SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda memberikan catatan kritis terhadap alokasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja setelah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk mengevaluasi efektivitas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan salah satu perhatian utama tertuju pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda yang dinilai belum memberikan porsi anggaran memadai untuk penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kami dari Komisi II melakukan hearing dengan beberapa OPD supaya kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa diakomodasi. Misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, ternyata anggaran untuk UMKM-nya tidak ada. Nah, kenapa?” ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Viktor, meskipun dinas tidak memberikan bantuan modal secara langsung karena hal tersebut menjadi ranah perbankan dan lembaga pembiayaan, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui program pembinaan.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembinaan-pembinaan, peningkatan sumber daya manusia agar pengetahuannya tentang ekonomi kerakyatan, UMKM, dan pengembangan usaha semakin baik,” katanya.

Selain sektor UMKM, Viktor juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk sektor pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda.

“Nama dinasnya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Jangan mengatasnamakan pariwisata, tetapi anggaran pariwisatanya justru sangat minim. Itu juga yang kami desak,” tegasnya.

Ia menilai pengembangan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan UMKM sehingga keduanya perlu didukung secara bersamaan melalui kebijakan dan penganggaran yang memadai.

“UMKM adalah pondasi ekonomi terkuat bangsa Indonesia, sehingga harus diperkuat. Begitu juga dengan regulasi seperti Perda Pariwisata dan Perda Budaya karena semuanya saling berkaitan dengan pengembangan UMKM,” ujarnya.

Menurut Viktor, evaluasi tersebut sengaja dilakukan sejak dini agar pemerintah kota memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan postur anggaran pada penyusunan APBD 2027.

“Ini yang kami tekankan sebagai bahan evaluasi untuk tahun 2027. Ketika kondisi anggaran mengalami efisiensi atau turbulensi, kami berharap UMKM mampu menjadi penopang ekonomi daerah,” pungkasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pertemuan tertutup antara unsur pimpinan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada Selasa (23/6/2026) malam memantik sorotan publik. Rapat yang berlangsung sekitar pukul 22.00 Wita hingga menjelang tengah malam itu dipertanyakan karena tidak tercantum dalam agenda resmi DPRD yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut diduga berkaitan dengan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim. Namun, dari unsur legislatif hanya terlihat dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel.

Saat dimintai keterangan usai pertemuan, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni tidak memberikan penjelasan rinci mengenai substansi rapat tersebut.

“Ya silaturahmi aja. Biasa lah, silaturahmi aja, Mas. Aman-aman ya. Oke, sorry,” ujarnya sambil meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengakui pihaknya memang memanggil TAPD untuk melakukan sinkronisasi menjelang pembahasan pertanggungjawaban APBD. Namun, ia membantah pertemuan tersebut merupakan rapat Banggar dan menyebutnya sebagai rapat pimpinan.

“Oh tidak, tidak perlu… Kan ini masuk pimpinan saja. Yang dijadwalkan itu cukup untuk pimpinan saja,” katanya.

Pelaksanaan pertemuan pada malam hari di luar agenda resmi mendapat kritik dari Pengamat Politik sekaligus Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau Castro.

Menurutnya, pertemuan yang berlangsung di luar mekanisme terbuka berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Maksud saya ya kalau pertemuannya malam-malam, di luar agenda resmi, berarti memang ada yang mau disembunyikan. Jangan-jangan sedang menyembunyikan kejahatan, kan? Inilah yang saya maksud dengan ruang tawar-menawar, politik transaksional yang sebenarnya tidak sehat di dalam iklim politik kita,” tegas Castro.

Ia menilai pejabat publik semestinya mengedepankan transparansi agar tidak memunculkan dugaan adanya proses politik yang berlangsung di luar pengawasan masyarakat.

Castro juga mengingatkan bahwa praktik pertemuan tertutup kerap menjadi ruang yang rawan disalahgunakan.

“Dan jangan lupa, setannya tindak pidana korupsi itu masuk ketika ada pertemuan-pertemuan yang menjauh dari mata publik. Dilakukan di malam hari, dilakukan di tempat-tempat tertutup. Lazimnya perkara-perkara korupsi selama ini memang masuk karena diberikan ruang melalui proses tertutup yang hanya melibatkan orang-orang tertentu,” ujarnya.

Selain menyoroti aspek transparansi, Castro mempertanyakan konsistensi pimpinan DPRD Kaltim dalam menerapkan tata tertib internal. Menurutnya, terdapat perbedaan perlakuan terhadap mekanisme perubahan agenda sidang.

Ia menilai selama ini perubahan agenda penting seperti rapat hak angket harus melalui mekanisme Badan Musyawarah (Banmus). Namun, untuk pertemuan yang berkaitan dengan pembahasan anggaran, pergeseran waktu rapat dari siang ke malam dinilai dilakukan tanpa mekanisme yang sama.

Castro juga menyinggung situasi ketika DPRD Kaltim sempat mengeluhkan ketidakhadiran perwakilan Pemprov dalam rapat paripurna. Namun, beberapa jam kemudian kedua pihak justru menggelar pertemuan tertutup.

“Jangan kemudian seolah-olah membodoh-bodohi publik dengan pembicaraan yang sifatnya transaksional semacam itu. Pertemuan dilakukan antara Sekprov yang mewakili kepentingan gubernur dan pimpinan DPRD di ruang tertutup, di luar agenda resmi, itu pasti dicurigai sebagai peristiwa yang membuka ruang transaksi,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari DPRD Kaltim maupun Pemprov Kaltim terkait alasan pertemuan tersebut digelar pada malam hari serta mekanisme penjadwalannya.

Sebagai informasi, dugaan adanya penyimpangan prosedur maupun indikasi politik transaksional yang disampaikan pengamat merupakan pendapat dan kritik yang belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum. Semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.