Beranda blog Halaman 765

Dinas Pertanian ‘Jemput Bola’ Vaksinasi Hewan Peliharaan

0

PPU – Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, jemput bola atau mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk melakukan vaksinasi hewan peliharaan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus rabies di daerah berjuluk Benuo Taka itu.

“Langkah antisipasi penyebaran virus rabies dari hewan kepada manusia dengan melakukan vaksinasi hewan peliharaan warga masyarakat,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Ristu Pramula, di Penajam, Selasa (4/7/2023).

Vaksinasi hewan peliharaan itu dilakukan dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah, lanjut dia, serta mendatangi daerah tinggi populasi hewan dan berisiko tinggi terdapat virus rabies.

Dinas Pertanian juga menyiapkan posko vaksinasi hewan peliharaan di Kelurahan Gunung Seteleng dan Kelurahan Pentung, Kecamatan Penajam, warga yang ingin melakukan vaksinasi hewan peliharaan dapat mendatangi petugas di posko tersebut.

Vaksinasi terhadap hewan peliharaan telah dilakukan pada pertengahan Juni 2023 yang dimulai dari Kecamatan Babulu, kemudian dilanjutkan Kecamatan Waru, Penajam dan Kecamatan Sepaku.

Sampai saat ini terdata lebih kurang 1.050 hewan peliharaan masyarakat yang telah mendapatkan suntikan vaksinasi virus rabies dan vaksin yang tersedia untuk 1.600 hewan.

“Hewan yang bisa membawa virus rabies dan divaksin yakni anjing, kucing, dan kera, kalau hewan liar selama bisa ditangkap juga divaksin virus rabies,” tambahnya.

Dinas Pertanian menyebar pengumuman menyangkut vaksinasi virus rabies melalui media sosial, antusiasme warga tinggi untuk melakukan vaksinasi agar hewan peliharaan terbebas dari virus rabies.

Vaksin virus rabies tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Apabila kurang penambahan vaksin dapat dilakukan dengan catatan vaksin masih tersedia atau ada limpahan dari kabupaten atau kota lainnya.

“Kami terus melakukan vaksinasi hewan peliharaan agar terbebas dari virus rabies, jika vaksin habis kami akan ajukan permintaan tambahan kepada pemerintah provinsi,” katanya.

Vaksinasi virus rabies, selain menyasar hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan kera, juga menyasar pada kategori hewan pembawa virus rabies, demikian Ristu Pramula. (Ant/MK)

Satlantas Polres PPU Siap Beri Sanksi Pelaku Balap Liar

PPU – Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,  memberikan sanksi tegas bagi setiap pelaku balapan liar di daerah berjuluk Benuo Taka itu.

“Kami akan tertibkan balap liar dan kendaraan yang pakai knalpot racing/brong, dan memberi sanksi pidana atau denda bagi pelaku balap liar tersebut,” tegas Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara Ajun Komisaris Polisi Ning Tyas Widyas Mita di Penajam, Selasa (4/7/2023).

Aksi balapan liar, katanya bisa menimbulkan risiko sangat fatal, selain bisa membahayakan pengguna jalan juga meresahkan masyarakat

Satuan Polisi Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Penajam Paser Utara akan melakukan tindakan tegas terhadap semua pelaku pebalap liar tanpa ada perbedaan.

“Jika pelaku balap liar pelajar orang tua dipanggil untuk melakukan sidang di pengadilan,” ujarnya.

Sat Lantas Polres Penajam Paser Utara bakal melaksanakan patroli dan razia menertibkan balapan liar apabila terjaring kendaraan akan ditahan dan diberikan sanksi dan denda maksimal.

“Banyak anak muda berkumpul gunakan kendaraan bermotor tidak sesuai aturan, dan sudah ada korban dari balapan liar jadi kami akan tindak tegas dengan tilang,” jelasnya.

Balapan liar di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak bisa dibiarkan, karena juga sudah banyak keluhan masyarakat dan membahayakan menyangkut aksi nekat anak-anak muda tersebut.

Kegiatan perbuatan keonaran bakal ditindak tegas untuk keselamatan masyarakat sesuai Populi Suprema Lex Esro atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Penindakan tegas terhadap balapan liar dengan sanksi hukuman, karena balap liar itu dengan kecepatan tinggi dan biasanya tidak dilengkapi SIM (surat izin mengemudi) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan), sehingga dapat dikenakan tilang, demikian Ning Tyas Widyas Mita. (Ant/MK)

Kejari PPU Ingatkan Pemkab Kelola APBD Sesuai Aturan

0

PPU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengingatkan pemerintah daerah berjuluk Benuo Taka itu agar menggunakan uang negara sesuai aturan yang berlaku.

“Kami ingatkan pemerintah kabupaten agar kelola uang negara sesuai aturan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Agus Chandra di Penajam, Selasa (4/7/2023).

Jika penggunaan uang negara tidak sesuai peraturan apalagi melakukan berniat untuk penyimpangan, lanjut dia, maka akan berurusan dengan hukum.

Agus menekankan pemberantasan korupsi bukan saja dengan penindakan, melainkan dengan pencegahan untuk membuat pengelolaan keuangan menjadi baik dan benar.

Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, dan diharapkan uang negara dapat dikelola dan dapat direalisasikan sesuai aturan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Agus, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara berkomitmen melaksanakan undang-undang tindak pidana korupsi secara profesional dan proporsional.

Kejaksaan negeri memberikan peringatan agar organisasi perangkat daerah di pemerintahan kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan uang negara sesuai peruntukkan dan ketentuan.

Sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara akan melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan dengan tidak melihat besar atau kecil uang negara yang dikelola pemerintah kabupaten.

Seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat bekerja secara benar, jujur dan transparan sekaligus membangun kabupaten harus sesuai aturan dengan jalur yang benar.

Realisasi kegiatan anggaran bersumber dari uang negara menjadi perhatian kejaksaan negeri agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaan uang negara, demikian Agus Chandra. (Ant/MK)

Pengisian Kepala Disdukcapil PPU Masih Tunggu Rekomendasi Menteri

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih menunggu rekomendasi pusat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Meski begitu, diperkirakan pelantikan bakal dilakukan seblum masa jabatan Bupati PPU Hamdam habis.

Awal pekan ini, sekira 68 pegawai dilantik di posisi yang baru. Adapun 10 di antaranya merupakan jabatan tinggi pratama yang masing-masingnya mengisi pimpinan organisasi perangkat daerah yang sudah lama kosong.

“Menunggu rekomendasi saja, tidak ada masalah,” ungkap Sekkab Tohar, Selasa (4/7/2023).

Untuk mengisi kursi pimpinan Disdukcapil ini, sejatinya Pemkab PPU telah menggelar seleksi terbuka (open bidding) beberapa bulan lalu. Hasilnya pun telah ada, merujuk beberapa nama yang bisa dipilih oleh Bupati PPU Hamdam.

“Hanya saja, hasil open bidding tersebut juga harus mendapat rekomendasi tersendiri dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, telah dilakukan pelantikan terhadap 10 pejabat yang mengisi jabatan kepala dinas dan asisten di lingkungan Pemkab PPU, Senin (3/7/2023) kemarin. Pelantikan ini merupakan upaya Pemkab PPU untuk sebagai langkah oerbaikan roda pemerintahan di akhir masa jabatan Hamdam sebagai kepala daerah.

Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Amrullah; Asisten II, Nicko Herlambang. Kemudian Kepala DMPTSP, Hadi Saputro; Kepala Dinas Pertanian, Rozehan Azward; Kepala Dinas Perkim, Yusuf Basra; Kepala Bapenda, Safwana; Kepala BKAD, Muhajir; Kepala DPMD, Pang Irawan; Kasatpol PP, Margono dan Inspektur Inspektorat, Ainie.

Lebih lanjut, Tohar hingga kini belum dapat memastikan kapan surat rekomendasi itu turun. Namun begitu ia memperkirakan pelantikan tetap dapat dilakukan sebelum masa jabatan Bupati PPU Hamdam, berakhir pada Oktober 2023 mendatang.

“Tinggal menunggu rekomendasi saja untuk yang satu ini. Belum tahu kapan, tanya ke sana (Dirjen Dukcapil) untuk lebih jelas” pungkasnya. (sbk)

Hamdam Lantik 68 Pejabat Baru di Akhir Masa Jabatan

0

PPU –  Di akhir masa jabatannya, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa melantik 68 pejabat daerah baru di lingkungan kerjanya. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan yang ada. Antara lain, Jabatan Tinggi Pratama (JPT), Administrator dan Pengawas. Dari jumlah ini, termasuk 10 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II yang telah mengikuti lelang terbula belum lama ini.

Pelantikan digelar di Aula lantai satu Kantor Bupati PPU Kilometer 9 Niipah-Nipah, Senin, (3/7/2023).

”Alhamdulillah dari 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah kita open bidding pada pekan lalu, hari ini 10 pejabat sudah dapat dilantik dan 1 orang masih menunggu keputusan dari Dirjen Dukcapil,” ujar usai pelantikan.

Hamdam mengatakan bahwa pelantikan yang dilaksanakan tersebut telah melalui tahapan sesuai aturan yang ada. Dalam prosesnya pun telah dilakukan oleh tim yang independen atau panitia yang berkerja secara objektif.

Oleh karena itu, sambungnya, jika nanti dalam perjalanannya ada yang tidak maksimal maka itu sudah menjadi etika pribadi masing-masing. Dalam kesempatan ini Hamdam juga berharap untuk menjadikan pengucapan sumpah jabatan yang dibacakan menjadi sumpah dan peneguhan integritas bagi semua.

”Namun tentunya itu tidak kita inginkan. Dari pelantikan ini Kami berharap organisasi kepegawaian dapat lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat PPU tentunya,” jelasnya.

Dalam sumpah itu, para pejabat ditegaskan kesediaan untuk menjadi pejabat yang bersih, bebas dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan. Di dalamnya terkandung maksud kerelaan untuk dievaluasi atas kinerja dan prestasi yang dilakukan, dari sejak pengucapan sumpah dan pelantikan saat ini.

”Menyatakan kehendak, yang tentu juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila terlibat dalam berbagai tindak penyimpangan, termasuk korupsi dan dinyatakan bersalah oleh hukum, siap untuk menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku dan siap untuk diberhentikan setiap saat,” tegas Hamdam.

Sekadar informasi, Hamdam merupakan Wakil Bupati PPU yang sejak 19 Januari 2022 menjabat pelaksana tugas (Plt) Bupati PPU dan dilantik menjadi bupati definitif PPU untuk sisa jabatan 2018-2023. Menggantikan pasangannya, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sebagai Bupati PPU yang tersandung kasus hukum rasuah.

Masa jabatan Hamdam sebagai kepala daerah ini bakal berakhir pada Oktober 2023 ini. Karena Pemilu serentak 2024, kepemimpinan di pemerintahan Benuo Taka bakal diisi oleh penjabat sementara (Pjs) hingga terpilih kepala daerah selanjutnya.

Lebih lanjut, Hamdam menyatakan adanya pelantikan di akhir masa jabatannya ini merupakan upaya pengembangan karier pegawai. Pun ini telah dilakukan untuk kesekian kalinya, dan tidak dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan.

“Melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum,” katanya.

Untuk itu ia sangat berharap adanya momen pelantikan tersebut sebagai media berintrospeksi atas apa yang telah dicapai dan kontribusikan bagi masyarakat PPU. Bahkan ia menyebutkan harus ada pegawai di posisi baru itu membandingkan kontribusi yang akan diberikan dan yang telah masyarakat PPU berikan untuk mereka.

”Oleh sebab itu, mulailah kembali meniatkan diri untuk lebih bekerja keras dan berkarya dengan penuh inovasi untuk berbuat yang terbaik, demi mewujudkan harapan masyarakat PPU yaitu birokrasi yang bersih, birokrasi yang memasyarakat dan birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (sbk)

BPBD Siaga, Ada 128 Titik Potensi Karhutla di PPU Tahun Ini

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) tengah mempersiapkan diri dalam mengahdapi musim kemarau tahun ini. Ada 128 titik di Benuo Taka yang dicatat sebagai lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Musim kemarau menurut laporan telah berlangsung mulai akhir Juli hingga akhir 2023 ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU memprediksi puncak panas terjadi pada pertengahan Agustus ini.

“Di empat kecamatan ada titik yang rawan kebakaran hutan dan lahan,” kata Kepala Pelaksanan BPBD PPU, Budi Santoso, Minggu (2/7/2023).

Dari 128 titik rawan karhutlah itu, terbanyak 78 titik di wilayah Kecamatan Penajam. Kemudian 50 titik lainnya tersebar di Kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku.

Menurutnya, wilayah yang berpotensi itu sebagan besar merupakan lahan gambut. Yang menurut catatan di beberapa titik itu telah terjadi karhultah berulang kali.

“Lahan gambut ketika musim kemarau menjadi kering, sumber air juga kering,” ujar Budi.

Adapun lahan gambut terdapat sekitar 1.400 hektare, umumnya berada di kawasan pesisir. Terutama di Kecamatan Penajam yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan.

Dengan rincian, di Kelurahan Petung sekitar 700 hektare, Kelurahan Nenang sekitar 400 hektare, dan Desa Giripurwa sekitar 200 hektare.

Potensi karhutla ini, sambung Budi, juga kerap terjadi karena kebiasaan masyarakat yang kerap membuka lahan dengan cara dibakar. Padahal, soslialisasi dan edukasi terhadap bahaya karhutla telah kerap dilakukan pihaknya.

Sejauh ini, langkah antisipasi yang dilakukan selai menekankan sosialisasi ialah kesiapan personel. Di samping juga telah bekerja sama dengan pihak terkait seperti perusahaan dan TNI/Polri.

“Dari segi personel dan peralatan sudah disiapkan dan memadai. Kami juga telah melaksanakan apel siaga dan pengecekan peralatan beberapa waktu lalu. Peralatan dan personel sudah siap,” pungkasnya. (sbk)

Kontraktor Lambat Ajukan Penagihan, Serapan Anggaran PPU Baru 30 Persen

0

PPU – Serapan APBD Penajam Paser Utara (PPU) hingga pertengahan 2023 baru sekira 30 persen. Hal itu dinilai cukup rendah dan terjadi karena beberapa alasan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir mengungkapkan serapan APBD murni PPU terjadi pengingkatan pada akhir semester pertama 2023. Pada pertengahan semester awal serapan anggaran yang baru mencapai sekira 13 persen meningkat menjadi sekira 30 persen.

“Anggaran yang telah terserap sejumlah 30 itu, terdiri dari pengerjaan proyek fisik yang sudah mulai berjalan. Ada pembangunan kantor BKAD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan lainnya, tetapi memang belum signifikan,” jelasnya, Minggu (2/7/2023).

Muhajir mengakui bahwa serapan ini masih cukup rendah dari yang seharusnya. Ada beberapa alasan diungkapakan yang menjadi penyebab rendahnya serapn tersebut.

“Kami akui serapan belanja modal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, masih rendah,” sebutnya.

Kemudian juga adanya beberapa proyek berjalan yang belum melaksanakan penagihan. Soal ini, ia menilai para kontraktor itu baru menyampaikan penagihan anggaran proyek, ketika pekerjaan sudah berjalan 50 persen.

“Serapan rendah karena penagihan uang muka yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek ternyata belum mereka lakukan,” terangnya.

Selain itu masih banyak proyek-proyek belum masuk tahapan tender atau lelang. Sehingga ikut berdampak pada penyerapan anggaran di APBD murni tahun ini.

“Kan besaran APBD PPU mencapai Rp1,946 triliun, tetapi baru 30 persen yang terserap, itu disebabkan karena belanja modal rendah,” tutup Muhajir. (sbk)

Pengunjung Padati Pantai Tanjung Jumlai Hingga Akhir Libur Iduladha

0

PPU – Pantai Tanjung Jumlai Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi pilihan berlibur bagi para masyarakat PPU serta bagi luar PPU.  Di hari libur bersama Iduladha 2023, Pantai Tanjung Jumlai ramai dikunjungi masyarakat.

Bukan hanya di hari libur bersama saja akan tetapi dihari sabtu dan minggu menjadi salah salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi. Hal itu diakui oleh salah seorang warga RT 03 Kelurahan Tanjung yang berdagang di sana, Sirajudin yang mengatakan bahwa pengunjung berdatangan bukan hanya di hari libur panjang saja. Akan tetap di hari-hari Sabtu-Minggu juga ramai berdatangan.

“Pantai Tanjung Jumlai ini masih menjadi primadona bagi para masyarakat PPU dalam mengisi waktu liburnya,” ungkapnya, Minggu (2/7/2023)

Dengan banyaknya pengunjung di pantai Tanjung Jumlai ini pula dapat memberikan keuntungan bukan hanya dari pedagang sekitar. Bahkan memberikan keuntungan pula bagi para warga sekitar yang menyewakan wadah-wadah teduh bagi para keluarga yang berlibur.

“Dalam hal ini memberikan keuntungan yang lebih bagi para pedagang serta bagi para masyarakat yang menyewakan tempat-tempat teduh untuk para keluarga yang melakukan liburan,” ujar Sirajudin.

Harapannya bukan hanya di hari libur panjang atau  akhir pekan saja Pantai Tanjung Jumlai ramai dikunjungi masyarakat. Akan tetapi di hari-biasa agar perekonomian masyarakat sekitar maupun pedagang luar dari pantai tanjung bisa berjalan.

“Ketika Pantai Tanjung ramai setiap harinya makanya dapat membantu kami masyarakat terhadap perekonomiannya. Serta dapat memberikan dampak bagi pemerintah daerah terkhusus yang menangani kepariwisataan tersebut,” tutupnya. (nrd)

Jalani Semua Prosesi, 123 Jemaah Haji Asal PPU Dalam Kondisi Baik

0

PPU – Kondisi jamaah haji asal Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan saat ini dalam kondisi baik. Sebanyak 123 jamaah haji asal Benuo Taka, termasul 12 di antaranya merupakan warga lanjut usia (lansia).

“Saat ini dalam kondisi kesehatan yang cukup baik, terutama jamaah haji yang lanjut usia,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) PPU Nurbayah, Jumat (30/6/2023).

Kondisi tersebut diketahui berdasarkan laporan yang dikirim oleh Petugas Haji Daerah (PHD) dari tanah suci. Pihaknya meyakinkan bahwa bakal terus memonitor situasi para jamaah dalam setiap pelaksanaan jadwal haji.

“Kondisi jamaah haji berdasarkan laporan dari PHD yang bertugas, jamaah kita alhamdulillah sehat,” sebut dia.

Namun begitu, diketahui sebelumnya dua jamaah haji lansia asal PPU sempat dirawat di rumah sakit setempat. Lantaran kondisi kesehatannya yang menurun usai menjalankan Sa’i.

Untungnya kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Kondisi keduanya cepat pulih dan dapat mengikuti rangkaian ibadah haji selanjutnya.

“Memang ada jamaah yang sempat dirawat, ada juga yang pakai kursi roda, tapi sekarang sudah ikut semua ke Arafah,” sebut Nurbayah.

Dijelaskan, kondisi kesehatan jamaah yang sempat menurun, tidak hanya karena faktor usia. Tetapi juga karena cuaca yang cukup panas di tanah suci saat ini.

Lebih lanjut, Nurbayah berharap kondisi baik ini dapat terus bertahan hingga semua jemaah dapat kembali dalam kondisi sehat. Sesuai jadwal, pemulangan jemaah haji dimulai pada 4 Juli 2023 mendatang.

“Paling lambat kedatangan haji ke Tanah Air pada awal Agustus mendatang. Semoga semua dalam kondisi sehat dan menjadi haji yang mabrur,” tutup dia. (SBK)

Desa Koorporasi Sapi PPU Raih Penghargaan Nasional 2023

0

PPU – Program Desa Korporasi Sapi (DKS) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencuri perhatian setelah Koperasi Ternak Babulu Brahman Jaya berhasil meraih Penghargaan Nasional sebagai pusat pengembangan Desa Korporasi Sapi (DKS) Terbaik pada tahun 2023. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pertanian dalam acara Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVI 2023 yang diadakan di Padang, Sumatera Barat, pada 15 Juni 2023 lalu.

DKS di PPU diproyeksikan menjadi sentra stok daging untuk wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Program DKS ini merupakan sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) dalam pemenuhan daging sapi bagi masyarakat.

Kepala Bidang Peternakan, Arief Murdiyanto mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab besar yang harus dipertahankan dengan hasil dicapai saat ini, apalagi PPU diberi amanah besar menjadi sentra stok daging.

“Alhamdulillah DKS PPU melalui Koperasi ternak Babulu Brahman Jaya mendapatkan penilaian terbaik, hal justru menjadi tantangan tersendiri serta hal yang patut di pertahankan,” ungkapnya, Rabu (28/6/2023)

Salah satu program DKS yang dikembangkan di wilayah PPU berada di Kecamatan Babulu. Program DKS ini dikelola oleh Koperasi Ternak Babulu Brahman Jaya. Koperasi ternak ini membawahi lima kelompok tani di lima desa yakni Kelompok Tani Maju Desa Labangka Barat, Kelompok Tani Mugirejo Mandiri Desa Babulu Darat, Kelompok Tani Lestari Desa Gunung Intan, Kelompok Tani Karya Utama Desa Gunung Mulia, dan Kelompok Tani Sumber Mulyo Desa Gunung Makmur.

“Ada 5 titik program DKS di PPU yang dikembangkan, untuk saat ini berada di wilayah babulu. Dari 5 desa pengembangan ini diharapkan dapat memenuhi segala apa yang diinginkan baik pemerintah daerah maupun pusat nanntinya,” jelasnya.

Harapannya dengan adanya penghargaan ini kelompok koperasi ternak babulu dapat menjadi pilot project serta menjadi percontohan bagi desa-desa korporasi yang akan dikembang diseluruh desa Kaltim.

“Harapan kita PPU terutama khususnya koperasi ternak babulu dapat menjadi pilot project bagi kaltim serta percontohan bagi DKS yang ada dikembangkan diseluruh kaltim,” pungkasnya. (NRD)