Beranda blog Halaman 803

Peringati Seabad NU, PAC PKB Penajam Gelar Potong Tumpeng dan Pengajian

0

PPU – Dalam rangka hari lahir Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB Penajam menggelar pengajian dan potong tumpeng. Kegiatan yang dihadiri ratusan warga itu digelar di Halaman Kantor Desa Sidorejo, Minggu malam (5/2/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Adji Noval Endyar, Kepala Desa Sidoarjo, Muhaji dan tokoh masyarakat desa setempat.

“Alhamdulillah perayaan seabad NU di Penajam, bisa digelar di Desa Sidorejo. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi berkah untuk kita semua,” ujarnya.

Perayaan seratus NU sendiri dihitung dalam tahun Hijriah jatuh tepat 7 Februari 2023 ini. Namun jika dihitung dalam Masehi, seratus tahun tepat dihitung jatuh pada 2026 mendatang.

Gus Rofiq, salah satu ulama NU di PPU hadir mengisi tausiyah. Dalam penyampaiannya ia meminta masyarakat setempat untuk turut menjaga ikatan silaturahmi antar warga.

“Karena menjaga kondusifitas lingkungan ini juga menjadi salah satu syariat dalam Islam,” ucapnya.

Sebab, menurutnya turut menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan juga bagian dari ukhuwah islamiah. Dengan menjaga ketertiban masyarakat, tiap kewajiban juga bisa dilakukan.

“Kalau situasinya tidak aman, contohnya seperti Salat Jumat, jadi tidak bisa dilaksanakan walaupun wajib. Maka dari itu, menjaga kondusifitas ini merupakan tanggung jawab bersama,” pungkas Gus Rofiq. (SBK)

PPU Kekurangan Tenaga Dokter dan Perawat Puskesmas

0

PPU – Demi menyelenggarakan pelayanan kesehatan maksimal, tenaga medis di Penajam Paser Utara (PPU) perlu ditambah. Adapun berbagai skema pengadaan beberapa tenaga medis ini masih dalam koordinasi ke pemerintah daerah maupun ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU dr Jansje Grace Makisurar menuturkan sumber saya manusia (SDM) kesehatan sudah cukup mumpuni untuk memberikan pelayanan. Namun begitu, dia harus mengakui bahwa masih ada kekurangan.

“Tenaga dokter kita masih butuh 20 sampai 25 tenaga dokter,” ungkap dia, Senin (6/2/2023).

Selain kekurangan tenaga dokter, PPU juga msih kekurangan tenaga perawat. Kebutuhan beberapa tenaga ini khususnya pada penempatan puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan.

Adapun saat ini, tenaga dokter yang ada hanya sekira 25 orang. Sementara peranan tenaga dokter di puskesmas ini sangat besar.

“Setidaknya ada lima dokter di satu puskesmas yang memiliki lingkup besar, dan untuk puskemas yang ruang lingkupnya kecil dibutuhkan tiga orang dokter,” sebut Grace.

Sementara untuk perawat, setidaknya dibutuhkan 20 orang setiap setiap puskemas. Yang ada saat ini sangat kurang dari yang dibutuhkan. Kurangnya jumlah itu juga dipengaruhi banyaknya perawat yang pensiun pada tahun ini.

“Kalau untuk puskesmas yang memiliki rawat inap, butuh 20 orang setiap puskesmas. Yang ada saat ini pastinya di bawah 20 apalagi di wilayah Sepaku, banyak pensiun,” ungkapnya.

Adanya permasalahan ini, juga pernah beberapa kali disampaikan ke Kementerian Kesehatan, namun belum mendapat tanggapan. Di lain sisi, pihaknya juga berharap pemerintah daerah mengizinkan untuk penambahan kuota dokter yang pengadaannya melalui PPPK.

“Sudah ngomong di Kemenkes untuk ditambah tapi sulit komunikasi. Kami berharap bisa diakomodir di Pemkab PPU,” tutup Grace. (SBK)

SSB-KPC-BLKI Mandiri Kutim Hadirkan WDP, Tingkatkan Daya Saing Daerah

0

Sangatta – Perusahaan teknik rekayasa industri khususnya di bidang energi, PT Sanggar Sarana Baja (SSB) yang juga anak perusahaan PT ABM Investama Tbk (ABM) menutup rangkaian program CSR Welding Development Program (WDP) Sangatta tahun ini dengan meluluskan 16 pemuda kompeten yang siap bersaing di dunia kerja, Senin (06/02/2023)

Hadirnya program ini merupakan salah satu  wujud komitmen SSB dan KPC dalam mendukung program pemerintah untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam membangun kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Selain itu, agenda acara penutupan yang berlangsung di Balai Latihan Kerja Industri Mandiri Kutai Timur ini juga turut dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si beserta jajarannya.

Johan Budisusetija selaku Direktur SSB menjelaskan bahwa terlaksananya program ini merupakan hasil sinergi CSR antara PT Sanggar Sarana Baja (SSB), PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan Balai Latihan Kerja Industri Mandiri Kutai Timur.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan Balai Latihan Kerja Industri Mandiri Kutai Timur atas sinergi yang terjalin, sehingga program WDP ini dapat terselenggara dengan baik. Tak lupa juga kami ucapkan selamat kepada 16 peserta yang sudah dinyatakan kompeten oleh BNSP dan bersertifikasi pengelasan 3G FCAW,” jelas Johan.

Bupati Kutai Timur Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si (kiri) yang juga turut hadir dalam acara penutupan rangkaian program CSR Welding Development Program (WDP) menyampaikan apresiasi dan harapan agar semua lulusan WDP dapat berguna dan bisa bersaing di industri kerja. (Foto PT Sanggar Sarana Baja)

Senada dengan Johan, Bupati Kutai Timur Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya PT Kaltim Prima Coal yang telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Mandiri Kabupaten Kutai Timur dan PT Sanggar Sarana Baja dalam menyiapkan warga masyarakat Kutai Timur yang berkeinginan untuk memahami dan menambah pengetahuan khususnya di bidang pengelasan.

“Para peserta WDP angkatan pertama telah diberikan pendidikan praktis dan diharapkan dapat berguna untuk bersaing di industri kerja nantinya,” kata Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.

Program Welding Development Program (WDP) merupakan program kolaborasi antara PT Sanggar Sarana Baja (SSB), PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Mandiri Kutai Timur.

Program ini bertujuan untuk memberikan bekal keahlian welding (pengelasan) kepada para peserta agar memiliki persiapan dan kemampuan untuk menjadi angkatan kerja yang siap bersaing. Penyelenggaraan program WDP di tahun ini telah berlangsung mulai dari 9 November 2022 hingga 3 Februari 2023. Hingga saat ini, program WDP telah diselenggarakan di 6 area dan telah berhasil meluluskan 140 angkatan kerja yang siap bersaing.

Wawan Setiawan selaku General Manager External Affairs and Sustainable Development (GM ESD) KPC menyampaikan ucapan selamat kepada 16 pemuda Kutim yang sukses menyelesaikan Program WDP hingga akhir.

Wawan yakin, bekal yang dipelajari selama pelatihan, bisa menjadi modal bagi para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Welder.

“Selamat kepada adik-adik yang telah menyelesaikan program pelatihan ini. Kami yakin, modal ini bisa menjadi bekal untuk bersaing di dunia kerja,” ucap Wawan.

Agus Yustri selaku salah satu Peserta WDP Sangatta menjelaskan, banyak hal yang bisa dipelajari selama mengikuti program WDP, mulai dari teknik pengelasan FCAW serta pengaplikasiannya dengan benar dan aman, sedikit banyak tentang pertambangan,  hingga pentingnya keamanan dan keselamatan selama bekerja.

“Saya berharap ke depannya akan ada program-program berikutnya yang membentuk SDM juru las siap kerja dan menghasilkan karya terbaik untuk pembangunan Kabupaten Kutai Timur,” ucap Agus.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing sangatlah penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menyadari hal tersebut SSB senantiasa berkomitmen agar perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar lokasi usaha.

“Kami berharap ke depannya para peserta dapat menjadi tenaga ahli dalam bidang pengelasan yang berkontribusi khususnya pada pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur,” tutup Johan. (RLS)

Beraksi Malam Hari, Komplotan Pencuri Sapi di Penajam Diringkus

PPU – Beraksi tengah malam, komplotan pencuri ternak di Penajam Paser Utara (PPU) berhasil diringkus Kepolisian Resor (Polres) PPU. Tak tanggung-tanggung, dalam 4 kali aksinya yang terungkap, 11 ekor sapi warga raib.

Ada 6 dari 8 tersangka telah diamankan pihak kepolisian. Sementara dua orang masih dalam pengejaran. Yakni J (53) sebagai otak pencurian, dibantu M (53), Am (58). Kemudian Rd (48) berperan sebagai penjagal yang dibantu oleh JT (68). Sementara satu lagi sebagai penadah, R (55).

Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan mengungkapkan laporan warga masuk pada Jumat 27 Januari 2023. Setelah dilakukan pendalaman, dalam waktu 2 x 24 jam Satreskrim Polres PPU berhasil mengamankan 3 orang pelaku inti.

“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa kehilangan hewan ternak. Kita melakukan pendalaman dengan penyelidikan, Alhamdulillah dalam tempo 2×24 jam kita berhasil mengamankan 3 pelaku utama, yang aktif dari rangkaian awal sampai rangkaian akhir,” jelasnya dalam konferensi pers, Senin (6/2/2023).

Setelah itu, terungkap pula bahwa mereka memiliki rekan lainnya dalam menjalankan aksi. Personel kepolisian kemudian melakukan pendekatan agar beberapa orang yang terindikasi terlibat dapat menyerahkan diri tanpa perlawanan.

“Dari situ kemudian kita mengimbau kepada pihak yang sudah dicurigai, terutama keluarganya agar menyerahkan yang dicurigai ini. Sesuai dengan bukti dan hasil penyelidikan kita untuk diserahkan secara baik-baik Polres PPU. Keesokan harinya diserahkan oleh keluarganya, diantar,” terang Hendrik.

Dalam melakukan setiap aksinya, mereka bekerjasama dengan menjalankan perannya masing-masing. Ada yang berposisi sebagai mencari calon ternak yang akan dicuri, melakukan penjagalan langsung dilokasi, lalu ada yang berperan sebagai pengantar daging curian tersebut ke penadah.

“Jadi sapi dipotong di tempat. Begitu sudah ditarget siang hari, mereka langsung mendatangi ke TKP, langsung dipotong di tempat, dibelah menjadi 2 bagian. Jeroan dikeluarkan, dibuang kotorannya lalu diangkut dan dijual ke penadah,” lanjutnya.

Dari keterangan para tersangka, hingga kini komplotan ini telah berhasil menjalankan aksinya di 4 lokasi. Pertama yakni pada 28 Desember 2022 lalu, di 1 lokasi langsung menjagal 3 ekor sapi.

Kemudian pada 4 Januari komplotan melakukan aksinya di 2 TKP sekaligus, dengan hasil curian 4 ekor sapi. Yang terakhir pada 25 Januari, juga dilakukan di 2 lokasi dengan hasil curian 4 ekor sapi “Itu kejadiannya malam semua, di atas jam 10,” sebut Hendrik.

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut mengamankan berbagai barang bukti pencurian. Mulai dari senjata tajam khusus yang digunakan, tali hingga uang senilai jutaan rupiah sebagai hasil sisa penjualan.

Total kerugian 4 warga yang menjadi korban jika diuangkan mencapai Rp 165 juta. Adapun diakui, penadah membeli daging tersebut dengan harga Rp 130 ribu per kilogram, yang kemudian dipasarkan di berbagai lapak di PPU dengan harga Rp 140 ribu per kilogram.

Kontruksi pasal yang diterapkan pada 5 tersangka pencurian ialah Pasal 363 ayat 1 soal pencurian ternak dengan pemberatan Pasal 65 KUHP.

Sementara untuk satu orang penadah, dikenakan Pasal 480 dengan ancaman 4 tahun. Untuk saat ini, pihaknya masih dalam proses pengejaran terhadap 2 tersangka lainnya yang juga turut terlibat.

“Karena lebih dari satu TKP dan berulang. Jadi ancamannya 7 tahun, karena berulang, pemberatan ditambah sepertiga ancaman hukuman,” pungkasnya. (SBK)

Rivitalisasi Pasar Jelang IKN, Pemkab PPU Kerjasama dengan Inkoppas

0

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bekerjasama dengan Induk Koperasi Pasar (Inkoppas). Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengoptimalisasi fungsi pasar di PPU.

Bupati PPU Hamdam Pongrewa menuturkan kondisi pasar di daerah berjuluk Benuo Taka ini belum seluruhnya optimal. Sementara, PPU sebagai lokasi yang bersebelahan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) meski cepat berkembang.

Oleh karena itu, kerjasama yang terjalin antara pihaknya dan Inkoppas, akan berdampak baik terhadap pusat perekonomian di daerahnya. Inkoppas akan turut membantu PPU dalam mengoptimalkan fungsi pasar-pasar, baik melalui revitalisasi dan hal lainnya.

“Kerjasama ini tentu akan memberi manfaat, terkhusus untuk para pelaku-pelaku pasar di PPU,” ungkapnya baru-baru ini.

Ia menyebutkan kondisi beberapa pasar di PPU saat ini masih ada yang perlu perbaikan, bahkan butuh untuk direlokasi. Di antaranya pasar induk di masing-masing kecamatan.

Yakni di Penajam dan Sepaku, Waru dan Babulu, baik pasar milik pemerintah, maupun pasar milik perorangan atau pihak ketiga. “Makanya kita berharap ini kondisi pasar kita semakin baik dengan adanya kerjasama ini,” tandasnya.

Hamdam meyakini lewat kerjasama ini bisa berdampak baik juga untuk masyarakat. Selain itu juga dapat menjadi lokasi pemasaran yang baik untuk produk lokal.

“Jika telah bekerjasama dengan Inkoppas, setidaknya kondisi pasar yang merupakan pusat ekonomi daerah itu, bisa lebih tertata dan memberikan dampak ekonomi yang memadai bagi masyarakat,” jelas Hamdam.

Sementara itu, Ketua Umum Inkoppas Yudianto Tri mengatakan, pihaknya cukup berbangga, dengan kerjasama yang terjalin. Dipilihnya PPU lantaran merupakan daerah asal IKN, dan memiliki potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan, seiring pindahnya ibu kota baru ke sebagian wilayah PPU.

“Melihat pembangunan ibu kota negara dan juga potensi dan kondisi kabupaten PPU sangat luar biasa Inkoppas siap membantu,“ terangnya.

Menurutnya hal ini merupakan langkah awal untuk menyatukan visi misi antara Pemkab PPU, Inkoppas juga pihak Otorita IKN. “Semoga dengan ini kita bisa bersinergi kedepannya,” pungkas Yudianto. (SBK)

Beberapa Anggota DPRD PPU Dipanggil KPK, Syahrudin Minta Kooperatif

0

PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor meminta semua pihak kooperatif dalam tiap proses penegakkan hukum. Terlebih dalam pengungkapan kasus rasuah yang ada di Benuo Taka. Diketahui belakangan berbagai pihak dipanggil KPK dalam dugaan kasus penyertaan modal Pemkab PPU di sejumlah BUMD.

Salah satu yang tengah disidik ialah adanya penyalahgunaan dana sebesar Rp 12,5 miliar yang mestinya digunakan Perumda Benuo Taka untuk membangun Rice Miling Unit (RMU). “Demi mendapat kepastian hukum, tentu kami mendukung KPK untuk itu,” katanya, Minggu, (5/2/2023).

Tak hanya yang terlibat secara langsung di perusahaan, beberapa anggota DPRD PPU juga turut dipanggil untuk dimintai keterangan. Khususnya mereka yang terlibat dalam proses pengesahan rancangan peraturan daerah (perda) terkait penyertaan modal.

Mereka adalah yang terhimpun dalam Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk 2020 lalu. Mulai dari ketua hingga anggotanya, di antaranya Sariman, Sujiati, Syarifuddin HR, Muhammad Taufiq, Muhammad Arief Albar dan Hasri Sahri pernah dipanggil. “Yang kemarin-kemarin sudah ada kan, bukan cuma hari ini dan sudah ada tersangka tinggal memeriksa para saksi-saksi,” ungkapnya.

Syahrudin menegaskan dirinya mendukung penuh langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum. Bahkan apabila memang ada yang ditemukan terlibat dalam penyalahgunaan anggaran tersebut. “Anggota DPRD yang diperiksa juga harus kooperatif, atau memberikan kesaksian yang sesuai,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa agenda pemeriksaan dari KPK itu tidak disampaikan melalui lembaga legislatif. KPK menyampaikan hal tersebut langsung kepada masing-masing yang terlibat. “Kami tidak dikonfirmasi, karena itu juga ada unsur pidana. Saya kira itu langsung ke personal masing-masing, tapi kami tetap monitor siapa-siapa saja yang dipanggil,” pungkasnya. (SBK)

Posisinya Makin Membahayakan, Pasar Sepaku Perlu Direlokasi

0

PENAJAM – Posisinya yang berada tepat di pinggir jalan membuat keberadaan Pasar Sepaku mengganggu arus lalu lintas. Lebih dari itu, masifnya kendaraan yang lalu-lalang sejalan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), keberadaannya saat ini justru membahayakan banyak pihak.

Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki menegaskan keberadaan pasar satu-satunya di Sepaku tersebut perlu dipindahkan. Direlokasi ke tempat yang lebih representatif sebagai pusat perdagangan masyarakat.”Saya rasa pasar ini perlu direlokasi ke tempat yang lebih baik. Tidak di pinggir jalan seperti ini,” ujarnya Sabtu, (4/2/2023).

Lokasi pasar ini masuk wilayah Desa Suka Raja. Sejak berdirinya dulu, pasar ini sudah seperti ini dan terus berkembang seperti sekarang.

Pun karena semakin ramai, tak jarang para lapak pedagang ini tumpah ke jalan poros. Alhasil, setiap hari pasar akan membuat lalu lintas di sana macet parah.

“Itu membahayakan bagi yang melintas, juga membahayakan pembeli dan pedagang di sana. Apalagi saat ini semakin banyak mobil besar yang lewat, karena proyek IKN,” ungkapnya.

Maka dari itu, ia meminta Pemkab PPU untuk dapat memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Setidaknya disusun perencanaan relokasi pasar ke tempat baru.

Kemudian juga mensosialisasikan segera ke masyarakat. Karena untuk saat ini diakui bahwa pedagang tidak punya pilihan untuk berjualan di area lainnya.“Kita harus menyiapkan tempat baru untuk para pedagang,” tegas politikus daerah pilih Sepaku ini.

Selain menjadi tanggung jawab Pemkab PPU, menurutnya kondisi ini juga harus menjadi perhatian Badan Otorita IKN. Sebab, lokasi itu masuk dalam rencana kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

“Permasalahan ini patut dipikirkan oleh otorita, lantaran Sepaku saat ini sudah menjadi ibu kota baru,” kata Hartono.

Koordinasi ini juga diperlukan untuk mengetahui desain tata ruang IKN. “Kita akan dorong untuk membangun pasar baru yang representatif. Harapan saya didukung anggaran pihak otorita dan lokasinya juga harus kita komunikasikan,” pungkasnya. (SBK)

Ada Pekerja IKN, KPU Siapkan Tambahan 40 TPS

0

PENAJAM – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan akan bertambah signifikan. KPU PPU untuk ajang pesta demokrasi 2024 mendatang mengalokasikan penambahan 40 TPS.

Ketua KPU PPU, Irwan Sahwana menjelaskan penambahan TPS khusus ini disediakan untuk pekerja proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku. Agar mereka yang notabene berasal dari luar daerah tetap dapat menentukan pilihan politiknya.

“Pemilu 2024 kami akan siapkan TPS khusus pekerja IKN di Sepaku. TPS khusus juga disiapkan bagi warga dirawat di rumah sakit, puskesmas maupun tahanan di Polres dan Polsek,” katanya, Minggu (5/2/2023).

Adapun para pekerja dari luar Kaltim, sambungnya, hanya bisa menyalurkan hak suaranya untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Sedangkan pekerja IKN dari kabupaten/kota di Kaltim tetap bisa menyalurkan hak suaranya untuk pemilihan calon DPD, DPR RI dan presiden.

Irwan menyatakan KPU telah berkoordinasi dengan Pemkab PPU terkait dengan jumlah penduduk dari luar daerah yang bekerja di proyek infrastruktur IKN di Sepaku. Kendati begitu, pihaknya belum memperoleh jumlah pasti pekerja luar daerah yang ada di sana. “Kami sudah koordinasi dengan kepala daerah dan Sekda PPU data-data tenaga kerja IKN yang dari luar PPU dan Kaltim,” sebutnya.

Terkait jumlah itu, kata Irwan, memang belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Pasalnya, sebagian besar status kerja mereka adalah tenaga kontrak.

“Data tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mereka yang bekerja sampai 2024. Sebab kontrak kerja proyek IKN tidak semua sampai tahun 2024, ada yang kontrak triwulan sampai satu tahun, kontraknya tergantung dengan masa pekerjaan proyek,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap meminta data pasti bisa segera masuk. Karena data itu sangat berpengaruh pada jumlah TPS yang disediakan. Itu juga berkaitan dengan jumlah logistik kepemiluan yang diadakan.”Karena itu berkaitan dengan adanya TPS khusus. Ini penting karena juga berkaitan dengan kebutuhan logistik pemilu, mulai kotak suara, surat suara sampai PPS nya,” imbuh Irwan.

Untuk sementara ini, kata Irwan, KPU PPU telah menetapkan jumlah TPS yaitu 555. Dengan rincian 515 TPS umum dan 40 TPS khusus pekerja IKN.

Dalam hal ini, KPU PPU bakal menindaklanjuti pertemuan dengan Pemkab PPU. Terlebih pihaknya meminta untuk difasiltasi berkoordinasi dengan Badan Otorita IKN. “Kami meminta difasilitasi untuk bertemu dengan Badan Otorita, memastikan jumlah tenaga kerja yang masuk IKN sampai 2024,” tutup Irwan. (SBK)

Pengusaha Korea Siapkan Rp 1,5 Triliun, Ingin Berinvestasi di Kabupaten PPU

0

PENAJAM – Setidaknya telah ada lima investor yang mulai melakukan penjajakan ke Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) saat ini.  Bahkan telah ada yang menyebut besaran investasi yang disiapkan hingga Rp 1,5 triliun.

Tak bisa dipungkiri bahwa adanya rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) lah yang telah menarik perhatian mereka, yang menilai bahwa daerah berjuluk Benuo Taka ini seksi sebagai kawasan untuk tempat mereka menangkap peluang di pusat negara masa depan itu.

Bahkan Pemkab PPU juga telah menyadari ini jauh-jauh hari. Pemkab PPU sigap dengan melakukan perubahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pun karena ada wilayahnya yang terambil sebagai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

“Pengaturan pola ruang ini juga sebagai salah satu persiapan menyambut para investor untuk berinvestasi di Penjam Paser Utara,” kata Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang belum lama ini.

Ia menyebutkan pula para calon investor ini datang dari berbagai sektor industri. Yang telah muncul ini mulai dari perusahaan solar panel, pariwisata, pengelolaan sampah dan sebagainya. “Sudah ada empat sampai lima perusahaan yang tertarik,” tandasnya.

Salah satu yang terungkap ialah PT Prosympac Oil and Gas asal Korea Selatan menawarkan investasi Rp 1,5 triliun. Itu untuk membangun industri pengolahan sampah menjadi bahan kimia di PPU.

Ini dianggap merupakan terobosan baru yang dapat menyelesaikan permasalahan sampah. Konsep kerja sama yang ditawarkan melalui skema kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) atau KPI (kerja sama pemanfaatan infrastruktur).

“Ya pemerintah kabupaten menyambut tawaran perusahaan Korea Selatan,” kata Nicko.

Ia mengungkapkan pemilik modal asal Korea Selatan dan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas tersebut melakukan penjajakan.

Mereka masih melihat kebutuhan sampah yang digunakan untuk membangun industri pengolahan sampah menjadi bahan kimia di daerah berjuluk Benuo Taka itu.

Hal ini juga fase yang dialami calon investor lainnya. Meski telah menyatakan minat namun perusahaan-perusahaan tersebut belum ada yang sampai pada tahap mengurus perizinan.

Mereka sampai kini masih berkutat pada tahap penjajakan awal, mencari potensi pasar dari hasil produksi mereka nantinya.

Selain itu, yang menjadi kendala lain yang dialami investor yakni berkaitan dengan perizinan. Utamanya yang berhubungan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Belum ada terealisasi masih penjajakan awal. Misal dalam penentuan lokasi yang akan dibangun pabrik solar panel, mereka harus dapat kepastian dulu, sampai ke urusan pembelinya,” demikian Nicko. (SBK)

BPN PPU Target 1.500 Patok Selesai Dalam Sepekan

0

PENAJAM – Kantor ATR/BPN Penajam menargetkan pemasangan tanda batas sebanyak 1.500 patok di seluruh Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).  Pemasangan patok di Benuo Taka ditargetkan rampung dalam 7 hari ke depan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) seanyak 1 juta patok di seluruh Indonesia pada Jumat (3/2/2023). Kegiatan ini bahkan dicatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kepala Kantor ATR/BPN Penajam, Ade Chandra Wijaya menjelaskan program ini dalam rangka mendukung pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 2023. Selain itu gerakan ini juga untuk meminimalisir adanya konflik antar masyarakat berkaitan dengan agraria di Benuo Taka.

“Untuk mendukung pemecahan rekor Muri pemasangan 1 juta patok tapal batas tanah, PPU ditarget 1.500 patok,” katanya saat seremoni pemasangan tanda batas tanah di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.

Seremonial pemasangan patok di Kabupaten PPU.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU Sodikin dan tamu undangan lainnya. Ade Chandra mengatakan, tanda batas tanah yang telah dipasang masyarakat bisa dipantau melalui website BPN.

“Tim kita sudah tersebar untuk mendata tanda batas tanah yang sudah dipasang. Titik koordinatnya difoto udara,” ujar Ade.

Adapun Gemapatas ini dicetuskan untuk mencapai target tanda batas tanah sistematis lengkap di Indonesia pada 2025. Dari jumlah 1 juta itu, Kaltim ditarget sebanyak 12 ribu patok, dan PPU ditarget 1.500 patok.

Ade Chandra mengimbau, seluruh masyarakat untuk memasang patok sebagai tanda batas objek tanah mereka untuk mencegah terjadi pencaplokan. Dalam hal ini ia menekankan, masyarakat juga harus melakukan pemeliharaan patok tanah secara berkala.

“Pemasangan tanda batas ini merupakan wujud kepastian objek tanah. Jangan sampai sudah terbit sertifikatnya lantas tidak dipasangi patok, dikhawatirkan dicaplok oleh mafia tanah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ade mengatakan pemasangan 1.500 tanda batas tanah berlangsung di delapan kelurahan/desa di PPU. Adapun jumlah patok itu mencakup 750 bidang tahah di antaranya di Kelurahan Sotek, Lawe-lawe, Sungai Parit, Nenang, Riko, Waru, Sepan, dan Buluminung. “Hari ini mulai pemasangan patok dan target selesai dalam waktu tujuh hari,” katanya. (SBK)