Beranda blog Halaman 751

Sudah 18 Desa Mendiri, Pemkab PPU Dorong 12 Desa Lainnya Naik Status

0

PPU – Seluruh desa di Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan dapat menjadi desa mandiri sebagai bukti majunya sebuah wilayah. Untuk itu, para pendamping desa terus didorong untuk menggali setiap potensi desa untuk dikembangkan.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP/P3MD) di Ruang Rapat Bupati Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Senin (11/9/2023).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah tenaga pendamping profesional (TPP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU.

Rapat ini digelar untuk mengevaluasi capaian progres pendampingan yang telah dilakukan pada tahun ini. Pun untuk pembangunan desa di PPU ke depannya.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Tenaga Pendamping PPU, Yuli Antoni menyampaikan kegiatan ini nantinya dapat menghadirkan isu-isu strategis. Berkaitan dengan progres percepatan pembangunan desa yang perlu dukungan pemerintah daerah.

“Karena kegiatan ini merupakan ajang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Sehingga tercipta pemahaman bersama dalam pemecahan masalah-masalah yang solutif dalam proses percepatan pembangunan yang ada di desa,” jelas dia.

Arah yang dimaksud itu, lanjut Yuli, dengan tujuan kuntuk menghadirkan desa-desa mandiri sesuai dengan nawacita UU Desa 6/2014. Untuk diketahui, dari 30 desa di PPU, sampai 2023 telah ada 18 desa mandiri.

“Tentunya ke depan sesuai harapan dan target dari bapak bupati khususnya, dan juga harapan kita semua, untuk tahun 2024 semua desa di Kabupaten PPU bisa menjadi desa mandiri,” jelas Yuli.

Sementara itu, Kepala DPMD PPU, Pang Irawan menyampaikan laporan bahwa saat ini DPMD tengah berupaya untuk memberikan tambahan biaya operasional. Salah satu tujuannya ialah untuk diberikan pada para tenaga pendamping desa yang ada di PPU.

“Kami juga sedang mempersiapkan rancangan peraturan bupati (perbup) terkait perencanaan pembangunan desa. Khususnya penyelarasan RPJMDes terhadap RPJMD, karena memang selama ini kami memberikan banyak dana ke desa, tapi Kami tidak pernah mengatur prioritas dan intervensi terhadap penggunaannya,” tutupnya.

Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari

DP3AP2KB PPU Dorong Adanya Sekolah Ramah Anak Sebagai Percontohan

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong adanya sekolah ramah anak di Benuo Taka. Sebagi tempat percontohan penerapan lingkungan belajar yang ideal bagi anak.

Salah satunya ialah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 PPU yang dinilai bisa menjadi sekolah yang ramah anak. Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin menyebut, usaha keras SDN 013 untuk menjadi ramah anak telah dimulai dengan hadirnya beberapa siswa menjadi duta.

Hal itu juga dilihatnya bisa menjadi pemacu dan tauladan kepada siswa lainnya. “Saya berharap dari anak-anakku sekalian, untuk memberikan contoh dan tauladan kepada teman-temannya yang lain,” tuturnya Senin, (11/9/2023).

Duta tersebut memungkinkan untuk menjadi agen yang bisa mencegah atau menangkal terjadinya perundungan di sekolah. Hadirnya duta disinyalir bisa menjaga nama baik sekolah hingga nama pribadi saat beranjak ke pendidikan tinggi.

“Ini harus dijaga betul untuk anak-anakku yang menjadi duta dengan menjaga nama sekolah,” kata Chairur.

Kemudian, menjadikan Sekolah Ramah Anak butuh kerja sama dari berbagai elemen. Tanpa ada kerja sama, tentunya program Sekolah Ramah Anak akan sulit direalisasikan.

“Saya bangga ada anak-anakku yang menjadi duta karena ini menjadi almamater pertama, kalau nanti kita hingga kuliah, yang pertama dikenang dari SD mana,” pungkasnya. (ADV/RM)

Gedung Baru Pasar Babulu Diresmikan, Tohar: Jaga Kebersihannya

0

PPU – Peningkatan Pasar Rakyat Babulu tahun ini akhirnya rampung dibangun. Selesainya pembangunan ini diharapkan menjadikan pusat jual-beli di Babulu ini menjadi fasilitas penggerak perekonomian yang baik.

Pemkab PPU kembali meresmikan bangunan Pasar Rakyat Babulu lanjutan dengan dana Tugas Pembantuan (TP) III. Pembangunan yang dimulai pada 2022 berasal dari APBN dengan alokasi dana Rp 5,4 Miliar.

Kepala Dinas KUKM Perindag PPU Saidin mengungkapkan peresmian pasar ini dipercepat dari rencana sebelumnya. Ini didasari karena banyaknya pedagang pasar yang belum memiliki kios agar pemanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh pedagang.

“Semoga dengan diremikannya pasar rakyat TP III ini dapat mengakomodir para pedagang pasar yang belum memiliki lapak dan seluruh pedagang dapat menggunakan lapak yang tersedia sehingga tidak ada pedagang yang berjualan di luar lingkungan pasar tanpa lapak,” katanya.

Pembangunan pasar rakyat TP III Babulu ini dibangun dengan jumlah 168 lapak, serta jumlah kiosnya sebanyak 37 kios. Jumlah ini untuk pemenuhan para pedagang pasar yang belum memiliki tempat di dalam kawasan pasar rakyat Babulu, Kecamatan Babulu.

Adapun terdapat fasilitas pendukung yang belum terpenuhi salah satunya adalah listrik tetapi untuk listrik ini sedang dalam proses pemasangan. Guna mendukung sarana dan prasarana para pedagang pasar dalam pasar rakyat TP III Babulu ini.

Sebelum pembangunan ini, pasar ini mulai dibangun pada 2015 lalu. Kemudian mendapatkan bangunan dengan pembangunan TP I pada tahun 2018 dan TP II pada tahun 2019 yang juga bersumber dari dana tugas pembantuan.

Di lain sisi, Sekkab PPU Tohar menyampaikan tanggung jawab pengelola pasar tidaklah mudah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penataan yang baik, semua unsur dalam pasar ini haeus menjadi satu kesatuan.

“Baik itu pedagang, pengelola dan teknis terkait,” ucapnya.

Hal ini, untuk mengaburkan stigma bahwa pasar identik dengan kekumuhan dan kesemrawutan. Langkah ini juga disebutkan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan infrasturktur yang baik di sektor penggerak perekonomian.

“Sehingga kepada kita semua khususnya sektor wilayah terkait agar pengelola, pedagang dan masyarakat supaya menjaga dan memanfaatkan dengan baik, Jaga kebersihannya,” pungkas Tohar.

Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari

DP3AP2KB PPU Fokus Pantau dan Wujudkan Pemenuhan Hak Anak

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) terus berusaha mewujudkan daerah yang ramah anak. Salah satunya dengan melakukan pantauan serta berupaya mewujudkan pemenuhan hak anak di PPU.

Kepala DP3AP2KB PPU Chairur Rozikin, menjelaskan, bila dicermati akhir-akhir ini kondisi anak di Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi tidak aman. “Dari sejumlah pemberitaan, anak kerap mendapatkan kekerasan yang bisa merusak masa depan dan psikologis mereka,” ujarnya, Sabtu (9/9/2023).

Menurut Chairur salah satu indikator hak anak terpenuhi adalah anak bisa berpartisipasi dalam lingkungan terkecilnya. Yaitu lingkungan keluarga, hingga lingkungan masyarakat luas.

“Harus dipastikan anak bisa berpartisipasi dalam keluarga, dan para orang tua juga harus memperhatikan aspirasi dan suara anak,” ucapnya.

Selain penguatan pada diri anak, lanjut dia pemenuhan hak anak melalui peran serta masyarakat juga perlu diperkuat. Karena itu DP3AP2KB PPU berupaya mendorong antikekerasan serta ramah anak dan penyandang disabilitas.

“Kami juga mendorong peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang ramah anak, seperti sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak,” tambah Chairur.

Lebih lanjut, anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis hak anak. Melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah.

Komitmen masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan juga dibutuhkan dalam menjamin terpenuhinya hak anak. PPU telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai KLA oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan surat keputusan Nomor 463/k.804/2015.

“Kami berharap semua OPD terkait dan dunia usaha mendukung program KLA agar dapat terwujud dan predikat meningkat menjadi Nindya,” tutup Chairur. (ADV/RM)

DP3AP2KB PPU Ajak Masyarakat Setop Kekerasan Perempuan dan Anak

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengajak peran serta masyarakat dalam menjaga kesetaraan gender. Salah satunya dengan melakukan pengawasan setiap perilaku kekeran terhadap perempuan dan anak.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat menjadi momok tersendiri. Butuh kerjasama beberapa pihak untuk berupaya menuntaskan kasus tersebut.

Analis Perlindungan Perempuan di DP3AP2KB PPU, Nadhiratul Amalia menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa dibilang fenomena puncak gunung es. “Apalagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan fenomena puncak gunung es,” katanya, Sabtu (9/9/2023).

Dijelaskan dirinya, kasus yang tampak adalah sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya terjadi. Namun butuh keberanian untuk bisa melaporkan kejadian, baik yang dialami sendiri maupun orang lain.

“Dimana kasus yang tampak atau terlaporkan bisa dibilang sebenarnya hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sesungguhnya,” tuturnya.

Dinas terkait bersama masyarakat akan berupaya untuk memberikan edukasi. Masyarakat harus mampu menyebarkan cara pencegahan dan penanganan kasus baik yang dialami secara pribadi, keluarga ataupun masyarakat lainnya.

“Kita sebagai masyarakat harus tetap menedukasi diri dan orang-orang disekitar, mengenai cara pencegahan dan penanganan, apabila mengalami atau melihat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Amalia.

Menurutnya peningkatan jumlah kasus sudah menjadi momok tersendiri yang sukar dihilangkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera dihentikan.

“Stop Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan jumlah ini memang seperti menjadi momok tersediri bagi kita,” pungkasnya. (ADV/SBK)

DP3AP2KB PPU Rutin Lakukan Penyadaran Masyarakat Lewat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU dalam bekerja lebih fokus pada pencegahan. Dalam upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 2022 di PPU terbilang tinggi. Meski demikian bisa diartikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan mulai tumbuh.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) di DP3AP2KB PPU, Nurkaidah menerangkan tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan berjumlah 50 kasus. “Tahun 2022 dari Januari sampai dengan Desember kasus anak 34 dan kasus perempuan 16. Jadi tahun ini meningkat,” katanya, Jumat (8/9/2023).

Kasus kekerasan perempuan dan anak yang semakin banyak bukan menjadi kabar buruk. Pasalnya semakin banyak kasus yang dilaporkan akan mempermudah penanganan.

Penanganan dilakukan mulai dari pendampingan hingga penanganan psikologi sampai ke kesehatan. “Artinya itu semakin sadar bahwa pentingnya melapor karena melapor kita akan menanganinya. Pendampingan baik itu psikologi, pendampingan kepolisian, pendampingan kejaksaan dan ke pengadilan hingga kesehatan dan pendidikan dan sebagainya,” ujarnya.

Kesadaran masyarakat baik yang menjadi korban atau bukan juga berkat upaya pihaknya. Tak jarang pihaknya selalu melakukan sosialisasi hingga turun ke sekolah-sekolah.

Mulai sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tindakan bullying di sekolah. “Karena kita sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan ada bullying,” ungkap Nurkaidah.

Jumlah kasus yang disebut oleh Nurkaidah, hampir menyebar di seluruh kecamatan di PPU. Disebutkannya dirinya terbanyak di Kecamatan Penajam. “Masing-masing daerah itu ada, tentu tahun 2022 kebanyak kecamatan penajam,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Jabatan Singkat Bupati Hamdam yang Disertai Segudang Prestasi Untuk Kemajuan PPU

0


Catatan : Subur Priono (Humas Setkab Penajam Paser Utara)

Walaupun menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) tidak begitu panjang, tepatnya sejak dilantik Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor pada 28 Desember 2022 lalu, Bupati PPU, Hamdam telah mampu membuktikan kinerja yang patut diperhitungkan untuk kemajuan pembangunan di tanah Benuo Taka itu.

Banyak prestasi yang dihasilkan untuk kemajuan kabupaten ke sembilan di Kaltim tersebut. Mulai sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan insfrastruktur dan sebagainya. Bahkan politikus kelahiran Padang Sappa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini telah mampu membawa kabupaten PPU bangkit dari keterpurukkan keuangan daerah yang saat itu sedang tidak baik-baik saja.

Dalam bidang pendidikan salah satunya. Inovasi dalam bidang pendidikan ini terus dilakukan untuk kemajuan pendidikan di daerah. Mulai dari program pendidikan gratis, termasuk didalamnya pemberian bantuan subsidi seragam dan perlengkapan sekolah kepada seluruh anak didik tanpa terkecuali.

Tidak sampai disitu. Untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam rangka menyambut pembangunan Ibukota Negara (IKN) di kabupaten PPU, pemerintah daerah telah menggandeng sejumlah Universitas kenamaan di Indonesia seperti Gunadharma Jakarta, Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas Parahyangan (Unpar) Jawa Barat dan sebagainya untuk membangun kampus di kabupaten PPU.

Alasannya jelas. Bupati Hamdam tidak ingin melihat masyarakat kabupaten PPU tertinggal atau bahkan menjadi penonton di daerahnya sendiri hanya karena kualitas SDM yang tidak mampu bersaing dengan SDM pendatang dari luar PPU. Apalagi hadirnya IKN sudah barang tentu SDM berkualitas menjadi hal yang utama disana.

Kemudian contoh yang alain pada bidang kesehatan di kabupaten PPU. Tidak cukup dengan memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Hamdam juga meluncurkan jaminan kesehatan ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan yang dikhususkan bagi masyarakat pekerja rentan seperti nelayan, petani, tukang ojek dan sebagainya yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Pemerintah Kabupaten PPU melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan berupa program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja rentan di Kabupaten PPU. Khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja dan program kematian bagi masyarakat.

Alasan Hamdam memberikan BPJS Ketenagakerjaan itu kata dia bahwa jaminan kesehatan yang diberikan melalui BPJS Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten PPU dinilai belum sepenuhnya cukup, khususnya bagi masyarakat dengan pekerja rentan yang tidak memiliki penghasilan tetap atau mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten PPU berinisiatif memberikan bantuan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan atau kepada masyarakat pekerja-pekerja non formal yang tidak bergantung di satu perusahaan atau apapun yang memberi upah secara tetap di Kabupaten PPU.

BPJS Ketenagakerjaan ini juga berbeda dengan BPJS Kesehatan pada umumnya, dimana BPJS Kesehatan khusus untuk melayani masyarakat ketika sakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan lebih kepada jaminan kecelakaan kerja yang seluruhnya telah ditanggung oleh pemda PPU.

Lantas kehadiran IKN di kabupaten PPU juga tidak membuat Hamdam diam untuk mengambil bagian dari kemajuan itu. Dengan cita-cita besar orang nomor satu di lingkungan pemerintahan kabupaten PPU ini mulai menciptakan gagasan brilian dengan harapan kabupaten PPU bisa menjadi serambinya Nusantara IKN yang baru.

Langkah selanjutnya pemda PPU menggandeng Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan kemudian PPU mulai merancang slogan kota nya atau City Branding nya Srambi Nusantara. Kemudian dari sejumlah logo city branding kabupaten PPU yang telah diranjang tersebut juga di volling melalui masyarakat PPU. Puncaknya logo City Branding ini di launching bupati PPU bertepatan pada gebyar pesta rakyat yang sekaligus dirangkaikan pada perayaan HUT RI Ke-78 di lingkungan Pemkab PPU. (*)

Bonus Atlet PPU Peraih Medali Porprov Berau Segera Tersalurkan

0

PPU – Bonus atlet Penajam Paser Utara (PPU) peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Berau akan segera dibayarkan. Total anggaran yang disiapkan Rp 4,7 Miliar.

Ditemui setelah di Aula Islamic Center Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir mengatakan anggaran yang dimaksud dengan nilai Rp 4,7 miliar sudah masuk dalam anggaran perubahan, dan alokasi dana tersebut berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.

“Bonus Atlet tersebut akan segara dibayarkan di APBD perubahan nanti, dikarenakan anggaran tersebut sudah masuk dalam usulan Disdikpora,” ucapnya, Kamis (7/9/2023)

Secara teknis pembayaran serta pembagian dilakukan oleh Disdikpora PPU, akan tetapi tahapan tersebut akan dibayarkan setelah dilakukannya pengesahan. Adapun target pengesahan kami selambat-lambatnya diawal oktober mendatang.

“Teknis pembagian dan nilai per Atlet detailnya ada di Disdikpora PPU, Kami hanya melakukan pembayaran setelah adanya usulan nantinya. Besaran dan jumlah atlet yang merima detailnya ada di dinas terkait,” Jelas Muhajir.

Harapannya Perda APBD tuntas di September dan Oktober sudah mulai proses tahapan verifikasi, dengan itu tahapan peyerahan bantuan bonus atlet akan disegerakan.

“Harapannya di bulan-bulan ini Perda APBD selasai, Oktober sudah Kita mulai proses verifakasi. Dengan itu tahapan penyerahan bantuan bonus dapat diselesaikan,” tutupnya. (NRD)

DP3AP2KB PPU Siaga Tangani Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) selalu siaga terhadap kekerasan perempuan dan anak. Dengan berupaya memberikan ruang untuk laporan terkait adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Analis Perlindungan Perempuan di DP3AP2KB PPU, Nadhiratul Amalia menjelaskan sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit terungkap. Masalahnya ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan yang dibutuhkan.

“Salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak tidak terungkap adalah karena banyaknya korban yang memilih untuk diam,” ujarnya, Kamis (7/9/2023).

Kemudian kondisi tersebut juga diprediksi bahwa kebanyakan korban lebih memilih diam dengan berbagai alasan. Tentunya dalam hal ini, korban juga perlu diedukasi soal penanganan tersebut.

“Karena berbagai alasan, seperti malu, takut, dan sebagainya” terang Amalia.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan dengan minimnya pengetahuan para korban. Sering kali korban atau saksi yang mengetahuai kekerasan terhadap perempuan dan anak kebingunan untuk melapor.

“Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahaun korban atau saksi terkait kemana harus melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

Dalam hal ini, DP3AP2KB Kabupaten PPU, selalu bersedia menerima laporan dari masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun Kantor DP3AP2KB PPU terletak di kawasan Islamic center, Jalan Provinsi Kilometer 8 lantai 1, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.

“DP3AP2KB PPU selalu siap menerima laporan masyarakat untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas Amalia. (ADV/RM)

Hadiri Rapat Persiapan, Bijak: Pekan Olahraga Sepaku Bisa Jadi Percontohan

0

PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku Penajam Paser Utara (PPU) bersama Karang Taruna Desa Bukit Raya Sepaku melaksanakan rapat persiapan pekan olahraga.

Adapun cabang olahraga yang akan dipertandingkan yaitu sepak bola dan bola volly, kegiatan ini akan di laksanakan pada (9/9/2023) mendatang, Bijak ilhamdani menyampaikan bahwa kegiatan ini selain untuk pembinaan bakat olahraga juga sebagai ajang silaturahmi antar Desa di Kecamatan Sepaku.

“Ini ajang akan dilaksanakan pada september ini, dan pelaksanaannya di Desa bukit Raya sebagai tuan rumah,” ujarnya, Rabu (6/9/2023).

Suasana rapat persiapan Pekan Olahraga Sepaku. (Deddy/RadarMedia)

Di ketahui ajang tersebut bersumber dari dana aspirasi Bijak Ilhamdani untuk warga Sepaku. kegiatan tersebut pula merupakan kegiatan positif yang harus di support, apalagi para pemuda Desa tersebut yang memiliki inisiatif baik ini.

“Selama Saya masih menjabat sebagai Anggota DPRD PPU maka saya akan tetap memperjuangkan kegiatan positif seperti ini,” ungkapnya.

Harapannya mudah-mudahan ini sebagai contoh bagi Kecamatan-Kecamatan lain agar dapat melaksanakan kegiatan pekan olahraga yang sama. Semoga di tahun depan Kita dapat menambahkan cabang olahraga lainnya.

“Pasti Kami berharap ini menjadi sebuah percontohan bagi Kecamatan lainnya yang ada di PPU, Inshallah di tahun depan akan Kita tambah lagi Cabang olahraganya. Untuk sumber anggaran akan saya perjuangkan untuk kegiatan ini,” tutupnya. (NRD)