Beranda blog Halaman 750

Tekan Stunting dan Dampak El-Nino, Bantuan 296 Ton Beras Disalurkan ke PPU

0

PPU – Sebanyak 9 ribu lebih keluarga berisiko stunting (KRS) di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan beras. Tahun ini, ada sebanyak 296 ton beras dalam program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pusat yang digelontorkan.

Penyaluran CPP ini dalam upaya penanganan stunting di Benuo Taka. Namun, pemberian kali ini juga diperuntukkan bagi warga yang terdampak kondisi cuaca ekstrem, El-Nino.

Acara launching pendistribusian CPP Pusat berlangsung di Gudang Bulog Labangka Kecamatan Babulu, Rabu (13/9/2023). Asisten III Setkab PPU Ahmad Usman menuturkan pemberian bantuan ini untuk menekan prevalensi stunting di PPU.

“Bantuan ini harus tepat sasaran. Kami akan memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Kerja sama dan transparansi dalam proses distribusi sangat penting untuk memastikan efektivitas program ini,” jelasnya.

Dalam program ini, tepatnya sebanyak 9.899 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi penerima. Tersebar di 54 desa/kelurahan di PPU.

Adapun beras yang disiapkan ialah 296.970 kilogram (296,97 ton) beras yang berasal dari Bulog. Masing-masing dari keluarga itu, menerima 10 kilogram beras tiap bulan selama 3 bulan. Dimulai pada September hingga November 2023.

“Seluruh proses penyaluran CPP akan diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tegasnya.

Untuk diketahui, stok CPP yang ada di Gudang Bulog wilayah PPU dan Paser mencapai 1.105 ton. Itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

“Dengan langkah ini, diharapkan masalah stunting dapat diminimalisir, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat,” kata Usman.

Tak hanya itu, penyaluran CPP ini juga sejalan dengan upaya penanganan dampak cuaca kemarau dan fenomena El Nino yang cukup ekstrem dalam beberapa waktu terakhir. Ia berharap bahwa program penyaluran CPP ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat PPU, dalam membantu mengatasi permasalahan stunting yang telah lama menjadi perhatian bersama.

“Pemkab PPU berkomitmen untuk melaksanakan penyaluran CPP ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari

DP3AP2KB PPU Kerjasama Dissos Tangani Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

PPU – Belum adanya Rumah Aman di Penajam Paser Utara (PPU) menuntut adanya kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab PPU. Yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Sosial (Dissos).

Hadirnya Rumah Aman ebagai upaya penanganan serta mencegah dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) di DP3AP2KB PPU, Nurkaidah meyakini bahwa PPU perlu memiliki tempat tinggal sementara. Yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan dan anak.

“Kebutuhan rumah aman juga menjadi prioritas di PPU. Soalnya, rehabilitasi serta fungsi pelengkap yaitu pendidikan dan rekreasi edukasi sangat diperlukan,” katany baru-baru ini.

Namun keterbatasan anggaran menjadi penghalang pihaknya untuk mendirikan bangunan tersebut. “Itu nanti terkait anggarannya dari kementerian. Kami sangat mendukung sekali karena kami sangat membutuhkan,” sambung Nurkaidah.

Lanjutnya, pihaknya juga telah mengajukan permohonan terkait pembangunan rumah aman ini kepada KemenPPPA. Namun hingga kini pembahasan terkait rumah aman di PPU masih menjadi pembahasan bergulir.

“Kemarin kan sudah disampaikan proposal, namun kemarin ada pertemuan lagi tindak lanjutnya,” terangnya.

Demi mendorong hadirnya rumah aman di PPU, DP3AP2KB PPU tidak hanya bekerja sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan Dinsos PPU. Nurkaidah menyebut, rumah aman ini menjadi perhatian pihaknya dan Dinsos PPU.

Bukan tanpa alasan, rumah aman menjadi urgen di PPU sebab selama ini ketika ada korban yang perlu dirawat di rumah aman, pihaknya harus merujuk ke beberapa panti yang ada di Samarinda.

“Jadi selama ini kami bekerja sama dengan Dinsos melakukan pendampingan untuk mengantar bersama-sama ke Samarinda,” tutupnya. (ADV/RM)

Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan PPU 2023 Dievaluasi

0

PPU – Cakupan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 91 persen. Data kepesertaan yang ditanggung Pemkab PPU melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus di-update.

Pemkab PPU bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 2023 Rabu (13/9/2023). Kegiatan forum pemangku kepentingan utama (PKU) ini dilaksanakan setahun dua kali.

Yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN-KIS per semester. Dengan tujuan untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan para PKU. Pun, menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang muncul.

“Meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Sarman Palipadang.

Ia menjelaskan terdapat lima agenda pembahasan pada kegiatan ini yakni progress forum PKU pada periode semester I 2023. Yakni cakupan kepesertaan, pelayanan Kesehatan, bagian keuangan serta pembahasan-pembahasan.

“Semua catatan kami di semester I, hampir selesai. Seluruhnya sudah terlaksana dengan sangat baik,” terangnya.

Tak hanya itu, Sarman turut mengaprisaisi komitmen Pemkab PPU untuk terus menjamin kepesertaan seluruh warganya. Sekaligus memberikan solusi konkret terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.

“Kegiatan yang Kita lakukan berulang setiap tahun, ini dimana memang ada instruksi. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terkait program JKN,” ungkapnya.

Senada, Sekkab PPU Tohar yang juga Ketua Forum PKU PPU mengapresiasi atas catatan kecil. Pun catatan yang muncul pada periode lalu, seluruhnya telah dipastikan terealisasi.

“Dengan memelihara dan mengendalikan kepesertaan BPJS, yang terus diupdate. Yang sudah meninggal, peserta baru atau double peserta. Juga terkait hal-hal teknis dan administrasi, lanjutkan komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemangku kepentingan (stakeholder),” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemkab PPU terus mengoptimalkan cakupan program jaminan kesehatan hingga 100 persen. Komitmen dan pengoptimalan menyangkut layanan kesehatan yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk PBI yang bersumber APBD kabupaten sekitar Rp 32 miliar pada tahun ini.

“Kami tetap harus memaksimalkan dan mempertahanan universal health coverage (UHC),” sebut Tohar.

Adapun hingga kini, terdapat sebanyak 173 ribu jiwa atau 91,78 persen penduduk yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Ia mengungkapkan, perkembangan terbaru teridentifikasi bawah ada sekira 3 ribuan jiwa penduduk PPU pemegang dan penerima manfaat BPJS PBI telah dinonaktifkan.

Sedangkan realisasi atau progres kepesertaan baru BPJS PBI APBD PPU, pada semester pertama 2023, mencapai sekira 100 orang  peserta baru.

“Mudah-mudahan program ini ke depan masih ada ditunjang dengan kekuatan APBD PPU. Alokasi anggaran untuk tahun depan kurang lebih sama dengan tahun ini,” tutupnya.

Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari

Mulai Bergerak, Partai Gelora Target 5 Kursi di Pileg 2024

0

PPU – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Konsilidasi Daerah dan Pembekalan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Sabtu (9/9/2023) lalu.

Rapat yang dihadiri oleh Seketaris Umum Gelora Kalimantan Timur (Kaltim) Sarwono tersebut membahas mengenai target pencapaian pada Pileg mendatang dan menyentil tentang pengusungan calon Kepala Daerah mendatang.

Saat dikonfirmasi terkait  target yang akan dicapai pada Pileg 2024 mendatang, Sarwono mengatakan pasti Gelora memiliki target tersendiri terhadap Pileg mendatang. Apalagi  melihat PPU yang terbilang seksi dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“PPU ini kan seksi dengan hadirnya IKN, pastinya kami memiliki target tersendiri terhadap pileg mendatang. Target tersebut ialah 5 kursi di DPRD PPU,” ungkapnya, Selasa (12/9/2023).

Ini bukanlah target main-main, dalam artian para bacaleg juga dituntut untuk serius dalam pencalonan dirinya bukan hanya sekadar memenuhi kuota saja.

“Dengan target ini kan, para bacaleg harus serius dalam pencalonan dirinya. Hal ini bukan hanya sekedar target yang kita inginkan, akan tetapi target ini pasti memiliki strategi khusus yang akan kita lakukan di lapangan nanti,” jelasnya.

Target 5 kursi DPRD PPU ini akan terbagi di beberapa Daerah Pilihan (Dapil) di setiap Kecamatannya. Dibeberkan, Kecamatan Penajam  targetkan 2 kursi, Kecamatan Waru-Babulu 2 kursi dan Kecamatan Sepaku 1 Kursi jadi semuanya terpenuhi menjadi 5 kursi. Dengan itu Gelora dapat mengusung calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024 mendatang.

“Pasti target tersebut terbagi di setiap dapilnya. Dapil Penajam 1 kursi, Waru-Babulu 2 kursi dan Sepaku 1 Kursi. Dengan target 5 kursi ini Gelora dapat mengusung calon kepala Daerah sendiri pada pilkada 2024 mendatang,” tutupnya.

Pewarta : Deddy Pz
Editor : Nicha Ratnasari

DP3AP2KB PPU Dorong Hadirnya Rumah Aman untuk Penuhi Hak Korban Kekerasan

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong hadirnya rumah aman. Sebagai upaya penanganan serta mencegah dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) di DP3AP2KB PPU, Nurkaidah meyakini bahwa PPU perlu memiliki tempat tinggal sementara. Yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan dan anak.

“Terkait rumah aman, jadi memang kemarin ada audiensi ke kementrian. Itu yang penting ada lokasinya. Nah, sekarang lokasinya sudah disiapkan Dinsos dan sudah sertifikat,” tuturnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, katanya, rumah aman juga berfungsi sebagai rumah perlindungan bagi korban yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual anak di bawah umur. Meski begitu, fasilitas tersebut mesti sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KemenPPPA.

Kebutuhan rumah aman juga menjadi prioritas di PPU. Pasalnya, rehabilitasi serta fungsi pelengkap yaitu pendidikan dan rekreasi edukasi sangat diperlukan.

Namun keterbatasan anggaran menjadi penghalang pihaknya untuk mendirikan bangunan tersebut. “Itu nanti terkait anggarannya dari kementerian. Kami sangat mendukung sekali karena kami sangat membutuhkan,” tutupnya. (ADV/RM)

Dapat Bantuan Dana Hibah Australia Rp 1 Miliar, Warga Pesisir Penajam Terlayani Air Bersih

0

PPU – Progres perluasan layanan air bersih di Kecamatan Penajam telah mencapai 80 persen. Target penyelesaian program bantuan dari Australia ini dijadwalkan pada akhir September ini.

Bantuan dengan nilai sebesar Rp 1,015 miliar ini difokuskan pada wilayah Kerok Laut, Kelurahan Penajam. Sebanyak 100 sambungan rumah (SR) dibangun di sana.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda AM) Danum Taka, Abdul Rasyid, mengatakan bahwa sambungan ini diberikan kepada masyarakat pesisir yang belum memiliki akses layanan air bersih.

“Progres pemasangannya telah mencapai 80 persen, dan kami menargetkan agar dapat berfungsi maksimal pada September 2023 ini. Jadi, dalam waktu dekat, fasilitas ini dapat beroperasi, sedang dalam proses penyelesaian,” ungkapnya pada Selasa (12/9/2023).

Dijelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari perluasan jaringan perpipaan hingga pembangunan gedung pelayanan. Selain itu, Perumda AM Danum Taka juga melaksanakan pengadaan pompa booster dan pompa chemical serta perluasan bangunan pelayanan.

Sebagai informasi, hingga saat ini cakupan pelayanan air bersih oleh pemerintah daerah di seluruh PPU baru mencapai 31 persen. Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, menyatakan bahwa perluasan jaringan air bersih tetap akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 ini, tidak ada penambahan jaringan dengan skala besar. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada program sambungan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Semoga pada tahun depan, kami dapat melaksanakannya dalam jumlah yang cukup besar,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan kembali 5.000 sambungan rumah kepada pemerintah pusat pada tahun 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan sambungan air bersih bagi masyarakat. “Secara bertahap, kami berupaya memenuhi wilayah lainnya,” pungkas Hamdam. (SBK)

Bijak Dorong Alokasi Anggaran Perbaikan Lapangan Petung

0

PPU – Pasca turnamen mini soccer Petung sehat 2023 Penajam Paser Utara (PPU), terkait permintaan warga Petung yang inginkan perbaikan serta perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) PPU dalam proses penganggaran perbaikan lapangan langsung ditanggapi oleh Anggota Komisi I DPRD PPU Bijak Ilhamdani.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani mangatakan lapangan mini soccer Petung itu terlambat untuk diusulkan, akan tetapi Ia inginkan hal keterlambatan ini tidak menurunkan semangat para warga dalam mengurus serta melakukan kegiatan positif ini.

“Ini kan memang agak terlambat diusulkan, akan tetapi jangan sampai dengan keterlambatan ini menurunkan semangat warga. Apa yang sudah dilakukan saat ini Saya rasa patut kita perjuangkan dalam penganggaran nantinya,” ungkapnya, Selasa (12/9/2023).

Lanjut Bijak, Perbaikan-perbaikan lapangan ini sudah mulai dilakukan, perbaikan yang saat ini sudah mulai dilakukan dari lapangan bola Pasar Lama dan Gunung Seteleng. Kita juga akan usulkan perbaikan dilapangan Petung nantinya.

“Perbaikan lapangan yang sudah mengusulkan seperti lapangan bola Pasar Lama dan Gunung Seteleng sudah mulai Kita perbaikin, untuk Petung nantinya kita akan anggarkan kembali,” ucapnya.

Ia akan menyegerakan usulan terkait lapangan petung, mengingat antusias para pemain dan penonton saat pelaksanaan turnamen berlangsung. Hal inilah yang menjadi dasar percepatan penganggaran agar beberapa fasilitas terpenuhi.

“Kita akan berusaha dan dorong untuk lakukan penganggaran sesegera mungkin, dikarenakan minat serta dibukanya program sekolah sepakbola yang akan dilaksanakan dilapangan tersebut,” tegasnya. (NRD)

PPI PPU Siap Laksanakan Program Pembinaan Tingkat Dasar sampai SMA

0

PPU – Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Penajam Paser Utara (PPU) fous untuk mencetak pasukan pengibar bendera pusaka (paskibra) berkualitas. Salah satuunya dengan melaksanakan pembinaan dari tingkatan siswa di sekolah.

Ketua PPI PPU Gamaliel Abimanyu Arliandito resmi dilantik oleh Ketua PPI Kalimantan Timur (Kaltim) pada Sabtu (9/9/2023) lalu. Pasca pelantikan tersebut Ketua PPI PPU saat ditemui diruangan kerjanya, Abi, sapaanya mengatakan telah dilantiknya dirinya ini, pihaknya akan mulai bekerja dan melaksanakan program yang sudah disusun.

“Telah dilantiknya masa kepengurusan PPI PPU ini, artinya mulai bekerja pula Kami dengan apa telah Kami susun program yang ada saat ini,” ujarnya, Selasa (12/9/2023).

Dari beberapa pengurus yang berada di setiap Kecamatan yang ada, sudah ada beberapa melaporkan kegiatan-kegiatan pembinaan yang sudah mulai dijalankan. “Hal inikan berarti PPI yang ada di Kecamatan sudah memulai bekerja cepat dalam pembinaannya, apalagi progres yang ada harus cepat kita laksanakan,” ungkapnya.

Progres yang harus segera kita laksanakan ialah program pelatihan pelatih serta ada beberapa lomba yang akan Kita laksanakan kedepannya. “Kemungkinan untuk lomba Kami akan laksanakan pada anggaran murni nantinya, akan tetapi kita akan fokus dulu kepada program pembinaan tiap sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA),” pungkas. (NRD)

Disnakertrans PPU Gelar Bursa Kerja Oketober Mendatang

0

PPU – Serapan jumlah pencari kerja di Penajam paser Utara (PPU) tahun ini masih terbilang cukup rendah. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU akan menggelar bursa pencari kerja agar jumlah yang dapat diserap perusahaan meningkat.

Bursa kerja atau job fair itu rencananya akan diadakan pada Oktober 2023 mendatang. Kepala Seksi Penempatan Disnakertrans PPU, Syamsu menuturkan lewat kegiatan ini harapannya penyerapan tenaga tenaga kerja lokal bisa maksimal.

“Ya dengan adanya job fair ini, tenaga kerja lokal kita bisa terserap maksimal,” ungkapnya Selasa (12/9/2023).

Penyerapan itu, nantinya dapat mengurangi angka pencari kerja di Benuo Taka. Ia menyampaikan angka serapan tenaga kerja lokal di PPU, diakui saat ini masih cukup rendah.

Berdasarkan data dari Disnakertrans setempat, jumlah pencari kerja per Januari hingga Juli 2023, mencapai 738 orang. Sementara yang terserap sejauh ini baru sekitar 171 orang, sedangkan 576 orang lainnya belum mendapatkan pekerjaan.

“Itu masih terbilang rendah untuk saat ini. Makanya ke depan kami harapkan meningkat,” jelasnya.

Adapun job fair ini merupakan pertama kalinya digelar di PPU. Pun dalam job fair nantinya, akan memprioritaskan tenaga kerja dari PPU untuk pencari kerja.

Sedangkan untuk perusahaan, Disnakertrans PPU tidak hanya akan mengundang yang berasal dari PPU dan IKN saja, tetapi juga dari luar daerah. “Pencari kerja difokuskan lokal, kalau perusahaan boleh dari luar,” sebut Syamsu.

Saat ini pihak Disnakertrans PPU masih terus berkoordinasi dengan beberapa perusahaan. Pihak perusahaan juga kata Syamsu, menyambut baik rencana job fair tersebut.

Pelaksanaan job fair akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 24 hingga 25 Oktober 2023, di Gedung Graha Pemuda PPU. “Setelah adanya job fair ini diharapkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal terserap, lowongan juga semakin banyak,” pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi Syai’an
Editor : Nicha Ratnasari

Penerima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Pemkab PPU Terus Ditambah

0

PPU – Bantuan jaminan kesehatan bagi pekerja rentan di Penajam Paser Utara (PPU) terus diperluas. Pada semester kedua 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU kembali menjaminkan 5.000 peserta masuk dalam program tersebut.

Program Pemkab PPU ini diyakini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terungkap setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama semester pertama tahun 2023.

“Saat melakukan evaluasi terkait BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten PPU, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk unit-unit kerja yang beroperasi di Kabupaten PPU,” ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, usai memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di PPU pada Selasa (12/9/2023).

Jaminan kesehatan ini diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Tohar menekankan pentingnya melakukan evaluasi bersama di lapangan untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan konsistensi daerah terhadap jaminan ketenagakerjaan ini, baik dalam aspek kesehatan maupun hal lainnya.

“Saya berharap agar link (jaringan) BPJS Ketenagakerjaan dapat dimaksimalkan. Meskipun berbeda dalam cakupan tugas, tujuan kita satu, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran untuk 1.000 pekerja dalam APBD murni, dan kemudian menambahkannya menjadi 5.000 peserta dalam APBD perubahan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan, Muhammad Fanani, menyatakan bahwa saat ini jumlah peserta program tersebut tersebar di empat kecamatan. Target bersama dengan pemerintah daerah adalah mencapai total sekitar 15 ribu peserta pada tahun 2024.

“Melihat perkembangan ini, kami sangat mengapresiasi Pemda PPU atas inisiatif daerah yang sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di daerah ini,” ungkapnya.

Selain program untuk pekerja rentan, Fanani juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam pembahasan untuk kerja sama terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi non-ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU.

“Kami telah melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemda PPU mengenai beberapa aspek, termasuk progres pelaksanaan jaminan kesehatan ketenagakerjaan di PPU,” bebernya.

“Kami akan terus memberikan laporan berkala mengenai jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah didaftarkan, yang telah dibayarkan, serta perkembangan klaimnya,” tutupnya. (SBK)