PENAJAM – Warga terdampak kenaikan BBM di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan langsung tunai (BLT). Target penyaluran bantuan ditargetkan rampung akhir Januari 2023.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU, Sukadi Kuncoro menuturkan penerima manfaat tersebut berjumlah 5.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Besaran yang diberikan adalah Rp 600 ribu untuk setiap pelaku UMKM.

“Seharusnya dilakukan pada 2022, namun Pemerintah Provinsi baru menyalurkan pada tahun ini. Makanya baru dilakukan sekarang,” katanya.

BLT tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM. Yang kemudian digunakan untuk meringankan beban usaha.

Penyaluran dilakukan melalui Bankaltimtara mulai 16 Januari 2023. Untuk wilayah Kecamatan Penajam dilakukan di Bankaltimtara Cabang Penajam, dan penyaluran di wilayah Kecamatan Waru melalui Bankaltimtara Unit Waru.

Kemudian penyaluran BLT BBM di wilayah Kecamatan Babulu dilakukan di Bankaltimtara Unit Babulu Darat dan Unit Gunung Intan, dan penyaluran di wilayah Kecamatan Sepaku melalui Bankaltimtara Unit Sepaku.

“BLT BBM disalurkan di masing-masing Bankaltimtara yang ada di setiap kecamatan untuk mudahkan para penerima manfaat,” sebut Kuncoro.

Ia menargetkan penyaluran BLT BBM dari APBD Kaltim tersebut rampung paling lama sampai 31 Januari 2023. Jadi seluruh penerima manfaat itu bisa membantu menekan nilai inflasi yang terjadi di daerah.

“BLT BBM ada dua sumber. Dari Pemkab sebanyak 5.400 UMKM dan Pemprov sebanyak 5.000 UMKM. Sudah disalurkan untuk yang daerah, untuk yang provinsi target selesai 31 Januari,” pungkasnya. (sbk)

PENAJAM – Pembahasan terkait rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan (BPP)-Penajam Paser Utara (PPU) kembali dilakukan. Ada beberapa perubahan skema pembangunan dan nilai anggaran yang perlu dilakukan dalam melanjutkan mega proyek ini.

Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Nicko Herlambang menyebutkan masih ada harapan megaproyek itu berdiri. Bahkan pihaknya telah melakukan pertemuan yang membahas kelanjutan pembangunan penghubung titik Nipah-Nipah di PPU dan Melawai di BPP itu.

“Rencana pembangunan jembatan Tol Teluk Balikpapan-PPU belum berakhir dan masih menjadi harapan masyarakat sejak bertahun-tahun,” ujarnya, Minggu (22/1/2023).

Pertemuan khusus itu digelar di Hotel Platinum Balikpapan pada Kamis, (19/01/2022). Oleh Pemkab PPU dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Waskita Toll Road (WTR) yang berlaku sebagai pelaksana kegiatan ini.

Namun sayang, Pemkot Balikpapan yang juga diundang dalam pertemuan tersebut tidak hadir dalam acara ini. Selain Nicko, ada Kepala Perumda Benuo Taka PPU, Amrul Alam, Direktur Operasional WTR, Muhammad Sadal, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit dan juga Area Manager WTR, Arif Wibowo.

Nicko mengungkapkan sesuai perencanaan awal, adanya jembatan yang akan menghubungkan dua daerah administrasi tersebut akan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Serta memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi kedua daerah.

Mengingat bakal terjadinya percepatan alur distribusi. Namun diyakini juga tetap tidak akan merubah pola pergeseran masyarakat Kabupaten PPU.

“Artinya dengan jarak tempuh 10-15 menit jika menggunakan speed boad, tidak mungkin juga masyarakat PPU untuk menuju Balikpapan dan sekitarnya harus melalui Jembatan Pulau Balang. Oleh karenanya masyarakat masih berharap jembatan penghubung ini dapat benar-benar bisa terbangun,” bebernya.

Proyek tersebut diinisiasi PT Waskita Karya (WIKA) melalui anak usahanya, PT Waskita Tol Road sekitar 2013 silam. Meski diserahkan kepada investor, Pemkot Balikpapan, Pemkab PPU, dan Pemprov Kaltim kemungkinan dilibatkan dalam konsorsium pembangunan.

Dengan persentase masing-masing, Pemprov Kaltim membentuk PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (Perusda Pemprov Kaltim 20 persen), Pemkab PPU melalui Perumda Benuo Taka 10 persen, dan Kota Balikpapan membentuk Perusda Komaba Balikpapan 5 persen.

Namun dalam prosesnya, terjadi beberapa kali tarik-ulur mulainya pembangunan. Diketahui, jembatan tol sepanjang 7,9 kilometer dan jalan pendekat sepanjang 11,75 kilometer. sempat dilelang oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2019.

Namun, megaproyek senilai Rp15,53 triliun dihentikan proses lelang investasinya. Karena, setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah Kecamatan Sepaku, PPU, muncul wacana titik jembatan akan dipindahkan.

Belakangan Kementerian PUPR mengurungkan wacana pemindahan titik pembangunan jembatan tol lagi. Alasan ketinggian ruang bebas jembatan dari permukaan air laut tertinggi (clearance) 50 meter menjadi persoalan dari pelaku usaha bidang pelayaran.

Padahal ketinggian itu disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2015 melalui surat Nomor PR002/12/14 PHB 2015. Stelah dilakukan kajian ulang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub mengumumkan perubahan ketinggian ruang bebas jembatan menjadi 65 meter.

1 dari 4

Meski digagas masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek, Nicko menegaskan bahwa Gubernur Isran Noor juga telah mendukung kelanjutan rencana itu. Sebab, dengan pindahnya IKN, jembatan ini bisa menjadi salah satu pendukung pembangunan di daerah penyangga.

“Ketika pemerintah pusat telah meyiapkan anggaran tol pulau balang yang begitu besar, seharusnya pendanaan tol teluk Balikpapan ini tidak ada apa-apanya. Artinya jika memang tidak ada jalan memungkinkan, setidaknya ada jalan tengah dari pusat dengan menguncurkan dana untuk membantu pembangunan jembatan tol ini sehingga segera terwujud,” ungkap Nicko.

Sementara itu, Direktur Operasional WTR, Muhammad Sadal mengatakan pertemuan tersebut merupakan rapat sekaligus diskusi terkait kelanjutan pembangunan jembatan tol teluk Balikpapan – PPU. Ia menyampaikan bahwa terkait perkembangan terakhir pembangunan jembatan tersebut berdasarkan hasil kajian kelayakannya setelah ketinggian jembatan dinaikkan dari 50 meter menjadi 65 meter.

Kemudian juga ada kenaikan nilai inflasi dari semula diangka 2 persen per tahun menjadi 2,08 persen per tahun. Nilai ini dihitung sesuai nilai rata-rata di tingkat kabupaten baik PPU dan Balikpapan.

“Dari perubahan ini ada penambahan biaya khususnya pada biaya kontruksi hingga 600 miliar,” katanya.

Dari hasil itu pula, menyebabkan perhitungan nilai jualnya negatif. Oleh karenanya terkait rencana pembangunan ini pihak Waskita meminta pertemuan lebih lanjut untuk mengevaluasi dan mencarikan investor baru untuk meneruskan rencana pembangunan tersebut.

“Dalam pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa calon investor pembangunan ini adalah dari Korea. Namun kami juga belum mengetahui kepastiannya dan prosesnya telah sejauh mana,” pungkas Sadal. (SBK)

PENAJAM – Sejumpah pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) di Penajam Paser Utara menjalani tes urine. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

Pelaksanaan dilakukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) menyasar ratusan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Mulai dari para paratur sipil negara (ASN) dan yenaga harian lepas (THL).

Sekretaris BNK PPU Nurbayah mengatakan pegawai yang mengikuti pemeriksaan tes urine terdiri dari 915 pegawai. Terdiri dari 150 orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), 150 orang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), 251 pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta 364 pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Sasaran tes urine adalah ASN dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah kabupaten,” katanya, Jumat (20/1/2023).

Kegiatan ini, kata dia, akan diagendakan pihaknya setiap tahun dengan tujuan agar di lingkungan pemerintahan kabupaten setempat bersih dan bebas narkoba. Apabila pegawai terindikasi mengonsumsi narkoba dari hasil pemeriksaan urine, langkah yang diambil tidak akan langsung dilakukan penindakan.

Kepala Bidang Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim Risma Yogi M Silalahi menyebutkan akan dilakukan penilaian terlebih dahulu. Namun akan dilakukan tes lanjutan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan psikis residen.

“Dengan pemeriksaan urine, diharapkan masyarakat lebih sadar terhadap bahaya narkoba, mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan angka penyalahgunaan narkotika menurun,” tutupnya. (SBK)

PENAJAM – Sebanyak 268 calon panitia pemungutan suara (PPS) di Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti tes wawancara. Mereka bakal bersaing untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan sebanyak 162 orang.

Mereka yang ikut tes lanjutan ini memrupakan yang lulus seleksi ertulis berbasis computer assisted test (CAT) lalu. Adapun peserta tes CAT dari 306 peserta yang mendaftar, hanya hanya 289 calon PPS saja yang dapat hadir.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU Irwan Syahwana menuturkan dalam pelaksanaannya telah ada 279 peserta yang dinyatakan lolos tes CAT. Namun hanya 268 peserta saja dari 4 kecamatan yang hadir.

Seleksi wawancara itu dilakukan digelar di wilayah kerja masing-masing. Tes wawancara ini dilaksanakan pada 18 sampai 19 Januari 2023.

“Tes Tertulis di bagi menjadi 2 Sesi, sesi pertama dilakukan tanggal 11/01/2023 dan sesi selanjutnya dilakukan esok harinya (12/01/2023).Untuk tahap selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus Tes Tertulis akan mengikuti seleksi selanjutnya

Kemudian, hasil tes wawancara ini akan diakumulasi dengan nilai tes tertulis untuk menentukan tiga orang yang terpilih sebagai anggota PPS dan 3 orang untuk cadangan di setiap desa dan kelurahan. Hal itu sebagai antisipasi jika ada anggota PPS mengundurkan diri.

“Jumlah anggota panitia pemungutan suara yang dibutuhkan tiga orang untuk setiap desa dan kelurahan, dalam membantu penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi 162 orang penyelenggara badan adhoc di 54 kelurahan/desa di PPU,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan menyatakan keseluruhan penyelenggaraan seleksi ini berjalan lancar tanpa hambatan. Pun, jumlah calon PPS yang dibutuhkan di masing-masing wilayah memenuhi kuota.

“Untuk pengumuman seleksi akan disampaikan pada 21 sampai 23 Januari ini. Saat ini masih proses rekapitulasi ranking hasil pleno wawancara,” ujar Irwan.

Setelah diumumkan KPU PPU selanjutnya akan melakukan penetapan anggota PPS pada 23 Januari, serta pelantikan anggota PPS terpilih pada 24 Januari. Setelah dilantik itu pula, mereka telah masuk masa kerja sebagai penyelenggara pemilu hingga 24 April 2024 mendatang.

“Selanjutnya akan diumumkan hasilnya, terus pelantikan dan bimtek. Tugas kami yaitu lanjut rekrutmen pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih),” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – Dalam rangka merangsang kembali semangat kebersamaan, kumpulan anak muda Desa Sesulu siap menggelar Festival Rakyat Sesulu Ungan Berayak. Ajang ini juga disiapkan sebagai sarana merawat kebudayaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ketua Panitia acara, M Herlin Aby Manyu menjelaskan agenda ini akan dilaksanakan pada 18 Februari hingga 4 Maret mendatang. Tak kurang 50 UMKM lokal dan 30 penggiat seni dan budaya lokal terlibat dalam pegelaran ini.

“Melibatkan UMKM dari masyarakat sekitar dan lokal PPU dengan estimasi yg telah ditentukan panitia. Pegiat budaya, seni dan musik lokal maupun luar berpartisipasi dalam acara ini,” ujarnya, Jumat (20/1/2023).

Pelaksanaan bertempat di Lapangan Kantor Desa Sesulum Kilimeter 28, RT 003 Desa Sesulu. Turut pula meramaikan kegiatan ini, ada pameran dan wahana bermain anak, serta berbagai perlombaan yang melibatkan langsung peserta yang hadir.

Adapun kepanitian ini terdiri dari Karang Taruna, Pemdes Sesulu, Lembaga Adat Paser (LAP) Borneo, Pemuda Pancasila. Lalu Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), KIM Sesulu, BPD Sesulu dan perpustakaan gemilang Desa Sesulu.

“Untuk pameran sementara nanti diantaranya ada pameran mandau serta beberapa stand pameran lainnya. Untuk lomba, ada lomba latto-latto dan karaoke dan beberapa lagi,” tuturnya.

Herlin mengungkapkan tema spesifik yang diangkat ialah kebudayaan lokal, khususnya Budaya Adat Paser. Namun, tidak menutup kemungkinan juga budaya lainnya akan turut dimasukkan dalam kegiatan ini.

Hal ini juga tertuang dalam judul acara yaitu Ungan Berayak yang diambil dari Bahasa Paser yang berarti Acara Bersama. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat cinta kebudayaan lewat ajang melestarikan kebudayaan dan sarana hiburan masyarakat.

Kemudian juga meningkatkan rasa kegotongroyongan dan kebersamaan warga setempat. Sekaligus, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. “Acara ini baru pertama kali direncanakan, Jika sukses digelar, rencananya juga akan dijadikan agendata tahunan di desa,” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan akan terlibat aktif dalam menyosialisasikan anti politik uang untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung terciptanya kontestasi pemilihan yang sehat.

Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak pertengahan 2022 lalu dan berlanjut di tahun ini. Segala persiapan dari sarana dan prasarana, serta panitia penyelenggara mulai dilaksanakan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU, Sodikin mengungkapkan peran pemerintah daerah ialah turut menyosialisasikan segala persiapan itu. Terlebih juga dalam memberikan edukasi atas pentingnya pelaksanaan salah satu sistem demokrasi ini.

“Dengan mengupayakan supaya pemilu ke depan bukan suatu hal yang ditakutkan. Tetapi suatu hal yang menyenangkan sesuai dengan yang diinginkan jujur adil langsung umum dan rahasia,” ungkapnya, Jumat, (20/1/2023).

Sampai saat ini berbagai elemen pemerintahan daerah telah melaksanakan berbagai sosialisasi kepada masyarakat. Semua itu dititikberatkan pada edukasi agar masyarakat dapat menjadi peserta pemilu yang diinginkan.

Satu poin yang utama ditegaskan ialah untuk tidak terintimidasi tekanan juga dengan money politic. Karena hal ini diketahui masih menjadi satu permasalahan krusial setiap adanya kontestasi pemilu, khususnya di Benuo Taka.

“Semua harus sadar, bahwa Pemilu 2024 harus dilaksanakan. Serta masyarakat harus bisa menyaring informasi-informasi di media massa dan media sosial dengan baik dan bijak. Jangan sampai informasi yang provokatif yang diikuti, apa lagi soal money politic,” tegas Sodikin.

Arahan ini, sambungnya, juga jelas disampaikan dalam webinar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) beberapa waktu lalu. Pun dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) PPU, Agus Dahlan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) PPU, Edwin Irawan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Irwan Sahwana dan Pengurus Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta sejumlah undangan terkait lainnya.

“Momentum pemilu serentak Tahun 2024 sebagai wujud pembinaan kesadaran bela negara, sarana pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan,” tuturnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirpopum) Kemendagri, DR Bahtiar saat itu mengatakan bahwa webinar adalah bagian atau tahapan dari pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Tujuannya adalah agar bagaimana pelaksanaan pemilu serentak mendatang di Indonesia ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tahapan-tahapan itu sudah semestinya kita jalankan sejak saat ini, baik tingkat daerah hingga nasional. Jika kita ingin melihat hasil yang baik tentunya dari pelaksanaan pemilu kita di 2024 mendatang,” ucapnya.

Menurutnya, peradaban Indonesia adalah negara yang mengadopsi tata kenegaraan sistem pemerintahan dan sistem politik yang mengandung demokrasi. Oleh karenanya bagaimana mengubah itu dalam Pemilu 2024 sebagai tahapan sebagai instrumen di dalamnya.

“Perebutan kekuasaan atau kompetisi perebutan kekuasaan eksekutif dan legislatif di tahun 2024 ini justru harus kita jadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan kesatuan bangsa kita,” tutup Bahtiar. (SBK)

PENAJAM – Polisi hingga kini, Kamis (19/1/2023) masih mendalami penyebab kematian salah satu warga RT 19 Kelurahan Petung. Selain memeriksa beberapa saksi, aparat juga masih menunggu hasil visum keluar.

Warga Kelurahan Petung heboh dengan ditemukannya mayat dalam kondisi bersimbah darah pada Rabu 18 Januari 2023 pukul 14.00 Wita. Jasad pria berkaos merah dengan bawahan sarung itu diketahui ialah SR (49) dan mengalami luka lebar di kepala tertelungkup di depan rumahnya. “Kalau kronologisnya, masih belum tahu pasti. Kami masih mendalami dengan memeriksa beberapa saksi,” ujar Kepala Satreskrim Polres PPU, AKP Dian Kusnawan.

Sementara ini, sambungnya, pihaknya telah memeriksa 4 orang saksi. Di antaranya ialah istri dan anak, serta 2 orang warga sekitar. “Kasus masih dalam penyelidikan, ada 4 saksi yang diperiksa sementara ini. Personel kami juga masih di lapangan,” jelasnya.

Jasad korban ditemukan pertama kali oleh anaknya saat pulang sekolah. Kemudian melaporkan kepada warga sekitar, lalu oleh warga dilanjutkan laporan ke Polres PPU.

Sesaat kemudian, polisi langsung turun ke lapangan untuk mengamankan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Jasad kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) untuk dilakukan visum.

“Kami lakukan olah TKP bawa ke rumah sakit untuk visum dan dilakukan proses penyelidikan. Kalau hasilnya belum keluar, karena baru selesai dilakukan visum tadi malam,” jelas Dian.

Dengan belum keluarnya hasil visum itu, penyebab pasti kematian juga belum bisa disebutkan. Menurutnya setelah hasil visum itu ada, penyebab kematian sejalan juga bisa diperkirakan. “Jadi untuk penyebab kematian masih menunggu hasil visum,” katanya.

Meski begitu, warga sekitar menduga penyebab kematian karena dibunuh. Melihat kondisi korban dan luka yang dialaminya. “Nanti, tunggu hasil pengembangan. Pasti kami infokan lebih lanjut,” tutup Dian. (SBK)

PENAJAM – Gaji Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) diperkirakan akan mengalami kenaikan pada Pemilu 2024 mendatang. Meski belum bisa disebutkan nominalnya, ada beberapa indikator adanya peningkatan honor tersebut dapat terjadi.

Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU, perekrutan pantarlih rencananya dibuka 26 Januari hingga 31 Januari 2023 mendatang. Kebutuhan yang diperlukan ialah menyesuaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Benuo Taka nanti.

“Saat ini masih dalam perhitungan, kemungkinan jumlah TPS bertambah, jadi jumlah pantarlih juga kemungkinan bertambah,” ujar Komisioner KPU PPU Wiwik Susiati, Kamis (19/1/2023).

Sekadar informasi, jumlah TPS di PPU pada Pemilu 2019 lalu mencapai 515 TPS. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kala itu hanya sekira 122 ribu pemilih.

Sementara saat ini KPU PPU telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri jumlahnya sudah meningkat. Yakni 134.968 pemilih.

“Jumlah TPS dipengaruhi jumlah pemilih. Sekarang sudah melebihi jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya,” sambung dia.

Kemudian, pantarlih nantinya mulai bekerja sejak 6 Februari 2023 hingga 15 Maret 2023. Memiliki tugas utama membantu KPU dalam pencocokan data pemilih.

Lalu menyampaikan hasil pencocokan tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) didaerahnya. Maka itu, terang Wiwik, calon pantarlih diutamakan yang mengetahui daerahnya, terutama penduduknya.

“Tugas pantarlih menerima data pemilih dari kami, setelah itu datang ke rumah ke rumah untuk memastikan apakah betul data ini, artinya verifikasi terakhir dari mereka,” terang dia.

Lebih lanjut, Wiwik menyebutkan ada potensi adanya kenaikan gaji pantarlih. Bahkan kenaikan honorarium ini merupakan arahan dari KPU pusat. “Gaji pantarlih juga ada kenaikan tapi belum pasti berapa,” sebut dia.

Adapun pada pemilu sebelumnya, jumlah gaji pantarlih sebesar Rp 800 ribu. Untuk yang kali ini, perkiraan naik menjadi Rp1 juta.

Menurut dia, kenaikan ini juga sudah menjadi keharusan. Sebab, kenaikan gaji badan ad hock yang lain juga sudah dilakukan.

“Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tapi kita tunggu saja kepastian dari pusat,” pungkas dia. (SBK)