Beranda blog Halaman 813

Angka Pengangguran di PPU Menurun, Inilah Penyebabnya

0

PENAJAM – Jumlah pengangguran di Penajam Paser Utara (PPU) menurun. Salah satu alasannya karena mulai banyak perusahaan yang memberdayakan tenaga kerja lokal.

Dari data yang dihimpun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, hingga tutup 2022 jumlahnya mencapai 2.365 jiwa. Angka pengangguran itu merupakan data akumulasi mulai Januari hingga Desember 2022 bersumber Badan Pusat Statistik (BPS).

“Berdasarkan data yang kami peroleh dari BPS jumlah pengangguran di Kabupaten PPU mencapai 2.365 orang,” kata Kepala Disnakertrans PPU Suhardi melalui Kepala Bidang Penempatan Abdul Muhid, Rabu (4/1/2023).

Data BPS menunjukkan, penduduk usia kerja di PPU sebanyak 119.864 jiwa. Adapun 2.365 jiwa itu yakni 2,95 persen telah masuk usia produktif, dan belum memiliki pekerjaan.

“Penduduk PPU yang bekerja sebanyak 77.765 orang, di mana jumlah angkatan kerja sejumlah 80.130 orang. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja ada 39.734 orang,” urainya.

Abdul menyebutkan, tren pengangguran sebenarnya terjadi penurunan jumlah bila dibandingkan tahun sebelumnya. Saat 2021, jumlah pengangguran mencapai 5.104 jiwa.

Persoalan pengangguran di PPU, ungkapnya, diantaranya disebabkan perusahaan yang kurang maksimal dalam mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten PPU Nomor 8 tahun 2017. Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

“Agar perusahaan memberdayakan sumber tenaga kerja lokal,” sebut Abdul.

Selain itu, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal juga sering menjadi kendala. Sulitnya memenuhi kebutuhan pihak pemberi kerja di PPU.

Soal ini, pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan. Agar setiap lowongan pekerjaan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah.

Selain itu, pihaknya juga telah menggelar pelatihan-pelatihan kompetensi kepada pencari kerja dengan kebutuhan pencari kerja. Di mana pelatihan tersebut digelar sejak Tahun 2019 hingga 2022 dengan memanfaatkan anggaran kabupaten, provinsi, dan pusat.

Selanjutnya, para tenaga kerja terampil akan ditawarkan ke perusahaan. Dan juga mendaftarkan mereka khusus yang telah dilatih menjahit ke program tenaga kerja mandiri (TKM) agar memperoleh bantuan modal usaha serta pendampingan.

Ia menambahkan, jika melihat dari data berdasarkan pencari kerja AK1 atau kartu kuning yang dihimpun, total pencari kerja per November 2022 berjumlah 1.077 orang. Yang melaporkan telah mendapatkan pekerjaan sejumlah 399 orang, terdiri dari 323 laki laki dan 76 perempuan.

“Sedangkan pencari kerja pemegang kartu AK1 dari Disnakertrans PPU tahun ini, belum bekerja sebanyak 678 orang, yakni 541 laki-laki dan 137 perempuan,” tutup Abdul. (SBK)

Aset Pemkab PPU di Kawasan IKN Bakal Hilang, Bupati Minta Kompensasi

0

PENAJAM – Aset milik Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan akan hilang. Namun begitu, Bupati PPU Hamdam Pongrewa meminta ada kompensasi setimpal atas lepasnya beberapa aset tersebut.

Proses pembangunan infrastruktur di KIPP IKN yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku, PPU terus berjalan sejak 2022 lalu. Di area KIPP akan dibangun istana presiden, istana wakil presiden, beberapa kantor kementerian, dan lembaga tinggi negara.

Diperkirakan area KIPP tersebut memiliki luas mencapai sekira 900 hektare. Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa, seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan, dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

“Di Kecamatan Sepaku yang saat ini menjadi wilayah IKN Nusantara, ada beberapa aset pemerintah daerah yang berusaha dipertahankan, salah satunya yakni guest house,” kata Hamdam, Rabu (4/1/2023).

Ia mempertahankan aset tersebut lantaran itu memang menjadi milik Pemkab PPU. Selain itu, karena Pemkab PPU ingin hadir di lokasi IKN, juga sebagai legacy sejarah bahwa PPU merupakan daerah asal IKN itu sendiri.

Namun demikian, Hamdam mengungkapkan bahwa kemungkinan aset-aset tersebut tidak akan bisa dipertahankan. Lantaran kawasan itu memiliki otoritas tersendiri sesuai dengan amanah pemerintah pusat.

“Seperti aset guest house, tidak memungkinkan menjadi milik PPU, karena itu memang masuk KIPP, wilayah inti,” ungkapnya.

Adapun termasuk aset lainnya, baik tanah maupun bangunan milik Pemkab PPU lainnya. Juga diperkirakan menjadi milik pemerintah pusat.

Namun demikian, Hamdam menegaskan pihaknya akan meminta kompensasi ideal pada pemerintah pusat, atau otorita IKN. Kompensasi itu bisa berupa mempertahankan beberapa aset itu tetap menjadi milik Pemkab PPU, atau dalam bentuk lainnya. “Agar PPU tetap punya perwakilan di IKN Nusantara nantinya,” sebutnya.

Adapun bentuk kompensasi lainnya, Hamdam masih dal pembahasan. Pihaknya juga belum mengetahui pasti, bentuk pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang diambil alih oleh pemerintah di IKN.

“Paling nanti kita minta kompensasi untuk kita tetap punya aset sebagai perwakilan pemerintah kabupaten nanti di IKN. Kita juga belum tahu mau dijadikan apa, pemanfaatan ruang disitu seperti apa berdasarkan RTRW-nya,” pungkasnya. (SBK)

Proyek Dermaga Senilai Rp 99,6 M Bakal Dibangun di IKN

0

JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) baru saja mendapatkan kontrak pekerjaan konstruksi sebagai kontraktor utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) senilai Rp 99,6 miliar.

Proyek ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Adapun lingkup utama yang dikerjakan oleh PP Presisi yaitu Pembangunan Jetty, Pembangunan Jalan Pendekat, dan Pembangunan Stockyard.

“Kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian PU Kalimantan Timur akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya melalui engineering capacity dan sumber daya manusia yang kompeten serta pengalaman PP Presisi dalam mengerjakan berbagai proyek konstruksi dengan jangka waktu yang cukup tight,” ujar Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Rully Noviandar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (4/1/2023).

“Kami yakin dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengutamakan time delivery dan quality pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” lanjutnya.

PP Presisi menargetkan perolehan kontrak baru tahun 2023 dapat mencapai Rp 6-7 triliun, dengan komposisi terbesar pada pekerjaan jasa konstruksi sipil dan jasa pertambangan. Sebagai perusahaan jasa konstruksi sipil dan pertambangan terintegrasi yang berbasis alat berat, kedua lini bisnis tersebut merupakan pilar aktivitas bisnis PP Presisi. Kedua lini bisnis tersebut juga didukung oleh kapasitas alat berat yang digunakan.(dtc)

Anggaran Pendidikan 2022 Tembus Rp 472,6 Triliun, Inilah Rincian Peruntukannya

0

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci realisasi anggaran pendidikan 2022 sebesar Rp 472,6 triliun. Untuk apa saja ya? “Anggaran Pendidikan kita Rp 472,6 T,” demikian kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: Realisasi APBN 2022 pada Selasa (3/1/2023) lalu yang dikutip detikEdu via YouTube Kemenkeu, Rabu (4/1/2023).

“Salah satu belanja terbesar dalam APBN kita. Untuk belanja pemerintah pusat dalam bentuk membantu masyarakat miskin dalam bentuk Beasiswa Bidik Misi, Kartu Indonesia Pintar, biaya operasi seluruh sekolah negeri, madrasah, pesantren, semua dibayar APBN langsung, atau melalui APBD,” urainya.

Dalam presentasinya berikut rincian realisasi anggaran pendidikan 2022 sebesar Rp 472,6 triliun:

Rp 20 Triliun untuk Pembiayaan Beasiswa & Proyek Riset

  1. Beasiswa Lembaga Dana Pengelola Pendidikan (LPDP) untuk 5.664, hingga 2022 secara akumulasi ada lebih dari 30 ribu mahasiswa penerima LPDP
  2. Beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa
  3. Beasiswa kolaborasi dengan Kemenag bagi 231 mahasiswa
  4. 207 Proyek riset

Rp 171,5 Triliun Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 155,2 T antara lain untuk:

  1. Rp 11,1 Triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,1 juta siswa
  2. Rp 10,8 Triliun untuk Bidik Misi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 847,7 ribu mahasiswa
  3. Rp 9,5 Triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 8,8 juta siswa
  4. Rp 12,7 Triliun untuk Tunjangan Profesi Guru (TGP) NonPNS untuk 577,9 ribu guru

Rp 16,4 Triliun Belanja Non K/L

Rp 16,4 Triliun untuk Kartu Prakerja untuk biaya operasional, pelatihan dan insentif bagi 5 juta peserta

Rp 281,1 Triliun Transfer Ke Daerah (TKD)

  1. Bantuan Operasional Sekolah untuk 43,7 juta siswa
  2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk 5,9 juta peserta didik
  3. Rp 155,7 Triliun untuk Dana Transfer Umum (DTU) antara lain untuk gaji pendidik
  4. BOP Kesetaraan 565 ribu peserta didik
  5. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 1,06 juta guru

Demikian realisasi anggaran pendidikan 2022 sebesar Rp 472,6 triliun. Untuk 2023, dalam Pagu Anggaran TA 2023, anggaran fungsi pendidikan awalnya dialokasikan sebesar Rp 608,3 triliun. Kemudian dalam Pagu Alokasi ditingkatkan menjadi Rp 612,2 triliun. (dtc)

Dua Sosok Inspiratif PPU Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Penyelamat Lingkungan

0

PENAJAM – Dua sosok inspiratif Penajam Paser Utara (PPU) dicalonkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru 2023. Mereka adalah Siti Rukiyah dan Lamale.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU Tita Deritayati mengatakan, kedua nama pegiat lingkungan tersebut diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kategori penghargaan Kalpataru Penyelamat Lingkungan.

“Keduanya kami usulkan di kategori penyelamat lingkungan. Kategori ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, atau pencegahan kerusakan dan pencemaran atau penyelamatan lingkungan hidup,” ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Usulan tersebut rencananya  diajukan ke KLHK paling lambat pada 5 Januari 2023. Untuk diketahui, Kalpataru ialah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

Kalpataru berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan. Menandakan kelompok maupun individu yang telah terbukti memiliki kepedulian, komitmen, prakarsa, inovasi, motivasi, dan kreativitas secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Siti Rukiyah merupakan tokoh wanita di Benuo Taka yang telah berhasil melakukan penanaman dan pembibitan mangrove lebih dari 10 tahun. Wilayah yang dikonservasi berada di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam. Dia berjuang bersama Kelompok Usaha Wanita Bina Bersama yang dia ketuai.

Hal yang dilakukan Rukiyah memberikan dampak signifikan. Tak hanya pada perkembangan mangrove, tapi menjadikan kawasan tersebut salah satu hutan mangrove terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Dari pertimbangan itulah kami dari DLH PPU mengusulkan  Siti Rukiyah mendapat Kalpataru  kategori Penyelamat Lingkungan. Namun ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi,” lanjutnya.

Sementara Lamale, adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku. Seperti Rukiyah, ia juga telah melakukan pembibitan dan penanaman magrove bersama kelompoknya.

Apa yang dilakukan berhasil membuat masyarakat sekitar menerima banyak manfaat. Seperti hasil tangkapan nelayan meningkat 100%, hingga menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat wisata.

“Kami optimistis baik Siti Rukiyah maupun Lamale, bakal terpilih sebagai penerima penghargaan Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan,” tutup Tita. (adv/sbk)

Pulang Sekolah, Siswa di Samarinda Dicabuli Oknum Ojol

0

SAMARINDA– Hendak pulang ke rumah usai beraktivitas di sekolah, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Samarinda dicabuli oknum ojek online (ojol), Selasa (3/1/2022) siang.

Kuasa hukum dari remaja tersebut, Diyah Lestari menceritakan, awalnya Iw (samaran) pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki.

Di tengah perjalanan, tiba-tiba  datang seorang pria menggunakan jaket ojol, menghampiri remaja yang masih duduk di bangku sekolah itu dan menawarkan diri untuk mengantarkan pulang.

“Oknum ojol itu langsung menawarkan untuk mengantarkan pulang Iw. Namun, di tengah perjalanan ojol tadi menggunakan tangannya meraih kemaluan korban sambil nyetir,” ucap Diyah saat dihubungi wartawan.

Korban yang merasa tak nyaman,  berusaha menolak dengan cara menepis tangan oknum ojol yang belum diketahui identitasnya itu.

“Saat itu korban sempat menolak tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mau melompat dari motor juga takut dan kalau minta tolong sama orang takutnya pelaku makin kencang bawa motor malah celaka,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Diyah  mengungkapkan, oknum pengemudi ojol itu sempat berhenti di jalan sepi. Dia kemudian meminta korban untuk membuka celananya sendiri. “Akhirnya korban diberhentikan di suatu tempat sepi dan di situ (tindakan) pelaku malah lebih parah,” jelas Diyah.

Selesai berbuat tak senonoh, remaja tersebut kembali dibonceng oleh pelaku. Akan tetapi korban langsung meminta untuk diberhentikan di Jalan Ahim.

Tak terima dengan perlakuan oknum ojol tersebut, korban  sempat memoto plat nomor motor  pelaku, lantas  dikirimkan ke anggota Relawan Samarinda untuk membantu mencari keberadaan oknum ojol itu serta menghubungi orang tuanya.

“Dari situ korban lalu menghubungi relawan dan bapaknya untuk menceritakan kejadian itu selanjutnya membuat laporan,” paparnya.

Diyah menyebut dia telah mendampingi korban beserta orang tuanya untuk membuat laporan di Polsek Sungai Pinang. “Saya hanya memberikan pendampingan kepada korban dan orang tuanya. Saat ini masih dimintai keterangan. Karena saat ini orang tua korban masih menenangkan korban yang masih trauma,” sebut Diyah.

“Korban dan orang tua sudah dimintai keterangan oleh polisi. Jadi laporan saat ini tengah berjalan, korban juga sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian,” pungkasnya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Sungai Pinang Bambang Iptu Bambang Suheri saat dikonfirmasi awak media mengatakan, saat ini pihaknya masih memintai keterangan korban. “Saat ini kami masih mintai keterangan dari korban, untuk lebih lanjutnya nanti saya kabari lagi,” singkatnya. (vic)

Sembunyikan 1,56 Gram Sabu di Dompet, Perempuan Asal Muara Komam Diringkus Polisi

0

PASER– Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Paser meringkus Pat (37), wanita asal Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam. Dari tangannya, polisi menyita sabu seberat 1,56 gram, Selasa (3/1/2022) dini hari.

Pat ditangkap di rumahnya berikut barang bukti 2 paket sabu siap edar tersimpan dompet. Menurut Kasatreskoba Polres Paser AKP Yulianto Eka Wibawa, pengungkapan kasus ini berdasar laporan warga bahwa rumah pelaku sering dijadikan lokasi transaksi narkoba.

“Setelah kami mendapat informasi, langsung dilakukan penggerebekan dan didapati paket sabu terselip dalam dompet,” kata Yuli.

Yuli menyebut, selain sabu pihaknya juga menemukan uang tunai sebesar Rp 1 juta diduga hasil penjualan sabu serta sebundel plastik klip. Pelaku diduga merupakan pengedar kelas receh di kawasan tersebut.

“Saat tubuh pelaku digeledah memang tidak ditemukan barang bukti. Tapi saat kamarnya digeledah, kami temukan sabu yang disimpan itu. Ada uang tunai termasuk plastik di dalamnya,” ungkap Yuli.

Atas perbuatannya, Pat kini ditahan di Mapolres Paser untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 juncto 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika,” ucap Yuli.

“Pastinya akan kami lakukan pengembangan. Kami ingatkan masyarakat untuk menjauhi narkoba,” pungkasnya. (bs)

Pemulihan Ekonomi dan Pencegahan Covid-19, Tugas Baru Pemkab Paser

0

PASER – Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo, jadi tugas baru bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Pasalnya, tak sekadar mencopot kebijakan dalam membendung laju angka positif Covid-19, tapi juga diberi tugas baru.

Tugas baru yang diberikan itu, mengandung agenda strategi dalam penanganan Covid-19 pasca pencabutan PPKM. Itu didapat setelah Bupati Paser, Fahmi Fadli, serta pejabat terkait, mengikuti  zoom meeting dengan pemerintah pusat, pada Senin (3/1/2023).

Dari agenda strategi penanganan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya menyebut, pemerintah daerah diminta tetap mempertahankan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Tujuannya, memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan.

“Penekanannya, lebih memberi pemahaman yang berkaitan dengan Covid-19,” kata Katsul.

Selain memberikan pemahaman, lanjut Katsul, juga mengantisipasi munculnya varian baru sebagai upaya pencegahan, meski kondisi Indonesia sekarang atau khususnya Kabupaten Paser, sudah aman dari pandemi Covid-19.

“Makanya kita tetap diminta agar tetap mempertahankan keberadaan satgas,” lanjutnya.

Sementara agenda strategi  lainnya adalah memulihkan ekonomi. Hal ini diperlukan mengingat Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga Pemkab Paser harus bersinergi dengan stakeholder memulihkan perekonomian daerah.

“Sekarang diminta melakukan pergerakan di bidang  ekonomi untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Upaya pemulihan ekonomi ini juga untuk mencegah terjadinya inflasi,” ucap Katsul. (bs)

Kepala Dishub Paser Sebut Infrastruktur ETLE Tidak Tersedia di Dinasnya

0

PASER – Penerapan sistem penegakan hukum lalu lintas berupa Tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Paser,  ternyata belum jelas.

Sebelumnya, Kapolres Paser, AKBD Kade Budiyarta menyebut, pihaknya sudah menyampaikan rencana penerapan itu, dengan mengajukan usulan infrastruktur CCTV agar segera diberlakukan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Namun alokasi anggaran penyediaan CCTV yang dimaksud Kapolres, menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub Paser Inayatullah, tidak tersedia di OPD yang dia pimpin. “Anggarannya tidak ada di Dishub,” kata Inayatullah, Selasa (3/1/2023).

Kendati begitu, Inayatullah menjelaskan, masih menunggu arahan dari Bupati Paser Fahmi Fadli. Jika ETLE bakal diterapkan dan telah diusulkan, maka pengalokasian anggaran bisa saja melalui pola dana hibah, mengingat di DPA Dishub Paser, tidak tersedia.

“Kalau di Dishub mungkin bisa saja ada pergeseran anggaran atau dianggarkan di APBD perubahan,” ucapnya.

Saat ini, kata Inayatullah, baru ada satu infrastruktur e-tilang yang sudah dibangun oleh Dishub Paser. Lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya simpang empat SPBU, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot.

Untuk diketahui, Kasatlantas Polres Paser, AKP Hari Purnomo sebelumnya menyebut, sudah ada 5 lokasi yang akan dipasang CCTV.  Seluruh lokasi itu juga sudah disampaikan ke Pemkab Paser.

Lokasinya berara di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer Nol di Tugu Usuk Bulau atau simpang lima Plaza Kandilo dan Kilometer 1, Jalan Ahmad Yani, Jalan Provinsi di Kecamatan Kuaro, Jalan Provinsi di Kecamatan Batu Sopang.

Meski kelima lokasi itu belum  mencakup seluruh ruas jalan di  Paser, tapi penentuan lokasi itu berdasarkan rute kendaraan yang pasti padat di lewati pengguna jalan.

“Sudah kami ajukan juga ke Pemkab Paser untuk 2023. Kalau usulan kami ada lima titik, paling tidak terakomodasi tiga titik,” kata Hari.

Pihaknya menyebut, penerapan ETLE di Paser bakal berdampak positif bagi pengguna jalan. Salah satunya mengurangi interaksi dalam proses tilang antara petugas dengan pengendara agar menghindari penyimpangan. “Juga menumbuhkan sikap disiplin masyarakat dalam berkendara,” pungkasnya. (bs)

Atlet PPU Korban Bus Porprov VII Terima Santunan Rp 160 Juta

0

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) bagi atlet korban kecelakaan di jalan poros Berau-Samarinda beberapa waktu lalu. Bantuan yang diberikan senilai Rp 160 juta, untuk 22 korban yang akan berlaga pada kejuaraan Porprov VII Kaltim di Berau itu.

Bansos secara simbolis diterima korban maupun keluarganya di kantor Bupati PPU, Kilometer 9 Nipah-Nipah, Selasa, (3/1/2023). Hamdam menyebut bantuan ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pemkab PPU terhadap  atlet, terkhusus mereka yang baru saja mengalami musibah.

“Memang nilai bantuan ini, jika dibandingkan dengan apa yang saudara-saudara alami tidaklah setara. Namun ini adalah salah satu wujud kepedulian kami pemerintah daerah PPU. Semoga dapat membantu dalam meringankan beban para pejuang olahraga kita yang menjadi korban kecelakaan,” sebutnya.

Terkait dengan musibah tersebut, ia menganggap itu sebagai musibah untuk masyarakat Benuo Taka. Sesuatu yang sangat tidak diharapkan, namun faktanya sudah terjadi diluar keinginan manusia.

“Pemerintah daerah tentulah tidak tinggal diam saja atas musibah ini.  Kami berkomitmen memberikan berbagai bantuan kepada korban, mulai asuransi dan bantuan lainnya. Termasuk kepada korban meninggal dunia, bahwa kami telah memutuskan agar tugas almarhum akan di SK-kan untuk digantikan oleh istrinya,” ungkap Hamdam.

Akibat kecelakaan, ofisial atlet Taekwondo, Odi Sanjaya Putra  mengalami patah tulang leher. Odi Sanjaya dinyatakan meninggal pada Rabu (23/11/2022) sekira pukul 09.30 Wita. Odi sempat menjalani operasi pertama di Rumah Sakit Umum Daerah dr Jusuf SK di Tarakan, Kalimantan Utara.

Semasa hidup, Ody merupakan pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) PPU.

Lebih lanjut, Hamdam mengucapkan selamat kepada seluruh atlet, pendamping maupun pelatih serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU yang telah menyelesaikan tugasnya. Mulai keberangkatan atlet hingga selesainya Porprov Kaltim.

Walaupun hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan, namun setidaknya atlet PPU telah menyumbangkan sejumlah prestasi yang membanggakan bagi daerah dalam kejuaraan ini. “Walaupun target kita belum dapat terpenuhi seluruhnya, namun setidaknya prestasi yang didapat telah membanggakan daerah kita, Kabupaten PPU,” ungkapnya.

Sementara Kepala Disdikpora PPU Alimuddin mengatakan, korban kecelakaan saat itu berjumlah 22 orang terdiri dari atlet, pendamping dan pelatih. Dengan rincian 1 orang meninggal dunia, 3 luka berat dan sisanya luka ringan.

Untuk bantuan yang diserahkan, masing-masing Rp 25 juta untuk korban meninggal dunia. Sebesar Rp 15 juta untuk korban luka berat dan Rp 5 juta untuk korban luka ringan.

“Ucapan terima kasih juga, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Termasuk  seluruh pejuang olahraga asal PPU yang telah menyumbangkan prestasi bagi daerah,” tutupnya. (sbk)