Masa Pengabdian 13 Tahun, Pekerja Lapangan DLH PPU Terima Penghargaan

PARIWARA

redaksi2

-

30/01/2023

Masa Pengabdian 13 Tahun, Pekerja Lapangan DLH PPU Terima Penghargaan

PENAJAM– Dua pekerja lapangan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) menerima pengharagaan khusus dari pemerintah daerah. Penghargaan itu dierikan atas pengabdian kerja dan kinerja yang baik selama 13 tahun.

Pemberian penghargaan ini merupakan yang pertama dilakukan pemerintah daerah selama ini. Penghargaan tersebut diberikan pada saat peringatan Gerakan Satu Jutra Pohon yang diperingati pada Rabu (25/1/2023) lalu, seklaigus pembagian 1.250 bibit pohon.

“Masa kerja mereka sudah lama, sekitar lebih 13 tahun. Ini bentuk perhatian pemerintah daerah pada mereka, para tenaga lapangan yang sudah lama mengabdi,” ujar Kepala DLH PPU, Tita Deritayati.

Yaitu Abriansyah yang merupakan sopir armada dan Rusni yang merupakan petugas penyapu jalan. Selain masa pengadian mereka yang lama, usia mereka juga sudah di atas 50 tahun.

“Usia mereka 50 tahun lebih. Jadi pemberian penghargaan ini juga agar pekerja yang lain termotivasi untuk memiliki kinerja yang bagus juga,” sambung dia.

Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk buket bunga dan uang. Ke depan, lanjut Tita, ia berharap ratusan pekerja lapangan mereka, yang berstatus tenaga harian lepas (THL) itu tetap terakomodir di pemerintah daerah.

“Yang jelas kami berharap agar mereka tetap diakomodir menjadi tenaga lapangan di DLH. Karena mereka juga berharap sekali, mereka juga tidak menuntu menjadi pegawai negeri sipil, tetapi mereka berharap tetap dipekerjakan,” pungas Tita. (ADV/SBK)

10 Paket Sabu-Sabu Siap Edar di PPU Berhasil Diamankan Polisi

Hukum & Kriminal

redaksi2

-

29/01/2023

0

10 Paket Sabu-Sabu Siap Edar di PPU Berhasil Diamankan Polisi

PENAJAM – Sabu-sabu sebanyak 10 paket siap edar di Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU) berhasil diamankan dari tangan bandar. Satu orang tersangka berinisial Ta (39) berhasil diringkus jajaran Satuan Reskrim Polsek Babulu di sebuah rumah kontrakan di RT 01 Desa Labangka Barat, Babulu.

Ta diketahui sudah sejak lama meresahkan warga sekitar. Penangkapan Ta dilakukan pada Sabtu sore, sekira pukul 18.00 (28/1/2023).

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada yang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu,” ujar Kanit Reskrim Polsek Babulu, Ipda Rajamuddin, Minggu, (29/1/2023).

Berdasarkan KTP, tersangka merupakan warga warga Desa Sebakung Taka, Paser. Saat digrebek, Ta hanya menurut dan tidak melakukan perlawanan.

“Setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah. Didapatkan 30 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10,72 gram,” terangnya.

Bersamanya juga turut diamankan sebuah handphone merek Vivo, sebuah timbangan digital, 2 ball plastik klip, 2 buah sendok takar dan beberapa lagi plastik klip ukuran bervariasi. Diyakini berbagai alat bukti tersebut yang dugunakan tersangka dalam aksi edarnya.

Dengan ini disangkakan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Rencanan tindak lanjut ialah proses penyidikan. Sebelumnya kita telah lakukan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi, tes urin terhadap tersangka dan gelar perkara,” tutup Rajamuddin. (SBK)

Sepertiga APBD PPU 2023 untuk Dinas PUPR, Rp 489 Miliar untuk 518 Proyek

Seputar PPU

redaksi2

-

29/01/2023

0

Sepertiga APBD PPU 2023 untuk Dinas PUPR, Rp 489 Miliar untuk 518 Proyek

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan 518 proyek infrastruktur tahun 2023. Untuk merealisasikannya, setidaknya dari APBD 2023 sebesar Rp 1,9 triliun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU diguyur sepertiganya.

Anggarannya yakni Rp 489 miliar. Terbagi dalam beberapa bidang di DInas PUPR PPU. Plt Asisten II Setkab PPU Nicko Herlambang mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan alokasi terbanyak yang diterima di satu organisasi perangkat daerah (OPD). “Tahun ini dialokasikan sekitar Rp 489 miliar untuk pembangunan sejumlah infrastruktur,” ungkapnya, Minggu (29/1/2023).

Dari 518 paket pembangunan tersebut, terbagi di antaranya 116 paket proyek konstruksi yang dilelang dan 402 paket lainnya untuk belanja langsung dan pengawasan serta perencanaan.

Terinci di Bidang Bina Marga Rp 233 miliar, Bidang Cipta Karya Rp 130 miliar, dan untuk pembebasan lahan Rp 38 miliar. “Tahun sebelumnya, minim pembangunan. Karena hanya mendapatkan anggaran di kisaran Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar,” sambung Nicko.

Dijelaskan pula, beberapa subjek anggaran itu yang terbesar di Bidang Bina Marga untuk pembebasan jalan beberapa jalan usaha pertanian. Kemudian Bidang Cipta Karya fokus pada pembangunan gedung perkantoran yang saat ini belum ada.

Selain itu, ada juga pengadaan tanah yang mengharuskan pembebasan lahan terlebih dahulu. Seperti untuk pembangunan gedung perkantoran, pembangunan jalan dan lainnya.

Dengan anggaran tersebut, Dinas PUPR diharapkan segera menuntaskan tahapan awal pengerjaan proyek di awal tahun ini. Nicko melanjutkan, tahapan pembebasan lahan penting untuk segera dilakukan, karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Setelah itu, menyusul tahap lelang juga diharapkan segera diselesaikan. “Kita minta kepada teman-teman PU agar pengadaan barang dan jasa harus dilakukan lelang kegiatan pembangunan bisa segera dituntaskan,” tegas Nicko.

Target juga diberikan seluruh paket pekerjaan telah rampung, pada September 2023 atau sebelum APBD Perubahan selesai dibahas. Agar ada paket pekerjaan baru yang bisa dianggarkan pada anggaran perubahan nantinya.

“Kalau belum selesai di anggaran ini, nanti kita anggarkan lagi di perubahan atau tahun 2024,” tutup Nicko. (SBK)

Pagu Dinas PUPR 2023 Rp 489.646.667.284

Sekretariat Rp 24.889.775.343
Bidang Bina marga Rp 233.154.312.773

Paket pekerjaan : Konstruksi 76 paket,

Perencanaan 23 paket, Pengawasan 75 paket.

Bidang Cipta karya Rp 130.851.139.000

Paket Pekerjaan : Konstruksi 78 paket, Perencanaan 68 paket, Pengawasan 73 paket.

Bidang Pengairan Rp 54.369.345.315

Paket Pekerjaan : Konstruksi 41 paket, Perencanaan 41 paket, Pengawasan 40 paket.

Bidang Tata ruang Rp 38.082.109.314

Pemekaran Wilayah di PPU Mesti Pakai Pendekatan Strategis Nasioanl

Seputar PPU

redaksi2

-

29/01/2023

0

Pemekaran Wilayah di PPU Mesti Pakai Pendekatan Strategis Nasioanl

PENAJAM – Meski ada beberapa hambatan, proses pemekaran wilayah di Penajam Paser Utara (PPU) terus diupayakan. Salah satu celah percepatan yang bisa digunakan ialah adanya proyek strategis nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayahnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Sodikin menuturkan pemekaran wilayah, baik kelurahan/desa dan kecamatan harus dilakukan. Pasalnya, PPU sebagai sebuah daerah tingkat II sejatinya belum memenuhi persyaratan jumlah wilayah kecamatan.

“Mulai dari pemekaran awal, kita hanya ada 4 kecamatan. Kalau IKN sudah jadi, kita bisa-bisa tinggal 3 kecamatan saja. Makanya kita upayakan pemekaran ini secepatnya,” ungkapnya, Minggu, (29/1/2023).

Pemekaran kecamatan jadi prioritas dilakukan tahun ini. Terlebih karena ada sebagian daerah PPU yang masuk wilayah IKN. Mencaplok hampir satu Kecamatan Sepaku.

Adapun saat ini telah ada tim percepatan pemekaran yang dibentuk Pemkab PPU. Mengakomodir persiapan sejumlah desa dan kelurahan bakal ikut dimekarkan dengan adanya pemekaran kecamatan tersebut.

Jika pemekaran wilayah dilakukan, maka kecamatan di daerah berjuluk Benuo Taka ini akan menjadi tujuh kecamatan. Yakni Kecamatan Penajam menjadi empat kecamatan, Kecamatan Babulu menjadi dua kecamatan dan Kecamatan Waru tetap kecamatan.

“Rencananya ada 13 desa yang berada di Kecamatan Penajam, Babulu dan Waru juga akan dimekarkan. Sedangkan pemekaran desa akan dilakukan terhadap 13 desa, di antaranya delapan desa di Kecamatan Babulu dan sisa desa lainnya di Kecamatan Penajam dan Waru,” jelas Sodikin.

Adapun beberapa kendala yang nampak di hadapan salah satunya ialah adanya moraturium pemekaran. Berkaitan dengan adanya Pemilu serentak 2024 mendatang. Ada larangan sementara proses pemekaran wilayah berkaitan dengan pendataan jumlah calon pemilih di masing-masing wilayah.

Namun, menurut Sodikin hal itu tetap dapat dilakukan dengan pendekatan kepentingan strategis nasional. Seiring Kecamatan Sepaku masuk daerah otonom IKN yang dipimpin Kepala Badan Otorita.

“Kecamatan Sepaku menjadi wilayah ibu kota negara adalah persoalan nasional. Sehingga pemekaran wilayah di PPU dilakukan dengan pendekatan kepentingan strategis nasional itu,” ungkapnya.

Dengan pendekatan kepentingan strategis nasional, maka persyaratan pemekaran wilayah bisa mendapatkan dispensasi atau diberi pengecualian. Semisal persyaratan sesuai regulasi pemekaran wilayah, pembentukan kecamatan baru harus berisikan 10 desa atau kelurahan.

“Pemekaran wilayah dengan pendekatan kepentingan strategis nasional, mungkin bisa berisikan hanya tujuh atau delapan kelurahan/desa untuk pembentukan kecamatan baru,” sebutnya.

Lebih lanjut, untuk merealisasikkan itu pihaknya hingga saat ini masih membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Khususnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kami masih terus nerkoordinasi. Sejalan dengan itu, proses persiapan di bawah tetap terus dilakukan,” pungkas Sodikin. (SBK)

Bupati Promosi Daya Tarik Sungai Tunan, Objek Wisata Sampai Penelitian

Seputar PPU

redaksi2

-

29/01/2023

0

Bupati Promosi Daya Tarik Sungai Tunan, Objek Wisata Sampai Penelitian

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa susur Sungai Tunan. Ia mempromosikan tempat itu lebih dari sekadar destinasi wisata bekantan, namun juga sebagai lokasi penelitian.

Lokasinya berada di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru. Dalam wisata ini, pengunjung dapat menyaksikan langsung kawanan bekantan (Nasalis Larvatus) secara langsung. Mereka secara berkelompok kerap muncul di riparian pada jam-jam tertentu.

Dalam kegiatan Senin (23/1/2023) sore itu, Hamdam membawa rombongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU. Serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Tampak juga Anggota DPRD PPU, Sujiati dan Andi Iskandar Hamala.

“Susur sungai ini dimaksudkan untuk menggali potensi wisata di PPU. Salah satunya kita dapat menyaksikan langsung hewan bekantan yang sudah jarang ditemui di tempat-tempat lain,” katanya.

Menurutnya bekantan merupakan salah satu flora di dunia yang sudah langka keberadaannya. Sehingga Hamdam berharap keberadaannya harus benar-benar dapat dijaga. Termasuk oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar lokasi itu.

“Kita kurang beruntung, karena hanya melihat sedikit kawanan bekantan. Ya mungkin persoalannya adalah habitatnya sudah mulai terganggu. Sehingga kawanan ini jarang menampakkan dirinya lagi. Kami berharap kita semua dapat menjaga kelestariannya hewan ini,” terangnya.

1 dari 3

Ke depan tambahnya, Pemkab PPU berencana menjadikan kawasan ini sebagai konservasi khusus untuk bekantan. Karena jika tidak, pengembangnya tentu membutuhkan biaya mahal. “Jika dikonservasi, maka ada feedback bisa kita jadikan tempat wisata. Tentunya dapat menjadi pendapatan bagi daerah,” kata Hamdam.

Sejauh ini kata selain menjadi tujuan wisata bekantan, Sungai Tunan juga kerap menjadi objek penelitian para ahli dari berbagai daerah. Ini tentunya juga menjadi salah satu nilai plus yang ada di kawasan Sungai Tunan.

“Banyak para peneliti datang seperti dari kampus-kampus terkenal ke kawasan sungai tunan untuk melakukan penelitian terhadap hewan bekantan ini,” katanya.

Hamdam mengatakan bahwa pemerintah daerah tentunya akan terus berupaya memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan wisata Sungai Tunan. Sungai Tunan juga dikenal sebagai DAS yang kaya akan ikan dan udang. Maka itu, tempat ini menjadi tujuan favorit para pemancing, baik dari PPU juga dari warga daerah tetangga.

Hal ini mungkin juga dapat ditawarkan kepada wisatawan yang gemar memancing. Potensi itu tentunya juga dapat dikerjasamakan dengan para pemilik lahan untuk dibantu membuat spot-spot pemancingan yang representatif di sana. “Sehingga kalaupun pemancing ketemu bekantan, bekantan menjadi bonusnya,” jelas Hamdam.

Sementara itu Kepala Disbudpar PPU, Andi israwati Latief menggelar kegiatan susur sungai ini dalam rangka pengembangan destinasi wisata. Supaya dapat dilihat secara langsung konsep yang dapat diusung nantinya. “Oleh karenanya tujuannya adalah untuk mempromosikan destinasi wisata kita,” sebut dia.

Kemudian juga sebagai penguatan PPU seiring pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena otomatis bakal terjadi pertumbuhan penduduk, bahkan menjadi daerah tujuan secara nasional. “Karena sebenarnya kita punya tempat-tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi para wisatawan,” pungkas Israwati. (SBK)

Butuh Pengendalian Banjir untuk Kawasan Petung

redaksi2

-

29/01/2023

0

Butuh Pengendalian Banjir untuk Kawasan Petung

PENAJAM – Potensi bencana banjir di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) mencuat dalam musyawarah rembuk pembangunan (musrembang) kelurahan. Meminta permohonan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir segera diadakan.

Masyarakat dan tokoh Petung mengusulkan beberapa pembangunan pada tahun 2024 mendatang. Usulan tersebut mulai dari infrastrukur dasar, hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Beberapa usulan itu disampaikan masyarakat melalui musrembang tingkat kelurahan pada Kamis (26/1/2023),” ujar Lurah Petung, Achmad Fitriyadi, Jumat (27/1/2023).

Usulan masyarkat, yang menjadi skala prioritas meliputi perbaikan atau peningkatan jalan, penerangan jalan umum, pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa beberapa dari usulan tersebut bahkan ada yang sudah diusulkan selama 16 tahun, namun belum pernah terealisasi.

“Ada beberapa jalan yang kemudian 16 tahun diusulkan, 16 tahun juga hadir di Musrenbang tapi tidak terakomodir dan kebetulan juga ada di RT 16,” tandasnya.

Soal peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keterampilan ini juga sangat diperlukan. Sebagai salah satu upaya masyarakat lokal meningkatkan kompetensi seiring dengan pindahnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pelatihan SDM, kita akan coba pelatihan yang berkolaborasi dengan perusahaan di Petung. Untuk peningkatan kapasitas SDM seperti pelatihan security dan pelatihan yang menunjang bagaimana hari ini dengan adanya IKN,” jelasnya.

Persoalan infrastrukur dasar menjadi prioritas lantaran Petung merupakan salah satu daerah paling padat penduduk di PPU. Disamping itu Petung juga merupakan pusat ekonomi Benuo Taka.

Kemudian yang paling dasar dibutuhkan, sebutnya, ialah pemenuhan kebutuhan air bersih, dan perbaikan drainase. Sebab, kondisi wilayah Petung yang masih sering banjir, terlebih ketika curah hujan tinggi dengan durasi yang lama, kerap terjadi.

“Kita juga bicara hujan banjir makanya drainase menjadi skala prioritas karena dari Gunung Kompi sampai sungai Tunan itu bermasalah dengan tersumbatnya aliran air,” kata Achmad.

Achmad Fitriady berharap, usulan warganya ini dapat terakomodir seluruhnya. Selanjutnya, usulan seluruh masyarakat ini akan segera disampaikan ke kecamatan, untuk dibahas dalam musrenbang tingkat kecamatan.

“Secara urgensi semua merupakan skala prioritas untuk di Petung karena Petung adalah daerah yang berkembang dengan cepat dan juga merupakan pusat ekonomi,” pungkas Achmad. (SBK)

Kodim 0913/PPU Gencar Tekan Stunting hingga Rumah ke Rumah

Seputar PPU

redaksi2

-

29/01/2023

0

Kodim 0913/PPU Gencar Tekan Stunting hingga Rumah ke Rumah

PENAJAM – Persoalan tengkes atau stunting di Penajam Paser Utara (PPU) perlu menjadi perhatian bersama. Komando Distrik Militer (Kodim) 0913/PPU berupaya melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerdilan anak hingga ke rumah-rumah.

Diamanahkan menjadi Bapak Asuh Stunting PPU, Dandim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi mulai gencar koordinasi dengan instansi serta lembaga terkait. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo menyangkut program penurunan kekerdilan anak akibat kurang asupan gizi.

“Kami fokus program penurunan angka stunting laksanakan instruksi Presiden” kata Jumat (27/1/2023).

Koordinasi terutama ke Dinas Kesehatan (Diskes) PPU sebagai leading sektor penanganan. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan posyandu. Ini menyangkut pemberian bantuan berupa makanan maupun vitamin untuk menunjang kesehatan masyarakat.

“Penurunan kasus kekerdilan anak penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Jajaran kami telah lakukan sosialisasi pencegahan kekerdilan anak dari rumah ke rumah,” terang Arfan.

Ia mengimbau tiap keluarga memenuhi kebutuhan gizi dan kualitas makanan dengan baik. Karena salah satu sebabnya ialah pola asuh saat anak masih dalam kandungan.

“Orang tua harus memiliki pemahaman pola hidup sehat dan memenuhi nutrisi anak sejak dalam kandungan secara memadai,” katanya.

Lebih lanjut, kasus tengkes anak di daerah berjuluk Benuo Taka itu sampai akhir 2022 tercatat 897 kasus tersebar di empat kecamatan. Sedangkan stunting paling tinggi di Kecamatan Sepaku 378 orang.

Kecamatan Sepaku menjadi perhatian khusus untuk penanganan kekerdilan anak. Apalagi wilayah tersebut menjadi kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga harus menghadirkan generasi yang kuat.

“Pencegahan kekerdilan anak tugas bersama. Utamanya kampanye percepatan penurunan stunting merupakan kegiatan operasi selain perang yang diprioritaskan,” pungkasnya. (SBK)

Layanan PONED Puskesmas Petung Diharapkan Tekan Kematian Ibu dan Anak

PPU

redaksi2

-

27/01/2023

0

Layanan PONED Puskesmas Petung Diharapkan Tekan Kematian Ibu dan Anak

PENAJAM – Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Petung, Kecamatan Penajam resmi digunakan. Bupati PPU Hamdam Pongrewa berharap pelayanan kesehatan untuk warga bisa ikut meningkat.

Layanan PONED merupakan layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas rawat inap. Terkait kasus emergensi obstetri dan neonatus tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Salah satu pelayanan krusial yang harus bisa ditekan dengan adanya fasilitas ini ialah angka kematian ibu dan anak di PPU.

“Saya berharap bahwa pembangunan PONED ini perlu disosialisasikan pada masyarakat bahwa puskesmas kita sudah bisa melayani pemeriksaan kehamilan dan anak. Manfaatkan betul fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah ini sehingga apa yang diharapkan pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan anak dapat terealisasikan,” jelas Hamdam, Kamis (26/1/2023).

Dirinya menyebut, sebagai puskesmas rawat inap dengan pelayanan persalinan, tentunya sangat penting pula didukung pelayanan PONED. Ia juga berpesan kepada petugas medis, untuk segera meningkatkan keterampilan dan keahliannya agar bisa memanfaatkan fasilitas baru pada PONED tersebut.

Penandatanganan prasasti peresmian oleh Bupati PPU, Rabu (25/1/2023) lalu.

“Dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” sebutnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU dr Jansje Grace Makisurat menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang begitu kompleks diperlukan upaya yang lebih keras dan dukungan, serta komitmen dari seluruh stakeholder. Hal ini untuk menekan kasus emergency di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

“Melalui upaya peningkatan PONED di Puskesmas sebagai suatu sistem rujukan yang mempunyai peran yang sangat penting,” katanya.

Ia juga berharap kepada kepala daerah agar menambah tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya ditempat itu. Agar inivasi ini ada di tiap kecamatan yang ada di PPU.

“Saya memohon kepada Bapak Bupati, untuk menambah tenaga dokter. Minimal tiga sampai lima dokter yang ada di puskesmas. Karena rata-rata puskesmas masih kekurangan tenaga dokter. Kemudian menambah tenaga kesehatan lainnya pada beberapa puskesmas termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku,” kata Grace. (SBK)

Sepaku Diambil IKN, Pemekaran Kabupaten PPU Jadi 7 Kecamatan

redaksi2

-

27/01/2023

0

Sepaku Diambil IKN, Pemekaran Kabupaten PPU Jadi 7 Kecamatan

PENAJAM – Adanya moratorium menjadi salah satu hambatan dalam upaya pemekaran wilayah di Penajam Paser Utara (PPU). Meski begitu, persiapan pemekaran tetap dilakukan sebagai upaya percepatan. Pemekaran wilayah kecamatan bisa dikatakan saat ini sudah mendesak untuk PPU.

Selain untuk pemenuhan jumlah wilayah minimal 5 kecamatan, juga seiring Kecamatan Sepaku yang terambil ke daerah otonom Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekkab PPU Tohar mengungkapkan adanya moratorium pemekaran daerah jadi kendala bagi daerahnya. Karena itu pemekaran wilayah PPU wajib menunggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut moratorium berkaitan dengan adanya Pemilu 2024.

“Moratorium Kemendagri tersebut tentang pemutakhiran kode wilayah penataan administrasi pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan,” katanya, Kamis (26/1/2023).

Ia menegaskan keputusan akhir atas rencana pemekaran wilayah yang akan dilakukan pemerintah kabupaten masih menunggu pencabutan moratorium itu. Meski demikian, lanjut dia, tim.pemekaran wilayah Kabupaten PPU tetap melakukan berbagai persiapan menyangkut rencana pemekaran dan penataan wilayah di daerah berjuluk Benuo Taka itu.

“Jadi ketika moratorium dicabut langsung wilayah langsung dimekarkan,” tegasnya.

Sesuai pemetaan sementara, Pemkab PPU rencananya bakal memekarkan wilayah menjadi 7 kecamatan, yakni Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi 4 kecamatan dan Kecamatan Babulu dipecah menjadi dua kecamatan. Sementara Waru tetap satu wilayah serta Sepaku yang tak lagi dihitung masuk PPU.

“Tahapan pemekaran wilayah, saat ini terus dipersiapkan terutama dalam pembuatan atau pemetaan lokasi wilayah yang akan dimekarkan. Masuknya Kecamatan Sepaku ke wilayah IKN Nusantara, maka hanya tersisa tiga kecamatan PPU, sehingga perlu penataan agar memenuhi syarat sebagai kabupaten minimal harus memiliki 5 kecamatan,” jelas Tohar.

Sementara itu, Kepala DPMD PPU, Saidin menuturkan proses pemekaran kelurahan/desa saat ini masih terus berjalan. Ini juga sebagai langkah pemenuhan upaya dalam pemekaran wilayah.

“Pemetaan pemekaran kelurahan/desa untuk pemenuhan salah satu syarat pemekaran kecamatan sudah berjalan dari tahun lalu,” ungkapnya.

Masing-masing kelurahan/desa dan kecamatan yang akan melakukan pemekaran telah membentuk tim yang dimotori tokoh masyarakat. Sejumlah kelurahan/desa yang akan dimekarkan salah salah satunya Kelurahan Sotek, Kelurahan Nenang dan Kelurahan Petung di Kecamatan Penajam. Sedangkan, Kecamatan Babulu yang akan dimekarkan adalah Desa Babulu Laut, Desa Babulu Darat dan Desa Gunung Makmur. Sementara di Kecamatan Waru yakni Desa Sesulu.

“Tim pemekaran sudah terbentuk semua. Mereka sudah melakukan persiapan termasuk melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan DPRD,” sebut Saidin.

Saidin menekankan, persiapan pemekaran tersebut tidak menemui kendala yang berat. Hanya saja penetapan tapal batas nantinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pihaknya menargetkan usulan pemekaran kelurahan/desa dan kecamatan akan diajukan ke Kemendagri pada tahun ini.

“Mengenai hal ini, kami akan konsultasi ke Kemendagri. Mudah-mudahan ada kebijakan khusus buat PPU, karena di sini ada program strategis nasional yakni pembangunan IKN,” katanya. (SBK)

Pekerja IKN Sulit Terindentifikasi, Polres PPU Koordinasi ke Badan Otorita

redaksi2

-

27/01/2023

0

Pekerja IKN Sulit Terindentifikasi, Polres PPU Koordinasi ke Badan Otorita

PENAJAM – Pekerja pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) banyak tidak memiliki tanda pengenal. Hal ini menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan wilayah proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan mengungkapkan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Otorita IKN terkait pengamanan dan pengawasan.

Hal ini dilakukan menyusul mulai padatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini, khususnya di wilayah Kecamatan Sepaku.

“Kami akan berkoordinasi dengan Badan Otorita untuk mencari pola pengamanan yang tepat guna diterapkan berkaitan dengan pembangunan di IKN,” katanya, Kamis (26/1/2023).

Keamanan pembangunan ibu kota baru tersebut menyangkut alur distribusi material pembangunan. Kemudian juga terkait para pekerja proyek serta peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan pembangunan.

Satu hal yang dapat dilakukan ialah melakukan dapat melakukan penindakan semisal ada potensi yang memicu tidak kondusifnya rencana pembangunan. Kepolisian bahkan bisa saja melakukan penutupan akses dan menghentikan sementara pekerjaan.

Namun, hal itu jelas sulit dilakukan ketika aparat sendiri sulita melakukan indentifikasi. “Semisal ada sejumlah orang yang mengaku sebagai pekerja pembangunan infrastruktur IKN, maka aparat keamanan tidak bisa menahan atau melarang untuk masuk,” kata Hendrik.

Untuk dapat memperketat keamanan, lanjutnya setidaknya setiap karyawan atau pekerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN seyogyanya memiliki kartu tanda pengenal yang dapat dikenali.

Hal ini jelas akan memudahkan Kepolisian dalam mengenali orang yang berkepentingan dan yang tidak. (SBK)