SAMARINDA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda terus memperkuat strategi penemuan kasus aktif tuberkulosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) melalui skrining secara masif. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengobatan sekaligus memutus rantai penularan, terutama pada kelompok usia produktif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Ismed Kusasih, mengatakan indikator keberhasilan penanganan TB dan HIV bukan semata-mata dilihat dari menurunnya jumlah kasus, tetapi dari kemampuan menemukan penderita lebih cepat agar segera mendapatkan pengobatan.

“Prinsip di Kementerian Kesehatan adalah penemuan penderita. Semakin cepat ditemukan melalui skrining, maka semakin cepat pula diobati. Jadi jangan dibalik pemahamannya,” ujarnya.

Menurut Ismed, peningkatan jumlah kasus yang tercatat dari tahun ke tahun tidak selalu menunjukkan kondisi yang semakin buruk. Hal itu justru menandakan sistem deteksi dini berjalan lebih optimal.

“Kalau angka penderita meningkat, itu karena skrining kita semakin kuat. Dengan skrining yang baik, penderita lebih cepat diketahui sehingga pengobatan bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan mayoritas kasus TB maupun HIV yang ditemukan di Samarinda berasal dari kelompok usia produktif, yakni sekitar 20 hingga 40 tahun.

“Kalau dari data yang ada, baik TB maupun HIV, mayoritas ditemukan pada usia produktif,” katanya.

Hingga pertengahan tahun 2026, Dinkes Samarinda mencatat sekitar 184 kasus baru HIV. Dari jumlah tersebut, lebih dari 140 orang telah menjalani terapi antiretroviral (ARV).

“Penemuan kasus baru sampai Juni sekitar 184 kasus, dan yang sudah menjalani pengobatan sekitar 140 orang,” ungkapnya.

Berdasarkan faktor risiko, Ismed menyebut penularan HIV di Samarinda masih didominasi melalui hubungan seksual berisiko, termasuk pada kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL). Menurutnya, pola tersebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Kalau dilihat berdasarkan faktor risiko, yang terbesar memang berasal dari perilaku seksual berisiko. Hampir sama dengan tren nasional,” ujarnya.

Selain memperkuat skrining, Dinkes juga terus mengedukasi keluarga pasien, khususnya penderita TB, agar memahami cara mencegah penularan di lingkungan rumah.

“Kalau ada penderita TBC di dalam rumah, keluarga harus diberikan edukasi bagaimana berinteraksi dengan aman agar penularan bisa dicegah,” katanya.

Ismed menegaskan TB merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien disiplin menjalani pengobatan hingga tuntas. Karena itu, masyarakat diminta tidak memberikan stigma kepada penderita dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala.

“Semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati. Kuncinya adalah skrining dan kepatuhan menjalani pengobatan,” tegasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Lonjakan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Samarinda yang berdasarkan hasil skrining didominasi kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL) mendapat perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. DPRD kini mengkaji berbagai langkah pencegahan, mulai dari penguatan regulasi hingga wacana penyediaan fasilitas rehabilitasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan hasil skrining Dinas Kesehatan menunjukkan kelompok LSL menjadi penyumbang tertinggi penularan HIV di Samarinda. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.

“Ini menjadi perhatian kita. Ketika melakukan kunjungan di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Timur seperti Balikpapan dan Kutai Timur, hasil skrining menunjukkan penularan tertinggi saat ini justru pada kelompok LSL. Termasuk di Kota Samarinda. Ini menjadi warning bagi kita,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ismail, fenomena tersebut harus ditangani melalui pendekatan kesehatan masyarakat, edukasi, dan upaya pencegahan agar angka penularan tidak terus meningkat.

“Jangan sampai kemudian ada normalisasi perilaku yang berisiko terhadap penularan penyakit. Yang harus kita lakukan adalah memperkuat upaya pencegahan dan penanganannya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memutus rantai penularan, mengingat sebagian besar kasus terjadi pada usia produktif yang memiliki mobilitas tinggi.

Karena itu, Komisi IV mengusulkan pembentukan fasilitas rehabilitasi sebagai salah satu alternatif pendampingan bagi pengidap HIV agar memperoleh layanan kesehatan, pembinaan, dan edukasi secara berkelanjutan.

“Makanya ada usulan bagaimana kalau dibuat panti rehabilitasi. Tujuannya agar mereka mendapatkan penanganan, pembinaan, dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan serta mencegah penularan,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Samarinda juga membuka peluang menyusun regulasi daerah yang berorientasi pada penguatan upaya pencegahan dan kepatuhan terhadap pengobatan. Menurut Ismail, regulasi tersebut lebih diarahkan pada sanksi administratif dan peningkatan kepatuhan terhadap layanan kesehatan, bukan pidana.

“Kalau kita bicara Perda, bukan soal sanksi pidana, tetapi bagaimana mendorong pencegahan. Yang kita inginkan adalah penularannya tidak semakin meluas,” katanya.

Ia menyebut jumlah kasus HIV di Kota Samarinda saat ini telah mencapai sekitar 4.000 kasus sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.