BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah tahun 2026.

Sapi bantuan tersebut berasal dari peternak lokal di wilayah Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kota Bontang, Riyono mengatakan sapi bantuan presiden tahun ini merupakan milik peternak bernama Sutopo.

“Untuk sapi bantuan presiden tahun ini berasal dari peternak Sutopo di wilayah Tanjung Laut Indah,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, sapi yang dipilih memiliki bobot mencapai 732,5 kilogram dan telah melalui proses pemeriksaan kesehatan serta penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.

“Bobot sapi sekitar 732,5 kilogram,” katanya.

Terkait harga sapi, Riyono mengaku tidak mengetahui nominal pasti karena proses negosiasi dilakukan langsung oleh pihak Sekretariat Presiden dengan peternak.

“Kalau harga kurang tahu persis, karena orang Setpres yang langsung bernegosiasi dengan peternaknya,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk lokasi penyembelihan, sapi bantuan presiden tersebut direncanakan dipotong di Masjid Agung Al Hijrah saat pelaksanaan Iduladha mendatang.

“Lokasi pemotongan di Masjid Agung Al Hijrah dan tentunya akan dibagikan dengan masyarakat sekitar,” tutupnya.

Sebagai perbandingan, pada tahun lalu sapi bantuan presiden untuk Bontang memiliki bobot sekitar 650 kilogram. Tahun ini bobot hewan kurban tersebut meningkat cukup signifikan. Adapun harga sapi bantuan presiden tahun sebelumnya diperkirakan berkisar Rp75 juta. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

BONTANG — Kekosongan kursi Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang ditinggalkan almarhum H. Maming mulai menemui titik terang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bontang kini disebut tinggal menunggu keputusan final Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait kader yang akan mengisi posisi strategis tersebut.

Dua nama yang mencuat sebagai kandidat kuat yakni Joni Alla Padang dan Winardi. Keduanya diketahui telah mengikuti tahapan fit and proper test di tingkat pusat.

Joni Alla Padang membenarkan dirinya masuk dalam daftar usulan partai untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Bontang. Ia menyebut seluruh tahapan internal partai telah dijalani dan kini tinggal menunggu keputusan resmi DPP.

“Proses di internal partai sudah berjalan, termasuk uji kelayakan di pusat. Sekarang kami tinggal menunggu keputusan resmi saja dari DPP,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Penentuan pimpinan DPRD dari PDIP menjadi perhatian karena posisi Wakil Ketua DPRD dinilai memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik parlemen daerah, mulai dari memimpin agenda rapat hingga pembahasan anggaran dan komunikasi politik dengan Pemerintah Kota Bontang.

Joni menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan DPP PDIP. Menurutnya, partai memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan figur yang dianggap paling tepat mengisi jabatan tersebut.

“Semua keputusan merupakan kewenangan partai. Kami sebagai kader siap menjalankan apa yang nantinya diputuskan,” tambahnya.

Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa calon pengganti almarhum H. Maming berasal dari peraih suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan Bontang Selatan. Namun hingga kini, proses tersebut masih menunggu persetujuan dari DPP partai.

Sejumlah faktor disebut menjadi bahan evaluasi internal, mulai dari rekam jejak kader, loyalitas partai, hingga kebutuhan organisasi politik ke depan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PDIP telah menggelar rapat pleno guna membahas dua agenda sekaligus, yakni penetapan PAW dan penunjukan Wakil Ketua DPRD Bontang. Hasil keputusan diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG – DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja pembahasan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terdiri atas enam usulan Pemerintah Kota Bontang dan dua Raperda inisiatif DPRD, Senin (18/5/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Sitti Yara. Dalam forum tersebut, Neni Moerniaeni menyampaikan pendapat pemerintah terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, sementara enam fraksi DPRD memberikan pemandangan umum terhadap enam Raperda usulan pemerintah daerah.

Sitti Yara menjelaskan, enam Raperda usulan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perubahan pengelolaan barang milik daerah, hingga penyertaan modal kepada PT Bontang Migas dan Energi.

Selain itu, terdapat pula Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal, pemberian insentif bagi pendidik swasta dan non-ASN, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2026–2045.

Sementara DPRD Bontang menginisiasi dua Raperda, yakni tentang Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri.

“Agenda rapat kerja DPRD hari ini adalah pendapat Wali Kota Bontang terhadap dua Raperda inisiatif DPRD Kota Bontang dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang terhadap enam Raperda inisiatif Pemerintah Kota Bontang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Neni Moerniaeni mengapresiasi DPRD Bontang yang dinilai telah menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan baik.

Menurutnya, terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, Pemkot Bontang memberikan sejumlah masukan konstruktif agar materi aturan tetap selaras dengan kewenangan daerah dan ketentuan perundang-undangan nasional.

Khusus terkait Raperda Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri, Neni meminta fokus pengaturan diarahkan pada kewajiban perusahaan industri sebelum maupun saat masa tanggap darurat.

“Diharapkan kerja sama antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam pembentukan perda semakin berkualitas sehingga mampu menjadi landasan regulasi pelaksanaan pemerintahan daerah,” katanya.

Sementara dalam sesi pemandangan umum, enam fraksi DPRD secara bulat menyatakan dukungan terhadap enam Raperda usulan Pemkot Bontang.

Meski demikian, sejumlah catatan penting turut disampaikan fraksi-fraksi, di antaranya terkait penyediaan fasilitas ramah disabilitas dalam Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, fraksi DPRD juga menyoroti pentingnya perlindungan kawasan pesisir dalam revisi RTRW Kota Bontang Tahun 2026–2045.

Pengembangan tata ruang wilayah ke depan juga diminta mampu menyesuaikan dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara mengingat posisi strategis Kota Bontang sebagai daerah penyangga kawasan tersebut.

Adapun fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS Bersama NasDem, serta Fraksi Amanat Demokrat Bergelora. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S