PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) PPU 2024-2026. Bertempat di Kantor Bupati Kamis, (1/2/2023), kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, dan diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan.

Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dilaksanakan untuk menentukan arah pembangunan daerah. Terlebih pasca berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif. “Periode kepemimpinan Bupati AGM-Hamdam akan berakhir di bulan September 2023 mendatang,” ujarnya.

Untuk menghadapi ini, tentulah perlu dipersiapkan arah kebijakan pembangunan yang jelas ke depannya. Hal yang menjadi kepentingan, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh seorang penjabat (Pj) yang dipilih bukan melalui proses pemilihan umum.  Sementara itu kepemimpinan daerah juga harus tetap berjalan dengan baik, sehingga dibuatkannya panduan tentang itu semua.

“Makanya kegiatan ini saya anggap sangat penting dilaksanakan karena memang untuk menentukan arah kelanjutan bagi pembangunan kabupaten PPU ke depan,” jelas Hamdam.

Kemudian, guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, ada yang menjadi perhatian lebih dalam penyusunan RPD PPU Tahun 2024-2026. Yakni isu yang terjadi baik Internasional ataupun Nasional serta diselaraskan dengan program pembangunan daerah skala Provinsi Kaltim maupun program pembangunan nasional. “Semua itu, mesti sejalan dengan target serta sasaran RPJPD PPU 2005-2025,” katanya.

Lebih lanjut, forum konsultasi ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan. Merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menyerap saran dan/atau masukkan guna penyempurnaan rancangan RPD yang akan digunakan sebagai pedoman.

Bersamaan dengan ini, Hamdam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kaltim Isran Noor atas dukungannya dalam membantu dan memfasilitasi pembangunan di PPU. Serta masyarakat Benuo Taka yang selama ini telah mendukung terlaksananya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perlu saya sampaikan juga, bahwa berkat usaha dan doa kita, pada tahun 2022 kita telah menyelesaikan kewajiban tahun 2021 yang merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa menarget semua proyek pembangunan bisa selesai tepat waktu. Lebih-lebih rampung sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Intruksi ini sejalan dengan anggaran besar yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU. Tahun ini, anggaran sekira Rp 489 miliar dialokasikan untuk 518 paket pekerjaan pembangunan.

Ia meminta dinas terkait dapat melakukan percepatan penyelesaian program. Terutama yang ada kaitannya dengan pihak ketiga, baik pengerjaan kontruksi hingga pembebasan lahan.

“Dengan tim yang dimiliki Dinas PUPR, bisa segera melakukan perencanaan matang dan membangun segala infrastrukur yang telah direncanakan sebelumnya,” ucapnya, Selasa (31/1/2023).

Hampir sepertiga APBD PPU 2023 teralokasikan di satu dinas tersebut. Hal ini untuk mengejar berbagai ketertinggalan infrastruktur dasar yang sebelumnya tertunda selama masa pandemi Covid-19.

Maka dari itu, atensi terhadap penyerapan anggaran yang maksimal dalam masa lebih cepat perlu ditegaskan. Pun ia berkeinginan agar seluruh pekerjaan yang telah disusun pada tahun ini dapat selesai tepat waktu, atau sebelum masa jabatannya berakhir di September 2023.

“Percepatan pembangunan atau penyelesaian program itu, agar infrastruktur yang dibangun bisa segera dinikmati masyarakat,” sebut Hamdam.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor menjelaskan bahwa sebagian besar paket pekerjaan tahun ini merupakan perbaikan infrastruktur. Saat ini pula beberapa kegiatan telah berprogres.

“Anggaran juga telah diberikan untuk masing-masing bidang pengampuh kegiatan, seperti bidang Cipta Karya, Tata Ruang, UPT PU di empat kecamatan,” ujar dia.

Riviana optimistis semua pekerjaan yang telah direncanakan itu rampung sesuai target yang diberikan. Dia mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi seperti kekurangan SDM, peralatan dan material kini juga bisa diminimalisir.

“Tapi itu semua bisa diatasi sehingga pekerjaan bisa lancar. Dengan anggaran tersebut, Kami siap tuntaskan semua pekerjaan, hingga di sisa masa jabatan Bupati,” tuntas dia. (SBK)

PENAJAM – Tahun ini Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) memastikan bantuan pada rumah ibadah berjalan lancar. Sekira 500 rumah ibadah pada akan mulai menerima manfaat pada Februari mendatang.

Defisit anggaran pada 2023 ini dipredikisi tidak akan terjadi. Pun jumlah anggaran yang diketuk di APBD PPU 2023 dirasa cukup besar untuk mengakomoir berbagai bantuan ke masyarakat.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab PPU, Nurbayah menuturkan tahun ini pihaknya menyediakan anggaran sekira Rp 1,3 miliar. Untuk menanggung pembayaran listrik rumah ibadah tahun ini.

“Anggaran yang disediakan tahun ini kurang lebih Rp1,3 miliar. Itu beda-beda pembayarannya setiap rumah ibadah, dan dibayarkan selama 12 bulan,” sebut dia, Selasa (31/1/2023).

Dalam catatannya, ada sekira 500 rumah ibadah yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan. Tanggungan tersebut akan dilakukan selama setahun.

Program ini sejatinya telah lama ada di PPU. Berjalan sejak masa kepemimpinan kepala daerah sebelumnya dan terus dilanjutkan. Namun, program ini sempat terkendala pada 2021-2022. Diketahui situasi pandemi Covid-19 dan defisit anggaran penyebabnya.

“Pada 2022 lalu pembayaran listrik untuk rumah ibadah hanya ditanggung selama 10 bulan. Keterbatasan anggaran yang ada, membuat pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir pembayaran selama setahun. Tapi tahun ini dibayar selama 12 bulan,” jelas Nurbayah.

Lebih lanjut, meski program ini dipastikan berjalan, bantuan baru bisa diberikan terhitung pada Februari. Sebab saat ini untuk Surat Keputusan (SK) pembayaran tengah diverifikasi di Bagian Hukum Setda PPU.

“Untuk Januari, pembayaran masih ditalangi oleh masing-masing rumah ibadah. Bukti pembayaran nantinya diserahkan kebagian Kesra, untuk penggantian dana talangan tersebut,” tutup dia. (SBK)

PENAJAM – Di Penajam Paser Utara (PPU) bakal berdiri pusat jajanan serba ada (pujasera) atau food court. Namun di tempat tersebut juga bakal menjadi pusat produk UMKM.

Pujasera tersebut bakal dibangun di kawasan Pasar Induk Nenang, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Pusat jajanan serba ada akan dibangun dengan desain sederhana dan menarik agar tidak ketinggalan zaman.

“Tahun ini pemerintah kabupaten siapkan anggaran sekitar Rp 2,7 miliar untuk bangun Pujasera,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU Sukadi Kuncoro, Senin (30/1/2023).

Nantinya, UMKM di daerah berjuluk Benuo Taka itu diminta untuk mengisi kios atau tempat berjualan di pujasera tersebut. Hal ini untuk menghidupkan perekonomian lokal, pun untuk menampung produk-produk lokal.

Selain itu, di tempat tersebut juga akan dibangun beberapa fasilitas umum. Seperti tempat mainan anak-anak, panggung hiburan agar masyarakat dapat tampil dan tempat nongkrong, serta fasilitas umum lainnya.

“Keberadaan pujasera nantinya dapat menumbuhkan UMKM di Benuo Taka. Itu harapan Kami,” katanya. (SBK)

PENAJAM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penajam Paser Utara (PPU) bakal turut ambil bagian dalam pemecahan rekor MURI tahun ini, yaitu pencapaian target 1 juta patok di seluruh Indonesia.  Dalam hal ini, BPN PPU dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai target.

Seperti diketahui, PPU kebagian ribuan patok untuk di wilayah prioritas, yaitu 8 kelurahan lengkap. Kepala BPN PPU, Ade Chandra Wijaya mengatakan secara nasional 1 juta patok tersebut tersebar di beberapa daerah.

Dari Kantor Wilayah BPN Kaltim kebagian 12 ribu patok. Sedangkan untuk BPN Kabupaten PPU sebanyak 1.500 patok yang terdiri dari 750 bidang tanah.

“Nasional 1 juta patok, Kaltim 12 ribu, dan PPU dapat 1.500,” katanya, Senin (30/1/2023).

Adapun 8 lokasi tersebut seperti yang sebelumnya disebutkan adalah Kelurahan Sotek, Sepan, Sungai Parit, Nenang, Buluminung, Riko, Waru dan Lawe-Lawe. Secara ideal, adanya patok ini untuk memudahkan PTSL.pun dengan ukuran yang sudah ditentukan.

“Pada prinsipnya patok itu agar tidak membebani masyarakat adalah panjangnya 50 cm, 40 cm tertanam dan 10 cm di atas permukaan dan ukuran lebar patok 10×10 cm. Idealnya segitu,” ucap Ade.

Selain iut, kondisi tanah juga menjadi acuan. Semisal lokasi tanah yang terletak di daerah rawa tentunya memiliki tinggi yang berbeda misalnya 1 meter atau 100 cm.

“Tapi kalau masyarakat mau lebih besar tidak ada masalah yang penting kelihatan saat di foto kalau misalnya ada yang lebih satu meter dan tergantung kondisi tanah seperti daerah rawa karena lebih dalam,” jelasnya.

Untuk mempermudahan PTSL, BPN menerapkan sistem fotogrametri. Yaitu teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik di sekitarnya.

“Melalui proses perekaman, pengamatan atau pengukuran dan interprestasi citra fotografis atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik,” kata Ade. (SBK)

PENAJAM – Jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Penajam Paser Utara (PPU) di percepat. Alasannya karena adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Tahun ini Pemkab PPU menyelenggarakan Pilkades serentak. Menyusul berakhirnya masa jabatan beberapa kepala desa di Benuo Taka, per Januari 2024.

“Ada perubahan, rencananya akan digelar pada Oktober 2023 mendatang,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU Saidin.

Ada 14 desa yang akan berpartisipasi dalam Pilkades kali ini. Terdiri dari enam desa di Kecamatan Babulu, dua desa di Kecamatan Penajam, satu desa di Kecamatan Waru, dan lima desa di Kecamatan Sepaku.

“Babulu ada enam desa, Penajam ada desa Sidorejo dan Giripurwa, Waru satu desa, sisanya Sepaku, ada Desa Karang Jenawi, Telemow, Sukaraja, Sido Mulyo dan Semoi Dua,” jelasnya.

Anggaran untuk Pilkades serentak juga telah disiapkan. Kata Saidin kebutuhannya hampir sama dengan Pilkades sebelumnya, yakni sebesar Rp 500 juta.

Saidin menyebutkan jadwal Pilkades serentak harusnya berlangsung pada November 2023. Namun karena bersamaan dengan masa pemilu, maka dipercepat pelaksaannya menjadi Oktober 2023.

“Setelah keluarnya surat dari menteri menyatakan bahwa boleh dilakukan Oktober atau dipercepat, karena berkaitan dengan tahapan pemilu,” katanya.

Adapun tahapan dimulai tiga bulan sebelum jadwal Pilkades yang ditetapkan. Untuk itu, DPMD PPU akan berkonsultasi ke Pemprov Kaltim terlebih dahulu untuk penyesuaian tahapan.

“Kita mau konsultasi ke provinsi dulu karena ini kan dari jadwal sebelumnya November bergeser ke Oktober, ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu,” kata Saidin. (SBK)