PENAJAM – Setidaknya telah ada lima investor yang mulai melakukan penjajakan ke Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) saat ini.  Bahkan telah ada yang menyebut besaran investasi yang disiapkan hingga Rp 1,5 triliun.

Tak bisa dipungkiri bahwa adanya rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) lah yang telah menarik perhatian mereka, yang menilai bahwa daerah berjuluk Benuo Taka ini seksi sebagai kawasan untuk tempat mereka menangkap peluang di pusat negara masa depan itu.

Bahkan Pemkab PPU juga telah menyadari ini jauh-jauh hari. Pemkab PPU sigap dengan melakukan perubahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pun karena ada wilayahnya yang terambil sebagai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

“Pengaturan pola ruang ini juga sebagai salah satu persiapan menyambut para investor untuk berinvestasi di Penjam Paser Utara,” kata Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang belum lama ini.

Ia menyebutkan pula para calon investor ini datang dari berbagai sektor industri. Yang telah muncul ini mulai dari perusahaan solar panel, pariwisata, pengelolaan sampah dan sebagainya. “Sudah ada empat sampai lima perusahaan yang tertarik,” tandasnya.

Salah satu yang terungkap ialah PT Prosympac Oil and Gas asal Korea Selatan menawarkan investasi Rp 1,5 triliun. Itu untuk membangun industri pengolahan sampah menjadi bahan kimia di PPU.

Ini dianggap merupakan terobosan baru yang dapat menyelesaikan permasalahan sampah. Konsep kerja sama yang ditawarkan melalui skema kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) atau KPI (kerja sama pemanfaatan infrastruktur).

“Ya pemerintah kabupaten menyambut tawaran perusahaan Korea Selatan,” kata Nicko.

Ia mengungkapkan pemilik modal asal Korea Selatan dan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas tersebut melakukan penjajakan.

Mereka masih melihat kebutuhan sampah yang digunakan untuk membangun industri pengolahan sampah menjadi bahan kimia di daerah berjuluk Benuo Taka itu.

Hal ini juga fase yang dialami calon investor lainnya. Meski telah menyatakan minat namun perusahaan-perusahaan tersebut belum ada yang sampai pada tahap mengurus perizinan.

Mereka sampai kini masih berkutat pada tahap penjajakan awal, mencari potensi pasar dari hasil produksi mereka nantinya.

Selain itu, yang menjadi kendala lain yang dialami investor yakni berkaitan dengan perizinan. Utamanya yang berhubungan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Belum ada terealisasi masih penjajakan awal. Misal dalam penentuan lokasi yang akan dibangun pabrik solar panel, mereka harus dapat kepastian dulu, sampai ke urusan pembelinya,” demikian Nicko. (SBK)

PENAJAM – Kantor ATR/BPN Penajam menargetkan pemasangan tanda batas sebanyak 1.500 patok di seluruh Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).  Pemasangan patok di Benuo Taka ditargetkan rampung dalam 7 hari ke depan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) seanyak 1 juta patok di seluruh Indonesia pada Jumat (3/2/2023). Kegiatan ini bahkan dicatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kepala Kantor ATR/BPN Penajam, Ade Chandra Wijaya menjelaskan program ini dalam rangka mendukung pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 2023. Selain itu gerakan ini juga untuk meminimalisir adanya konflik antar masyarakat berkaitan dengan agraria di Benuo Taka.

“Untuk mendukung pemecahan rekor Muri pemasangan 1 juta patok tapal batas tanah, PPU ditarget 1.500 patok,” katanya saat seremoni pemasangan tanda batas tanah di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU Sodikin dan tamu undangan lainnya. Ade Chandra mengatakan, tanda batas tanah yang telah dipasang masyarakat bisa dipantau melalui website BPN.

“Tim kita sudah tersebar untuk mendata tanda batas tanah yang sudah dipasang. Titik koordinatnya difoto udara,” ujar Ade.

Adapun Gemapatas ini dicetuskan untuk mencapai target tanda batas tanah sistematis lengkap di Indonesia pada 2025. Dari jumlah 1 juta itu, Kaltim ditarget sebanyak 12 ribu patok, dan PPU ditarget 1.500 patok.

Ade Chandra mengimbau, seluruh masyarakat untuk memasang patok sebagai tanda batas objek tanah mereka untuk mencegah terjadi pencaplokan. Dalam hal ini ia menekankan, masyarakat juga harus melakukan pemeliharaan patok tanah secara berkala.

“Pemasangan tanda batas ini merupakan wujud kepastian objek tanah. Jangan sampai sudah terbit sertifikatnya lantas tidak dipasangi patok, dikhawatirkan dicaplok oleh mafia tanah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ade mengatakan pemasangan 1.500 tanda batas tanah berlangsung di delapan kelurahan/desa di PPU. Adapun jumlah patok itu mencakup 750 bidang tahah di antaranya di Kelurahan Sotek, Lawe-lawe, Sungai Parit, Nenang, Riko, Waru, Sepan, dan Buluminung. “Hari ini mulai pemasangan patok dan target selesai dalam waktu tujuh hari,” katanya. (SBK)

PENAJAM – Penajam Paser Utara (PPU) siap menggelar lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-18. Memeriahkan penyelenggaran di Februari ini, Pemkab PPU merangkai kegiatan dengan adanya bazzar UMKM.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab PPU, Nurbayah menuturkan pesertanya berasal dari 4 kecamatan di PPU. Masing-masing kecamatan akan mengirimkan 70 peserta terbaiknya untuk mengikuti lomba. Jadi bakal ada 380 peserta akan berpartisipasi.

Peserta yang berhasil, akan segera dipersiapkan mengikuti lomba MTQ di tingkat provinsi. “Juga persiapan untuk dikirim ke provinsi dan nasional,” ungkap dia Jumat (3/2/2023).

Lomba MTQ digelar selama sepekan, mulai 26 Februari hingga 2 Maret 2023 berpusat di Kompleks Islamic Center Penajam, Kilometer 9 Nipah-Nipah. Lomba juga dirangkai dengan lomba kaligrafi, fahmil Qur’an, dan lomba lainnya.

Kegiatan ini diharapkan berlangsung meriah tanpa hambatan. Nurbayah juga bersyukur situasi pandemi Covid-19 telah berlangsung ini mampu mendongkrak perekonomian di Benuo Taka.

“Semoga kegiatan ini supaya meriah, Bupati (Hamdam Pongrewa) minta ada stand untuk UMKM, jadi kami menyiapkan 65 boots gratis,” ujar dia. (SBK)

PENAJAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil beberapa saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal pada BUMD Penajam Paser Utara  (PPU), Kamis (2/2/2023). Bahkan kali ini 4 anggota legislatif turut dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan persnya mengungkapkan ada 6 saksi yang diperiksa pada hari ini. Pertama ialah mantan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Benuo Taka M Umry Hasfirdauzy dan satu pihak swasta, Sariman.

Sementara keempat Anggota DPRD PPU ialah Syarifuddin HR, Muhammad Taufiq Y, Muhammad Arif Albar, dan Hasri Sahri. Pemeriksaan para saksi tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Pemanggilan Dewas Perumda Benou Taka dan sejumlah anggota DPRD PPU itu dilakukan penyidik guna menggali keterangan dugaan TPK dana penyertaan modal APBD Pemda Penajam Paser Utara ke Perumda Benuo Taka Tahun 2019-2021,” paparnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengadaan barang dan jaa serta perizinan di PPU pada 2021-2022 yang menjerat mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Saat ini AGM tengah menjalani masa tahanan sesuai vonis, 5,6 tahun di Lapas Kelas IIA Balikpapan.

Meski begitu, dalam kasus baru ini AGM juga terindikasi melakukan rasuah dan termasuk dalam salah satu tersangka yang ditetapkan. Adapun KPK saat ini masih mengumpulkan alat bukti lainnya.

Sehubungan dengan itu, Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki menanggapi adanya panggilan untuk menjadi saksi tersebut merupakan bentuk dukungan lembaganya. Utamanya dalam mendukung lembaga yudikatif dalam melaksanakan penegakkan hukum di Indonesia.

“Sejumlah anggota DPRD PPU yang dipanggil untuk dimintai keterangan, dan itu kami nilai wajar karena terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) PPU tentang penyertaan modal Perumda Benou Taka,” katanya.

Dalam hal ini, anggota legislatif memanglah harus mematuhi ketentuan dan hukum berlaku. Mereka harus memenuhi panggilan dari penyidik Komisi anti korupsi. Terlenih yang berkaitan dengan produk hukum yang telah digodok melalui DPRD PPU.

“Meskipun mereka dipanggil secara individu, sehingga KPK tidak memerlukan surat izin ke pimpinan DPRD PPU. Harapannya kesaksian para anggota DPRD membuat kasus ini makin terang benderang,” tutup Hartono. (SBK)

PENAJAM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU) memastikan pengawasannya terhadap seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) oleh KPU PPU. Utamanya terkait potensi pelanggaran anggota partai politik (parpol) masuk dalam kepanitiaan.

Saat ini, KPU PPU tengah melakukan persiapan untuk perekrutan Pantarlih untuk bertugas dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Adapun proses pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan/desa dan telah berakhir 31 Januari lalu.

Ketua Bawaslu PPU, Edwin Irawan menuturkan pengetatan pengawasan perekrutan Pantarlih tetap dilakukan setelahnya. Utamanya untuk mencegah Pantarlih yang direkrut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

“Kami terus mengawasi jalannya perekrutan Pantarlih sampai selesai pelaksanaan,” ungkapnya, Kamis (2/2/2023).

Adapun jumlah penerimaan Pantarlih di PPU untuk ajang pesta demokrasi tahun depan itu bertambah. Berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah TPS yang ada di PPU, yakni bertambah menjadi 555.

Meski begitu, Edwin menyebutkan pihaknya belum mendapatkan laporan berap jumlah pendaftar yang masuk. Ia mengaku juga khawatir jumlah calon pantarlih yang mendaftar belum memenuhi kuota yang ada.

Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, saat proses perekrutan tidak terbuka luas. Pada Pemilu 2019 lalu, Pantarlih didominasi ketua RT dan keluarga ketua RT.

“Biasanya kalau bukan RT atau orang-orangnya RT jadi Pantarlih, mereka terkadang cenderung enggan memberitakan data-data warga,” sebut Edwin.

Oleh karena itu pula, pengawasan kali ni pihaknya juga berkonsetrasi pada latar belakang Pantarlih yang lolos seleksi. Kemudian memastikan juga panitia tersebut statusnya tidak tercatat sebagi anggota parpol.

“Kalau orangnya itu-itu saja, dikhawatirkan ada yang berafiliasi dengan parpol tertentu. Itu harus dihindari,” tegasnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga meminta pengawasan dari masyarakat luas. Mengingat jumlah Pantarlih yang akan diterima ini jumlahnya tidak sedikit. “Satu TPS itu ada satu Pantarlih. Jadi, yang direkrut lebih 500 orang,” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU dapat bekerja profesional. Khususnya soal program pembangunan yang ada di tiap organisasi perangkat daerah (OPD), sejalan dengan naiknya APBD PPU 2023.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Raup Muin, yang memebrikan perhatian lebih terhadap Dinas PUPR PPU. Seiringng denga penerimaan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 489 miliar untuk 518 paket proyek.

“PPU masih terpantau. Jadi, pengadaan barang dan jasa yang ditangani setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terutama Dinas PUPR yang anggarannya paling besar harus mengedepankan profesionalisme,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menekankan, kondisi keuangan daerah saat ini sudah jauh lebih dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga menuntut keseriusan dalam penyerapan anggarannya.

Seluruh program dan kegiatan ini, sambungnya, yang telah disepakati dalam Perda APBD 2023 harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  “APBD 2023 yang sudah diketok itu sudah jelas ada dananya. Berbeda dengan APBD 2021 hanya sebatas angka. Jadi, harus dikerjakan secara serius,” tegas Raup.

Selain itu, ia menekankan program dan kegiatan di setiap OPD harus dikerjakan secepat mungkin karena perputaran ekonomi di PPU masih ketergantungan dengan APBD.

Ia mengingatkan, dari ratusan paket proyek tersebut terdapat proyek yang bersifat swakelola dan pembebasan lahan. Beberapa hal ini tentu membutuhkan ketelitian dalam pengelolaannya. Agar nantinya tidak terjadi permasalahan hukum.

“Semakin cepat proyek-proyek dikerjakan, maka masyarakat juga bisa cepat merasakan dampaknya baik di sisi pemanfaatan bangunan maupun perputaran ekonomi,” tutupnya. (SBK)

PENAJAM – Ratusan massa melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (2/2/2023). Mereka menuntut aparat hukum untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek bronjong di Desa Api-Api, Kecamatan Waru.

Selain berkumpul sejak pukul 10.00 Wita dan mulai berorasi, massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Penajam (AMPP) ini juga melakukan aksi pembakaran benda berbentuk keranda mayat.

Koordinator Aksi, Andi Usman mengungkapkan aksi ini dilakukan sebagai dorongan pada yudikatif untuk menuntaskan kasus proyek program mitagasi bencana yang dilakukan di 2016 lalu itu.

“Kasus proyek itu mulai 2016 sampai sekarang masih P19 (berkas perkara belum lengkap). Kami ingin kasus itu diusut tuntas,” tegasnya.

Diketahui ada 3 orang tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Satu diantaranya telah divonis bersalah. Namun dua lainnya masih mengambang berkaitan dengan kelengkapan berkas.

Selain menuntut kelanjutan proses hukum, Andi mengungkapkan pihaknya juga menuntut kejaksaan untuk tidak menghentikan proses penyelidikan. Pasalnya, ia melihat masih adanya indikasi tersangka baru yang juga bisa terlibat.

“Harusnya juga fokus ke PT Riski Utama Group sebagai penyedia. Kasus ini juga berkaitan dengan pekerjaan teknis, makanya perlu diusut tuntas aktor intelektualnya,” ucapnya.

“PT Riski Utama Group terindikasi bermain di sana, dan ownernya hanya dijadikan saksi mahkota. Owner itu ternyata istri dari salah satu anggota dewan di PPU. Makanya prosesnya harus dilihat dengan jeli,” sambung Andi.

Setelah beberapa waktu melakukan orasi, perwakilan peserta aksi diizinkan untuk menyampaikan aspirasi ke Kejari PPU. Usai pertemuan, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Mosezs Manullang menegaskan bahwa pihaknya menerima baik kegiatan yang dilakukan. “Mereka ingin perkara diusut tuntas,” ucapnya.

Ia menjelaskan kasus proyek senilai sekira Rp 17 miliar telah terbukti mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Data dari BPKP surat nomor 524/PW17/5/2018 pada 28 Desember 2018, proyek yang dikerjakan PT Riski Utama Group (RUG) diketahui telah merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar.

Ada 3 orang terlibat dalam perkara ini. Yakni AS selaku Direktur PT RUG yang sudah divonis bersalah pada 2020 lalu. Juga telah menjalani masa tahanan sekira 1,5 tahun serta denga Rp 75 juta.

Kemudian tersangka AD dan SP hingga saat ini berkas perkaranya masih P19. Karena masih kurang keterangan saksi. Diketahui keduanya ialah seorang pegawai pemerintahan.

“Saat ini berkas perkara atas nama AD dan SP sudah diterima. Dua pekan ke depan kami akan diteliti, apa berkas perkara sudah lengkap secara formil dan materiil, atau masih ada kekurangan,” tutup Mosezs. (SBK)

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mulai merancang slogan baru kotanya atau city branding. Nama baru yang diperkenalkan ialah “Serambi Nusantara”.

Hal ini diharapkan mampu menjadi representasi dan ciri khas daerah berjuluk Benuo Taka ini. Dalam proses rancangan city branding ini, Pemkab PPU sampai menggandeng Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan.

Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Nicko Herlambang menjelaskan penentuan konsep ini dipicu adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayahnya. Dalam hal ini pula, pihaknya baru saja menyelesaikan audieansi bersama jajaran ITK Balikpapan pada Selasa, (31/1/2023) lalu.

“Jadi target sebenarnya adalah brand awareness. Dengan adanya konsep ‘Serambi Nusantara’ mengartikan bahwa PPU menjadi halaman depan dari Nusantara. Kita menjadi pusat perhatian, dan tentu saja harapan segala proses pembangunan di IKN tadi bisa mendukung kesuksesan pembangunan di PPU juga,” terangnya, Rabu (1/2/2023).

Adapun kolaborasi yang dilakukan dengan ITK Balikpapan ini, sambungnya, sebab salah satu perguruan tinggi ini dinilai mampu untuk bersinergi. Selain karena memang memiliki Jurusan Desain Komonikasi Visual yang biasa menggarap city branding.

Kemudian selayaknya daerah berkembang, memang sudah seyogyanya Pemkab PPU juga mulai berfokus pada hal ini. Pun memanfaatkan dan bekerjasama dengan institusi di Kaltim untuk menghasilkan kampanye yang lebih kuat.

“Itu harapannya. Dan yang pasti ini bisa menghemat anggaran juga. Dengan kerjasama, menggandeng anak-anak Kaltim yang penuh talenta tadi, bisa mendapatkatkan ide kekinian dan lebih fresh,” tegas Nicko.

sekadar informasi, city branding secara sederhana dapat dikatakan sebagai istilah atau slogan kota yang menjadi ciri khas kota tersebut. Strategi ini digunakan sebagai alat pemasaran kota agar semakin memiliki kedudukan strategis di mata nasional maupun dunia. Sebutan itulah yang mengangkat target pemasaran kota.

Kota yang sudah memiliki brand, biasanya mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi sebagai brand untuk dipromosikan ke masyarakat luar. Tujuannya agar sektor ini mendapatkan kemajuan dan keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat kota tersebut.

Sebagai contoh brand kota Bandung “Paris Van Java”. Wisatawan akan mengingat bahwa di daerah Jawa terdapat kota yang memiliki keindahan dan kemajuan seperti Kota Paris. Dengan mendengar istilah ini, orang akan penasaran dan mencari tahu tentang keberadaan Kota Bandung.

Dengan menjaga city branding, reputasi kota akan selalu terjaga sehingga persepsi dunia luar terhadap kota tersebut. Dengan kondisi yang terjaga itu, memudahkan para investor untuk datang ke kota yang memiliki brand. Ini menjadi keuntungan kedua belah pihak antara pemerintah kota dan investor.

Berbeda dengan kota yang tidak memiliki brand akan sulit sekali dalam mendapatkan investor. Para investor tidak akan mengetahui segala potensi yang dimiliki kota tersebut. Sangat disayangkan apabila potensi yang dimiliki kota tidak dikelola dengan baik dan maksimal. (SBK)

PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengintruksikan tiap UPTD PU di Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penyerapan anggaran maksimal sesuai target. Maka itu, masing-masing UPT telah menyusun program kerja terjadwal dan rencana percepatan tiap kegiatan.

Sekira sepertiga APBD PPU 2023 teralokasikan di Dinas PUPR PPU.  Anggaran tersebut berkisar Rp 489 miliar, di dalamnya mengakomodir 518 paket pekerjaan, dan harus diselesaikan hingga akhir tahun.

Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor mengungkapkan penggunaan anggaran terbagi menjadi empat kelompok besar. Di antaranya pada sekretariat untuk belanja rutin serta Bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang.

“Untuk di sekretariat Rp 58 miliar dipergunakan untuk membayar gaji dan TPP, honor THL dan biaya operasional lainnya. Di pengairan sekitar Rp 50 milliar sudah termasuk Bankeu 8 paket dan sisanya dari APBD yang difokuskan untuk perkarjaan saluran pembuang,” kata dia, Rabu (1/2/2023).

Sementara Bina Marga Rp 233 milliar difokuskan untuk pembangunan jalan rigid beton yang tersebar di wilayah Kabupaten PPU. Sedangkan Cipta Karya Rp 130 milliar dipergunakan untuk membangun sejumlah Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini belum memiliki kantor.

“Kantor Bapenda dan BK satu paket anggarannya kurang lebih Rp 30 milliar. Pembangunan rumah jabatan bupati juga kita lanjut. Ada tiga paket dengan total anggaran hampir Rp 7 milliar. Selain itu kita juga menyelesaikan beberapa kantor yang belum selesai,” sambung Rivi.

Selain itu, penggunaan anggaran juga untuk UPTD PU yang ada di empat kecamatan serta satu UPT Laboratorium. Terinci untuk UPTD PU di masing-masing Rp 1.850.000.000 untuk UPTD Penajam, Sepaku dan Babulu.

Sementara UPTD Waru mendapatkan anggaran Rp 1.350.000.000, pasalnya mengingat luasan wilayahnya yang jauh lebih kecil. Sedangkan UPTD Laboratorium mendapatkan alokasi Rp 1.400.000.000.

Setiap bidang yang ada di Dinas PUPR maupun UPTD PU di kecamatan, sambungnya, memiliki program kerja diawal tahun. Hal ini bertujuan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

“UPT di kecamatan fokus pada peningkatan jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat, yang tidak terakomodir oleh kegiatan proyek tahun ini. Setelah jalan poros kabupaten sudah baik, maka kita fokuskan ke jalan lingkungan termasuk jalan usaha tani,” jelas dia.

Rivi menyebutkan tiap UPTD ini telah menyusun program kerja yang jelas pada tahun lalu. Masing-masing juga telah membuat schedule dan rencana percepatan pembangunannya.

“Seperti di bulan Januari ini, sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita lelang. Target kita semua pekerjaan di bulan September selesai. Kecuali volumenya besar seperti Kantor Badan Keuangan (BK) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mungkin bisa lewat bulan September,” pungkas Rivi. (SBK)