PENAJAM – Tahun ini peningkatan sarana dan prasarana sektor pendidikan dilakukan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Tak kurang Rp 72 miliar pada APBD Murni 2023 digelontorkan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Syamsul Adha mengungkapkan beberapa kegiatan dilakukan pada tahun ini. Di antaranya pembangunan dan perbaikan ruang kelas belajar (RKB) pada sejumlah SD dan SMP.

“Tahun ini (2023) dapat dana sekitar Rp72 miliar. Sebagian untuk beberapa kegiatan pembangunan,” ujarnya, Senin (16/1/2023).

Selain RKB, Disdikpora PPU bakal melakukan rehabilitasi sejumlah gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan. Pembangunan peningkatan infrastruktur pendidikan ini merupakan usulan dari lembaga pendidikan di bawah kewenangan Pemkab PPU.

Pada tahun ini pula, juga akan dilakukan pengadaan penunjang pendidikan. Berupa mebel atau perabot sekolah berupa meja dan kursi untuk kegiatan belajar mengajar.

“Sejumlah SD dan SMP mendapatkan meja serta kursi baru, untuk peserta didik dan tenaga pengajar sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar,” ungkap Syamsul.

Adapun kebutuhan meja dan kursi untuk dua jenjang pendidikan itu berjumlah sekira 6.000 pasang. Dialokasikan untuk seluruh SD dan SMP yang ada di PPU. Dengan rincian sebanyak 4.000 pasang untuk SD dan 2.000 pasang untuk SMP.

Lebih lanjut, pemenuhan sarana prasarana pendidikan ini harus dilakukan. Untuk mewujudkan target pendidikan berkualitas di PPU. Maka dari itu ia berharap peningkatan SDM generasi muda lokal juga ikut meningkat.

“Kami juga bangun infrastruktur penunjang pendidikan lainnya seperti jamban (toilet), pagar, ruangan kepala sekolah dan ruangan guru,” tutupnya. (SBK)

PENAJAM – Sepak terjang Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Penajam Paser Utara (PPU) dalam peningkatan sektor usaha di Benuo Taka dinantikan Bupati PPU Hamdam Pongrewa. Utamanya peran dalam pengembangan daerah seiring dengan pindahnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengurus BPC Hipmi PPU periode 2021-2024 resmi dilantik, Senin (16/01/2023). Pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Umum BPD Hipmi Kaltim Bakri Hadi di Aula Lantai I, Kantor Bupati PPU.

Usai dilantik, Ketua BPC Hipmi PPU Sayyid Hasan mengatakan bahwa kepengurusan kali ini hanya berjalan singkat. Masa kurang dari dua tahun, akan dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi berbasis digital menuju IKN.

“Semangat ini harus terus dituangkan. Dan kami berharap dukungan dan sinergitas dengan pemerintah daerah serta Forkominda PPU bisa terus terwujud,” katanya.

Misi yang dilakukan ke depan ialah berkolaborasi dengan para pelaku UMKM di wilayah setempat. Dengan majunya UMKM ini, maka perekonomian masyarakat dalam menghadapi perubahan era secara signifikan juga akan terbantu.

“Semoga Hipmi PPU bisa menjadi mitra yang baik, dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta mewujudkan mimpi daerah. Yakni PPU yang sejahtera ekonomi kuat berbasis digital menuju IKN Nusantara,” lanjutnya.

Langkah ini tentunya juga mendapatkan apresiasi tinggi dari Ketua BPD Hipmi Kaltim Bakri Hadi. Namun ia tetap berpesan pada seluruh pengurus untuk konsisten dalam menjaga silaturahmi dengan semua pihak.

Pun, membangun kolaborasi dan komunikasi terkait implementasi program kerja yang telah disusun bersama. Kemudian juga bekerja secara profesional dalam setiap pelaksanaannya.

“Kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sendiri. Kita harus bekerjasama dan bersinergi, agar keberadaan Hipmi di PPU tidak sia-sia. Serta punya martabat, seiring dengan keberadaan IKN Nusantara,” ungkap Bakri.

Sementara itu, Bupati PPU Hamdam menyambut baik atas dilantiknya pengurus perkumpulan pengusaha muda di daerahnya ini. Secara terbuka ia menaruh  harapan besar dan peran serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Khususnya di sektor-sektor ekonomi.

“Keberadaan Hipmi PPU memiliki potensi besar yang harus dikembangkan, dan menjadi modal bagi peningkatan mutu dan peran kemasyarakatan serta para pelaku UMKM,” ucapnya.

Baginya, sebagai sebuah organisasi yang beranggotakan para anak muda, lahirnya sebuah pionir baru tentu diharapkan. Yang mana pandangan itu sangat realistis melihat semangat tinggi yang dimiliki.

“Saya sudah tidak sabar, Hipmi PPU memperlihatkan semangatnya, untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten PPU, khususnya dalam menangkap banyaknya peluang pemindahan IKN,” tegasnya.

Hanya saja, sambungnya, ia berpesan agar semangat yang dimiliki itu tidak membuat pengurus lupa diri. Terlalu besar dalam membangun kepercayaan diri, hingga mengabaikan beberapa hal yang juga krusial.

“Yang namanya kaum muda biasanya semangatnya terlalu menyala-nyala. Sehingga lupa bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan,” sebutnya.

“Intinya jika kurang dimengerti perbanyak koordinasi dan belajar. Karena sudah banyak pengalaman-pengalaman empiris, karena terlalu bersemangat akhirnya tidak terkendali. Hal-hal semacam itu yang perlu dihindari,” pungkas Hamdam. (SBK)

PENAJAM – Pada 2023 ini, Penajam Paser Utara (PPU) tidak mendapatkan alokasi penambahan jaringan gas (jargas) baru. Alasannya karena pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunannya.

Pemkab PPU terus berupaya menambah kuota jargas agar seluruh warga di Benuo Taka dapat merasakan aliran jargas di dapurnya. Pun tahun lalu telah diusulkan penambahan jumlah yang mencapai 15 ribu sambungan rumah (SR).

Plt Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang mengungkapkan bahwa hingga kini usulan penambahan ke Kementerian ESDM itu belum ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. “Usulan sudah kita sampaikan. Tapi sampai saat ini anggarannya belum ada di pusat. Jadi belum ada penambahan jaringan baru,” ungkapnya Minggu (15/1/2023).

Padahal kebutuhan jargas menjadi penting bagi masyarakat saat ini, terutama untuk konsumsi rumah tangga. Adanya usulan tersebut juga dilakukan lantaran masih banyak masyarakat PPU yang memerlukan jargas, terlebih saat ini gas LPG sulit didapatkan.

“Karena memang kebutuhan riil di masyarakat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan jargas,” sebut Nicko.

Meski demikian, upaya pemerintah daerah agar masyarakat Benuo Taka bisa mendapatkan jargas tetap dilakukan. Meski usulan belum terakomodir, Nicko menyebut tahun ini masih ada penambahan pemasangan dari sambungan yang sudah eksisting.

“Tidak bisa penambahan tahun ini, kecuali menambah dari jaringan yang sudah ada,” ucapnya.

Di PPU saat ini telah mendapatkan dua kali kuota pemasangan jargas. Yakni pada tahun 2018 sebanyak 4.260 sambungan, dan tahun 2020 sebanyak 5.062 sambungan rumah.

Jadi jumlah sambungan jargas sejak 2020 lalu sudah mencapai 9.322 SR. Yang tersebar di 11 kelurahan dan desa di dua kecamatan, Penajam dan Waru.

Lebih lanjut, upaya untuk mengusulkan penamabhan SR tetap dilakukan. Ia berharap ususlan ini bisa terakomodir pada mata anggara perubahan APBN.

Selain itu, potensi gas di PPU juga dianggap mumpuni dan mampu mengakomodir lebih banyak rumah. “Apakah memungkinkan di perubahan tahun ini, kita akan coba menyurat lagi,” pungkas Nicko. (SBK)

PENAJAM – Pada tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Penajam Paser Utara (PPU) memperoleh alokasi anggaran tak sedikit. Untuk itu, Bupati PPU Hamdam Pongrewa menegaskan untuk dapat menuntaskan seluruh tanggung jawab dan tanggungan yang tersisa.

Kepala Dinas PUPR PPU, Rivianan Noor mengungkapkan pada tahun anggaran 2023 dinasnya mempunyai pagu anggaran hampir sepertiga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PPU. Dia memastikan semua perencanaan infrastruktur bisa rampung tepat waktu.

“Sekitar Rp 489 miliar lebih dan 518 paket pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan anggaran tersebut, Dinas PUPR PPU siap tuntaskan semua PR. Terutama perbaikan infrastruktur di Kabupaten PPU di masa sisa jabatan bupati PPU tahun ini,” kata dia, Sabtu (14/1/2023).

Seperti diketahui, APBD Murni PPU 2023 telah disahkan disahkan sebesar Rp 1,9 triliun. Riviana menjelaskan alokasi anggaran ke dinasnya itu terbagi menjadi empat kelompok besar. Di antaranya  pada sekretariat untuk belanja rutin dan di Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan UPTD PU yang ada di empat kecamatan.

“InsyaAllah pada bulan September nanti semua selesai. Walau tetap ada sebagian  proyek-proyek yang akan selesai di akhir tahun ini (2023), di antaranya pembangunan gedung BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kantor KB (Keluarga Berencana),” ungkap Riviana.

Menurut dia, tahun ini merupakan tahun kerja keras bagi di Dinas PUPR. Karena dalam catatan, masih ada kendala dalam hal sumber daya manusia (SDM), peralatan, sampai pada bahan material yang kurang.

Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen dan memastikan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. “Harapan kami tersebut dapat terlaksana. Kami menyakini ini bisa diselesaikan,” tegas Riviana.

Sementara itu, Bupati PPU Hamdam berpesan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan itu dilakukan percepatan. Termasuk penyelesaian utang pihak ketiga dan penyelesaian pengadaan tanah. Khususnya yang telah dimanfaatkan. Karena beberapa hal di tiap OPD saat ini telah dilakukan penataan.

“Saat ini dinas PUPR telah mempunyai tim yang solid. Ada para insiyur-insiyur handal dan telah berpengalaman, yang sudah siap berkolaborasi dan siap berjalan bersama dengan saya. Untuk membangun segala infrastruktur yang telah kita rencanakan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat PPU,” jelasnya.

Selain menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, seluruh kegiatan yang direncanakan itu mesti selesai sesuai dengan aturan. Namun dengan mutu yang baik dan tepat guna. Sehingga masyarakat bisa menerima dampak positif dari pembangunan itu.

“Saya berharap Dinas PUPR dapat menuntaskan semua Pekerjaan Rumah (PR ) ini di tahun 2023. Saya juga sangat berharap semua ini bisa selesai sebelum masa akhir jabatan saya,” tegas Hamdam.

Untuk diketahui, Hamdam resmi menjabat sebagai kepala daerah difinitif sejak 28 Desember 2022. Ia diamanahkan untuk menggantikan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang tersandung kasus rasuah, hingga masa periode kepempinan 2018-2023 berakhir pada sekira Oktober 2023 mendatang. (SBK)