Terbawahm Polres PPU Launching Polisi RW

PPU – Polres Penajam Paser Utara (PPU) akan menempatkan personelnya di lingkungan rukun warga (RW) pada tahun ini. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan pengawasan kondisi lingkungan di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) menjelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Polres PPU meluncurkan program baru yang diberi nama Polisi RW. Dalam program ini, Polres PPU akan menempatkan satu hingga dua personel di setiap RW atau setingkat dusun.

Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan menjelaskan bahwa Polisi RW bertugas untuk melengkapi peran Bhabinkamtibmas yang berada di setiap kelurahan. Secara sederhana, mereka bertugas sebagai penghubung antara warga dengan perangkat kelurahan/desa dan tingkat yang lebih tinggi.

“Polisi RW bertugas untuk mempercepat informasi mengenai potensi ketidaktertiban dari warga ke perangkat kelurahan/desa dan tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, dilakukan mitigasi dan tindakan preventif dengan segera,” ujarnya pada Selasa (15/5/2023).

Peluncuran Program Polisi RW dilakukan di Halaman Makopolres PPU dalam sebuah apel khusus yang dihadiri oleh jajaran Forkpimda PPU. Acara tersebut dilanjutkan dengan pemaparan tugas dan wewenang serta pemberian atribut kepada personel Polisi RW yang ditugaskan.

Hendrik menjelaskan bahwa dalam era digital saat ini, terdapat potensi ancaman keamanan yang cukup rawan di tengah masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting di PPU yang sedang sibuk dengan proses pemindahan IKN.

Oleh karena itu, pihaknya perlu melakukan berbagai upaya, terutama dalam sinergi dengan semua unsur di daerah. Upaya tersebut mencakup fungsi pemecahan masalah dan mendorong perkembangan pembangunan di PPU.

“Mereka juga akan mendorong aspek-aspek positif, misalnya potensi di desa, sehingga kami dapat mengetahuinya juga,” tambahnya.

Polisi RW nantinya akan menangani berbagai masalah, mulai dari masalah kecil hingga masalah yang sudah lama ada namun belum terselesaikan. Mereka akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melindungi masalah yang ada.

Program ini juga diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat agar dapat berjalan dengan optimal sebagai upaya maksimal dalam proteksi. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pengamanan pemindahan IKN, tetapi juga untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang.
“Perkembangan informasi harus disertai dengan keamanan yang cukup. Baik itu terkait dengan IKN yang saat ini sedang berlangsung, maupun untuk Pemilu 2024 mendatang yang saat ini sudah memasuki tahapannya,” tegas Hendrik.

Ia menjelaskan teknis pembagian personel yang akan menjadi polisi RW, yaitu berdasarkan alamat masing-masing personel. Apabila di sebuah daerah terdapat satu atau dua personel, maka secara otomatis mereka akan diberikan tugas sebagai polisi RW.

“Kami membentuk klaster RT-RT yang berdekatan. Misalnya, ada tiga RT yang kami anggap sebagai satu klaster. Ada juga yang lima RT, bahkan enam RT. Jika tidak ada personel di daerah tertentu, maka mereka akan didukung oleh personel yang ada di daerah terdekat,” pungkasnya. (SBK)

18 Partai di PPU Resmi Daftarkan Bacalegnya

0

PPU – Jadwal pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) di Komisi Pemiliha Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) resmi ditutup. Hingga detik terakhir pukul 24.00 Wita, Minggu (14/5/2023) sebanyak 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 telah mendaftar.

Hiruk-pikuk di Kantor KPU PPU, Kilometer 9 Nipah-Nipah, hampir terjadi di sepanjang hari terakhir masa pendaftara bacaleg. Sebanyak 12 parpol resmi mendaftarkan para kadernya untuk berkontestasi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) Februai 2024 mendatang.

“Semua partai resmi mendaftarkan bacalegnya, Hari ini (Minggu) ada 12 partai yang mendaftar. Sebelumnya sudah ada 6 partai,” katanya, Senin (15/5/2023).

Sejak pendaftaran dibuka pada 1 Mei lalu,  Irwan menyebutkan semua kegiatan berjalan aman dan kondusif. Pun demikian dengan semua kelengkapan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing parpol.

Adapun parpol pertama yang melakukan pendaftaran ialah PKS, yang dilakukan pada Senin (8/5/2023). Kemudian Partai Perindo, Partai Nasdem dan PDI Perjuangan pada Kamis (11/5/2023).

Lalu ada Partai PAN pada Jumat (12/5/2023), PBB dan PKB mendaftar pada Sabtu, (13/5/2023). Sementara sisanya yang mendaftar pada hari terakhir ada Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, PKN, Partai Hanura, PSI, Partai Garuda, Partai Gerindra dan Partai Buruh serta Partai Gelora.

“Parpol juga tidak ada kesulitan soal Silon. Semua aman saja. Semua parpol sudah mengajukan bakal calon anggota DPRD-nya. Total 18 parpol yang Kami terima dan Kami nyatakan lengkap berkas pengajuannya,” sebutnya.

Hanya saja, sebelumnya sempat ada berkas pendaftaran satu parpol yang dikembalikan untuk diperbaiki. Namun saat ini sebelum penutupan berkas sudah dirampungkan dan dinyatakan beres.

“Sempat ada satu yang dikembalikan, karena belum mendapatkan persetujuan dari DPP partainya dan belum submit, yaitu Partai Perindo. Tapi saat ini sudah aman,” ujar Irwan.

Selain itu, ada pula pendaftaran bacaleg parpol yang dilakukan secara manual, yakni Partai Gelora. Alasannya karena pada saat pendaftaran dilakukan di menit akhir.

“Ada 1 parpol yaitu gelora yang proses cetak BA (berita acara) dan tanda terima dilakukan secara manual, karena tepat pukul 24.00 Silon (Sistem Pendaftaran Pencalonan) terlock (terkunci),” bebernya.

Dalm hal ini, Irwan memastikan hal tersebut tetap dapat dilakukan karena pendaftaran dilakukan sebelum pendaftaran ditutup secara resmi. Adapun kepengurusan secara manual juga dibenarkan dan tertuan dalam regulasi KPU RI.

“Tidak masalah. Sesuai SE KPU RI 475 tangga 13 Mei 2023, terkait pengajuan manual,” pungkasnya. (SBK)

Optimis Kampung Bahari Nusantara di Jenebora Dukung PPU Sonsong IKN

PPU – Kampung Bahari Nusantara (KBN) baru saja diresmikan di wilayah Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Pengumuman peresmian KBN ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Kepulauan Seribu, Senin (15/5/2023).

Pemerintah Kabupaten PPU turut hadir dalam peresmian tersebut melalui jalur daring atau secara virtual. Acara tersebut diadakan di Kelurahan Jenebora bersama dengan Danlanal Balikpapan, Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz, beserta staf dan unsur Suspika Kecamatan Penajam hingga masyarakat Jenebora.

Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap wilayah yang mendapatkan program nasional ini. KBN di PPU diresmikan bersama dengan 68 KBN lainnya di seluruh Indonesia.

“Ditetapkannya Kelurahan Jenebora menjadi KBN hari ini menjadi sejarah bagi kita semua. Peresmian ini dilakukan secara langsung bersamaan dengan peresmian KBN di berbagai wilayah Indonesia oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ungkapnya setelah acara.

Kehadiran KBN di wilayah pesisir Jenebora diharapkan dapat membawa perubahan dan sinergi yang semakin kuat di PPU. Terutama dalam hal kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten PPU, dengan program klaster yang meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pariwisata.

“Dengan penetapan menjadi KBN dalam lima program klaster ini, sangat sesuai dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan semakin memperkuat hasil dari program yang dijalankan oleh TNI Angkatan Laut dalam KBN di wilayah Jenebora, Kabupaten PPU,” jelas Tohar.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kehadiran program ini di wilayah Benuo Taka juga akan memperkuat persiapan daerah dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN). Diharapkan akan membawa dampak ekonomi, terutama dalam hal akses laut yang akan menjadi sarana transportasi untuk mendukung pembangunan IKN.

“Oleh karena itu, partisipasi semua elemen masyarakat dalam menjaga keamanan di sepanjang pantai dan laut yang berdekatan dengan IKN, bersama dengan aparat keamanan, sangat diperlukan,” tegas Tohar.

Hal ini juga berkaitan dengan hadirnya 11 pelabuhan resmi untuk distribusi logistik pembangunan IKN. Tentunya hal tersebut diharapkan berjalan lancar di semua titik mobilisasi daya dukung untuk pembangunan IKN.

Termasuk juga dalam sektor kepariwisataan, Tohar menyampaikan bahwa laut dan sepanjang pantai memiliki berbagai potensi wisata. Pada akhirnya, wilayah pesisir di PPU, khususnya Jenebora, akan terdampak pertumbuhan ekonomi pariwisata.

“Terlebih lagi di masa depan, dengan hadirnya banyak penduduk di IKN, pasti akan membutuhkan berbagai hiburan, salah satunya melalui potensi kelautan dan pantai kita,” pungkasnya. (SBK)

Daftarkan 25 Kader Terbaik, DPC Gerindra PPU Optimis Raih Kursi Ketua DPRD

PPU – DPC Partai Gerindra Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi telah mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU PPU di hari terakhir pendaftaran, Minggu (14/5/2023).

Ketua DPC Partai Gerindra PPU, Raup Muin memastikan pihaknya nama-nama yang diajukan memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pileg 2024. Pun dikatakan 25 orang tersebut merupakan kader terbaik yang didaftarkan untuk memenangkan kontestasi.

“Bacaleg Partai Gerindra lengkap, semuanya 25 bacaleg tersebar di tiga dapil. Ada 30 persen perempuan, keterwakilannya sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Tak tanggung-tanggung, ia juga meyakinkan bahwa bacaleg partai berlambang kepala burung garuda ini mampu membawa kemenangan penuh. Pihaknya dalam hal ini mengincar kursi ketua DPRD PPU untuk periode berikutnya.

“Harapan kita menjadi partai pemenang, dan meraih kursi terbanyak dan menjadi Ketua DPRD di tangan Gerindra. Presidennya Prabowo, gubernurnya Gerindra, dan bupatinya Gerindra,” tegas Raup.

Adapun DPC Gerindra PPU menargetkan 5 hingga 6 kursi di DPRD PPU nanti. Dengan mengandalkan bacaleg petahanan yang dikombinasi dengan bacaleg milenial.

Untuk diketahui, pada periode ini kursi yang diperoleh Gerindra di DPRD PPU ada sebanyak 4 kursi. Maka dari itu, target untuk menambahkan jumlah kursi di periode selanjutnya jelas realistis.

“Di sini hadir pejuang Gerindra yang merupakan tonggak awal menuju kemenangan di 2024. Target kami jelas menjadi partai pemenang dengan minimal capaian 5 kursi DPRD PPU,” pungkasnya. (SBK)

Ratusan Pecinta Trail Supermoto Se-Kaltim Banjiri ISRD PPU

0

PPU – Gelaran Internasional Supermoto Ride Day (ISRD) Penajam Paser Utara (PPU) dipenuhi ratusan pemotor. Mereka berdatangan dari berbagai daerah Kalimantan Timur (Kaltim).

Kegiatan serentak ini lakukan diseluruh Indonesia, salah satunya dilakukan di PPU sebagai tuan rumah ISRD, Minggu (14/5/2023). Ketua Panitia ISRD, Bayu, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar jalinan silaturahmi antar pecinta motor trail atau supermoto tetap berjalan.

Adapun pemotor yang berdatang bukan hanya dari PPU saja, melainkan seluruh pecinta motor trail di Kaltim. “ISRD ini dilaksanakan diseluruh Indonesia, untuk wilayah kaltim PPU lah yang menjadi tuan rumahnya. Ratusan motor dari berbagai daerah kaltim datang alhamdulillah ramai,” ujarnya.

Setelah adanya ISRD ini, Supermoto Indonesia (SMI) PPU akan menghadapi anniversary yang akan di selenggarakan di juli mendatang. Untuk pemotor yang hadir akan diundang seluruh kalimantan khususnya.

“Kerja keras SMI PPU di tahun ini cukup berat, bukan hanya ISRD saja akan tetapi juga anniversarynya yang akan dilaksankan bulan juli mendatang,” jelas Bayu.

Harapannya setelah adanya ISRD ini jalinan silaturahmi antar club serta pecinta motor trail seluruh kaltim akan terus berjalan. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh sponsor serta media patner yang rela meluangkan waktunya untuk kegiatan ini.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini jalinan silaturami antar pecinta motor trail atau supermoto ini terus berjalan, serta kami ucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala dukungannya para sponsor dan media patner yang ada,” pungkasnya. (NRD)

Pemkab PPU Gelontorkan Rp 72 Miliar untuk Peningkata Sektor Pendidikan

0

PPU – Tahun ini Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengucurkan dana untuk peningkatan sarana dan prasaranan di sektor pendidikan. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, anggaran puluhan miliar diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur dan fasilitas belajar mengajar di sekolahan.

Kabid Saranan dan Prasaran di Disdikpora PPU, Syamsul Adha menuturkan anggaran yang disiapkan untuk itu sekira Rp 72 Miliar. Semua itu digunakan untuk membangun infrastruktur fisik di beberapa sekolahan.

“Tahun ini (2023) dapat dana sekitar Rp72 miliar,” ujarnya, Sabtu (13/5/2023).

Adapun tincian peruntukkan penggunaan yaitu untuk pembangunan dan perbaikan RKB (ruang kelas belajar) sejumlah SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama). Pembangunan dan perbaikan RKB dilakukan merata di SD dan SMP di empat kecamatan yang ada di Benuo Taka.

Selain itu, Disdikpora PPU juga bakal melakukan rehabilitasi sejumlah gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan. Syamsul menjelaskan ada beberapa kondisi ruang kelas di beberapa sekolah yang telah ada yang mengalami kebocoran sehingga perlu perbaikan.

Salah satu proyek infrastruktur pendidikan SD di PPU tahun ini telah mulai berjalan. (Robbi/MediaKaltimGroup)

Selain RKB, juga akan dilakukan penambahan ruangan lain seperti ruang guru, toilet, hingga ruangan kepala sekolah. “Rehab beberapa ruang kelas yang mengalami kerusakan, juga akan dilakukan pembangunan jamban, pagar, ruang guru, juga ruang kepala sekolah,” lanjutnya.

Pada tahun ini juga akan dilakukan pengadaan penunjang pendidikan berupa mebeler atau perabot sekolah berupa meja dan kursi untuk kegiatan belajar mengajar. Sejumlah SD dan SMP mendapatkan meja serta kursi baru untuk peserta didik dan tenaga pengajar sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar.

Menurut catatannya, kebutuhan meja dan kursi untuk kegiatan belajar mengajar bagi seluruh SD dan SMP itu sekira 6.000 pasang. Dari sekitar 6.000 meja dan kursi tersebut, 4.000 pasang untuk sekolah dasar dan 2.000 pasang untuk sekolah menengah pertama.

Lebih lanjut, saat ini proyek perbaikan dan peningkatan sarana dan prasaran di beberapa sekolah sudah berjalan. Diharapkan semua proyek itu dapatberjalan lancar dan selesai dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

“Pemenuhan sarana prasarana pendidikan harus dilakukan, untuk mewujudkan target pendidikan berkualitas di PPU,” pungkas Syamsul. (SBK)

Pengguna Narkoba di PPU Ditangkap Polisi Karena Maling

PPU – Salah seorang pengguna narkoba di Penajam Paser Utara (PPU) berhasil ditangkap jajaran Polres PPU karena terbukti melakukan pencurian. Aksi pencuriannya terekam CCTV yang akhirnya menjadi bukti untuk menelusuri keberadaan tersangka.

Pria tersebut berinisial JKG (29), berasal dari Desa Sadaperarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Ia melakukan aksi pencurian di sebuah warung di RT 008 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, pada Minggu (7/5/2023).

“Aksi pencurian dilakukan tersangka JKG pada pukul 04.54 Wita, dan terekam CCTV yang telah dipasang pemilik warung yang juga melapor sebagai korban pencurian,” kata Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan melalui Kasat Reskrim Polres PPU AKP Dian Kusnawan, Jumat (12/5/2023).

Kronologis aksi pencurian terungkap saat korban menjaga warungnya pada dini hari. Korban yang bernama Imam memang membuka warungnya selama 24 jam bersama dengan ponakannya.

Pada pukul 05.00 Wita, Imam terbangun dari tidurnya dan segera memeriksa kondisi warungnya. Di tempat tersebut, ia melihat ponakannya tertidur pulas sambil menjaga warung.

“Namun, setelah melihat etalase rokok, korban merasa curiga karena pendapatan malam itu tidak sesuai dengan sisa rokok yang ada di etalase,” ujar Dian.

Kemudian, sekitar pukul 15.00 Wita, korban baru menyadari bahwa uang yang ada di dalam dompet anaknya juga hilang. Merasa curiga, korban kemudian memeriksa rekaman CCTV di warung tersebut melalui ponsel.

Ternyata benar, saat korban memeriksa rekaman CCTV pada pukul 04.54 Wita, terlihat seorang laki-laki yang mengenakan helm warna ungu, kaos biru, dan tas selempang masuk ke dalam warung.

“Dalam rekaman CCTV itu juga terlihat tersangka mengambil sejumlah rokok dari etalase. Pelaku juga mencoba membuka paksa kotak amal di warung korban tetapi tidak berhasil, setelah itu tersangka dengan tenang meninggalkan warung tersebut,” jelasnya.

Memanfaatkan momen ketiduran penjaga warung di kursinya. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan ke Polres PPU dengan kerugian mencapai Rp1 juta lebih.

“Setelah mendapatkan laporan korban, kami melakukan penyelidikan termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP),” tegasnya.

Dengan petunjuk dari rekaman tersebut, tim Jatanras Polres PPU juga mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku. Bersama dengan Sat Intelkam Polres PPU, dilakukan pengejaran ke lokasi tersangka.

“Tersangka selama ini tinggal tidak menetap di PPU. Kami berhasil menangkapnya saat berada di Start 1, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam tanpa perlawanan dan langsung membawanya ke Polres PPU,” ungkap Dian.

Sebagai barang bukti, berhasil diamankan satu unit flashdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian yang diserahkan korban. Sementara barang bukti yang ditemukan pada tersangka meliputi 14 bungkus rokok berbagai merek, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam, dan satu lembar kaos lengan pendek warna hijau tua.

Ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan tersangka, petugas juga menemukan barang bukti narkoba jenis sabu beserta alat isapnya. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres PPU untuk proses lebih lanjut.

Selain itu, saat ditangkap, tersangka masih berada dalam pengaruh narkoba, dan pihak kepolisian masih terus mengembangkan kemungkinan adanya aksi serupa yang dilakukan tersangka di tempat kejadian lainnya.

“Terhadap tersangka, penyidik menjeratnya dengan Pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara,” pungkasnya. (SBK)

Forum Pengelolaan CSR Perusahaan PPU Akhirnya Terbentuk

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya meresmikan Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL). Adanya forum ini diharapkan mampu membuat Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Benuo Taka lebih terarah.

Peluncuran Forum TJSL PPU periode 2023-2026 ini dilakukan langsung oleh Bupati PPU, Hamdam Pongrewa di Ballroom Hotel Horison Ultima Bandara Balikpapan, Kamis (11/05/23). Kegiatan yang turut dihadiri oleh perwakilan perusahaan besar yang beroperasi di PPU dan beberapa perangkat daerah ini dilanjutkan dengan kegiatan rapat koordinasi (rakor).

“Besar harapan Saya bahwa, dengan adanya Forum TJSl ini koordinasi dalam pelaksanaan program kegiatan TJSL dapat dilakukan secara intensif antar seluruh anggota forum dengan Pemkab PPU. Sehingga kegiatan TJSL tersebut tidak double payment ataupun berada pada obyek yang sama, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” terang Hamdam.

Pembentukan Forum TJSL ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) 47/ 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri BUMN 6/MBU/09/2022. Atas dasar kedua aturan tersebut, Pemkab PPU kemudian menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) PPU 3/ 2017.

Bupati PPU beserta perwakilan perusahaan saat penandatangan peluncuran Forum TJSL PPU periode 2023-2026 di Balikpapan, Kamis (11/5/2023). (Humas PPU for MediaKaltimGroup)

Di dalam regulasi ini, disebutkan bahwa pengelolaan TJSL ini bertujuan agar badan usaha yang berdomisili dan/atau melaksanakan kegiatan usahanya, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta kemitraan dan bina lingkungan di daerah.

Lebih lanjut, Hamdam turut mengapresiasi pada semua perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL-nya selama ini. Termasuk soal kerjasama dan koordinasi hingga terbentuknya forum yang telah lama dicanangkan ini.

Adapun begitu, ia menegaskan bahwa Pemkab PPU yang juga menjadi bagian dari Forum TJSL akan melakukan peran pengawasannya. Dalam bentuk menevaluasi dan memonitoring pelaksanaan CSR itu.

“Pemkab PPU akan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan TJSL ini. Pemerintah juga akan memberikan TJSL Award kepada perusahaan-perusahaan yang program TJSL-nya dianggap memberi kontribusi nyata, serta memiliki manfaat berkelanjutan kepada masyarakat dan Kabupaten Penajam Paser Utara” tutup Hamdam. (SBK)

Promosi Destinasi Wisata PPU Kurang Maksimal

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum melakukan promosi objek wisata lokal secara maksimal. Hal inilah yang dianggap DPRD PPU menjadi salah satu alasan lambatnya sektor kepariwisataan di Benuo Taka mengalami kemajuan.

Seperti yang dituturkan Anggota Komisi I DPRD PPPU, Bijak Ilhamdani. Ia mengatakan bahwa destinasi-destinasi PPU saat ini tidaklah kekurangan. Hampir di semua jenis tempat wisata, khsusunya alam, dimiliki kabupaten termuda kedua di Kaltim ini.

“Kita kalau soal destinasi, banyak lah. Sepert di Sepaku saja, ‘kan ada air terjun itu. Tapi dalam kenyataannya masih kurang di promosikan,” ujarnya, Kamis (11/5/2023)

Banyaknya destinasi itu tersebar di setiap kecamatan yang ada di PPU. Penajam dengan daya tarik objek pesisir pantainya, begitupun di Waru serta onjek guanya. Di Babulu juga memiliki daya tarik sosial pesisir hingga ke bentang kawasan pertanian.

“Yang masih kurang, promosi. Bahkan masyarakat luar banyak yang tidak mengetahuinya tentang destinasi tersebut. Kurangnya promosi menjadi problem saat ini,” jelasnya.

Tentu hal itu harus disadari dinas terkati, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU. Kemudian dijadikan pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu dicarikan solusi terbaiknya.,

“Bagaimana itu bisa dipromosikan secara luas, agar masyarakat diluar PPU bisa mengunjunginya. Bukan hanya Titik Nol (IKN) saja yang orang ketahui. Akan tetapi ada destinasi yang lebih lainnya. Ini bisa menjadi PR bagi dinas terkait untuk bisa mempromosi untuk masyarakat luas,” ungkap Bijak.

Kalaupun ada problem lain pada destinasi tersebut, seperti akses yang kerap diungkapkan menjadi kendala, hal itu juga wajib dicari solusi terbaiknya. Dalam hal ini, pihaknya di legislatif tentu siap untuk membantu, termasuk dari sisi penganggaran.

“Kita siap menganggarkan, akan tetapi dinas juga harus mengajukan hal ini. Jadi Kita ada kesingkronan,” sebut Bijak.

Lebih lanjut, setiap hal tentang promosi itu sepatutnya juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Khususnya para duta pariwisata, pun termasuk yang sudah alumni. Mereka wajib meneruskan kiprah menjadi agen kemajuan kepariwisataan daerah.

“Justru Kami mengharapkan bukan hanya dari dinas saja mempromosikan ini, tetapi alumni duta wisata pun mempunyai beban moral ini terhadap kemajuan destinasi PPU,” tutup Bijak. (NRD)