PENAJAM – Ratusan massa melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (2/2/2023). Mereka menuntut aparat hukum untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek bronjong di Desa Api-Api, Kecamatan Waru.

Selain berkumpul sejak pukul 10.00 Wita dan mulai berorasi, massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Penajam (AMPP) ini juga melakukan aksi pembakaran benda berbentuk keranda mayat.

Koordinator Aksi, Andi Usman mengungkapkan aksi ini dilakukan sebagai dorongan pada yudikatif untuk menuntaskan kasus proyek program mitagasi bencana yang dilakukan di 2016 lalu itu.

“Kasus proyek itu mulai 2016 sampai sekarang masih P19 (berkas perkara belum lengkap). Kami ingin kasus itu diusut tuntas,” tegasnya.

Diketahui ada 3 orang tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Satu diantaranya telah divonis bersalah. Namun dua lainnya masih mengambang berkaitan dengan kelengkapan berkas.

Selain menuntut kelanjutan proses hukum, Andi mengungkapkan pihaknya juga menuntut kejaksaan untuk tidak menghentikan proses penyelidikan. Pasalnya, ia melihat masih adanya indikasi tersangka baru yang juga bisa terlibat.

“Harusnya juga fokus ke PT Riski Utama Group sebagai penyedia. Kasus ini juga berkaitan dengan pekerjaan teknis, makanya perlu diusut tuntas aktor intelektualnya,” ucapnya.

“PT Riski Utama Group terindikasi bermain di sana, dan ownernya hanya dijadikan saksi mahkota. Owner itu ternyata istri dari salah satu anggota dewan di PPU. Makanya prosesnya harus dilihat dengan jeli,” sambung Andi.

Setelah beberapa waktu melakukan orasi, perwakilan peserta aksi diizinkan untuk menyampaikan aspirasi ke Kejari PPU. Usai pertemuan, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Mosezs Manullang menegaskan bahwa pihaknya menerima baik kegiatan yang dilakukan. “Mereka ingin perkara diusut tuntas,” ucapnya.

Ia menjelaskan kasus proyek senilai sekira Rp 17 miliar telah terbukti mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Data dari BPKP surat nomor 524/PW17/5/2018 pada 28 Desember 2018, proyek yang dikerjakan PT Riski Utama Group (RUG) diketahui telah merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar.

Ada 3 orang terlibat dalam perkara ini. Yakni AS selaku Direktur PT RUG yang sudah divonis bersalah pada 2020 lalu. Juga telah menjalani masa tahanan sekira 1,5 tahun serta denga Rp 75 juta.

Kemudian tersangka AD dan SP hingga saat ini berkas perkaranya masih P19. Karena masih kurang keterangan saksi. Diketahui keduanya ialah seorang pegawai pemerintahan.

“Saat ini berkas perkara atas nama AD dan SP sudah diterima. Dua pekan ke depan kami akan diteliti, apa berkas perkara sudah lengkap secara formil dan materiil, atau masih ada kekurangan,” tutup Mosezs. (SBK)

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mulai merancang slogan baru kotanya atau city branding. Nama baru yang diperkenalkan ialah “Serambi Nusantara”.

Hal ini diharapkan mampu menjadi representasi dan ciri khas daerah berjuluk Benuo Taka ini. Dalam proses rancangan city branding ini, Pemkab PPU sampai menggandeng Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan.

Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Nicko Herlambang menjelaskan penentuan konsep ini dipicu adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayahnya. Dalam hal ini pula, pihaknya baru saja menyelesaikan audieansi bersama jajaran ITK Balikpapan pada Selasa, (31/1/2023) lalu.

“Jadi target sebenarnya adalah brand awareness. Dengan adanya konsep ‘Serambi Nusantara’ mengartikan bahwa PPU menjadi halaman depan dari Nusantara. Kita menjadi pusat perhatian, dan tentu saja harapan segala proses pembangunan di IKN tadi bisa mendukung kesuksesan pembangunan di PPU juga,” terangnya, Rabu (1/2/2023).

Adapun kolaborasi yang dilakukan dengan ITK Balikpapan ini, sambungnya, sebab salah satu perguruan tinggi ini dinilai mampu untuk bersinergi. Selain karena memang memiliki Jurusan Desain Komonikasi Visual yang biasa menggarap city branding.

Kemudian selayaknya daerah berkembang, memang sudah seyogyanya Pemkab PPU juga mulai berfokus pada hal ini. Pun memanfaatkan dan bekerjasama dengan institusi di Kaltim untuk menghasilkan kampanye yang lebih kuat.

“Itu harapannya. Dan yang pasti ini bisa menghemat anggaran juga. Dengan kerjasama, menggandeng anak-anak Kaltim yang penuh talenta tadi, bisa mendapatkatkan ide kekinian dan lebih fresh,” tegas Nicko.

sekadar informasi, city branding secara sederhana dapat dikatakan sebagai istilah atau slogan kota yang menjadi ciri khas kota tersebut. Strategi ini digunakan sebagai alat pemasaran kota agar semakin memiliki kedudukan strategis di mata nasional maupun dunia. Sebutan itulah yang mengangkat target pemasaran kota.

Kota yang sudah memiliki brand, biasanya mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi sebagai brand untuk dipromosikan ke masyarakat luar. Tujuannya agar sektor ini mendapatkan kemajuan dan keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat kota tersebut.

Sebagai contoh brand kota Bandung “Paris Van Java”. Wisatawan akan mengingat bahwa di daerah Jawa terdapat kota yang memiliki keindahan dan kemajuan seperti Kota Paris. Dengan mendengar istilah ini, orang akan penasaran dan mencari tahu tentang keberadaan Kota Bandung.

Dengan menjaga city branding, reputasi kota akan selalu terjaga sehingga persepsi dunia luar terhadap kota tersebut. Dengan kondisi yang terjaga itu, memudahkan para investor untuk datang ke kota yang memiliki brand. Ini menjadi keuntungan kedua belah pihak antara pemerintah kota dan investor.

Berbeda dengan kota yang tidak memiliki brand akan sulit sekali dalam mendapatkan investor. Para investor tidak akan mengetahui segala potensi yang dimiliki kota tersebut. Sangat disayangkan apabila potensi yang dimiliki kota tidak dikelola dengan baik dan maksimal. (SBK)

PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengintruksikan tiap UPTD PU di Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penyerapan anggaran maksimal sesuai target. Maka itu, masing-masing UPT telah menyusun program kerja terjadwal dan rencana percepatan tiap kegiatan.

Sekira sepertiga APBD PPU 2023 teralokasikan di Dinas PUPR PPU.  Anggaran tersebut berkisar Rp 489 miliar, di dalamnya mengakomodir 518 paket pekerjaan, dan harus diselesaikan hingga akhir tahun.

Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor mengungkapkan penggunaan anggaran terbagi menjadi empat kelompok besar. Di antaranya pada sekretariat untuk belanja rutin serta Bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang.

“Untuk di sekretariat Rp 58 miliar dipergunakan untuk membayar gaji dan TPP, honor THL dan biaya operasional lainnya. Di pengairan sekitar Rp 50 milliar sudah termasuk Bankeu 8 paket dan sisanya dari APBD yang difokuskan untuk perkarjaan saluran pembuang,” kata dia, Rabu (1/2/2023).

Sementara Bina Marga Rp 233 milliar difokuskan untuk pembangunan jalan rigid beton yang tersebar di wilayah Kabupaten PPU. Sedangkan Cipta Karya Rp 130 milliar dipergunakan untuk membangun sejumlah Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini belum memiliki kantor.

“Kantor Bapenda dan BK satu paket anggarannya kurang lebih Rp 30 milliar. Pembangunan rumah jabatan bupati juga kita lanjut. Ada tiga paket dengan total anggaran hampir Rp 7 milliar. Selain itu kita juga menyelesaikan beberapa kantor yang belum selesai,” sambung Rivi.

Selain itu, penggunaan anggaran juga untuk UPTD PU yang ada di empat kecamatan serta satu UPT Laboratorium. Terinci untuk UPTD PU di masing-masing Rp 1.850.000.000 untuk UPTD Penajam, Sepaku dan Babulu.

Sementara UPTD Waru mendapatkan anggaran Rp 1.350.000.000, pasalnya mengingat luasan wilayahnya yang jauh lebih kecil. Sedangkan UPTD Laboratorium mendapatkan alokasi Rp 1.400.000.000.

Setiap bidang yang ada di Dinas PUPR maupun UPTD PU di kecamatan, sambungnya, memiliki program kerja diawal tahun. Hal ini bertujuan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

“UPT di kecamatan fokus pada peningkatan jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat, yang tidak terakomodir oleh kegiatan proyek tahun ini. Setelah jalan poros kabupaten sudah baik, maka kita fokuskan ke jalan lingkungan termasuk jalan usaha tani,” jelas dia.

Rivi menyebutkan tiap UPTD ini telah menyusun program kerja yang jelas pada tahun lalu. Masing-masing juga telah membuat schedule dan rencana percepatan pembangunannya.

“Seperti di bulan Januari ini, sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita lelang. Target kita semua pekerjaan di bulan September selesai. Kecuali volumenya besar seperti Kantor Badan Keuangan (BK) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mungkin bisa lewat bulan September,” pungkas Rivi. (SBK)

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) PPU 2024-2026. Bertempat di Kantor Bupati Kamis, (1/2/2023), kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, dan diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan.

Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dilaksanakan untuk menentukan arah pembangunan daerah. Terlebih pasca berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif. “Periode kepemimpinan Bupati AGM-Hamdam akan berakhir di bulan September 2023 mendatang,” ujarnya.

Untuk menghadapi ini, tentulah perlu dipersiapkan arah kebijakan pembangunan yang jelas ke depannya. Hal yang menjadi kepentingan, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh seorang penjabat (Pj) yang dipilih bukan melalui proses pemilihan umum.  Sementara itu kepemimpinan daerah juga harus tetap berjalan dengan baik, sehingga dibuatkannya panduan tentang itu semua.

“Makanya kegiatan ini saya anggap sangat penting dilaksanakan karena memang untuk menentukan arah kelanjutan bagi pembangunan kabupaten PPU ke depan,” jelas Hamdam.

Kemudian, guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, ada yang menjadi perhatian lebih dalam penyusunan RPD PPU Tahun 2024-2026. Yakni isu yang terjadi baik Internasional ataupun Nasional serta diselaraskan dengan program pembangunan daerah skala Provinsi Kaltim maupun program pembangunan nasional. “Semua itu, mesti sejalan dengan target serta sasaran RPJPD PPU 2005-2025,” katanya.

Lebih lanjut, forum konsultasi ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan. Merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menyerap saran dan/atau masukkan guna penyempurnaan rancangan RPD yang akan digunakan sebagai pedoman.

Bersamaan dengan ini, Hamdam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kaltim Isran Noor atas dukungannya dalam membantu dan memfasilitasi pembangunan di PPU. Serta masyarakat Benuo Taka yang selama ini telah mendukung terlaksananya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perlu saya sampaikan juga, bahwa berkat usaha dan doa kita, pada tahun 2022 kita telah menyelesaikan kewajiban tahun 2021 yang merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa menarget semua proyek pembangunan bisa selesai tepat waktu. Lebih-lebih rampung sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Intruksi ini sejalan dengan anggaran besar yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU. Tahun ini, anggaran sekira Rp 489 miliar dialokasikan untuk 518 paket pekerjaan pembangunan.

Ia meminta dinas terkait dapat melakukan percepatan penyelesaian program. Terutama yang ada kaitannya dengan pihak ketiga, baik pengerjaan kontruksi hingga pembebasan lahan.

“Dengan tim yang dimiliki Dinas PUPR, bisa segera melakukan perencanaan matang dan membangun segala infrastrukur yang telah direncanakan sebelumnya,” ucapnya, Selasa (31/1/2023).

Hampir sepertiga APBD PPU 2023 teralokasikan di satu dinas tersebut. Hal ini untuk mengejar berbagai ketertinggalan infrastruktur dasar yang sebelumnya tertunda selama masa pandemi Covid-19.

Maka dari itu, atensi terhadap penyerapan anggaran yang maksimal dalam masa lebih cepat perlu ditegaskan. Pun ia berkeinginan agar seluruh pekerjaan yang telah disusun pada tahun ini dapat selesai tepat waktu, atau sebelum masa jabatannya berakhir di September 2023.

“Percepatan pembangunan atau penyelesaian program itu, agar infrastruktur yang dibangun bisa segera dinikmati masyarakat,” sebut Hamdam.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor menjelaskan bahwa sebagian besar paket pekerjaan tahun ini merupakan perbaikan infrastruktur. Saat ini pula beberapa kegiatan telah berprogres.

“Anggaran juga telah diberikan untuk masing-masing bidang pengampuh kegiatan, seperti bidang Cipta Karya, Tata Ruang, UPT PU di empat kecamatan,” ujar dia.

Riviana optimistis semua pekerjaan yang telah direncanakan itu rampung sesuai target yang diberikan. Dia mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi seperti kekurangan SDM, peralatan dan material kini juga bisa diminimalisir.

“Tapi itu semua bisa diatasi sehingga pekerjaan bisa lancar. Dengan anggaran tersebut, Kami siap tuntaskan semua pekerjaan, hingga di sisa masa jabatan Bupati,” tuntas dia. (SBK)

PENAJAM – Tahun ini Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) memastikan bantuan pada rumah ibadah berjalan lancar. Sekira 500 rumah ibadah pada akan mulai menerima manfaat pada Februari mendatang.

Defisit anggaran pada 2023 ini dipredikisi tidak akan terjadi. Pun jumlah anggaran yang diketuk di APBD PPU 2023 dirasa cukup besar untuk mengakomoir berbagai bantuan ke masyarakat.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab PPU, Nurbayah menuturkan tahun ini pihaknya menyediakan anggaran sekira Rp 1,3 miliar. Untuk menanggung pembayaran listrik rumah ibadah tahun ini.

“Anggaran yang disediakan tahun ini kurang lebih Rp1,3 miliar. Itu beda-beda pembayarannya setiap rumah ibadah, dan dibayarkan selama 12 bulan,” sebut dia, Selasa (31/1/2023).

Dalam catatannya, ada sekira 500 rumah ibadah yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan. Tanggungan tersebut akan dilakukan selama setahun.

Program ini sejatinya telah lama ada di PPU. Berjalan sejak masa kepemimpinan kepala daerah sebelumnya dan terus dilanjutkan. Namun, program ini sempat terkendala pada 2021-2022. Diketahui situasi pandemi Covid-19 dan defisit anggaran penyebabnya.

“Pada 2022 lalu pembayaran listrik untuk rumah ibadah hanya ditanggung selama 10 bulan. Keterbatasan anggaran yang ada, membuat pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir pembayaran selama setahun. Tapi tahun ini dibayar selama 12 bulan,” jelas Nurbayah.

Lebih lanjut, meski program ini dipastikan berjalan, bantuan baru bisa diberikan terhitung pada Februari. Sebab saat ini untuk Surat Keputusan (SK) pembayaran tengah diverifikasi di Bagian Hukum Setda PPU.

“Untuk Januari, pembayaran masih ditalangi oleh masing-masing rumah ibadah. Bukti pembayaran nantinya diserahkan kebagian Kesra, untuk penggantian dana talangan tersebut,” tutup dia. (SBK)

PENAJAM – Di Penajam Paser Utara (PPU) bakal berdiri pusat jajanan serba ada (pujasera) atau food court. Namun di tempat tersebut juga bakal menjadi pusat produk UMKM.

Pujasera tersebut bakal dibangun di kawasan Pasar Induk Nenang, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Pusat jajanan serba ada akan dibangun dengan desain sederhana dan menarik agar tidak ketinggalan zaman.

“Tahun ini pemerintah kabupaten siapkan anggaran sekitar Rp 2,7 miliar untuk bangun Pujasera,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU Sukadi Kuncoro, Senin (30/1/2023).

Nantinya, UMKM di daerah berjuluk Benuo Taka itu diminta untuk mengisi kios atau tempat berjualan di pujasera tersebut. Hal ini untuk menghidupkan perekonomian lokal, pun untuk menampung produk-produk lokal.

Selain itu, di tempat tersebut juga akan dibangun beberapa fasilitas umum. Seperti tempat mainan anak-anak, panggung hiburan agar masyarakat dapat tampil dan tempat nongkrong, serta fasilitas umum lainnya.

“Keberadaan pujasera nantinya dapat menumbuhkan UMKM di Benuo Taka. Itu harapan Kami,” katanya. (SBK)

PENAJAM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penajam Paser Utara (PPU) bakal turut ambil bagian dalam pemecahan rekor MURI tahun ini, yaitu pencapaian target 1 juta patok di seluruh Indonesia.  Dalam hal ini, BPN PPU dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai target.

Seperti diketahui, PPU kebagian ribuan patok untuk di wilayah prioritas, yaitu 8 kelurahan lengkap. Kepala BPN PPU, Ade Chandra Wijaya mengatakan secara nasional 1 juta patok tersebut tersebar di beberapa daerah.

Dari Kantor Wilayah BPN Kaltim kebagian 12 ribu patok. Sedangkan untuk BPN Kabupaten PPU sebanyak 1.500 patok yang terdiri dari 750 bidang tanah.

“Nasional 1 juta patok, Kaltim 12 ribu, dan PPU dapat 1.500,” katanya, Senin (30/1/2023).

Adapun 8 lokasi tersebut seperti yang sebelumnya disebutkan adalah Kelurahan Sotek, Sepan, Sungai Parit, Nenang, Buluminung, Riko, Waru dan Lawe-Lawe. Secara ideal, adanya patok ini untuk memudahkan PTSL.pun dengan ukuran yang sudah ditentukan.

“Pada prinsipnya patok itu agar tidak membebani masyarakat adalah panjangnya 50 cm, 40 cm tertanam dan 10 cm di atas permukaan dan ukuran lebar patok 10×10 cm. Idealnya segitu,” ucap Ade.

Selain iut, kondisi tanah juga menjadi acuan. Semisal lokasi tanah yang terletak di daerah rawa tentunya memiliki tinggi yang berbeda misalnya 1 meter atau 100 cm.

“Tapi kalau masyarakat mau lebih besar tidak ada masalah yang penting kelihatan saat di foto kalau misalnya ada yang lebih satu meter dan tergantung kondisi tanah seperti daerah rawa karena lebih dalam,” jelasnya.

Untuk mempermudahan PTSL, BPN menerapkan sistem fotogrametri. Yaitu teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik di sekitarnya.

“Melalui proses perekaman, pengamatan atau pengukuran dan interprestasi citra fotografis atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik,” kata Ade. (SBK)