Beranda blog Halaman 766

Semakin Rusak Parah, Pengelola Minta Jembatan Ekowisata Mangrove Penajam Segera Dibenahi

redaksi
-
0
Semakin Rusak Parah, Pengelola Minta Jembatan Ekowisata Mangrove Penajam Segera Dibenahi

PPU – Kondisi objek wisata Ekowisata Mangrove Penajam semakin rusak parah. Atas kondisi ini, pengelola meminta Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) memberikan perhatian.

Sarana ekowisata hutan mangrove yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Penajam ini dibangun sekitar 2016 lalu. Sejak dibuka pada 2017, tempat ini menjadi tempat wisata favorit warga lokal bahkan pengunjung dari luar PPU.

Alasannya, tempat tersebut menyajikan ekosistem asli pesisir PPU. Pun menjadi yang pertama di Benuo Taka.

Namun kondisinya saat ini pada sejumlah titik jembatan mengalami rusak parah. Mulai pagar jembatan yang sudah roboh, tiang pagar yang terbuat dari kayu nibung juga patah-patah.

Terparah ada di sisi jembatan sebelah kanan, kondisinya sudah tidak bisa dilalui. Bahkan pendopo nya pun hampir roboh.

Beberapa atap di pintu masuk jembatan juga mengalami kebocoran. Serta beberapa atap di pintu masuk jembatan juga mengalami kebocoran.

Kondisi terkini jembatan Ekowisata Mangrove. (Ist)

Ketua Pokdarwis Kelurahan Ekowisata Mangrove Penajam, Suparjo menjelaskan semenjak rusak pada 2019 lalu, pengunjung mulai berkurang. Namun sebenarnya, jembatan ini sampai saat ini tetap memiliki daya tarik.

“Namun pada saat hari libur, masih ada saja pengunjung yang berdatangan sampai saat ini. Padahal kondisinya untuk sampai saat ini terbilang tak terawat,” ujarnya, Selasa (13/12/2022).

Untuk diketahui, dalam pembangunannya menggelontorkan anggaran sekira Rp 1,17 miliar bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. Meksi belum sepenuhnya dikerjakan, tahap awal ini selesai dibangun jembatan sepanjang sekira 400 meter dengan beberapa pendopo di dalamnya.

Dalam perjalannya pula, pada 2020 lalu jembatan ini sempat berada dalam pusaran kasus korupsi pembangunannya. Diketahui, kasus ini telah diputuskan oleh PN Samarinda dengan satu terdakwa dan kerugian negara sekira Rp 900 juta yang telah dikembalikan.

Kondisi awal jembatan Ekowisata Mangrove usai rampung dibangun 2017 lalu. (Ist)

Atas kondisi ini, Suparjo mengungkapkan telah beberapa kali menyampaikan kondisi tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) PPU. Meminta agar jembatan tersebut dapat segera diperbaiki agar dapat dibuka kembali seperti semula. Lebih dari itu, ia juga telah menyarankan agar wilayah itu menjadi kelurahan wisata.

“Kemarin sudah kami sampaikan kepada Dinas Pariwisata bahwa jembatan itu seharusnya diperbaiki, kita berupaya agar satu daerah ini (Kampung Baru) bisa menjadi tempat wisata unggulan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong keseriusan Pemkab PPU untuk membangun sarana dan prasaran destinasi baru yang juga ada di wilayah tersebut. Satu objek yang juga tak kalah menariknya ialah Pulau Gusung yang juga bisa dituju dari tempat ini.

Makanya pihaknya mengusulkan adanya rumah singgah sana. Serta sarana dermaga dan kapal penyeberangannya.

“Meskipun Kampung Baru ini tidak memiliki Pantai tapi setidaknya kami memiliki Hutan Mangrove dan Gusung. Harapan kami seandainya memang Pemerintah mau menggiatkan Pariwisata, setidaknya ada bantuan untuk sarana dan prasarana baik di Mangrove maupun di Gusung sana,” tutupnya. (SI/SBK)

Polres PPU Siapkan Pengamanan Jelan Nataru 2023

redaksi2
-
0
Polres PPU Siapkan Pengamanan Jelan Nataru 2023

PENAJAM – Polres Penajam Paser Utara (PPU) bakal mendirikan beberapa pos pengamanan akhir tahun. Selain itu, jumlah personel di lapangan akan ditingkatkan.

Jelang libur panjang Natal dan tahun baru (nataru), Polres PPU menjamin kesiapannya  menciptakan situasi kondusif bagi masyarakat. Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan mengatakan, pihaknya akan melakukan operasi khusus.

“Kita akan melakukan operasi kepolisian yang bersifat kemanusiaan,” ucapnya, Selasa (13/12/2022).

Pada perayaan Nataru 2023 secara universal dilaksanakan kegiatan ibadah umat Nasrani. Kemudian perayaan pergantian tahun yang akan menimbulkan kepadatan di tempat wisata atau pusat keramaian.

Pihaknya memastikan beberapa gereja di Penajam akan mendapat pengamanan khusus dari TNI/Polri. Disebutkan pula, jumlah personel yang dikerahkan untuk pengamanan di tiap gereja disesuaikan dengan jumlah jemaah.

“Yang diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kenyamanan saudara-saudara kita saat beribadah Natal. Termasuk kenyamanan dan ketenangannya,” sebut Eka.

Selain meningkatkan pengamanan di rumah ibadah, Polres PPU juga akan mengamankan beberapa tempat wisata. Khususnya di pintu masuk atau keluarnya masyarakat di wilayah PPU.

“Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal di Gereja dan mengantisipasi adanya gangguan keamanan saat pelaksanaan ibadah,” pungkasnya. (sbk)

Panwascam Penajam Turut Awasi Tahapan Seleksi PPK

redaksi
-
0
Panwascam Penajam Turut Awasi Tahapan Seleksi PPK

PPU – Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Penajam melakukan persiapan. Utamanya dalam hal pengawasan dan pencegahan sesuai dengan tahapan yang sudah terjadwal.

Ketua Panwascam Penajam, Amrizal menjelaskan pihaknya sementara ini telah melaksanakan 2 tahap pengawasan. Yaitu verifikasi keanggotaan partai politik (parpol) dan proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Kami diberikan akses, bahkan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan undangan oleh KPU Penajam Paser Utara untuk mengawasi sesi tes tertulis calon PPK yang dilaksanakan di SMPN 021 Penajam. Maka dari itu KPU Penajam Paser Utara mendelegasikan kepada Panwaslu Kecamatan Penajam untuk ikut mengawasi,” ujarnya, Senin (12/12/2022).

Adapun sejak 29 Oktober sampai 7 Desember 2022, Panwascam se-PPU telah melaksanakan pengawasan verifikasi keanggotaan parpol. Terdiri dari 9 parpol, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo),Partai Garuda, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Untuk saat ini, sambungnya, Panwascam Penajam melaksanakan pengawasan proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pelaksanaan pengawasannya sudah sampai pada tahap tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Amrizal menjelskan kegiatan seleksi tersebut diikuti oleh 78 orang peserta se-PPU. Dalam hal ini, pihaknya menyatakan bahwa selama proses pengawasan tes tertulis tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri. Sehingga diperlukan beberapa langkah strategis dalam pengawasan dan pencegahan. Amrizal berharap agar pelaksanaan pemilu mendatang bisa berjalan dengan sukses dan berkualitas.

“Sifat strateginya ‘sih pencegahan, bagaimana Panwaslu Kecamatan Penajam memberikan imbauan terhadap potensi adanya dugaan pelanggaran kepada masyarakat, calon peserta dan tim kampanye,” tutupnya. (SI/SBK)

Tim Surveyor KARS Mulai Akreditasi RSUD RAPB PPU

redaksi2
-
0
Tim Surveyor KARS Mulai Akreditasi RSUD RAPB PPU

PENAJAM – Tim Surveyor dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melakukan survei di RSUD Aji Putri Botung (RAPB) Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan warga Benuo Taka.

Akreditasi diselenggarakan mulai Senin (12/12/2022), menilai pelayanan manajemen rumah sakit hingga pelayanan tenaga kesehatan.

Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengapresiasi tim surveyor yang telah memberikan bimbingan dan edukasi dalam proses survey ini. Hal itu dinilainya membantu upaya daerah dalam meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat.

“Bimbingan yang diberikan dalam akreditasi selama beberapa hari ke depan, sangat berguna bagi segenap personel Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung di segala aspek. Utamanya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Penajam Paser Utara,” ujarnya saat membuka akreditasi, Senin (12/12/2022).

RSUD RAPB berdiri sejak 15 tahun silam. Oleh karenanya, peningkatan kualitas dibutuhkan sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Adapun akreditasi mengacu pada regulasi yang harus memenuhi sarana prasarana, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur.

Bupati PPU Hamdam Pongrewa saat pembukaan survei akreditasi rumah sakit versi starkes 2022 oleh Tim Surveyor KARS.

“Tentunya ini terus menjadi komitmen RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara untuk selalu meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu, agar terus menjadi pelayanan kesehatan yang terdepan dalam integritas dan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga memuaskan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan rumah sakit. Karena bagaimanapun rumah sakit dan masyarakat dua sisi mata uang yang selalu menyatu satu sama lain,” beber Hamdam.

Lebih lanjut, akreditasi diharapkan nantinya akan semakin memberikan kemajuan dan perubahan di pelbagai aspek layanan rumah sakit. Terlebih seiring  meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan daerah yang semakin berkualitas, cepat, tepat, dan akurat.

Terutama meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan keberadaan alat-alat medis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta memberikan fasilitas pelayanan yang baik untuk kenyamanan pasien.

Dengan survei ini, sambungnya, hendaknya didapat gambaran mutu pelayanan, tingkat keselamatan pasien. Serta tingkat perlindungan terhadap pasien, masyarakat dan sumber daya manusia (SDM).

“Kami mengharapkan survei akreditasi ini dapat mengindentifikasi apa yang belum tercapai dan yang harus dicapai oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung. Sehingga kami dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi agar layanan yang diberikan selalu mengedepankan keselamatan pasien dengan menjunjung tinggi profesionalisme,” pungkasnya. (sbk)

Tahun Depan Lalu-lintas PPU Diawasi ETLE

redaksi2
-
0
Tahun Depan Lalu-lintas PPU Diawasi ETLE

PENAJAM –  Masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) diminta membiasakan diri untuk taat berlalu-lintas. Hal ini berkaitan dengan bakal diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahlawan melalui Kasat Lantas Polres PPU AKP Ning Tyas Widyas Mita mengatakan, telah melakukan berbagai upaya menekan  pelanggaran lalu-lintas dengan cara mengedepankan pendekatan humanis.

“Kita intensifkan sosialisasi setiap hari, bahkan tiap pagi saat Gatur (pengaturan pagi) kita juga sosialisasikan untuk masyarakat di wilayahnya PPU, khususnya di IKN untuk tertib berlalu-lintas,” kata dia, Senin (12/12/2022).

Tak hanya di waktu rutin, personelnya juga kerap melakukan edukasi di tiap kesempatan. Salah satunya saat warga melakukan pembayaran pajak, hingga saat membeli kendaraan baru.

“Misalnya membeli kendaraan baru, tapi belum dibalik nama yang kendaraan bekas. Itu kita arahkan untuk balik nama, kita lakukan sosialisasi tiap hari,” ungkap Tyas.

Adapun untuk meningkatkan kedisiplinan, pihaknya ke depan tengah menyiapkan pemasangan kamera pengawas atau ETLE di beberapa ruas di Benuo Taka. Utamanya di wilayah yang masuk kawasan IKN.

“Nanti bila sudah dilakukan sosialisasi tapi tidak ada perubahan, akan dilakukan tindakan. Kami akan pasang ETLE tahun 2023, titiknya rahasia. Tentunya di seluruh kabupaten PPU itu ada beberapa titik yang kita pasang ETLE oleh Korlantas Polri,” pungkasnya. (sbk)

Tahun Depan, Pendapatan Desa di PPU Naik 30%

redaksi2
-
0
Tahun Depan, Pendapatan Desa di PPU Naik 30%

PENAJAM – Desa di Penajam Paser Utara (PPU) diproyeksi mengalami kenaikan pendapatan di 2023. Secara perhitungan, kenaikannya mencapai sekira 30 persen.

Kenaikan itu bersumber dari anggaran dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Saidin mengungkapkan keduanya mengalami kenaikan signifikan dibandingkan 2022.

“ADD 2023 mencapai Rp 134 miliar, ada peningkatan dari tahun ini. DD juga ada penambahan, tahun ini sekitar Rp 38 miliar,” ucapnya, Senin (12/12/2022).

Adapun ADD 2022 seluruh desa di PPU tercatat Rp 144,7 miliar, sedangkan DD 2022 sekira Rp 27 miliar. Keseluruhan dana itu dicairkan dalam beberapa tahap per tahun.

Said menyebutkan, keseluruhan dana tersebut terbagi untuk 30 desa yang ada di 4 kecamatan di PPU. Alokasinya berbeda-beda tergantung kondisi dan status daerah.

Indikatornya antara lain jumlah penduduk hingga luas wilayah. Selain itu, didasarkan pada status desa dalam kategori desa mandiri, maju, berkembang atau tertinggal, serta dari indikator kuantitas keluarga tidak mampu.

“Kalau dilihat, paling besar dapat alokasi di 2023 itu Desa Babulu Darat di Babulu, mencapai Rp 7 miliar. Untuk yang terendah itu Desa Karang Jinawi, Sepaku dengan alokasi ADD dan DD Rp 4 miliar,” jelasnya.

Ia berharap penambahan APBDes tahun depan bisa dimanfaatkan dengan benar oleh aparatur desa. Utamanya dalam pembangunan yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan warga desa.

Terutama dalam urusan pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kegiatan lainnya serta gaji aparat desa. Satu hal yang menjadi perhatian ialah persiapan masyarakat dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan di masing-masing desa. Jangan sampai disalahgunakan karena dana desa untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Saidin. (sbk)

Hamdam Diperiksa KPK Karena Sempat Tanda Tangan Berkas Penyertaan Modal

redaksi
-
0
Hamdam Diperiksa KPK Karena Sempat Tanda Tangan Berkas Penyertaan Modal

PPU – Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa membeberkan alasan dirinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dipanggil ke Gedung Merah Putih pada 29 November lalu karena terdapat satu berkas yang dibubuhi tandatangannya.

KPK hingga kini terus melakukan penyidikan tentang dugaan rasuah yang terjadi di Benuo Taka. Yang terbaru, terkait penyertaan modal daerah ke dua Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yakni Perumda Benuo Taka dan Perumda Benuo Taka Energi 2021.

“Jadi saya dipanggil KPK karena ada satu barang bukti, ada tanda tangan saya. Yaitu surat pengantar rancangan RAPBD ke DPRD untuk dibahas dalam prolegda (program legislatif daerah) 2021,” bebernya, Minggu (11/12/2022).

Dalam berkas tersebut, juga mencakup 8 rancangan peraturan daerah (raperda) 2021. Yang mana dua diantaranya termasuk 2 raperda penyertaan modal.

“Jadi 2 diantaranya itu raperda penyertaan modal. Sehingga KPK ingin mengonfirmasi alasan tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, dalam perkara yang juga menjadikan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sebagai tersangka ini, terdapat dugaan pemyalahgunaan anggaran yang mencapai Rp 16 miliar bersumber dari penyertaan modal ke perumda PPU.

“Mereka memang mendalami itu. Kenapa penyertaan modal itu bisa muncul di APBD,” imbuh Hamdam.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan alasannya menandatangani berkas pengantar tersebut. “Saya katakan, kalau surat pengantar, itu normatif saja. Ada atau tidak bupati di tempat, wakil bupati boleh menandatangani,” terangnya.

Alasan lainnya, karena pengajuan raperda usulan Pemkab PPU itu sudah mendesak waktu. Sehingga pegawai di Bagian Hukum berinisiatif meminta tanda tangan darinya.

“Cuman memang pada saat itu, kebetulan bupati (AGM) tidak ada di tempat. Sementara semua raperda yang diusulkan itu mendesak, harus segera dibahas di DPRD, sehingga Bagian Hukum berinisiatif untuk meminta tanda tangan saya,” jelas Hamdam.
Pemeriksaan terhadap Hamdam merupakan yang pertama dilakukan KPK untuk kasus ini. Ke depan, ia mengaku akan tetap kooperatif membantu penegakan hukum hingga kasus bisa terselesaikan.

“Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan baik. Dan tidak ada lagi yang tersangkut secara hukum. Semua juga bisa terlibat aktif dan kooperatif,” pungkasnya. (sbk)

Gaji THL PPU Naik Tahun Depan, Tapi Jumlahnya Dievaluasi

redaksi
-
0
Gaji THL PPU Naik Tahun Depan, Tapi Jumlahnya Dievaluasi

PPU – Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemkab Penajam Paser (PPU) bakal menerima kenaikan gaji di 2023. Namun, jumlahnya tak terlalu banyak.
Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa menuturkan tidak hanya tenaga honorer yang ada di lingkungannya saja yang rencananya bakal menerima kenaikan gaji. Namun juga THL pengajar, mulai dari guru pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga guru ngaji di TPA.

“Ada kenaikan, tapi secara rasional. Termasuk honor guru PAUD, guru ngaji, THL dan lainnya,” ungkapnya, Minggu (11/12/2022).

Adapun besaran kenaikannya, saat ini masih dalam perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU. Yang pasti, besarannya masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK) PPU yang sebesar Rp 3 juta lebih.

“Besarannya saya belum tahu pasti. Kalau untuk mengikuti UMK yang baru, rasanya belum bisa,” ujarnya.

Keuangan daerah ke depan memang dipastikan sudah mulai membaik dibandingkan tahun ini. Inilah yang menjadi landasan adanya rencana kenaikan gaji sekira 3.500 THL di PPU.

Namun begitu, Hamdam menegaskan, pihaknya tidak ingin pengalaman yang lalu kembali terulang di Benuo Taka. Di mana, kebijakan Bupati Abdul Gafur Mas’ud (AGM) kala masih menjabat, menaikkan seluruh gaji THL setara dengan UMK PPU sebesar Rp 3,4 juta per bulan.

Akibatnya, beban di APBD 2021 terlalu berat, dan akhirnya berdampak pada menunggaknya gaji hingga lebih setengah tahun. Tidak hanya itu, defisit keuangan yang dialami karena kondisi pandemi Covid-19, membuat insentif aparatur sipil negara (ASN) ikut tertunda.

“Karena kita tidak mau mengalami persoalan yang lalu. Terlalu emosional menaikkan, ternyata kita tidak punya kemampuan anggaran, akhirnya dampaknya ke mana-mana,” terang Hamdam.

Walau besaran kenaikannya belum disebutkan, kabar kenaikan ini juga sudah tercium para THL. Desas-desus mengabarkan kenaikan yang akan terjadi sekira Rp 200 ribu per THL.

“Kita naikkan sedikit-sedikit lah. Yang penting, ada upaya kita untuk menaikkannya,” sebutnya. (sbk)

Barista di PPU Terima Pelatihan Peningkatan Kompetensi Songsong IKN

redaksi
-
0
Barista di PPU Terima Pelatihan Peningkatan Kompetensi Songsong IKN

PPU – Barista di Penajam Paser Utara (PPU) menerima pelatihan peningkatan kompetensi. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk masyarakat Benuo Takan dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

Pelatihan barista ini masuk dalam program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Mobil Training Unit (MTU) yang ada di Kecamatan Waru, PPU. Pelatihan yang dilaksankan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda ini merupakan dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

Instruktur Barista, Nugraha Pradana menuturkan pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat PPU agar bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN. Adapun pelatihan barista kali ini diikuti oleh pelaku usaha kopi yang ada di PPU.

“Antusias dan semangat peserta di sini sangat bagus. Mereka mau belajar dan berkembang, terlebih mereka juga pelaku usaha yang ingin benar-benar ingin upgrade knowladge agar tidak tetinggal dengan daerah lain,” ujarnya, Minggu, (11/12/2022).

Durasi pelatihan digelar selama 16 hari. Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 80 peserta yang terdiri dari 16 peserta pada masing-masing program pelatihan.

Diakhir pelatihan akan diadakan sertifikasi kompetensi kerja (assesmen) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang membidangi kelima program tersebut. Nugraga menyebutkan program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan attitute SDM di Wilayah Waru dan sekitarnya dalam rangka mendukung IKN.

“Budaya seperti ini harus dijaga dan ditularkan agar proses saling ajar terus berjalan. Agar komunitas ini bisa semakin berkembang dan eksis,” ujarnya.

Adapun materi kebaristaan yang diajarkan pada training ini adalah, pengenalan kopi dari hulu hingga hilir. Kemudian cupping, perhitungan HPP, penggunaan alat dan mesin kopi, pembuatan resep menu dan hospitality.

Di Waru sendiri, terdiri dari 5 program pelatihan, yakni pembuatan pakan ikan, pembudidayaan ikan air tawar, cinematography, pembuatan roti dan kue, serta Barista. Pelatihan ini dianggap merupakan salah satu program yang sangat baik, untuk medukung berkembangnya UMKM di daerah-daerah seperti di PPU.

Nugraha menilai bisnis foof and beverage cukup berkembang khususnya kedai kopi. Jadi tinggal mengimbangi para pelakuknya dengan knowladge dan skill yang memadai. Untuk memberikan hasil terbaik untuk costumer dan mampu mengedukasi dan mengembangkan perekonomian lokal.

“Di sini (di PPU) ‘kan ada history kopi juga, seharusnya itu masih bisa dipertahankan di masa sekarang. Karena harga kopi sebenarnya tidak pernah turun dan stabil. Semoga kawan-kawan di sini bisa menumbuhkannya kembali kopi yang ada di PPU ini agar dapat melestarikannya dan mandiri dari hulu hingga hilir,” pungkas Nugraha. (SBK)

Harap Tetap Kondusif, Polda Kaltim Persiapkan Pengamanan untuk Nataru 2023

redaksi
-
0
Harap Tetap Kondusif, Polda Kaltim Persiapkan Pengamanan untuk Nataru 2023

BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur mulai mempersiapkan sejumlah pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Polda Kaltim saat ini masih menunggu aturan pelaksanaannya dari Mabes Polri.

“Mengimbau terutama tetap menjaga protokol kesehatan, memang hingga saat ini belum ada perintah larangan, tetapi ketika akan dilaksanakan tetap menjaga protokol kesehatan,” ujarnya, Minggu (11/12/2022).

Yusuf Sutejo menambahkan, hal yang menjadi atensi pihaknya adalah penggunaan kembang api, yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk merayakan tahun baru.

“Penggunaan kembang api sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan satuan kerja di kewilayahan, maupun stakeholder terkait apakah memang dibutuhkan untuk dibatasi. Saat ini masih berkoordinasi,” jelasnya.

Yusuf juga meminta kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika berkendara selama bepergian, baik antar-kota atau antar-provinsi mengingat wilayah Kaltim dan sekitarnya saat ini sering diguyur hujan. Sehingga potensi yang timbul adalah kecelakaan lalu-lintas.

“Ada beberapa kejadian karena kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan jalan licin saat hujan, harap diantisipasi,” tambahnya.

Selain itu, kejahatan konvensional juga tetap diwaspadai, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor atau biasa disebut kejahatan C3.

Polda Kaltim, tambah Yusuf, juga menggencarkan patrol baik menggunakan motor maupun mobil dengan menyasar kawasan rawan kejahatan.

“Yang perlu diantisipasi juga adalah terkait kejahatan C3 ya. Masyarakat yang mau meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya menitipkan ke tetangga atau saudaranya. Biar bisa dikontrol rumahnya,” ujar Yusuf.

Berdasarkan perayaan Nataru tahun lalu, wilayah hukum Polda Kaltim dalam situasi kondusif. “Kaltim relatif kondusif. Tahun lalu juga tidak ada kejadian menonjol ataupun hal yang meresahkan, tidak ada. Karena kita tahu masyarakat Kaltim tidak mau membuat pelanggaran,” tutupnya. (Bom)

1...765766767...798Halaman 766 dari 798