PENAJAM – Mayat seorang pria ditemukan tergeletak di pinggir jalan sebuah gang di Kelurahan Petung, Rabu, (18/1/2023). Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kejadian ini lebih lanjut.

Diketahui mayat tersebut merupakan warga RT 19 Kelurahan Petung. Saat ditemukan, mayat dalam keadaan tertelungkup.

Mengenakan pakaian warna merah dengan bawahan sarung tertelungkup di semak-semak tepat di depan rumahnya. Terlihat pula pada bagian kepala ada luka dan darah. “Benar ada warga Petung yang ditemukan meninggal dunia,” terang Lurah Petung, Achmad Fitriyadi.

Pertama kali korban ditemukan oleh sang anak saat pulang sekolah, sekira pukul 14.00 Wita. Garis polisi saat ini juga sudah dipasang mengelilingi tempat kejadian perkara (TKP).

“Saat ini pihak kepolisian telah berada di lokasi. Jadi kasus ini sudah menjadi ranah kepolisian,” katanya.

Menurut informasi sementara, pria yang berprofesi sebagai penjual mainan di pasar. Adapun melihat kondisi mayat, warga sekitar menduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan.

Sementara itu, saat dihubungi Kasatreskrim Polres PPU, Iptu Dian Kusnawan membenarkan peristiwa penemuan mayat tersebut. Namun pihaknya masih bisa memberikan keterangan lengkap soal kejadian ini.

“Kami baru turun ke lapangan untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Kami belum tahu dugaan sementara. Masih kami telusuri,” tuturnya.

Saat ini diketahui jasad korban masih sudah di awa ke RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) PPU untuk dilakukan visum. Rencananya korban selanjutnya akan dibawa ke Balikpapan untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. “Nanti diinformasikan lagi jika sudah selesai,” tutup Dian. (SBK)

PENAJAM – Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Pemkab PPU untuk bersikap tegas terkait kejelasan kerja sama pengelolaan Pasar Petung. Dalam hal ini, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung akan kembali dipanggil untuk mengeksekusi masalah.

Kerja sama antar pengelola Pasar Petung, yakni PT Benuo Penajam dan Pemkab PPU telah terjalin sejak 2008 silam. Namun dalam perjalanannya, kongsi pemerintah daerah dan pihak swasta itu berjalan kurang sehat.

“Dalam hal (kerja sama) pengelolaan Pasar Petung di Kelurahan Petung, saat ini masih terbilang buruk. Pasalnya, diketahui belum banyak memberikan kontribusi PAD (pendapatan asli daerah),” ungkap Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi, Rabu (18/1/2023).

Padahal, legislatif sejak lama mengingatkan persoalan ini pada eksekutif. Khususnya pada Dinas KUKM Perindag PPU, Dinas Perhubungan (Dishub) PPU dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU terkait penarikan retribusi.

“Terus dalam pengawasan Komisi II, terutama berkaitan dengan setoran pajak parkir, retribusi sampah dan pengelolaan pasar/retribusi pedagang pasar,” sebutnya.

Bahkan, di awal tahun ini, Senin (16/1/2023) kembali digelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama beberapa instansi terkait. Termasuk jajaran Sekretariat Kabupaten hingga tataran pemerintah kelurahan setempat untuk menelaah kerja sama dan mencari solusi.

Wakidi mengungkapkan pertemuan tersebut fokus membahas penyebab terjadi potential loss PAD yang terjadi di sana. Karena menurutnya pula, MoU antar kedua belah pihak sejak awal telah jelas menyebutkan pembagian keuntungan.

“Pasar Petung harusnya bisa memberikan kontribusi PAD. Dinas terkait sudah harus melakukan penagihan, perlu peningkatan pelayanan atau penyetoran PAD terutama Pasar Petung itu,” tegasnya.

Diketahui, lahan pasar di Jalan Penajam-Kuaro itu ialah milik pemerintah daerah. Sementara bangunan di atasnya ialah milik PT Benuo Penajam dan menjadi pengelola. Tak kurang sekira 600 pedagang diketahui melapak di sini.

Bahkan, kerja sama yang disepakati kurun 20 tahun lalu sejatinya telah berakhir pada 2022 lalu. Oleh karena itu, kejelasan atas kerja sama ini perlu dilakukan agar kesalahan yang terjadi tak kembali terulang.

“Intinya ke depan harus ada kerja sama yang sehat. Maka dari itu, permasalahan yang sebelumnya ini harus klir dulu,” kata Wakidi.

Sebelumnya melalui Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Kabupaten PPU, Suparman bahwa pengelolaan pasar yang terletak di Kelurahan Petung itu, memiliki kewajiban membayar retribusi melalui SKPD teknis.

“Kalau pasar petung, walaupun potensinya sama bisa ditarik tidak ada kendala dalam aturan karena jelas perdanya,” ujarnya.

Adapun dari perhitungan sementara, untuk 3 potensi pendapatan yang bisa didapatkan dari retribusi di pasar tersebut mencapai ratusan juta. Prosesnya hingga kini 3 OPD terkait tadi diminta untuk menetapkan besaran retribusi yang perlu dikeluarkan oleh pengelola, dalam waktu 1 pekan terhitung sejak rapat. (SBK)

PENAJAM – Langkah Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) membentuk Forum  Corporate Social Responsibility (CSR) masih terhenti pada penerbitan perubahan kebijakan.  Beberapa poin dalam aturan lama dianggap kurang update, meski sejak terbit belum pernah digunakan.

Tim Faslitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PPU sejatinya sudah bergerak sejak pertengahan 2022 lalu. Beberapa kali pertemuan lintas sektor di pemerintah daerah bahkan telah dilakukan.

Tim ini bertugas untuk membantu Bupati dalam memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP atau biasa disebut Forum CSR. Hal ini berdasarkan kepada Surat Keputusan (SK) Bupati PPU Nomor 500/200/2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi TJSLP Tahun 2022-2025.

“Sampai saat ini masih berproses dalam penerbitan revisi peraturan bupati (perbup), sebagai dasar hukum Forum CSR PPU,” kata Plt Asisten II Setkab PPU, Nicko Herlambang, Rabu (18/1/2023).

Pertemuan-pertemuan itu utamanya membahas lahirnya dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan dana yang bersumber dari luar APBD ini. Berbagai poin dikumpulkan dan disusun di antaranya unsur forum dan skema penggunaan anggaran.

“Aturan dalam perbup yang ada, ada beberapa hal yang dianggap tidak update atau terlalu rumit. Misalnya dalam pembentukan pengurus harus melalui proses seleksi dan lainnya,” sebutnya.

Rencananya, dalam forum ini diisi oleh perwakilan yang ditunjuk Pemkab PPU serta perwakilan dari masing-masing perusahaan. Pembentukan forum yang dimaksudkan untuk mengakomodir program tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban perusahaan yang beroperasi di Benuo Taka.

Pembentukan Forum CSR yang direncanakan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Adapun mengenai revisi perbup itu telah diajukan kepada Bagian Hukum Pemkab PPU, dan juga kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU. Diharapkan itu bisa segera ditindaklanjuti sehingga target pembentukan Forum CSR bisa direalisasikan tahun ini.

“Harapannya diawal tahun kita lakukan perubahan (perbupnya). Nanti kita berproses untuk segera membentuk forum CSR-nya,” terang Nicko.

Selain untuk membantu pembagunan daerah lebih terarah, adanya Forum CSR juga dapat memudahkan Pemkab dalam menghitung nilai bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Selama ini diakui bantuan dari perusahaan bisa mencapai miliaran rupiah, lantaran jumlah perusahaan di Benuo Taka cukup banyak.

Selain itu, jika Forum CSR telah terbentuk, maka dengan mudah dapat berkoordinasi dengan perusahaan. Mengenai bentuk bantuan sosial yang diberikan, baik berupa dana maupun berupa program.

“Sekarang kita belum tahu total CSR yang tersalur ke masyarakat. Jadi nanti kita juga bisa menghitung berapa besaran yang bisa diberikan ke masyarakat kita dengan adanya Forum CSR,” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) masih berupaya mengevaluasi kerja sama pengelolaan Pasar Petung. Salah satunya dengan menetapkan retribusi terutang yang harus dipenuhi, hingga skema kerja sama pengelolaan yang ideal.

Setidaknya ada 3 potensi besar pendapatan yang bisa didapatkan dari kerjasama pasar di PPU. Yakni pelayanan pasar, retribusi parkir dan pelayanan kebersihan atau persampahan.

“Penarikan retribusi itu dilakukan oleh OPD masing-masing,” kata Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) PPU, Suparman, Selasa (17/1/2023).

Menurut laporan, untuk sementara hanya beberapa pasar yang ditarik, seperti pasar di Penajam, Babulu dan pasar di Waru. Sementara yang PPU dalam menyelesaikan persoalan itu, Pemkab PPU juga tengah mempersiapkan pertemuan untuk semua yang terlibat.

Mulai dari pengelola pasar hingga dinas terkait yakni Dinas KUKM Perindag PPU, Dinas Perhubungan (Dishub) PPU dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU.

“Jadi perlu dipanggil semua dinas terkait, untuk membahas soal retribusi itu. Jadi ditetapkan sudah tagihannya,” kata Plt Asisten II Setkab PPU, Nicko Herlambang, Selasa (17/1/2023).

Diketahui, lahan pasar di Jalan Penajam-Kuaro itu ialah milik pemerintah daerah. Sementara bangunan di atasnya ialah milik PT Benuo Penajam dan menjadi pengelola.

Keduanya terikat perjanjian kerja sama kurun 20 tahun lalu, sejak 2008 hingga 2022 ini dengan opsi bisa diperpanjang. Sekira 600 pedagang juga diketahui melapak di sini.

Dalam perjanjian kedua pihak, di antaranya mengatur retribusi yang harus disetorkan pengelola pasar ke pemerintah daerah. Namun belakangan, Pemkab PPU tidak menerima hasil penagihan dari pengelola pasar.

“Akhir tahun lalu sudah kita push. Agar dinas-dinas terkait untuk menetapkan tagihan, jadi perusahaan terutang,” ungkap Nicko.

Adapun saat ini, pihaknya masih mengecek total tagihan yang akan ditetapkan. Dari pengecekan sementara, dari sektor persampahan saja potensi tagihan mencapai sekira Rp 100 juta.

“Keluarkan semua tagihan. Tetapkan dulu tagihan, jadi perusahaan tersebut terhutang. Bayangkan, dari sampah 100 sekian juta,” sebut Nicko.

Kemudian dari retribusi parkir, potensinya mencapai sekira Rp 274 juta. Meski tidak menyebutkan, ia juga meyakini retribusi dari sektor sewa lapak cukup besar.

“Dari dinas terkait belum menetapkan, baru kemarin kami suruh untuk cek betul-betul, karena mereka yang mungut itu. Keuntungan terbesar disitu dari retribusi sampah dan parkir. Dari laporan parkirnya terakhir, dapat 274 juta, itu bersih,” bebernya.

Menurutnya, dengan menetapkan tagihan ini juga bakal mengurai permasalahan kerja sama dengan pengelola pasar selama ini. Seperti pengaturan parkir pasar, yang biasannya ada di luar area pasar, bisa ditertibkan di area parkir yang ditentukan.

“Salah satu caranya ini tagihkan dulu semua. Jadi perusahaan terutang,” tuturnya.

Sementara itu dalam penarikan retribusinya nanti, Lurah Kelurahan Petung, Achmad Fitriady menyatakan bersedia untuk mendorong pelaksanaannya. Khususnya dalam memfasilitasi dengan para pengelola dan pedagang pasar di sana.

“Dalam hal ini Kami sebatas menampung masukan. Tetapi kewenangan tetap OPD pengampu. Jadi Kami hanya sebatas memonitor dan melihat perkembangan, dan Kami siap mendukung pelaksanaannya,” tutup Achmad. (SBK)

PENAJAM – Pendaftar Pengawas kelurahan/desa (PKD) untuk Pemilu 2024 di Penajam Paser Utara (PPU) hingga saat ini masih minim. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU tengah mempersiapkan perpanjangan masa pendaftaran.

Setidaknya Bawaslu PPU membutuhkan 54 orang untuk menjadi PKD. Mereka akan bertugas untuk mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2024 mendatang.

“Perkembangan sampai hari ketiga itu pendaftaran memang berjalan cukup standar tidak berjalan cepat,” ujar Ketua Bawaslu PPU, Edwin Irawan, Selasa (17/1/2023).

Bawaslu PPU mulai membuka pendaftaran PKD sejak 14 Januari hingga 19 Januari 2023 mendatang. Namun, hingga saat ini kuota yang dibutuhkan belum terpenuhi.

PKD sendiri mulai akan betugas sejak tahapan pemilu dimulai pada sekira Februari 2023 nanti. Setiap desa/kelurahan dibutuhkan satu orang PKD. Maka itu diperlukan 54 orang di seluruh PPU.

“Hingga saat ini, pendaftar baru mencapai 29 orang. Itupun, masih ada desa/kelurahan yang pendaftarnya kosong, terutama di daerah Kecamatan Sepaku. Dari 15 desa/kelurahan di Sepaku, pendaftaran yang masuk baru 5 orang,” jelasnya.

Kurangnya pendaftar PKD ini, menurutnya karena juga telah berlangsung banyak perekrutan tenaga pengawas baik ad hoc di PPU. Seperti Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebelumnya.

Oleh karena itu, sangat memungkinkan Bawaslu PPU melakukan perpanjangan waktu pendaftaran. Yang pasti apabila kuota yang dibutuhkan belum terpenuhi. “Besar kemungkinan akan melakukan perpanjangan masa pendaftaran,” tandas Edwin.

Sekadar informasi, beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku yang pendaftarnya masih nihil yakni, Desa Binuang, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Suko Mulyo, Wonosari, Mentawir, dan Pemaluan.

Kemudian di Kecamatan Penajam juga masih ada beberapa desa/kelurahan seperti, Desa Giripurwa, Sidorejo, Bukit Subur, Kelurahan Gersik, Kelurahan Jenebora, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan Nipah-nipah, Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Penajam, Kelurahan Petung, Riko, Saloloang, Sepan, Sesumpu, dan Kelurahan Sotek.

Sementara untuk Kecamatan Babulu ada Desa Gunung Intan, Sebakung Jaya, Sri Raharja, dan Desa Sumber Sari. “Di Kecamatan Waru juga masih ada desa/kelurahan yang pendaftarnya masih kosong desa Bangun Mulya, Sesulu dan Waru,” pungkasnya. (SBK)