Beranda blog Halaman 759

Polres PPU Kembangkan Penyelidikan Peredaran Sabu-Sabu di Babulu

0

PPU – Polres Penajam Paser Utara (PPU) kembali meringkus seorang pemuda diduga pengedar narkotika di Kecamatan Babulu. HR (25) ditangkap di sebuah rumah di RT 14 Desa Sebakung Jaya, Kamis (3/8/2023) dengan kepemilikan 10 paket narkoba sabu-sabu.

Kapolres PPU melalui Kasat Resnarkoba Polres PPU, Iptu Iskandar Rondonuwu menjelaskan pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya satu diduga pengguna narkoba sabu-sabu, AK pada 3 Juli lalu. Ia kedapatan memiliki 5 paket sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak rokok.

“Kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Babulu juga mendapati 1 unit handphone dengan merk Poco warna hitam yang mana digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual dan menawarkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut,” terangnya, Sabtu (5/8/2023).

Dari penangkapan dan keterangan tersangka, personel kemudian melakukan pengembangan asal narkotika kelas A itu berasal. Beberapa nama disebutkan AK, yang akhirnya merujuk pada nama HR.

“Kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Babulu melakukan penggeledahan terhadap HR tersebut dan di dapati barang bukti berupa 1 buah dompet berwarna hitam yang disimpan di lantai. Setelah melakukan pengecekan terhadap dompet tersebut dan didapati barang bukti 1 buah plastik klip bening yang mana di dalamnya terdapat 10 paket narkotika jenis sabu,” jelas Iskandar.

Adapun sepuluh paket tersebut sudah dibagi menjadi 2 tempat. Sebanyak 5 paket narkotika tersebut disimpan di dalam sebuah plastik klip dan 5 sisanya lagi disimpan di dalam bungkusan plastik rokok.

Iskandar memastikan akan terus menelusuri jaringan peredaran ini di PPU. Beberapa barang bukti dan keterangan para tersangka terus digali guna pengembangan.

“Anggota menanyakan dari mana di dapatkan barang tersebut, kemudian HR mengatakan bahwasanya barang tersebut didapatkan dari Do. Terus Kami lakukan penyeledikan,” tutupnya. (SBK)

Lawe- Lawe Gelar Lomba Mancing Akbar, Biaya Pendaftaran Seikhlasnya

0

PPU – Karang Taruna Lawe-Lawe Penajam Paser Utara (PPU) akan melaksanakan kegiatan lomba mancing akbar yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2023.

Lomba mancing akbar ini, dilaksanakan atas dasar memberikan hiburan masyarakat sekitar. Tetapi tidak menutup pula bagi masyarakat umum untuk mendaftar serta meramaikan kegiatan ini.

Ketua Panitia Mancing Akbar, Harsani mengatakan untuk biaya pendaftaran pihaknya tidak mamatok nilainya. Melainkan bayar seikhlasnya dan hasil uang pendaftaran tersebut akan di sumbangkan kepada anak yatim piatu di Lawe-Lawe.

“Kami tidak mematok biaya pendaftarannya, bagi para pendaftar bayar seikhlasnya. Inshallah hasil dari uang pendaftaran akan Kita donasikan untuk Yatim Piatu Lawe-Lawe,” ujarnya yang akrab disapa Sani, Sabtu (5/8/2023).

Lanjut Sani pendaftar sudah mencapai 76 orang. Kemungkinan akan bertambah pada saat di lapangan. Dikarenakan pihak panitia akan membuka pendaftaran di tempat lokasi acara.

Adapun beberapa kategori dalam penilaian Lomba Mancing Akbar Lawe Lawe diantaranya adalah terbesar, terberat dan terbanyak. Serta jackpot ikan gabus kehung atau bujug dengan hadiah yang menarik.

“Kegiatan ini juga dikemas secara menarik dengan adanya doorprize berhadiah alat-alat elektronik yang jumlahnya bisa terbilang lumayan,” ungkapnya.

Harapannya dengan adanya doorprize ini menjadi tambahan semangat bagi para peserta yang berkompetisi. Serta dapat memberikan hiburan tersendiri bagi para peserta yang berkompetisi di mancing akbar Lawe-Lawe.

“Pastinya kita berharap semangat para peserta bisa bertambah dengan adanya hadiah-hadiah menarik lainnya,” tutupnya. (NRD)

Calon Paskibrakan PPU Terpilih, 32 Putra-Putri Jalani Pendidikan 15 Hari

0

PPU – Pemusatan Pelatihan dan Pendidikan Calon Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Penajam Paser Utara (PPU) resmi digelar. Jumlah pasukan Calon Paskibraka tersebut terdiri dari 16 Putra dan 16 Putri terbaik se-PPU.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) PPU, Agus Dahlan mengatakan jumlah tersebut sudah melalui seleksi yang ketat. Pada saat seleksi berlangsung Maret lalu di Kompi C ada 180 orang siswa mendaftar sebagai calon Paskibraka PPU.

“Melalui seleksi yang ketat dari 180 orang siswa pendaftar waktu seleksi lalu, Kita dapatkan 32 orang peserta didik yang terbagi menjadi 16 Putra dan Putri se-PPU,” ujarnya, Jumat (4/8/2023).

Kegiatan kepaskibrakaan ini merupakan kegiatan tahunan yang wajib dilaksanakan dalam peringatan HUT Republik Indonesia ke-78. Untuk PPU sendiri dari berdirinya PPU sampai dengan 2022 lalu kepaskibrakaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.

Sedangkan di 2023 ini merupakan kali pertama Kesbangpol melaksanakan pelatihan dan pendidikan kepaskibrakaan PPU atas beralihkan peraturan dari kementrian.

“Kegiatan ini merupakan kali pertama Kami laksanakan, akan tetapi dalam hal ini Kami tetap mengikut sertakan perwakilan Disdikpora agar segala regulasi yang mungkin Kami tidak mengetahuinya dapat diarahkan,” ungkapnya.

Kegiatan pemusatan latihan ini berlangsung selama 15 hari, mulai dari 4 Agustus sampai dengan 18 Agustus mendatang. Dengan waktu yang cukup singkat ini akan menjadi tantangan besar bagi para pelatih. Untuk membentuk mental serta gerakan dari peserta Calon Paskibraka PPU.

“Waktu yang cukup singkat ini merupakan suatu tantangan sendiri dari para pelatih paskibraka dalam pembentukan mental serta gerakan Calon Paskibraka, Kami pun berkeyakinan dengan hasil yang maskimal,” jelasnya.

Kesbangpol PPU berharap tahun depan kegiatan kepaskibrakaan ini menjadi suatu perioritas PPU, baik dalam waktu pemusatan kepelatihan maupun dari segi pemenuhan kebutuhan lainnya. Agar kiranya kegiatan ini bisa berfokus terhadap hasil yang diinginkan.

“Harapannya kegiatan ini dapat menjadi suatu perioritas PPU, melihat kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan,” tutup Agus. (NRD)

Milenial PPU Harus Proaktif Buka Peluang Pembangunan IKN

PPU – Semenjak ditetapkan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berbagai persepsi bermunculan, dikarenakan pembangun sudah mulai berjalan baik perkantoran maupun hunian. Peran milenial dianggap penting terhadap proses pembangunan IKN tersebut sebagai sosial control.

Mahasiswa Fakultas Hukum Unmul, Maha Sanjaya mengatakan hadir IKN di PPU sangat perlu adanya peran milenial dalam proses pembangunan. Bukan menjadi penonton di daerah sendiri.

“Proses pembangunan ini kan sudah mulai berjalan, Kami milenial bukan tentang meminta pekerjaan. Melainkan membantu mensukseskan pembangunan tersebut dengan membuka peluang pekerjaan dengan cara Ber UMKM di wilayah IKN tersebut,” ujaranya, Jumat (4/8/2023).

Dalam prosesnya milenial perlu hadir sebagai pembawa perubahan baru bagi PPU atau agent of change, sehingga para milenial perlu berpartisipasi di dalamnya dari berbagai sektor yang ada. UMKM itu sendiri banyak hal yang bisa dilakukan seperti membuka usaha laundry, berjualan makanan dan banyak lainnya.

“Sebagi agen perubahan itu sendiri, Kita milenial wajib menangkap peluang ini agar kiranya kita tidak menjadi penonton di Dearah sendiri,” ungkapnya.

Harapannya para milenial PPU kedepannya, dapat lebih jeli dalam mengambil serta membaca peluang yang ada di IKN. Bukan hadir untuk meminta-minta melainkan ikut serta membangun dengan menciptakan peluang pekerjaan dengan ber UMKM.

“Lebih baik menciptakan peluang daripada meminta-minta pekerjaan. Kaum milenial juga perlu hadir menjadi mitra kritis dalam pembangunan IKN, sehingga segala ide maupun inovasinya dapat terserap serta memberikan pengaruh positif kemasyarakat,” pungkasnya. (NRD)

Desa Sebakung Jaya Diresmikan jadi Kampung Perikanan Budidaya Patin

0

PPU – Setelah berbagai persiapan yang dilakukan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu akhirnya diresmikan sebagai Kampung Perikanan Budidaya. Ditetapkan sebagai wilayah budidaya ikan air tawar dengan ciri khas ikan patin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati PPU, Hamdam Pongrewa di Halaman Kantor Desa Sebakung Jaya, Rabu (2/8/2023).Ia mengatakan dengan ditetapkannya sebagai kampung perikanan, menjadikan Desa Sebakung Jaya kawasan berbasis komoditas unggulan atau komoditas lokal.

Dengan menyinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya usaha pembudayaan ikan. Tujuannya untuk mampu dalam berdaya saing berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan serta digerakkan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang kontinyu dan terjadwal.

“Memang Saya kira sudah tepat kampung ini ditetapkan sebagai kampung budidaya ikan air tawar. Karena masyarakatnya disini kulturnya memang kampung ini adalah pembudidaya ikan. Gak salah pilih kita,” terangnya.

Hamdam juga berpesan kepada semua Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di desa itu, agar dalam produksinya terus berkembang. Dipastikan pula kampung ini akan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah bahkan stakeholder maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di PPU.

“Sudah ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Air Tawar oleh Kementerian terus dapat dukungan Pemerintah PPU, dari teman teman di DPRD bahkan dari PHKT juga. Kalau masih belum meningkat produktifitas ikan air tawar di PPU ini, sungguh terlalu. Mending kita bubarkan saja itu kalau tidak ada peningkatan produksi ikan air tawar,” jelasnya.

Dukungan itu, seperti dalam hal pemenuhan pakan ikan. Beberapa anggota di Pokdakan Desa Sebakung Jaya sudah mendapatkan mesin pakan mandiri. Bahkan mereka sudah mendapatkan pelatihan dalam membuat pangan ikan berupa pelet tenggelam dan pelet tenggelam.

“Untuk soal pakan ikan sudah kita tangani pelan-pelan, sudah dilatih juga dan artinya skill mereka juga sudah ada. Bahkan mesinnya juga sudah disiapkan. Ini juga merupakan keseriusan Pemerintah PPU hadir dan mendukung di tengah-tengah kalian (Pokdakan),” tutup Hamdam. (SBK)

215 ASN PPU Ikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jenjang 2023

0

PPU – Sebanyak 215 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Penajam PAser Utara (PPU) mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi. Dengan mengikuti ujian dinas dan penyesuaian jenjang pendidikan.

Pelaksanaan ujian dinas merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari proses kenaikan pangkat bagi ASN. Jika disetarakan dengan militer, seluruh peserta pembekalan ujian dinas hari ini masih berstatus bintara.

Untuk menjadi perwira, tentulah harus melalui tes. Sebab, memiliki jabatan di atasnya tentulah harus memiliki kompetensi yang cukup.

Demikian dikatakan Bupati PPU, Hamdam Pongrewa dalam sambuatan ujian dinas tingkat I dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di lingkungan Pemkab PPU 2023. Sekira 215 ASN mengikuti pembekalan tes yang dilaksanakan di Kantor Bupati PPU, Rabu, (2/8/2023).

“Kegiatan ini tentu bagian dari kehadiran pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak-hak kalian untuk menjadi perwira, yang harus difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, para ASN diberikan kesempatan untuk berkarir yang lebih tinggi. Karena jika tidak, kemungkinan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi akan lebih sulit dicapai.

“Ini adalah bagian dari kepedulian pemerintah daerah,” sebut Hamdam.

Hamdam menyebutkan ujian kali ini merupakan ujian dinas dengan peserta terbanyak di PPU. Karena ujian serupa memang dalam waktu yang cukup lama tidak dilaksanakan.

“Saya menyayangi kalian, makanya ini sangat kami perjuangkan. Pokoknya yang mau berkarier lebih tinggi, yang mau menjadi perwira, tolong fasilitasi di PPU. Alhamdulillah kepala BKPSDM PPU cepat merespon itu dan hari ini dapat dilaksanakan tahapannya,” jelasnya.

Senada, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Amrullah menjelaskan dari 215 peserta itu terbagi peserta ujian dinas 181 orang dan peserta ujian penyesuaian ijazah sebanyak 34 orang. Dengan naiknya jenjang kepangkatan, maka kopetensi dan kemampuannya juga akan naik dan tentunya tambah lebih proposional.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dari golongan ruang II/d ke golongan ruang III/a dan penyesuaian ijazah,” terangnya.

Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS akan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 3 hingga 4 Agustus 2023 di SMPN 10 PPU. Ujian menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau berbasis komputer sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan serta hasil yang didapat akan lebih cepat untuk diketahui nilainya.

Sementara itu, Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin, Darmuji berharap melalui pembekalan ini seluruh ASN bisa memperoleh bekal yang cukup. Sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan ujian dinas nantinya.

“Ujian pada dasarnya adalah tahapan untuk mengukur sejauh mana kemampuan. Karena akan menduduki golongan dan pangkat yang lebih tinggi. Hanya untuk mengukur saja. Nah ukuran itulah yang nanti akan persentasi bobot-bobot. Kami berharap bekal yang diterima pada hari ini akan cukup membantu memudahkan saudara sekalian pada pelaksanaan ujian ini nantinya,” pungkasnya. (SBK)

Masyarakat Riko Demo, Tuding PT APMR Caplok Lahan Warga

0

PPU – Puluhan warga Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) menggeruduk 3 kantor sekaligus, Rabu (2/8/2023). Mereka menggelar aksi menuntut pemerintah daerah untuk menyelesaian permasalah yang mereka hadapi dengan perusahaan perkebunan sawit PT Alam Permai Makmur Raya (APMR).

Pertama rombongan mendatangi Kantor Bupati PPU, Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN) Penajam dan DPRD PPU. Di sana mereka membentangkan spanduk dan berorasi menuntut penyelesaian dan meminta tuntutan mereka diakomodir.

“Kami selalu diabaikan oleh perusahaan. Dan kini permasalahan terus menjalar ke pemerintah daerah, yang sepertinya dengan sengaja memanfaatkan momentum ini,” ujar Koordiantor Akasi yang juga warga, Rahmadi.

Momentum yang dimaksud warga ini ialah banyaknya program pemerintahan berkaitan dengan reforma gararia di PPU. Berhubungan langsung dengana danya pembangunan pendukung pindhanya Ibu Kota Nusnatara (IKN) di Kaltim.

“Kami takut, karena kami ini hanya masyarakat biasa. Riko ini dekat dengan Pantai Lango, masyarakat itu sudah punya SKT, punya segel tapi tetap diambil lahannya,” lanjutnya.

Seperti diketahui, wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik dan Pantai Lango termasuk dalam wilayah reforma agraria yang dikelola oleh Bank Tanah. Peruntukannya ialah pembangunan Bandara Naratetama (very very important person/VVIP) untuk pendukung transportasi IKN.

Rahmadi menyebutkan persoalan yang dihadapi masyarakat ini sudah berlangsung lama. Setidaknya, ada warga yang sudah merasa lahan garapannya tercaplok sejak tahun 90-an.

“Mumpung IUP (Izin Usaha Perkebunan) ini sudah kadaluwarsa, dan mau dinaikkan jadi HGU (Hak Guna Usaha). Dan Kami dengar pemerintah daerah mengundang manajemen perusahaan, hadir juga koperasi dan tim verifikasi. Ini masalah kecil, tapi jadi gunung es,” tegas Rahmadi.

Disampaikan pula, lahan warga yang berada di sekitaran areal PT APMR berada di kawasan RT 2, 4 dan 6. Luasannya disebutkan berkisar 200- 300 hektare.

“Dimasukkan ke plasma D, ada yang masuk dalam inti, ada yang masuk dalam kemitraan. Di sana masih banyak lahan garapan tahun 90-an, tapi dicaplok oleh perusahaan, tapi sampai sekarang tidak ada ganti rugi,” terang Rahmadi.

Adapun tuntutan masyarakat ialah meminta agar lahan mereka dikeluarkan dari lahan perkebunan atau menjadi enclave. Kemudian meminta Manajemen PT APMR untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa lahan itu memang hak masyarakat.

“Karena memang cuma itu yang menjadi pendukung kami untuk meningkatkan dasar tanah ini dari segel menjadi sertifikat. Itu saja, karena selama ini cuma disampaikan aja secara lisan, Tapi tidak dijelaskan,” ucapnya.

Di satu sisi, Kepala Bagian Pemerintahan Setkab PPU, Muhtar yang menerima aksi demonstrasi warga ini memastikan akan melakukan verifikasi ulang. Sebagai tindaklanjut dan jawaban dari tuntutan aksi warga.

“Kami akan melakukan verifikasi di lapangan, dan kami akan libatkan dengam masyarakat,” tutupnya. (SBK)

Personel 11 Perangkat Daerah PPU Dilatih Jadi Call Taker Layanan Darurat 112

0

PPU – Pemkab Penejam Paser Utara (PPU) semakin memantapkan layanan aduan satu nomor Call Center 112 dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi layanan panggilan darurat kesiapan call taker dan mobile responder di 11 perangkat daerah.

Program ini sejatinya sudah ada dan dilaunching sejak 2022 lalu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU. Namun belum diimplementasikan dan terintegrasi ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki layanan publik.

Kepala DIskominfo PPU Khairudin menjelaskan pelatihan ini dilaksankan sebagai langkah awal penerapan dalam memberikan layanan kegawatdaruratan (emergency) kepada masyarakat PPU. Ini juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Menteri (Permen) Kominfo 10/2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

“Pada tanggal 10 November 2022 Pemkab PPU telam melaunching Layanan Call Center 112 guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Penajam Paser Utara dalam hal penanganan kegawatdaruratan,” katanya, Rabu (2/8/2023).

Sampai kini, personel dari 10 OPD dan 1 BUMD yang telah dilatih langsung oleh narasumber Manager Business Development PT Digital Sandi Informasi (DSI), Aam Sofyan. Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, RSUD Ratu Aji Putri Botung, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perumda Air Minum Danum Taka.

“Dalam pelatihan dan simulasi petugas Call Center 112 diikuti oleh 87 orang, terdiri dari 1 supervisor, 17 call taker dan 69 mobile responder,” sebutnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang menuturkan Pemkab PPU akan mendorong dan mendukung adanya layanan ini dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.. Hal ini dinilai sebagai terobosan yang cukup baik di era modern khususnya dalam menghadapi perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Sehebat apapun program yang ada, tanpa dukungan dari pegawai, tanpa dukungan kinerja dari teman-teman yang membekali, dan amunisi yang cukup. Berharap kedepannya layanan call center 112 ini ditambahkan fungsi-fungsi atau fitur-fitur lain yang biasa membantu seperti ini,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pelatihan call taker, dilakukan simulasi mulai dari tahap menerima telepon dari anggota masyarakat yang melaporkan keadaan darurat. Membuat laporan (tiket) dan sesuai dengan kewenangannya, perangkat daerah melakukan pendistribusian tiket pengaduan tersebut.

Selain pelaporan kepada penelepon, pelatihan juga diberikankepada petugas mobile responder dan petugas lapangan yang nantinya akan merespons keadaan darurat. Mulai dari tahap penerimaan (responding), penanganan (processing) dan pelaporan selesainya tindakan(resolution) panggilan.

“Diharapkan dari hasil kerja ini, para call taker mampu menangani semua panggilan darurat yang diterima dan menindaklanjuti sejauh mungkin dalam pemberian pelayanan publik,” pungkas Nicko. (sbk)

Aliansi Ormas Nusantara Bersatu Gelar Aksi di PPU, Tuntut Rocky Gerung Ditindak Hukum

0

PPU – Gabungan 10 organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Penajam Paser Utara (PPU) yang menamai mereka Aliansi Ormas Nusantara Bersatu menuntut Rocky Gerung dipolisikan. Mereka menggelar kasi long march di Gerbang Madani menuju Mabes Polres PPU, Rabu (2/8/2023).

Pengamat politik Rocky Gerung yang dinilai menghina simbol negara melalui pernyataannya. Sekretaris Umum DPP Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan (PKBSK) Kaltim, Rudiansyah mengatakan, massa aksi menganggap Rocky Gerung telah menghina simbol negara dan memprovokasi masyarakat Indonesia.

Utamanya dalam menggagalkan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke sebagian wilayah PPU dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim. Unjuk rasa ini salah bentuk dukungan masyarakat Benuo Taka atas pembangunan IKN Nusantara di Kaltim.

“Sebagai anak bangsa, kami telah melakukan pernyataan sikap. Kami sudah sampaikan ke depan Polres PPU. Kami minta ada ketegasan, dan meminta Rocky Gerung dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia,” tuturnya.

Sebanyak 10 ormas yang tergabung dalam Aliansi Ormas Nusantara Bersatu yakni Koppad Borneo, Pemuda Pancasila, GP Ansor/Banser, Rakat, PKBSK, OI, TBBR, Baladika, KSBK, Ika Pakarti. Adapun dalam aksi kali ini, masing-masing ormas menyampaikan sikap dan meminta Kapolri segera memproses Rocky Gerung.

Seperti salah satunya, Ketua Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo (Koppad) Distrik PPU, Ervan Masbanjar yang mengecam keras pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung. Sebab secara terang-terangan melakukan penghinaan kepada Presiden RI Jokowi, yang merupakan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dan Kami sangat cinta NKRI, Kami tidak mau simbol negara Kami diinjak-injak atau dihina,” ungkapnya.

Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk kesetiaan terhadap NKRI dan menjaga simbol negara, serta mendukung pembangunan IKN agar tercipta pemerataan pembangunan dan ekonomi. “Sebagai masyarakat Indonesia yang ada di Kaltim, khususnya di PPU telah menyerahkan jiwa raga untuk mendukung pemindahan dan pembangunan IKN,” pungkasnya. (SBK)

Gagal Meluas, Karhutla di Lawe-Lawe Berhasil Dicegah

0

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU), Kalimantan Timur, berhasil mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di RT 01, Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam.

“Waktu kejadian karhutla diketahui pada Senin kemarin sekira pukul 15.00 WITA, dan 43 menit kemudian atau pukul 15.43 WITA, Pusdalops BPBD bersama pihak terkait melakukan penanganan,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PPU Budi Santoso dihubungi dari Samarinda, Selasa (1/8/2023).

Karhutla yang berada di titik koordinat 1.18’57,1”S 116.43’12.2”E tersebut merupakan lahan yang dimiliki oleh warga dengan inisial As yang berdomisili di Kota Balikpapan.

Luas area yang terbakar sekitar 1/4 hektare dengan material yang terbakar merupakan berbagai jenis pohon atau kayu yang telah ditebang, termasuk semak belukar di kawasannya.

Mengenai asal api, ia belum bisa memastikan, sebab kebakaran karena hingga saat ini asal api masih dalam penyelidikan pihak kepolisian .

“Pada sore kemarin tim melakukan penanganan dan memastikan kondisi di lokasi. Secara visual di lokasi karhutla telah padam dan tidak terdapat potensi timbulnya titik api lagi,” kata Budi.

Ia menjelaskan, situasi dalam penanganan kemarin, yakni setelah adanya laporan masuk, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten PPU langsung berkoordinasi dengan semua unsur terkait dan menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

“Lokasi lahan yang terbakar merupakan areal aktivitas galian tanah uruk di Kilometer 10, Lawe-Lawe. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan semprotan mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran (DPKP) Kabupaten PPU dan mesin pompa portable dari BPBD,” katanya.

Sedangkan pemadaman dan pendinginan selesai dilakukan pada pukul 18.10 WITA. Sebelum tim gabungan kembali ke pos masing-masing, terlebih dulu tim memastikan tidak ada potensi munculnya titik panas lagi di kawasan tersebut.

Tim yang melakukan penanganan di lokasi karhutla adalah BPBD Kabupaten PPU, DPKP Pos Penajam, DPKP Pos Petung, Kodim 0913/PPU, Babinsa Lawe-Lawe, Polres PPU, dan Satpol PP PPU.  (Ant/MK)