Beranda blog Halaman 805

Terima Gelar Adat Paser, Jenderal Dudung Pastikan Peran dalam Pengamanan Pembangunan IKN

0

PENAJAM – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima gelar dari Kesultanan Adat Paser. Dengan adanya gelar itu, ia memastikan perannya dalam pengamanan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim.

Pemberian gelar itu disampaikan Sultan Muhammad Alamsyah III Aji Muhammad Jarnawi dalam kunjungan Dudung ke Titik Nol IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Senin, (22/7/2022). Gelar yang diberikan ialah Kaka Demong Agung Bela Negara yang bermakna pemimpin yang agung pembela negara.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan bahwa kedatangan jenderal bintang empat ini tentu akan memberi motivasi bagi unsur keamanan. Khususnya jajaran TNI mulai Pangdam hingga Kodim 0913/PPU untuk terus bersemangat guna mengawal pembangunan IKN. “Sehingga betul-betul terwujud seperti apa yang diharapkan bersama” ucapnya.

Selain itu, kedatangan Dudung tentu juga akan memberikan semangat kepada Pemkab PPU. Untuk terus bersinergi dalam menyukseskan pembangunan IKN. “Kami sampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke PPU ini,” ungkap Hamdam.

Sementara itu, Dudung mengatakan pemberian gelar adat ini merupakan satu kehormatan dan kebanggaan baginya dan keluarga. Karena menurutnya gelar tersebut diberikan merupakan satu kepercayaan kepada dirinya.

Ia berharap dengan diberikannya penghargaan ini akan memberikan berkah pada dirinya dan keluarga. Serta menjadi motivasi baginya untuk pendorong tekad dan berbuat yang lebih baik dalam menjalankan tugas.

“Ada konsekuensi pasti bahwa diberinya gelar ini, berarti saya harus ada kiprah nyata dalam mendukung terlaksananya pembangunan IKN di Kabupaten PPU,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, Dudung menilai prosesi pemberian gelar adat merupakan sebuah tradisi yang patut dipertahankan. Karena itu adalah kearifan lokal yang akan menjadi keunggulan tersendiri sebagai salah satu identitas untuk membedakan dengan yang lain.

“Oleh karena itu besar harapan kami untuk terus menjaga kelestarian nilai-nilai adat istiadat yang sudah ada di sini. Sehingga dikenal dan dapat diwariskan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa,” katanya.

Dudung menyebutkan republik ini diperjuangkan dan dimerdekakan oleh berbagai macam suku dan agama. Yang mana perbedaan dan kebersamaan itu merupakan sebuah kekuatan.

“Jadi berbagai macam suku adat memang harus dilestarikan, pondasinya adalah kebhinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan. Lali atapnya adalah kesatuan negara Republik Indonesia, maka bangsa kita akan menjadi kokoh dan kuat ke depannya,” tutup Dudung. (rls/sbk)

Lantik Pengurus PPJI PPU, Fitriana: Makanan Khas IKN Perlu Dimunculkan

0

PENAJAM – Penganan khas Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimunculkan warga Penajam Paser Utara (PPU). Ini demi memberikan warna tersendiri soal karakter sekaligus kearifan asli warga di pusat negara baru itu.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Kaltim, Fitriana saat melantik 82 Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPJI PPU. Selain itu, Fitriana berharap organisasinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satunya, PPJI PPU harus bisa menciptakan masakan atau makanan khas IKN yang dapat ditonjolkan. Dengan harapan dapat memberi warna dengan kegiatan kepariwisataan.

“Baru-baru ini kita dikenalkan dengan adanya masakan yang namanya Soto Koloka, ini juga bisa diangkat jadi makanan khas daerah PPU atau IKN. Jika ada wisatawan datang, maka tak binging-bingung lagi mencari masakan khas tersebut,” ucap dia.

Namun sebelum itu, perlu ada sosialisasi yang berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU. PPJI juga bagian dari Pengusaha UMKM, yang hingga saat ini terus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan UMKM.

“Suatu saat kita harus adakan juga festival bakulan nasi, mari berkreasi jangan sampai dilintasi oleh organisasi lain, PPJI PPU harus punya leading power,” pinta Fitriana.

Terkait organisasi, disebutkan, dalam waktu dekat akan diadakan Rakercab dan Rakerda, untuk kemudian Rakernas yang akan diselenggarakan di Yogyakarta.

Fitriana menyebutkan organisasi ini tidak menutup kemungkinan berdiri di wilayah IKN, dan akan ada pengusaha serupa dari luar masuk ke wilayah PPU.

“PPJI harus persiapkan diri bersaing dengan mereka, bersamaan dengan itu,” sebut dia.

Terpisah, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan, perkembangan dunia jasaboga saat ini telah memiliki ruang tersendiri. Ia berharap kepengurusan ini dapat membawa pelaku tata boga tak kalah dengan profesi lain di bidang lainnya.

“Harus diyakini sehingga keberadaan organisasi ini terus memotivasi pengurus dan anggotanya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas kerjanya kedepan, dengan demikian ibu-ibu juga bisa lebih mandiri dalam mengelola usaha ini,” ujarnya.

Pemkab PPU dipastikan siap memberi dukungan apa yang bisa menjadi kemajuan sektor itu. Maka dari itu PPJI diminta untuk menyusun program yang dapat diselaraskan dengan program daerah.

“Apa yang ibu-ibu cita-citakan insyaAllah pemerintah dan masyarakat mendukung. Persiapkan perencanaan yang sebaik-baiknya, jangan kita buat sesuatu seperti dulu terkesan asal asalan, karena kita harus siap menyongsong untuk menjadi warga IKN,” tutup Hamdam. (sbk)

Belum Ada Anggaran Pembangunan Mabes AD di IKN

0

PENAJAM – Pembangunan Markas Besar Angkatan Darat (AD) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) belum berprogres. Proyek itu bahkan hingga saat ini  belum mendapat alokasi anggaran.

Kepala Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Kaltim di Ditjen Cipta Karya Rozali Indra Saputra mengatakan, Kementerian PUPR belum memberikan arahan terkait  pembangunan Mabes AD di IKN. Padahal, rencana pembangunannya telah ada dalam masterplan IKN dan memiliki alokasi lahan sekira 1.000 hektare.

“Hanya alokasi dan jalan aksesnya untuk memfasilitasi berbagai utilitas dan infrastruktur di dalamnya. Pembangunan masih perlu menunggu,” ucapnya, Selasa (23/8/2022).

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan bisa saja dilakukan dalam waktu dekat. Namun tetap masih perlu menunggu arahan Kementerian PUPR, khususnya soal pengalokasian anggaran. “Tapi mungkin ke depannya ada kesepakatan terkait pembiayaan dan arahan,” kata Indra.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPPJN) Kaltim, Junaidi menjelaskan,  besaran anggaran pembangunan memang belum ditentukan. Hal tersebut mengingat akses jalan menuju lokasi pembangunan Mabes AD masih dalam proses penggarapan.

“Ini nama jalannya, Jalan Lingkar Kerja IV. Sudah kontrak, kita akan membangun ke arah sana,” sebutnya.

Adapun progres pengerjaan hingga Oktober 2022 mendatang, jalan selebar 7 meter tersebut baru mencapai 5,7 kilometer. Sementara untuk sampai ke titik pembangunan mabes, masih perlu membangun jalan sekitar 6 kilometer lagi.

Akses jalan ini nantinya akan berfungsi sebagai jalur logistik dengan basis menggunakan agregat. Nantinya akses ini juga menjadi jalur logistik pembangunan Istana Negara.

“Kita baru membangun jalan akses untuk menuju ke Mabes itu. Supaya nanti saat membawa logistik pembangunan Mabes AD, jalannya sudah siap,” pungkas Junaidi. (sbk)

Pemerintah Akan Batasi Lalu Lintas Kendaraan Besar di Jalur Menuju IKN

0

BALIKPAPAN –  Kendaraan roda 10 atau lebih saat ini masih diperbolehkan melintas di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk lintasan yang digunakan dari Simpang Petung, Paser hingga ke KM 38, Samboja.

Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan memastikan bahwa belum ada penutupan jam operasional kendaraan bagi yang beroda 10 atau lebih yang melintas ke kawasan IKN.

“Terkait dengan pembatasan operasional kendaraan roda 10 atau lebih khususnya di wilayah yang akan memasuki wilayah IKN dari mulai Simpang Petung sampai dengan KM 38 Samboja ini belum dilakukan pembatasan operasional,” ujarnya, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, wacana pembatasan operasional ini lantaran terhitung sejak 17 Agustus 2022 dimulai proses pembangunan konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Penutupan jalan khusus kendaraan roda 10 dilakukan agar tidak menghambat proses lalu lintas pengangkutan barang untuk pembangunan di kawasan IKN.

“Per 17 Agustus akan ada pembangunan jalur utama IKN dari Simpang Riko sampai Simpang Trunen dan itu akan menggunakan dua jalur. Sehingga akan menutup kendaraan khususnya kendaraan roda 10. Operasional pembatasan hanya kendaraan roda 10. Kendaraan kecil semua tetap lewat dan itupun sampai sekarang belum diberlakukan,” kata Sonny.

Ditlantas Polda Kaltim sudah memberi instruksi terhadap BPJN dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPDT) serta Dinas Perhubungan agar tetap membuka jalan untuk semua jenis kendaraan.

“Saya instruksikan ke BPJN, BPTD dan Dishub sepanjang masih bisa dilalui, ya dilalui saja. Tetapi kalau sudah memang membutuhkan penutupan silahkan diatur jam operasionalnya,” ujarnya.

Terkait jam operasional, dia menjelaskan untuk pukul 06.00 WITA hingga 22.00 WITA tidak diperkenankan melintas. “Pukul 22.00 malam sampai 05.30 WITA dibuka bagi kendaraan roda 10, tapi kendaraan lain tetap diperbolehkan melintas. Tapi itu sifatnya situasional saja,” ujarnya. (Bom)

Pembangunan Konstruksi Dimulai, Kendaraan Besar di Jalur IKN Dibatasi

0

BALIKPAPAN – Kendaraan roda 10 atau lebih saat ini masih diperbolehkan melintas di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk lintasan yang digunakan dari Simpang Petung, Paser hingga ke KM 38, Samboja.

Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan memastikan bahwa belum ada penutupan jam operasional kendaraan bagi yang beroda 10 atau lebih yang melintas ke kawasan IKN.

“Terkait dengan pembatasan operasional kendaraan roda 10 atau lebih khususnya di wilayah yang akan memasuki wilayah IKN dari mulai Simpang Petung sampai dengan KM 38 Samboja ini belum dilakukan pembatasan operasional,” ujarnya, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, wacana pembatasan operasional ini lantaran terhitung sejak 17 Agustus 2022 dimulai proses pembangunan konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Penutupan jalan khusus kendaraan roda 10 dilakukan agar tidak menghambat proses lalu lintas pengangkutan barang untuk pembangunan di kawasan IKN.

“Per 17 Agustus akan ada pembangunan jalur utama IKN dari Simpang Riko sampai Simpang Trunen dan itu akan menggunakan dua jalur. Sehingga akan menutup kendaraan khususnya kendaraan roda 10. Operasional pembatasan hanya kendaraan roda 10. Kendaraan kecil semua tetap lewat dan itupun sampai sekarang belum diberlakukan,” kata Sonny.

Ditlantas Polda Kaltim sudah memberi instruksi terhadap BPJN dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPDT) serta Dinas Perhubungan agar tetap membuka jalan untuk semua jenis kendaraan.

“Saya instruksikan ke BPJN, BPTD dan Dishub sepanjang masih bisa dilalui, ya dilalui saja. Tetapi kalau sudah memang membutuhkan penutupan silahkan diatur jam operasionalnya,” ujarnya.

Terkait jam operasional, dia menjelaskan untuk pukul 06.00 WITA hingga 22.00 WITA tidak diperkenankan melintas. “Pukul 22.00 malam sampai 05.30 WITA dibuka bagi kendaraan roda 10, tapi kendaraan lain tetap diperbolehkan melintas. Tapi itu sifatnya situasional saja,” ujarnya. (Bom)

KSAD TNI Jenderal Dudung Tinjau Lokasi Mabes TNI AD di IKN

0

BALIKPAPAN – Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD TNI, Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyambangi kawasan IKN Nusantara, Selasa (23/8/2022). Dalam kunjungannnya, jenderal bintang empat tersebut meninjau lokasi yang nantinya akan dibangun Mabes AD dan Mabes TNI.

“Kita sudah lihat titik-titik yang akan ditempati oleh jajaran Angkatan Darat, termasuk tempat-tempat yang bisa mengcover istana negara,” ujar Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Lebih lanjut ia menjelaskan hasil dari pantauannya akan dibahas dan menentukan evaluasi yang dirasa perlu terkait penempatan satuan Angkatan Darat di IKN Nusantara.

Pihaknya akan memberi masukan, sehingga penempatan satuan dari Angkatan Darat bisa akurat dan strategis dalam menjalankan fungsi pengamanan. “Kami pun dari Mabes AD akan segera menindaklanjuti dengan membangun Subden Mabes AD,” kata Dudung.

Sementara ini, pengamanan hanya mengandalkan kekuatan dari Kodam VI/Mulawarman. Mengingat masih permulaan sehingga baru sebatas dua regu saja yang dikerahkan.

“Banyak hal yang dilakukan dalam rangka membantu pengamanan. Pada prinsipnya Angkatan Darat mendukung penuh agar pembangunan ini bisa berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.

Lahan yang akan dipakai seluas 1.000 hektar. Dimana dari total luasannya kemudian akan dibagi ke tiap-tiap satuan sesuai dengan tingkatannya. KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan, masing-masing satuan memiliki jatah lahan yang berbeda-beda. “Misal setingkat batalyon mungkin sekitar 40 hektar, kemudian Resimen di atas 60 hektar,” ujarnya.

Disinggung anggarannya, KASAD TNI menyebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang menentukan.

“Bukan kapasitas saya menjawab, karena kami tidak punya anggaran khusus untuk membangun Mabes AD. Semuanya sudah diserahkan ke Pemerintah,” ujarnya. (Bom)

Soal Pembangunan Mabes AD di IKN, Indra Saputra: Belum Dapat Alokasi Anggaran

0

PENAJAM – Pembangunan Markas Besar Angkatan Darat (AD) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) belum berprogres. Proyek itu bahkan hingga saat ini belum mendapat alokasi anggaran.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Kaltim di Ditjen Cipta Karya Rozali Indra Saputra mengatakan, Kementerian PUPR belum memberikan arahan terkait pembangunan Mabes AD di IKN. Padahal, rencana pembangunannya telah ada dalam masterplan IKN dan memiliki alokasi lahan sekira 1.000 hektare.

“Hanya alokasi dan jalan aksesnya untuk memfasilitasi berbagai utilitas dan infrastruktur di dalamnya. Pembangunan masih perlu menunggu,” ucapnya, Selasa (23/8/2022).

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan bisa saja dilakukan dalam waktu dekat. Namun tetap masih perlu menunggu arahan Kementerian PUPR, khususnya soal pengalokasian anggaran. “Tapi mungkin ke depannya ada kesepakatan terkait pembiayaan dan arahan,” kata Indra.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPPJN) Kaltim, Junaidi menjelaskan, besaran anggaran pembangunan memang belum ditentukan. Hal tersebut mengingat akses jalan menuju lokasi pembangunan Mabes AD masih dalam proses penggarapan.

“Ini nama jalannya, Jalan Lingkar Kerja IV. Sudah kontrak, kita akan membangun ke arah sana,” sebutnya.

Adapun progres pengerjaan hingga Oktober 2022 mendatang, jalan selebar 7 meter tersebut baru mencapai 5,7 kilometer. Sementara untuk sampai ke titik pembangunan mabes, masih perlu membangun jalan sekitar 6 kilometer lagi.

Akses jalan ini nantinya akan berfungsi sebagai jalur logistik dengan basis menggunakan agregat. Nantinya akses ini juga menjadi jalur logistik pembangunan Istana Negara.

“Kita baru membangun jalan akses untuk menuju ke Mabes itu. Supaya nanti saat membawa logistik pembangunan Mabes AD, jalannya sudah siap,” pungkas Junaidi. (sbk)

Minimnya Pemandu Wisata Profesional di PPU, Disbudpar Perlu Siapkan Pelatihan untuk Ciptakan Pramuwisata Ideal

0

PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan serius terkait kurangnya pemandu wisata profesional. Saat ini, belum ada pemandu wisata yang bersertifikat, terampil, dan terorganisir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk memandu wisatawan secara ideal.

Meskipun daerah yang dikenal sebagai Benuo Taka ini memiliki banyak destinasi wisata, khususnya wisata alam, kebutuhan akan pemandu yang berkualitas masih sangat mendesak.

Menurut catatan, pada tahun 2019, sekitar 20.000 wisatawan lokal berkunjung ke PPU sebelum pandemi COVID-19 melanda. Di sisi lain, hanya terdapat sekitar 50 pengunjung dari luar negeri. Menanggapi situasi ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU berupaya melahirkan pemandu wisata yang ideal melalui pelatihan.

“Kami memberikan pelatihan agar mereka dapat memandu dengan baik dan benar,” ungkap Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Ahmad Nor, pada Sabtu (10/10/2020).

Pelatihan ini melibatkan 40 peserta dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) PPU, Duta Wisata, Saka Pariwisata, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selama tiga hari, mereka akan mendapatkan pelajaran dasar tentang cara memandu, mulai dari memperkenalkan destinasi hingga memberikan informasi yang relevan kepada wisatawan. Selain itu, mereka juga melakukan orientasi lapangan (OL) di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) di Balikpapan.

“Biasanya, wisatawan tidak mengetahui kondisi di tempat wisata, seperti moda transportasi yang dapat digunakan dan akses jalan,” jelas Ahmad. Akibatnya, banyak wisatawan yang tersesat, bahkan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelatihan ini difokuskan pada destinasi ekowisata, dengan materi dari akademisi kepariwisataan Politeknik Negeri Samarinda dan praktisi, Awang Jumri. Mereka mengajarkan konsep pariwisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta pendidikan.

Destinasi yang dibahas meliputi ekowisata bahari, pantai, ekowisata alam seperti goa dan air terjun, serta ekowisata pendidikan, seperti agrowisata di perkebunan jagung di Babulu dan melon di Waru. Selain itu, ekowisata budaya juga menjadi sorotan, yang menampilkan seni dan budaya lokal.

“Gagasan utama dari pelatihan ini adalah membangkitkan perekonomian masyarakat setelah pandemi COVID-19 dan menjadikan pariwisata sebagai produk unggulan,” jelas Ahmad.

Awang Jumri, yang juga Ketua HPI Kaltim, menegaskan pentingnya peran pemandu wisata untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. “Pemandu wisata berfungsi sebagai penyampai informasi selama perjalanan. Tanpa mereka, pengalaman berwisata akan kurang menyenangkan,” ujarnya.

Dengan bekal pengetahuan yang didapat, diharapkan kapasitas para pemandu akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat sektor pariwisata di PPU. Ini mencakup pengelolaan tempat wisata, pembangunan sarana dan prasarana, serta penumbuhan UMKM di sekitar lokasi wisata.

“Melalui pelatihan ini, kita dapat memperkenalkan PPU kepada para wisatawan dengan lebih komprehensif,” tutup salah satu peserta, Jamal. (SBK)