Beranda blog Halaman 764

Cuma Dianggarkan Rp 2 Miliar, Pembangunan Rumah Adat PPU Lanjut 2023

redaksi2
-
0
Cuma Dianggarkan Rp 2 Miliar, Pembangunan Rumah Adat PPU Lanjut 2023

PENAJAM – Pembangunan Rumah Adat Kuta Rekan Tatau Penajam Paser Utara (PPU) bakal dilanjutkan pada 2023. Namun begitu, pembangunan dipastikan belum merampungkan keseluruhan bangunan sesuai rencana awal.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU Ricci Firmansyah memastikan kelanjutan proyek itu akan dilakukan tahun depan. Tahun ini pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk merampungkan proyek.

“Pemkab PPU mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 miliar pada APBD 2023, untuk pembangunan lanjutan Rumah Adat Kuta,” ujarnya, Minggu (18/12/2022).

Disebutkannya, usulan anggaran yang dibutuhkan untuk merampungkan keseluruhan proyek mencapai Rp 15 miliar. Namun begitu, angka yang terakomodasi saat ini menyesuaikan keuangan daerah.

“Dilakukan secara bertahap karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dana yang dibutuhkan sampai pengerjaan pembangunan rumah adat selesai sekitar Rp 15 miliar lagi,” jelasnya.

Kabid Cipta Karya di Dinas PUPR PPU, Ricci Firmansyah. (Robbi/MediaKaltim)

Rumah Adat Kuta direncanakan seluas 80 x 100 meter per segi yang mulai dilakukan sejak 2018. Adapun total dana yang dibutuhkan mencapai sekira Rp 24 miliar.

Progresnya hingga kini baru sekira 35%. Diawal pembangunannya dialokasikan Rp 2,7 miliar sehingga hanya menutupi bangunan 60 x 40 meter per segi. Pada 2019 dan 2020 tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk lanjutan pembangunan.

Di 2021, Pemkab PPU baru kembali melanjutkan pembangunan rumah adat yang berlokasi di depan RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU itu, dengan alokasi anggaran Rp 1,4 miliar.

“Total kebutuhan anggaran pembangunan Rumah Adat Kuta sekitar Rp 20 miliar lebih, dan hingga kini anggaran pengerjaan yang dikeluarkan baru berkisar Rp 5 miliar,” kata Ricci.

Lebih lanjut, dalam kelanjutan pembangunan di 2023, pihaknya akan mengoordinasikan dengan Lembaga Adat Paser (LAP) PPU sebagai lembaga pemangku adat. Utamanya untuk tahapan pembangunan dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

“Anggaran lanjutan pembangunan sekitar Rp 2 miliar itu diperkirakan hanya cukup untuk perbaikan jalan lingkungan dan pagar. Untuk fisik serta memenuhi seluruh komponen dalam Rumah Adat Kuta tidak mencukupi. Itu di tahap selanjutnya,” pungkasnya. (sbk)

KIP Sewa Lahan di KIB, Langkah Awal PPU Buka Keran Keuntungan IKN

redaksi2
-
0
KIP Sewa Lahan di KIB, Langkah Awal PPU Buka Keran Keuntungan IKN

PENAJAM – Krakatau Internasional Port (KIP) resmi berinvetasi di Penajam Paser Utara (PPU). Langkah ini dinilai mampu membuat PPU berperan lebih dalam pembangunan IKN.

Bupati PPU Hamdam Pongrewa menjelaskan, pihaknya menyambut baik kerja sama lahan di Kelurahan Buluminung, Penajam oleh PT Krakatau Bandar Samudra selaku operator KIP. Kerja sama meliputi sewa lahan di Kawasan Industri Buluminung (KIB) guna mendukung pemasaran jasa pelabuhan dan logistik untuk pembangunan IKN.

“Pemerintah Daerah PPU terus berusaha mengoptimalkan peluang yang ada seiring IKN. Salah satunya potensi kewilayahan saat ini, dengan kita buka peluang kerja sama yang dapat dikembangkan oleh para pengembang atau investor. Dan tentunya ini dapat mengenjot PAD agar lebih maksimal,” ungkapnya, Minggu (18/12/2022).

Tidak hanya PAD, Hamdam juga berharap keberadaan KIP di KIB   dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Sebab, segala kebutuhan dan pemenuhannya sudah pasti memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hamdam menuturkan, KIB khususnya Pelabuhan Buluminung,  sangat memungkinkan dikembangkan dalam berbagai bidang jasa maupun pemenuhan kebutuhan IKN oleh para pengembang. Pasalnya, kawasan ini terkoneksi dengan lahan seluas 19 hektare, yang dilengkapi jetty dengan panjang 120 meter dengan kedalaman mencapai -8,9 LWS yang dapat disandari kapal jenis LCT dan tongkang.

Penandantangan kerja sama antara KIP dan Pemkab PPU beberapa waktu lalu.

“Sehingga ini akan jadi kawasan yang mampu mendukung kebutuhan IKN oleh KIP, dengan skema kerja sama lahan. Sektor ini bisa menambah PAD yang lebih optimal lagi dibandingkan sebelumnya,” bebernya.

Penandatanganan kerja sama secara langsung dilakukan Hamdam bersama Chief Executive Officer KIP, Akbar Djohan pada Kamis (13/12/2022) lalu. Kala itu didampingi langsung perwakilan KIP serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Tur Wahyu.

Akbar mengungkapkan, kerja sama denga Pemkab PPU merupakan salah satu pengembangan bisnis KIP di berbagai daerah. Selain itu, hal ini juga sebagai bentuk komitmen KIP untuk mendukung penuh pembangunan IKN.

“Karena kami sangat mendukung penuh pemindahan IKN, dan PPU ini dengan dengan IKN,” ucapnya.

Belum lagi, KIB dipilih karena kawasan ini dinilai sangat mendukung. Berpotensi menjadi stockpile, open yard, ataupun gudang tetutup yang terkoneksi dengan luas lahan yang memadai.

“Dengan adanya KIP, kami yakin mampu menghidupkan secara kolektif pasar Pelabuhan Buluminung ini. Diharapkan juga  menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan pembangunan IKN,” tutupnya. (sbk)

Pengesahan Raperda Prioritas 2022 PPU Dijadwalkan Akhir Desember

redaksi
-
0
Pengesahan Raperda Prioritas 2022 PPU Dijadwalkan Akhir Desember

PPU – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) memastikan pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas 2022 dilakukan Desember ini. Meski terkesan lambat, pelaksanaannya dinilai tetap sesuai target.

Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor menuturkan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan segala kelengkapan administrasi pengesahan raperda prioritas itu. Untuk saat ini pihak Sekretariat juga berkoordinasi dengan bagian pemerintahan, untuk mengawal agar evaluasi Raperda di Pemerintah Provinsi Kaltim berjalan dengan cepat.

“Draf itu yang agak lama di Biro Hukum Pemprov Kaltim. Tapi saat ini sudah rampung,” ujarnya, Minggu (18/12/2022).

Adapun untuk pengesahan 6 raperda prioritas itu dijadwalkan pada akhir Desember ini. Bila tidak ada perubahan, maka paripurana akan digelar pada 26 Desember 2022.

“Alasannya karena ada kabupaten/kota lain yang juga melakukan verifikasi. Kita tidak bisa memaksa cepat, karena memang sudah jadi tugas mereka,” ucapnya.

Untuk diketahui, keenam raperda 2022 yang akan disahkan meliputi, 4 Inisiatif dari DPRD. Yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sementara dua lainnya merupakan usulan dari Pemkab PPU, yakni Raperda Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Raperda tentang Perlindungan Perempuan. Ia berharap usai raperda ini disahkan nantinya menjadi perda, Pemkab PPU dapat segera menindaklanjuti kebijakan untuk dilaksanakan.

“Ya, setelah itu eksekutif harus menindaklanjuti dengan membuat aturan turunannya, sebagai kebijakan teknis pelaksanan perda,” tutup Syahrudin. (ADV/SBK)

PPU Fokus Pembentukan Desa Wisata Baru di Luar Kawasan IKN

redaksi2
-
0
PPU Fokus Pembentukan Desa Wisata Baru di Luar Kawasan IKN

PENAJAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Penajam Paser Utara (Disbudpar PPU) menargetkan pembentukan minimal 3 desa wisata baru tahun depan. Adapun kawasan kepariwisataan baru tersebut difokuskan di luar wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas, yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama, dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda.

Kepala Bidang Pariwisata di Disbudpar PPU Achmad Noor mengungkapkan, pembentukan desa wisata merupakan salah satu cara optimalisasi desa. Dalam hal ini untuk memberikan dampak positif baik aspek ekonomi maupun sosial budaya.

Dotambahkan, dalam pembentukan desa wisata, tidak boleh dilepaskan dari ciri kegiatan masyarakat desa setempat. Dengan cara memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung, dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian terhadap potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa.

“Karena kita ingin masyarakat tumbuh secara dinamis kepentingan pariwisata dan kepentingan masyarakat untuk berlibur,” katanya, Jumat (16/12/2022).

Selain itu, tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Kemudian dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di wilayahnya.

Termasuk membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh. “Kita berharap pada masyarakat yang sudah mengelola kepariwisataan, bisa lebih giat lagi,” lanjut Noor.

Dalam pembentukan desa wisata ini, pihaknya telah menargetkan minimal ada 3 kawasan tertentu. Disebutkannya, desa wisata tersebut masing-masing berlokasi di Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu.

“Untuk daerah Sepaku, saat ini sudah tidak prioritas lagi. Kita akan fokus di wilayah 3 kecamatan yang ada saja. Minimal di satu kecamatan, ada pilot project. Sehingga itu bisa menjadi percontohan, agar diikuti oleh sekitarnya,” sebutnya.

Alasannya, karena di wilayah kecamatan tersebut menjadi lokus proyek strategis nasional (PSN) IKN. Lagipula, asumsinya kawasan tersebut menjadi bagian dari Badan Otorita IKN.

Lebih lanjut, target itu dinilai realistis dan bisa berjalan optimal ke depan. Mengingat daya dukung pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Kementerian Kepariwisataan kini  mulai berfokus mengembangkan kepariwisataan.

“Jadi tiap kecamatan, ada tumbuh minimal desa wisata baru. Yang bisa mendorong kegiatan kepariwisataan secara optimal. Tidak hanya wisata alam. PPU ini orientasinya ekowisata dan wisata bahari, tapi kita tidak menutup juga untuk wisata yang lainnya,” pungkas Noor. (sbk)

Polres PPU Siap Terima Aduan Masalah Pekerja IKN

redaksi2
-
0
Polres PPU Siap Terima Aduan Masalah Pekerja IKN

PENAJAM – Polres Penajam Paser Utara (PPU) membuka ruang aduan bagi pekerja pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini sebagai jaminan penegak hukum, terhadap segala unsur rencana pemerintah pusat.

Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan menuturkan, pihaknya siap memberikan pendampingan, apabila ada tenaga kerja IKN yang menemui permasalahan. Semisal perlindungan pemberian upah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.

“Satuan Tugas (Satgas) Polres PPU bersama Kodim 0913/PPU sudah efektif dalam memberikan pendampingan bagi pekerja IKN  di Kecamatan Sepaku, terkait dengan upah kerja mereka,” ujarnya, Jumat (16/12/2022).

Hal ini disampaikan, menyusul munculnya kasus diduga penelantaran terhadap tenaga kerja asal Jawa Tengah, di Balikpapan. Mereka diduga ditipu  calo tenaga kerja untuk proyek pembangunan IKN Nusantara. “Permasalahan yang dialami puluhan pekerja tersebut memang merupakan masalah internal mereka. Namun, kami membuka layanan aduan, apabila kembali ditemui permasalahan serupa,” tegasnya.

Kejadian itu dinilai akan  menghambat pelaksanaan pembangunan di IKN. Sehingga menjadi perhatian serius Polres PPU, Kodim 0913/PPU, Kejaksaan Negeri PPU, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pendataan, lanjut Kapolres, jumlah tenaga kerja di IKN dari luar daerah tercatat sebanyak 294 orang. Mereka merupakan pekerja dari luar daerah atau bukan penduduk di PPU.

Sedangkan pekerja asli PPU  belum dilakukan pendataan. Polisi sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU. “Kecamatan Sepaku juga telah menerbitkan surat agar setiap perusahaan termasuk sub kontraktor melaporkan tenaga kerjanya. Tetapi hingga kini belum satu pun yang melaporkan ke kecamatan,” pungkasnya. (sbk)

Bawaslu Bakal Bangun Posko Pengawasan Medsos, Pantau Netralitas ASN PPU di Pemilu 2024

redaksi2
-
0
Bawaslu Bakal Bangun Posko Pengawasan Medsos, Pantau Netralitas ASN PPU di Pemilu 2024

PENAJAM – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Penajam Paser Utara (PPU) menjadi atensi serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU. Karena potensinya besar, lembaga khusus pengawas pemilu ini bakal mendirikan posko khusus pengawasan media sosial atau medsos.

Komisioner Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu PPU Mohammad Khazin mengungkapkan, potensi pelanggaran yang dilakukan ASN PPU sangat besar. Berkaca dari setiap pelaksanaan pemilu yang selalu diwarnai pelanggaran oleh pegawai yang dibiayai oleh negara ini.

“Itu juga menjadi catatan serius. Karena setiap pemilu maupun pilkada, selalu ada pelanggaran,” sebutnya, Kamis (15/12/2022).

Indikator utama pelanggaran tersebut terjadi karena banyak pasangan calon kepala daerah juga calon legislatif, memiliki keluarga seorang ASN. Yang mana, tak jarang mereka justru secara aktif ikut mengajak dan berkampanye.

“ASN itu bukan hanya persoalan seragam, tapi status. Jadi kita mengawasi keterlibatannya, tergantung aktif atau pasif. Kalau aktif, pasti dia kena pelanggaran,” tegasnya.

Adapun pelanggaran yang selama ini sering ditemukan ialah tindak-tanduk ASN di media sosial. Maka dari itu, pihaknya akan memusatkan pengawasan di berbagai platform digital.

“Apakah mereka melakukan ajakan, atau berkampanye di sosial media. Kita punya pasukan juga di sosial media, di masing-masing kelurahan/desa dan kecamatan juga masyarakat kita libatkan. Bahkan nanti kita akan buat posko pengawasan terkait sosial media,” jelas Khazin.

Secara umum, jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan membuat laporan ke Komite Aparatur SIpil Negara (KASN). Pihaknya akan merekomendasikan agar dilakukan tindakan atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pada ASN.

“Karena rekomendasi Bawaslu itu dianggap sudah final. Karena kita sudah mengaji dan memiliki bukti-bukti keaktifan ASN berpolitik praktis. Setelah itu, tergantung KASN. Kami hanya merekomendasikan saja, dan menunjukkan pelanggarannya. Sementara itu, kita tetap mengawasi sampai keluarnya putusan,” pungkas Kazhin. (sbk)

BREAKING NEWS: Berenang di Danau, Anak di ITCI Meninggal Tenggelam

redaksi
-
0
BREAKING NEWS: Berenang di Danau, Anak di ITCI Meninggal Tenggelam

PPU – Seorang anak berusia 14 tahun, warga RT 07 Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) ditemukan meninggal dunia, Kamis malam (15/12/2022) pukul 20.56 Wita. Diketahui korban sebelumnya dilaporkan tenggelam usai bersama teman sepermainannya berenang di waduk PT ITCI sore hari sekira pukul 16.50 Wita.

Ialah Brigita Bulaan, anak perempuan dari Markus Duma. Sebelumnya korban sekira pukul 16.00 Wita bersama 4 orang temannya berenang di pinggiran waduk PT ITCI tersebut.

“Kemudian korban bersama 1 orang temannya cenderung berenang ke area dalam di sekitar kolam tersebut, dan tiba-tiba keduanya tidak mampu mengendalikan kondisi di dalam air dan berteriak meminta tolong,” ujar Koordinator Lapangan Dinas Penanggulanngan Kebakaran Penyelamatan (DPKP) PPU di Maridan, Jhonny Rande melalui keterangan terrulisnya.

Satu orang teman yang juga tenggelam itu ialah Arfina Aura Nursyabilah. Berselang kemudian, seorang warga sekitar yang sedang mencuci kendaraan yang berada tak jauh dari lokasi kejadian langsung berinisiatif melakukan pertolongan.

“Bersama teman-temannya, ia terjun ke kolam untuk berusaha menolong. Namun yang bisa diselamatkan hanya 1 orang teman korban,” lanjutnya.

Atas kejadian itu, ia kemudian melaporkan hal tersebut ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) PPU. Tim gabungan Tni/Polri, DPKP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta relawan dan masyarakat terjun langsung melakukan pencarian.

“Pencarian dilakukan di wilayah tempat korban berenang dilakukan oleh pihak keluarga, relawan, dan semua unsur terkait,” terang Jhonny.

Korban baru ditemukan pada saat malam. Namun sayang nyawanya sudah tidak terselamatkan. Adapun saat ini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga dan berada di rumah duka.

“Dari sejak kejadian terus dilakukan pencarian dan berhasil ditemukan malam ini pukul 20.58 Wita dalam keadaan MD,” pungkasnya. (SBK)

Jelang Nataru, Beberapa Komoditas di Pasar Petung Mulai Alami Kenaikan Harga

redaksi
-
0
Jelang Nataru, Beberapa Komoditas di Pasar Petung Mulai Alami Kenaikan Harga

PPU – Mendekati Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), sebagian harga pangan di Penajam Paser Utara (PP) mengalami perubahan harga. Terutama pada komoditas sembilan bahan pokok (sembako), beberapa jenis ikan, daging ayam dan sapi.

Seperti yang diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Petung, Ani Suparti. Beberapa produk sayuran dagangannya masih stabil, seperti cabai dan tomat. Namun ada beberapa jenis saja yang mulai merangkak naik, seperti halnya sayur hijau.

“Untuk harga cabai tomat masih stabil dari awal desember sampai saat ini, hanya jagung saja yang mulai naik dikarenakan kurang panen. Untuk sayuran hijau tergantung stok terkadang karena kondisi iklim membuat gagal panen yang akhirnya membuat sayuran itu menjadi langka dan harganya naik,” terang dia, Kamis, (15/12/2022).

Untuk kenaikan yang siginifikan ialah beras. Kenaikan harga bahan pangan utama ini terbilang kecil. Bamun sejak sepekan lalu selalu saja mengalamai kenaikan harga.

“Sembako mulai naik dari satu minggu terakhir ini, seperti beras yang perhari naik seribu per-kilo nya, untuk sembako yang lain juga naik namun dengan harga yang bervariasi,” ucap Amar salah satu pedagan lainnya.

Senada, Sunarto, seorang penjaja daging ayam menyebutkan kenaikan juga terjadi pada produknya. Pekan lalu, harga sekilogram daging ayam dibanderol dengan harga Rp 36.000, saat ini sudah seharga Rp 38.000.

“Kenaikan harga itu baru dimulai dari 4 hari yang lalu. Stok mungkin aman, tapi terkait kenaikan harga ya kita mengikuti harga pasar. Di mana perhari nya naik seribu untuk perkilo,” tutupnya. (SI/SBK)

Optimis Tahun Depan Kinerja Lebih Baik

redaksi2
-
0
Optimis Tahun Depan Kinerja Lebih Baik

SAMARINDA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Kamis (15/12) di Samarinda yang diikuti  507 pegawai BPN di lingkungan Kaltim-Kaltara.

Saat membuka acara, Kakanwil BPN Kaltim Asnaedi menyebut,  rakerda dimasudkan untuk mengevaluasi  kinerja, baik itu dari segi kualitatif maupun kuantitatif, sekaligus menyamakan persepsi dalam melayani masyarakat. Baik itu Kaltim, Kaltara maupun wilayah Ibukl Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kita satu-satunya provinsi yang sudah selesai pekerjaan sesuai target 100 persen. Tinggal pembagiannya saja yang masih dalam tahap pelaksanaan.  Karena tahun depan mekanismenya berbeda. Ini yang harus kita bahas agar tahun depan bisa lebih bagus lagi. Alhamdulillah untuk IPAL dan SPAM juga sudah selesai, tinggal pembayarannya saja. Tahun depan juga kita akan usahakan untuk identifikasi dan inventarisasi beberapa bidang di kawasan TOL dan KIPP,” jelas Asnaedi.

Ia mengaku optimis kinerja tahun depan akan lebih baik, apalagi 370 dari 400 PNS BPN di Kaltim-Kaltara saat ini adalah milenial, jadi diharapkannya mempermudah kerja BPN.

Pembukaan Rakerda bertajuk Kaltim Valid, IKN Sukses  ini  dihadiri langsung Gubernur Kaltim Isran Noor, dan bersama Kakanwil BPN Kanwil membuka Rakerda  tersebut.

“Selamat atas dilaksanakannya Rakerda BPN Kaltim-Kaltara tahun 2022. Capaian kinerja sudah bagus, mencapai 80-90 persen. Terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pelayanan BPN dapat secara maksimal dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Gubernur Isran Noor juga menyinggung permasalahan tanah yang ada, harus dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ia berharap BPN dapat berupaya keras menyelesaikan dan mengindentifikasi permasalahan tanah di Kaltim dan IKN, sehingga alur pembangunan dapat berjalan lancar.

“Kegiatan ini penting dan strategis, untuk mengevaluasi capaian kinerja  dan penyelesaian masalah tanah dan identifikasi persoalan tanah di Kaltim, tahun ini berjalan dan tahun depan,” kata Isran.

Pembukaan Rakerda juga dihadiri Walikota Bontang Basri Rase dan Sekda Pemkab Kukar yang menerima plakat penghargaan atas dedikasinya ikut menyukseskan kinerja BPN, dan penyerahan hibah tanah untuk kantor Kanwil Kaltara oleh Gubernur Kaltara. (ozi)

Meskipun Politis, Rencana Pemkab PPU Menaikkan Gaji THL Dinilai Baik

redaksi2
-
0
Meskipun Politis, Rencana Pemkab PPU Menaikkan Gaji THL Dinilai Baik

PENAJAM – Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendukung rencana kenaikan gaji  tenaga harian lepas (THL). Diyakini, kebijakan itu akan membawa kebaikan untuk daerah, terlepas langkah tersebut nantinya akan dinilai politis atau tidak.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron menilai rencana itu sangat baik.  Terlebih, jika memungkinkan kenaikan gaji  juga bisa dirasakan pegawai pemerintahan lainnya secara umum.

“Bagus saja. Jangankan honorer, semua pegawai dinaikkan gajinya juga bakal saya dukung. Tapi kalau ada duitnya,” katanya, Kamis (15/12/2023).

Untuk diketahui, Bupati PPU Hamdam Pongrewa sebelumnya menyebutkan bakal ada kenaikan gaji bagi sekira 3.500 honorer pada 2023. Tidak hanya yang ada di lingkungan Pemkab PPU saja, melainkan juga guru di semua jenjang pendidikan yang  berstatus honorer.

Kebijakan menaikkan gaji ini sebenarnya bukan yang pertama dilakukan Pemkab PPU. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) kenaikan gaji juga pernah dilakukan di tahun 2021. Namun, berjalan setahun, kebijakan ini justru menjadi masalah pada keuangan daerah.

“Untuk kenaikan THL kali ini, saya yakin juga ini tidak akan menjadi persoalan. Karena anggaran daerah mulai membaik. Naiknya juga tidak banyak,” tandas Thohiron.

Para pegawai di lingkungan Pemkab PPU saat apel beberapa waktu lalu.

Adapun soal banyaknya jumlah THL yang kerap disoroti beberapa pihak, menurutnya bukan masalah. Pasalnya, dengan mempertahankan jumlah ribuan itu justru menghindari daerah mendapatkan permasalahan baru.

“Kalau menurut saya tidak perlu dikurangi, toh selama ini berjalan saja dengan jumlah yang ada. Nanti kalau dikurangi, kemudian dia menjadi pengangguran, kan itu jadi persoalan baru,” sebut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Thohiron menjelaskan, banyaknya jumlah THL karena dinilai mampu  membantu Pemkab PPU dalam meningkatkan kinerja. Namun dalam hal ini, ia justru menyoroti eksekutif dalam hal manajemen pekerjaaanya.

“Soal jumlah THL ini terlalu banyak, saya rasa juga itu bukan masalah. Karena THL ini juga warga kita, yang juga sedang kesulitan mencari pekerjaan. Yang penting produktif, itu saja,” ungkapnya.

“Nah soal itu, tergantung top manajernya saja. Jika bisa memberdayakannya saja, pasti produktif. Nah, ketika tidak memberdayakannya, ya itu persoalannya,” imbuhnya.

Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa.

Lebih jauh, ia menanggapi  pandangan sebagian pihak bahwa  yang dilakukan Hamdam ini politis. Menurutnya, hal itu lumrah saja mengingat masa jabatan Hamdam menyisakan waktu kurang dari setahun.

“Kalau itu, sah-sah saja berpandangan demikian. Kalau bagi saya, selama itu untuk menyelamatkan tenaga kerja yang ada di PPU, ya saya mendukung saja,” tandasnya.

Terlepas apapun niatannya, Thohiron meyakini hal ini akan berdampak baik untuk daerah. Khususnya soal perputaran ekonomi daerah dampak masa sulit pandemi Covid-19 yang menjalar ke berbagai sendi perekonomian.

Karena, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, susah cari kerja. Pemerintah teriak-teriak untuk membuka lapangan pekerjaan, dan peluang pekerjaan yang paling mudah dibuka ya honorer,” tutup Thohiron. (ADV/SBK)

1...763764765...798Halaman 764 dari 798