PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor akhirnya buka suara. Lewat Kuasa Hukum Abdul Rais, ia meluruskan simpang-siur kasus pornografi yang sempat viral selama sebulan terakhir.

Berbagai pemberitaan dan konten di beberapa media online maupun di platform media sosial seperti Instagram, Facebook Tik tok ataupun Youtube dianggap menyudutkan dan mendiskreditkan Syahrudin.

Bahkan hal itu dianggap telah mencemarkan nama secara pribadi maupun dalam kedudukan selaku wakil rakyat.

“Terkait dengan ditangkap dan ditahannya seorang wanita berinisial FA oleh Bareskrim Polri bersama dua orang lainnya, Yaitu RX dan PW,” ucapnya dalam konferensi pers, Rabu (25/1/2023).

Ketiganya ditangkap sebagai tersangka kasus pelanggaran UU ITE, karena secara sengaja tanpa hak telah merekam dan menyiarkan atau mendistribusikan video pornografi ke ranah publik melalui media sosial. Berdasarkan laporan Syahrudin dengan Nomor LP/B/0270/VI/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Juni 2022.

“Akan tetapi informasi atau isi konten yang disebarkan oleh pemberitaan media online dan jejaring sosial saat ini telah diplintir sedemikian rupa seolah-olah klien saya telah mendzalimi atau mengorbankan yang bersangkutan pasca tersebarnya video tersebut,” jelasnya.

Rais menyebutkan berita-berita di media online atau di media sosial tersebut dilakukan tanpa lebih dulu konfirmasi ataupun mengecek duduk perkara yang sebenarnya kepada Penyidik di Bareskrim Polri.

Tetapi langsung saja secara beramai-ramai telah menghujat dan memframing dengan sengaja.

Bahkan yang lebih miris, sambungnya, pengacara si wanita berinisial FA yaitu Zainul Arifin, SH tadinya berupaya menggiring opini kalau kliennya tersebut masih di bawah umur. Akan tetapi gagal karena kliennya diketahui telah berumur 25 tahun atau berusia dewasa.

Kemudian juga ada upaya memframing seolah-olah kliennya adalah seorang korban (playing victim). Yakni, sebagai mahasiswi yang sedang membutuhkan uang untuk biaya kuliah dan membantu ekonomi orang tuanya, telah menjadi korban eksploitasi dengan imbalan uang.

“Karenanya perlu saya luruskan dan jernihkan persoalan tersebut melalui konferensi pers ini agar masyarakat luas di Indonesia khususnya di Penajam Paser Utara mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya antara klien saya dengan wanita FA tersebut. Rais menegaskan bahwa FA bukanlah seorang mahasiswi,” ujarnya.

Usai beredarnya video yang direkam pada 2021 itu pula, kliennya baru menyadari jika FA ternyata adalah bagian dari konspirasi politik yang berusaha menjatuhkan karier politik Syahrudin.

Bermula pada Juni 2022, Syahrudin dihubungi oleh Pengurus DPP Partai Demokrat (PD) untuk datang ke Jakarta. Saat itu ia baru ditunjukkan rekaman video asusila tersebut.

“Klien saya sungguh sangat kaget dan syok, tidak menyangka kalau segala aktivitas yang terjadi di kamar hotel tersebut ternyata secara diam-diam direkam dengan kamera tersembunyi dan kemudian disebarkan di media sosial untuk dijadikan konsumsi publik,” kata Rais.

Mendengar penjelasan sebenarnya dari Syahrudin, akhirnya pengurus DPP PD menyimpulkan bahwa rekaman video tersebut adalah sebuah jebakan atau perangkap untuk menjatuhkan karier politik Syahrudin. Agar tidak bisa melanjutkan ke jenjang penggantian antar waktu (PAW) sebagai ketua DPRD PPU yang sudah disepakati bersama antara klien kami dengan Ketua DPRD sebelumnya.

“Sehingga untuk membersihkan nama klien saya, DPP PD menyarankan agar melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri untuk mencari keadilan dan kebenaran peristiwa tersebut,” ujarnya.

Dari laporan itulah, akhirnya FA berhasil ditangkap di sebuah klub malam di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dari pemeriksaan kepolisian, FA kemudian mengaku dirinya telah dibayar oleh orang tertentu untuk bekerja sama dalam skenario.

Atas pengakuan FA tersebut turut ditangkap dan ditetapkan pula sebagai tersangka 2 orang pelaku lainnya. Salah satunya adalah RX yang merupakan tangan kanan mantan Ketua DPRD PPU.

“Saat kasus wanita FA sedang dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri, rupanya aktor intelektual yang mendalangi penjebakan video tersebut merasa usahanya tidak membuahkan hasil, sehingga kini mencoba memviralkan kembali peristiwa tersebut melalui pemberitaan di media online dan media sosial yang dilakukan secara masif dan sistematis menggunakan akun-akun bodong,” ujarnya.

Langkah itu diambil diyakini guna menggiring opini menyesatkan dan memutarbalikkan fakta dengan narasi-narasi negatif dan tebar fitnah yang sangat mendiskreditkan. Seperti, sambung Rais, yang terjadi beberapa hari terakhir ini bermunculan pemberitaan media sosial secara sporadis dan berjamaah, seolah ada yang memberi komando atas peristiwa yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu.

“Oleh karenanya dengan disampaikannya keterangan resmi dari klien saya melalui konferensi pers ini saya berharap publik memahami duduk permasalahan ini secara lebih jernih, dan bijak dalam menilai serta menyikapi isi pemberitaan terkait dengan permasalahan video tersebut, baik yang dimuat di media online maupun di media sosial,” katanya.

Ketika pertama kali menghubungi Syahrudin via handphone di bulan September 2021, FA mengaku sebagai pengurus BPOKK DPP Partai Demokrat (PD). Dia menawarkan sanggup membantu memfasilitasi bertemu dengan salah satu petinggi PD guna keperluan terkait pergantian antar waktu Ketua DPRD PPU.

“Dia mengaku sanggup melobi Pengurus DPP PD, klien saya tentunya dengan senang hati menerima tawaran yang disampaikan FA dan berjanji bertemu di salah satu Mall di Plaza Senayan,” ucap Rais.

Setelah bertemu dan berbincang-bincang, yang bersangkutan mengajak Syahrudin untuk membicarakan lebih lanjut di salah satu hotel di daerah Senayan yang dia sebutkan nama hotelnya. Saat itu juga Syahrudin heran karena FA juga telah mengetahui lokasi ia tinggal.

“Kemudian dengan heran klien saya menanyakan kok anda tahu saya nginap di hotel tersebut? Kemudian FA menjawab yang memberi informasi teman teman DPP PD,” ucapnya.

Sesampai di hotel Syahrudin menawarkan untuk berbicara lebih lanjut di lobi hotel yang terbuka untuk umum. Namun wanita itu menolak karena tidak berani membahas masalah yang terkait dengan pergantian proses PAW Ketua DPRD PPU di area terbuka. FA mengajak membicarakan masalah tersebut di ruang tertutup atau di kamar.

“Sesampai dikamar FA pura-pura menghubungi kolega yang dia maksudkan, namun berdalih bahwa telpon orang yang dituju sedang dimatikan. Sambil menunggu, yang bersangkutan melakukan rayuan dengan dalih tidak bisa membantu klien saya, jika tidak mengikuti permintaannya,” ungkap Rais.

Saat itulah diyakini FA telah mempersiapkan kamera tersembunyi yang didesain sedemikian rupa agar segala aktivitas yang telah dikondisikan tersebut dapat terekam. Yang kemudian hasil rekaman akan diserahkan kepada pihak yang telah bekerjasama dengan FA.

“Selanjutnya FA meminta untuk menginap di kamar tersebut, akan tetapi klien saya menolak dan mengira FA tidak mau pulang karena tidak memiliki uang transport untuk pulang dan klien saya memberinya uang transport sebesar Rp 1,5 juta agar secepatnya pulang. Tanpa prasangka yang lebih jauh kalau di balik peristiwa itu ada skenario lebih besar dari sekedar modus licik yang FA lakukan,” kata Rais. (SBK)

PENAJAM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penajam Paser Utara (PPU) membentuk tim khusus. Yakni Tim Ajudikasi sebagai upaya percepatan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah kerjanya.

Kepala BPN PPU Ade Chandra Wijaya menuturkan tim ini nantinya akan efektif bekerja mulai pembentukan ini. Agar dapat mempercepat perampungan target sebelum akhir tahun. “Tugas mereka mulai meneliti, sampai dengan menerbitkannya,” ujarnya, Rabu (25/1/2023).

Untuk tahun ini, program sertifikasi tanah di daerah berjuluk Benuo Taka  tahun 2023 ialah sekira 32 ribu sertifikasi. Dalam percepatannya, dibentuk empat Tim Ajudikasi yang bekerja di beberapa wilayah yang mendapat program PTSL.

Masing-masing akan bertugas di daerah Sotek, Sepan, Sungai Parit, Nenang, Buluminung, Riko, Waru dan Lawe-Lawe. “Pemenuhan sertifikat akan dimulai dari delapan daerah tersebut. Para petugas ajudikasi akan mengurus sertifikasi tanah dimasing-masing wilayah kerjanya,” jelasnya.

Usai dilantik Selasa (24/1/2023) kemarin, Rabu (25/1) hari ini Tim Ajudikasi sudah dapat bekerja maksimal. Membantu BPN PPU khususnya dalam melakukan fungsi pemetaan hingga pendaftaran hak tanah.

“Fungsi wakil ketua tim terbagi dua secara yuridis dan fisik. Secara umum memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan dan secara yuridis seperti Kepala Seksi Pendaftaran Hak tanah,” pungkas Chandra. (SBK)

PENAJAM – Tahun ini Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan 84 paket pekerjaan jalan. Anggaran yang digelontorkan sekira Rp 220 miliar.

Pembangunan jalan baru masih menjadi fokus  pengembangan daerah. Maka dari itu, alokasi anggaran ke Dinas PUPR PPU menjadi yang terbesar diberikan.

Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu menuturkan 84 paket proyek pembangunan itu merupakan hasil survey kebutuhan masyarakat saat ini yang masuk dalam skala prioritas. Selain pembangunan jalan, ada juga peningkatan termasuk pemeliharaan infrastruktur jalan daerah.

“Tahun ini, disiapkan anggaran Rp195 miliar untuk peningkatan dan pembangunan jalan, serta Rp25 miliar untuk pemeliharaan jalan,” jelasnya, Selasa (24/1/2023).

Adapun jumlah itu tidak hanya bersumber dari APBD PPU saja. Namun juga dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu) APBD Kaltim serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN.

Pembangunan jalan tersebut, sebut Ryan, panggilannya, kontruksi pengerasan hingga rigid beton. Lokasi jalan tersebut tersebar di empat kecamatan.

Paket proyek tersebut antara lain lanjutan pembangunan jalan Ar Rahman sekitar Rp 8 miliar. Juga jalan Sotek-Bukit Subur berkisar Rp 11 miliar. Kemudian lanjutan pembangunan jalan AL Ula akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka yang masih belum ditingkatkan dengan material beton lebih kurang satu kilometer sekitar Rp 24 miliar.

“Jalan Al Ula yang terputus sampai simpang empat menuju pelabuhan, sisanya yang belum terbangun sekitar satu kilometer. Itu masuk dalam pembangunan tahun ini,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Pemkab PPU bakal mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di seluruh wilayah di empat kecamatan secara bertahap. Meski begitu tetap ada kemungkinan bakal bertambah pada APBD Perubahan 2023.

“Anggaran yang ada dimaksimalkan untuk pembangunan lanjutan jalan, serta peningkatan dan pengerasan jalan,” pungkas Ryan. (SBK)

PENAJAM – Sebanyak 162 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 di Penajam Paser Utara (PPU) dilantik. Sumpah jabatan mereka diambil untuk bekerja di 54 Kelurahan dan Desa di daerah berjuluk Benuo Taka ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU Irwan Sahwana hadir langsung melantik mereka. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Graha Pemuda Kilometer 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Selasa (24/01/2023).

“Jadwalnya serentak secara nasional. Jumlahnya 162 orang, yang lolos dari tes wawancara sebanyak 279 orang dan yang hadi hanya 268 orang,” ujarnya.

Kegiatan ini, dihadiri langsung Bupati PPU Hamdam beserta jajaran, Forkopimda dan OPD terkait dan beberapa tamu undangan lainnya. Setelah dilantik anggota PPS akan mengikuti Bimtek sebagai bekal mereka menjalankan tugas dan fungsinya.

“Bimtek sendiri sebagai sarana memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu. Jadi penting bagi penyelenggara itu untuk memahami aturan,” kata Irwan Sahwana.

Adapun tugas mereka selanjutnya dalam waktu dekat ialah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) pada tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing wilayah.

“Saya juga minta untuk tiap PPS untuk segera membangun koordinasi dengan lurah dan kades di wilayah kerja masing masing, terkait sekretariat PPS. Di sana juga kita butuh anggota kesekretariatan yaitu ketua, tenaga teknis dan bendahara yang rekomendasinya dari lurah dan kades,” jelas Irwan.

Masa kerja mereka ialah mulai dari dilantik ini sampai april 2024. Jadi dalam janga waktu 15 bulan ke depan. Untuk besaran gaji mereka, akan mengalami kenaikan, menjadi sebesar Rp 1,5 juta untuk ketua dan Rp 1,3 juta untuk anggota.

Irwan berpesan pada anggota PPS untuk selalu menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu. Agar tidak tergoda dengan bujukan atau rayuan dari tim sukses.

“Demokrasi kedepan tentu akan banyak godaan yang memanfaatkan momen ini  , namun jangan mudah tergoda. Kita harus menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Senada, Bupati PPU Hamdam Pongrewa berpesan untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Serta memahami wewenang PPS khsusunya dalam peraturan perundangan yang melandasinya.

“Jangan sampai berbuat ceroboh, apa lagi mau bermain-main dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Mulai hari ini, detik ini, terpanggul beban tanggung jawab besar atas segala tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di PPU,” tutupnya. (SBK)

PENAJAM – Bakat luar biasa anak muda Penajam Paser Utara (PPU) tersaji dalam gelaran Sansis Got Talent 2023. Ajang pencarian bakat ini diharapkan bisa terus ada, sebagai salah satu upaya pembangunan daerah.

Tidak hanya sukses, kemeriahan terjadi di sepanjang gelaran yang digagas Yayasan Sansis Children, Kampung Inggris Lawe-Lawe ini, Sabtu (21/1/2023) hingga grand final Minggu (22/1/2023).

Sebanyak 30 peserta menampilkan bakatnya. Menyanyi, menari, berpuisi, bermain musik hingga stand comedy. Sepuluh peserta berhasil masuk ke babak selanjutnya. Bersaing hingga 3 peserta menjadi pemenangnya.

“Semua peserta memiliki bakat yang berbeda, talenta yang berbeda dan semua sangat memukau, layak untuk membawa nama baik PPU di bidang kesenian,” ungkap inisiator kegiatan, Sandry Ernamurti.

Sebagai pendiri lembaga belajar ini, dia berharap semua bakat-bakat tersebut bisa tersalurkan dengan baik. Pun dapat terfasilitasi dengan lancar. Baik oleh swasta, terlebih oleh Pemkab PPU. “Wajib berlanjut ke SanSis Got Talent 2024,” tegasnya.

Selain mendapatkan hadiah, jawara pertama, Zalikha yang menampilan bakat tarik suaranya, berkesempatan untuk difasilitasi dalam ajang yang lebih tinggi. Indonesian Got Talent 2023 di Jakarta. Transportasi dari BPN-JKT pulang pergi dan tempat tinggal selama lomba akan ditanggung.

“Namun Kami akan upayakan dan akan usahakan semaksimal mungkin dan berusaha. Untuk menepati janji memberangkatkan juara 2 juga, yaitu Sanggar Seni Pratiwi sebanyak 6 orang,” terang Sandry.

Ajang ini diharapkan terus berlanjut. Karena masih banyak bakat yang masih belum muncul di Benuo Taka. Mereka hanya memerlukan wadah untuk menunjukkan eksistensinya.

“Berharap makin banyak ajang atau kompetisi atau event seperti SanSis Got Talent ini. Agar kreativitas bidang seni budaya pemuda/pemudi/masyarakat PPU makin tersiar luas dan layak diperhitungkan bahwa inilah SDM IKN bidang seni budaya,” jelas Siska, yang juga pendiri Kampung Inggris Lawe-Lawe.

1 dari 5

KONSISTENSI KAMPUNG INGGRIS LAWE-LAWE

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Alimuddin mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Termasuk adanya Kampung Inggris Lawe-Lawe tentu mengambil banyak peran dalam penyaluran dan pengembangan bakat dan minat anak muda di daerah. Selama 3 tahun berdiri, ia meyakini telah banyak bakat yang dicetak. Dalam kepentingan formal maupun informal.

“Mulai kemampuan berbahasa asing. Seperti kemampuan berbicara Bahasa Inggris, itu yang paling dibutuhkan. Dengan keberadaan lembaga ini, menjadi bagian pendukung dari kebijakan pemerintah terkait merdeka belajar,” ungkapnya.

Jadi, sambungnya, lembaga pendidikan seperti ini perlu diperbanyak. Terlebih karena dibangun secara mandiri, dan tidak merepotkan pemerintah.

“Saya ke depan berharap di kecamatan lain juga bisa ada tempat seperti ini, lembaga belajar yang profesional seperti ini. Yang tidak hanya sekadar dilaksanakan, tapi jelas output-nya,” kata Alimuddin.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Andi Israwati Latief berharap Kampung Inggris Lawe-Lawe bisa terus menunjukkan eksistensinya. Pun ajang pencarian bakat ini bisa terus ada.

“Semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Karena ini baru pertama kali dilaksanaanya. Harapannya ke depan juga ada PPU Got Talent,” ucap dia.

Dia optimistis adanya kegiatan ini akan secara langsung mengembangkan daerah. Banyaknya talenta, juga sejalan dengan eksisnya kepariwisataan daerah.

“Saya yakin dan percaya dengan talenta muda PPU. Kami dari Disbudpar PPU berterimakasih dan mengapresiasi Kampung Inggris ini, semoga bisa terus dilanjutkan,” ucap Israwati.

Dukungan terhadap Kampung Inggris Lawe-Lawe juga konsisten datang dari BUMN, Pertamina RU V Balikpapan. Are Manager Comrel & CSR RU V Balikpapan, Ely Chandra meyakinkan bahwa pihaknya hadir sejak awal pusat kreativitas ini berdiri.

“Kampung Inggris ini Kami anggap sebagai pusat kreatifitas Lawe-Lawe dan sudah didampingi Pertamina sejak 2019 lalu. Kami berkomitmen dan bekerjasama untuk mengembangkan tempat ini,” ungkapnya.

Pengembangan ini, lanjutnya, bagian dari corporate social responsibility (CSR) terprogram. Yang dievaluasi setiap tahunnya. Berjalan 3 sampai 5 tahun hingga mendapatkan tujuan akhir.

“Karena Kami melihat konsistensi tempat ini, Kami melihat potensinya terus berkembang. Jadi Kami terus berkomitmen untuk mengembangkan sampai tahun ketiga ini. Bahkan masih bisa berlanjut,” jelas Ely.

Ia berharap, dari Kampung Inggris ini minimal lahir kepercayaan diri anak-anak PPU. Untuk bisa menunjukkan eksistensi mereka. Kemudian bisa mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris profesional.

“Kami berharap mereka semakin percaya diri, dan membantu proses belajar secara formal di sekolahan. Kami juga berharap selain menjadi pusat bahasa Inggris, juga menjadi pusat kreativitas,” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – Aktivitas ilegal dalam menangkap ikan marak terjadi di Sungai Tunan. Gerah dengan itu, kelompok nelayan setempat inisiatif pasang spanduk larangan.

Sungai yang ada di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) itu sudah sejak lama menjadi lokasi mata pencaharian warga sekitar. Sebagian masyarakat menumpukan penghasilan dari hasil tangkapan ikan dan udang di sungai tersebut.

“Tapi kegiatan penangkapan dengan menggunakan setrum dan racun yang sudah berlangsung lama itu merugikan warga yang menangkap ikan dengan cara konvensional,” ujar Ketua Kelompok Perikanan KUB Tunan Lestari, Abu Bakar, Senin, (23/1/2023).

Selain dihidupi oleh macam-macam ikan dan udang air tawar, sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tunan juga terdapat kawasan mangrove yang luas. Kemudian hingga habitat bekantan dan banyak primata lainnya.

Karena itu pula, Abu bersama 11 anggota kelompoknya khawatir jika aktivitas itu terus terjadi bakal merusak ekosistem yang ada itu. Pun, hal ini juga merugikan warga termasuk kelompoknya yang menggantung hidup dari hasil tangkapan sungai tersebut.

“Sebelum ada yang nyetrum atau meracun, biasa tangkapan dalam sehari bisa sampai 2 sampai 3 kilogram. Tapi sekarang, dapat sekilo saja untung besar. Karena kadang kami tidak dapat apa-apa,” terangnya.

Keresahan ini muncul, lanjutnya, juga karena aktivitas tersebut sudah berlangsung lama. Dalam ingatannya sepanjang ini, kegiatan ilegal itu sudah dilakukan tak kurang dari 10 tahun.

Berkali-kali juga ia sudah melakukan pendekatan persuasif, namun imbauan itu urung diikuti. “Sering ditegur namun selalu membantah alasan cari lauk untuk makan,” tandas Abu.

Adapun kegiatan pemasangan spanduk larangan itu dilakukan bersama dengan Kelurahan Petung. Dalam pemberitahuan itu, tertuang Undang-undang nomor 31 tahun 2004 bab XVI ketentuan pidana 84 ayat 1.

Tercantum bunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000.00 (dua miliar rupiah).

“Tak tanggung-tanggung, sumber daya untuk setrum ikan dan udang berasal bukan hanya dari aki, tetapi juga menggunakan genset. Kalau kemarau banyak diracun,” beber Abu.

Sementara itu, Lurah Petung Achmad Fitriady menyatakan dukungan atas aksi yang dilakukan warganya itu. Ia menuturkan yang dilakukan kelompok ini sudah tepat.

“Dalam hal ini, kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin dalam upaya yang bisa dilakukan,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi, imbauan dan edukasi sangat diperlukan untuk mengurai permasalahan tersebut. Namun mesti tetap dilakukan dengan pendekatan yang baik.

“Jadi yang dilakukan teman-teman kelompok ini sudah sangat tepat. Saya berharap aktivitas tersebut tidak lagi dilakukan masyarakat. Jika tidak, maka pemerintah harus hadir untuk dapat menertibkan hal ini,” tutupnya. (SBK)