Beranda blog Halaman 814

Permohonan Kuota BBM Bersubsidi Dikabulkan, Lahan Petani Aktif Diharapkan Meluas

0

PENAJAM – Petani di Sentra Pertanian Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan dapat memperluas lahan garapan. Pasalnya kebutuhan BBM bersubsidi khusus untuk petani telah diberikan. Pemkab PPU bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, pada akhir tahun lalu telah merealisasikan penambahan kuota subsidi BBM untuk petani, khususnya yang ada di Kecamatan Babulu.

Menurut Kepala Dinas Pertanian (Distan) PPU, Mulyono penambahan subsidi menyusul banyaknya keluhan petani.  “Mendengarkan suara petani. Mereka kesulitan bahan bakar karena harganya 3 kali lipat,” katanya, Senin (2/1/2023).

Jumlah BBM bersubsidi jenis biosolar yang dibutuhkan petani di kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Long Kali, Paser ini, dalam setahun diperkirakan sebanyak 425 ribu liter. Jumlah itu dihitung untuk mengakomodasi kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan) selama dua kali panen. Adapun dalam catatan, jumlah alsintan mencapai 1.164 unit.

Dengan pemenuhan kebutuhan ini,  petani diminta bisa maksimal mengarap lahan pertanian. Sebagai informasi, Mulyono menyebutkan, saat ini lahan pertanian yang dikelola baru seluas 2.351 hektare, dari total 7.000 hektare lahan pertanian produktif di PPU.

“Kendala saat ini, mereka tidak memanfaatkan seluruh lahan mereka. Karena kebutuhan BBM untuk alsintan, mulai dari pengolahan lahan sampai panen, sudah menggunakan mesin,” jelasnya.

Kepala Distan PPU, Mulyono saat peluncuran Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Solar Bersubsidi di Babulu.

Mekanisme pengambilannya yakni dengan membawa wadah ke Sistem Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat. Mereka juga akan disertai dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Distan PPU. Pembelian BBM bersubsidi ini dibatasi 15 liter per hari untuk setiap petani.

Selanjutnya, penyaluran BBM bersubsidi juga akan dilakukan di kecamatan lain, mulai dari Sepaku, Waru dan Penajam.

“Kami sangat berharap upaya yang dilakukan ini akan membuat semangat para petani untuk terus menanam tanaman pangan. Melihat PPU kedepannya akan ikut terlibat untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk IKN (Ibu Kota Negara Nusantara). Semoga satu per satu masalah petani di PPU bisa teratasi,” tutup Mulyono. (sbk)

Tak Dapat Penyertaan Modal, PAM Danum Taka Naikan Tarif Air

0

PENAJAM– Kenaikan tarif air bersih di Penajam Paser Utara (PPU) sudah tak bisa ditahan lagi. Tidak adanya penyertaan modal ke Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka, berujung subsidi tak jadi diberikan ke masyarakat.

Hal ini menyusul adanya penyesuaian tarif dasar air bersih sekira 25% pada 2023. Ini bersifat wajib berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor 500/K.162 tahun 2022 tentang penyesuaian batas tarif air minum, kabupaten/kota di Provinsi Kaltim.

Direktur Utama PAM Danum Taka, Abdul Rasyid mengatakan,  penyesuaian tarif seharusnya  diterapkan pada 2022. Namun karena masih ada banyak pertimbangan, manajemen memutuskan menunda kenaikan tarif.

“(Kenaikan) mulai Januari ini. Bervariasi, sesuai SK Gubernur angka tarif bawah Rp 6.300 dan angka tarif tertinggi Rp 13.400 per kubik penggunaan,” ujarnya, Senin (2/12/2023).

Kebijakan ini, ungkap Rasyid,  sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan di 2022. Tidak hanya pada masyarakat, namun juga ke Pemkab PPU. Satu hal yang diusulkan ke pemerintah ialah subsidi tarif yang diberikan dalam bentuk penyertaan modal ke PAM Danum Taka.

“Mau tidak mau, penyesuaian tarif ini langsung dirasakan pelanggan. Karena tidak ada penyertaan modal itu,” sebut Rasyid.

Pada tahun ini, PAM Danum Taka juga mengajukan permohonan penyertaan modal pemerintah. Besaran totalnya sekira Rp 15 miliar, termasuk anggaran alokasi subsidi sekira Rp 4 miliar.

Karena tak mendapat suntikan dana dari Pemkab PPU, naiknya tarif dasar air bersih sekira 13.800 pelanggan ini terpaksa dilakukan. Sebab, biaya operasional pelayanan air bersih PAM Danum Taka langsung ditanggung oleh pelanggan.

“Harus naik tarif, karena kita butuh anggaran untuk menutupi biaya operasional terhadap pelayanan.Sebelumnya ‘kan terbantu dengan adanya penyertaan modal,” jelas Rasyid.

Adapun penyesuaian tarif di PPU, maksimum Rp 9.300 per kubik. Kenaikan maksimum ini akan berlaku untuk pelanggan industri. Untuk terendah masih dikisaran Rp 1.700 per kubik, diperuntukan bagi kategori sosial khusus seperti rumah ibadah dan lainnya.

Sementara untuk golongan rumah tangga, UMKM dan semacamnya, naik dari Rp 4.000 per kubik, menjadi sekitar Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kubik. “Harapan kita ada kebijakan agar mempertimbangkan kembali usulan terkait subsidi tarif atau penyertaan modal. Ini untuk membantu mengurangi beban masyarakat atas penyesuaian tarif ini,” pungkas Rasyid. (sbk)

Mnta Anggaran ke Pemkab Paser, Polres Paser Bakal Terapkan ETLE

0

PASER – Tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Paser bakal diterapkan pada tahun ini. Hal itu selaras dengan yang digagas Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim, dalam memperluas penerapan ETLE.

Penerapan sistem penegakan hukum lalu-lintas di wilayah terselatan Kaltim ini, memanfaatkan kamera CCTV  lewat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Kapolres Paser, AKBD Kade Budiyarta menyatakan, pihaknya sudah mengajukan usulan infrastruktur CCTV agar segera diterapkan. Kebijakan itu diperlukan mengingat daerah lain juga menerapkan hal yang sama.

“Sudah ada pembicaraan dengan Pemkab Paser terkait anggaran pengadaan infrastruktur e-tilang,” kata Kade Budiyarta, Senin (2/1/2023).

Sementara itu, Kasatlantas Polres Paser AKP Hari Purnomo menyebut, sudah ada 5 lokasi yang akan dipasang CTV, dan  sudah disampaikan ke Pemkab Paser.

Walau diakui kelima lokasi itu belum mencakup seluruh ruas jalan di Paser, namun penentuan lokasi itu berdasarkan rute kendaraan yang pasti padat dilewati pengendara, baik roda dua maupun roda empat.

“Kami ajukan lima titik, paling tidak terakomodasi tiga titik,” kata Hari.

Lokasi pemasangan ETLE tersebut  berada di Jalan Jendral Sudirman Kilometer Nol di Tugu Usuk Bulau atau simpang lima Plaza Kandilo dan Kilometer 1, Jalan Ahmad Yani, Jalan Provinsi di Kecamatan Kuaro, Jalan Provinsi di Kecamatan Batu Sopang.

Pihaknya menyebut, penerapan ETLE di Paser bakal berdampak positif kepada pengguna jalan dengan kendaraan. Salah satunya mengurangi interaksi dalam proses tilang antara petugas dengan pengendara agar menghindari penyimpangan. “Juga menumbuhkan sikap disiplin masyarakat dalam berkendara,” pungkasnya. (bs)

Paser Jadi Yang Pertama Terapkan Kurikulum Merdeka

0

PASER– Kabupaten Paser jadi daerah pertama di Indonesia yang  menerapkan 100% pembelajaran Kurikulum Merdeka, gagasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ukiran prestasi ini terungkap usai penyerahan program satu guru satu laptop sebanyak 1.443 unit dan bantuan seragam sekolah untuk SD (baju putih merah dan pramuka) sebanyak 6.461 murid, dan SMP (baju putih biru dan pramuka) sebanyak 3.951 pelajar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser M Yunus Syam menerangkan, masa pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir tiga tahun membuat peserta didik di semua jenjang satuan pendidikan mengalami learning loss, atau hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa.

Peserta didik merasa terlalu lama belajar di rumah. Mengatasi hal itu, Kemendikbudristek memberikan tiga opsi pemberlakuan kurikulum di satuan pendidikan, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Prototipe.

Tetapi untuk opsi ketiga, yaitu Kurikulum Prototipe hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah penggerak karena mendapatkan dana BOS kinerja dari Kemendikbudristek.

Selanjutnya, jelas Yunus, pada 11 Februari 2022 edisi 15 seri webinar Kemendikbudristek, Kurikulum Prototipe diberi nama Kurikulum Merdeka. Selain diterapkan oleh sekolah penggerak, kurikulum ini bisa diterapkan oleh satuan pendidikan secara mandiri.

“Ada tiga pola yang ditawarkan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka kepada satuan pendidikan secara mandiri, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi,” kata Yunus.

Kabupaten Paser, lanjut dia, akhirnya merumuskan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pola mandiri. Semua satuan pendidikan di Paser menerapkan Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri dengan pola mandiri berubah.

Yunus menjelaskan, keputusan ini dengan memerhatikan beberapa pertimbangan. Pertama, Kurikulum Merdeka merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk melakukan pemulihan pembelajaran setelah masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan learning loss. Kedua, pola kurikulum merdeka jalur mandiri yang dipilih adalah jalur mandiri berubah.

Diketahui, pola mandiri berubah artinya satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan modul dan bahan ajar yang telah disediakan oleh Kemendibudristek di Platform Merdeka Mengajar (PMM).

“Tenaga pendidik tinggal mengunduh di PMM sehingga tenaga pendidik tidak lagi direpotkan oleh penyusunan perangkat pembelajaran,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Paser Fahmi Fadli memuji keberhasilan Disdikbud Paser yang dinobatkan oleh Kemendikbudristek sebagai kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang telah menerapkan 100% Kurikulum Merdeka.

“Saya sangat senang, bangga dan mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segenap jajarannya atas upaya tersebut,” kata Fahmi. (bs)

Paser Manfaatkan Dana Bagi Hasil Reboisasi Untuk Beli 50 Unit Kendaraan Pemadam

0

PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser memanfaatkan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dengan melakukan pengadaan kendaraan operasional pemadam kebakaran.

Berbagai jenis kendaraan operasional itu berjumlah 50 unit, yakni 8 unit mobil tangki pemadam, 1 unit mobil water suplai PTO, 1 unit mobil slip on dan 40 unit motor trail. Pengadaan itu dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Paser.

Kepala Bidang Operasional dan Sapras Damkar Kabupaten Paser, Juhaeni menyatakan, kendaran operasional itu diberikan ke Pemerintah Kecamatan dalam menunjang penanganan kebakaran diwilayahnya.

Ada 6 dari 10 kecamatan di Kabupaten Paser yang mendapatkan unit tersebut.

“Ada delapan unit mobil tangki pemadam, enam diantaranya untuk kecamatan dan dua untuk Damkar,” kata Juhaeni saat dihubungi, Minggu (1/1/2023).

Lebih lanjut, Juhaeni merincikan kecamatan yang menerima unit itu yakni Tanah Grogot, Kuaro, Batu Sopang, Muara Samu, dan Tanjung Harapan. Sementara untuk unit motor trail, 10 kecamatan masing-masing menerima 3 unit.

“Kalau roda dua semua kecamatan masing masing tiga unit, lalu BPBD Kabupaten Paser tiga unit, dan sisanya tujuh unit untuk Dinas Damkar sendiri,” ujarnya.

Selain pengadaan kendaraan bermotor, DBH-DR juga digunakan untuk membangun pos pemadam kebakaran hutan dan lahan (Pos Dalkarhutla) di 4 kecamatan yakni Tanah Grogot, Batu Sopan, Batu Engau, dan Long Ikis.

Meski penambahan unit kendaraan operasional ini belum bisa mengakomodir semua kebutuhan yang ada, namun Juhaeni menyakini kendaraan yang sudah tersedia itu cukup membantu operasional terutama bagi petugas damkar kecamatan.

“Sehingga kami akan mengusulkan kembali kendaraan baru tuntuk memenuhi kekurangan,” katanya.

Pihaknya menyebut, untuk 2023 Damkar Kabupaten Paser sudah mengusulkan sejumlah kendaraan diantaranya water suplai PTO, fire jip, dan mobil komando. Adapun dari yang sudah ada, anggaran dihabiskan mencapai Rp 8,2 miliar.

Diketahui, DBH-DR merupakan dana yang bersumber dari bagian daerah yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan. Dana reboisasi ini dapat digunakan untuk pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanaman pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis. (bs)

Kasus Tindak Pidana di Paser Meningkat

0

PASER – Kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Paser selama 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, penyelesaian kasus mengalami penurunan. Hal itu diungkapkannya saat menggelar konferensi pers di Mapolres Paser, Sabtu (31/12/2022).

“Ada kenaikan 60 kasus dibandingkan tahun lalu,” kata Kapolres Paser, AKBP Kade Budiyarta.

Dari data yang dipaparkan Kapolres, pada tahun 2022 kasus yang ditangani sebanyak 359 kasus atau naik 60 kasus dibanding tahun 2021 sebanyak 299 kasus. Sebaliknya untuk penyelesaian kasus pada 2022 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Data yang dipaparkan, pada tahun 2021, dari 299 kasus dapat diselesaikan sebanyak 243 kasus atau 81 persen. Sedangkan pada 2022 dari 359 kasus yang ditangani, jumlah yang telah diselesaikan sebanyak 264 atau 73 persen.

“Sisanya 27 persen atau 97 kasus masih dalam penyidikan,” kata Budiyarta.

Dari data dipaparkan, kasus yang masih dalam penyidikan, diantaranya adalah dua kasus tindak pidana korupsi yakni kasus penyalahgunaan APBDes Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot dengan kerugian negara Rp 767 juta.

“Kemudian kasus tindak pidana korupsi program rehabilitasi mangrove di Labuangkalo Mandiri dengan kerugian negara Rp 838 juta. Dua kasus tersebut masih dalam penyidikan,” ujarnya.

Sementara kasus yang menjadi prioritas Kapolri, kata Budiyarta, telah diselesaikan diantaranya judi online sebanyak 4 kasus, Illegal Logging 2 kasus, ilegal oil 3 kasus dan kasus restoratif justice 17 kasus. “Semua kasus yang jadi prioritas Kapolri sudah selesai,” kata Budiyarta.

Pada kesempatan itu, Budiyarta mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas kamtibmas pada pergantian tahun baru. Ia juga mengajak masyarakat agar tidak menyebarkan maupun memproduksi hoax. “Mari jaga kamtibmas agar pembangunan IKN berjalan dengan lancar,” katanya. (bs)

700 dari 3.000 ASN PPU sudah KTP Digital

0

PENAJAM– Penerapan kartu tanda penduduk (KTP) digital mulai diterapkan secara bertahap di  Penajam Paser Utara (PPU). Hingga tutup tahun 2022, diperkirakan 700 warga Benuo Taka telah menggunakan sistem identitas baru tersebut.

KTP digital yang mulai diterapkan pada Desember 2022 ini, dengan sasaran awal para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten PPU. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Di Desember kemarin, seluruh pegawai di lingkungan sekretariat Pemkab PPU sudah mulai menggunakan,” ujar Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) PPU Mawar, baru-baru ini.

Untuk diketahui, jumlah pegawai di Pemkab PPU ada sekira 3.000 lebih. Maka itu, ke depan pihaknya kembali menyasar ke dinas-dinas hingga ke level kelurahan lain dalam penerapannya.

Mawar menjelaskan, adanya KTP Digital ini memudahkan pelayanan administrasi. Satu contohnya, bila masyarakat tidak membawa KTP dalam bentuk cetak.

KTP digital bisa diakses dengan menggunakan smartphone (ponsel/telepon genggam pintar), lanjut dia, serta terkoneksi dengan data kependudukan. KTP digital juga bisa dicetak di seluruh Kantor Dinas Dukcapil, jika masyarakat membutuhkan KTP dalam bentuk cetak.

“Penerapan KTP digital merupakan upaya pemerintah mengantisipasi kehilangan dokumen kependudukan,” sebut dia.

Lebih lanjut, penerapan untuk masyarakat umum akan dilakukan setelah semua ASN di PPU menggunakannya. Namun sebelum itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi penggunaannya terlebih dahulu. “Masyarakat juga nanti akan menggunakan KTP digital, kita tuntaskan dulu seluruh ASN,” pungkas dia. (SBK)

Event Lawe-Lawe Punya Cerita Meriahkan Pergantian Tahun di PPU

0

PENAJAM – Lomba latto-latto untuk anak-anak, lomba joget untuk ibu-ibu, serta penampilan jaranan dan band lokal memeriahkan perayaan malam tahun baru oleh warga Kelurahan Lawe-Lawe. Mengangkat tema Lawe-Lawe punya Cerita, acara ini dipersembahkan oleh pemuda Karang Taruna Karya Muda Lawe-Lawe.

Acara digelar selama 12 jam, mulai pukul 13.00 Wita pada Sabtu, 31 Desember 2022 sampai dengan pukul 01.00 Wita di 1 Januari 2023. Bertempat di Lapangan Volley PHKT Terminal Lawe-Lawe, tumpah ruah masyarakat sudah terlihat sejak awal acara dimulai.

Tak hanya dari warga Kelurahan, Lawe-Lawe, tapi nyaris dari setiap wilayah lain di PPU turut hadir. Selain perlombaan dan pertunjukan, kegiatan ini juga menghadirkan bazar kreatif dan UMKM. Selain band, ada juga penampilan tari tradisional, sulap, pembacaan puisi juga games berhadiah dan pesta kembang api pada acara puncak.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Mereka hadir meramaikan semua kegiatan dan bazar. Terutama saat jaranan, lomba latto-latto dan joget ibu-ibu yang diikuti puluhan orang,” tutur Ketua Panitia Acara, Qarunia Fratama.

Ia mengatakan kegiatan ini sebagai upaya membangkitkan rasa kebersamaan masyarakat. Meningkatkan silaturahmi antar warga sebagai upaya untuk membangun kelurahan bahkan kabupaten.

“Memberikan hiburan untuk masyarakat Kelurahan Lawe-Lawe khususnya, dan masyarakat Penajam Paser Utara umumnya, yang bersifat positif,” ujarnya.

Selain itu, lewat acara ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan persatuan antar pemuda. Kemudian juga meningkatkan kreatifitas pemuda pada masing-masing bidangnya.

“Kami juga mendeklarasikan aktifnya Karang Taruna Karya Muda Kelurahan Lawe-Lawe. Untuk hadir dalam mengisi pembangunan di lingkungan Lawe-Lawe,” pungkas Tama, sapaannya. (SBK)

Bupati Hamdam Rayakan Natal Bersama Pengurus Baru IKAT Penajam

0

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa menghadiri pelantikan pengurus baru Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) sektor Penajam periode 2022-2025. Bersama dengan kegiatan tersebut, orang nomor satu di Pemkab PPU ini turut merayakan Natal 2022.

Prosesi pelantikan berlangsung di Graha Pemuda Kilometer 09 Nipah-Nipah. Dipimpin langsung Ketua IKAT PPU, Antonius di hadapan sejumlah pengurus paguyuban di PPU.

Hamdam mengapresiasi adanya paguyuban IKAT di Benuo Taka. Ia berharap adanya komunitas ini menjadi salah satu pendukung pembangunan budaya di daerah setempat.

“Semoga dengan kepengurusan baru yang diketuai adinda Aleksander ini akan memberikan energi baru  bagi para warga Toraja. Khususnya yang berada di Kecamatan Penajam untuk terus terus aktif bersama-sama memberikan dukungan dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten PPU,” katanya yang juga berdarah Toraja itu, Jumat (30/12/2022).

Dalam kesempatan itu pula, Hamdam menyampaikan ucapan terima kasih pada pengurus IKAT yang lama dan telah menyelesaikan masa periodisasi kepengurusannya. Menurutnya banyak yang telah disumbangkan keluarga Toraja kepada Pemkab PPU selama ini.

“Oleh karena, itu saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya atau sumbangannya selama menjadi pengurus IKAT sektor Penajam,” ucapnya.

Selain itu, ia berpesan agar kepengurusan baru ini dapat segera mengkonsolidasikan anggota warganya. Karena masih ada sebagian kecil warga yang perlu untuk guyub bersama di dalam sebuah wadah.

Tujuannya, sambung Hamdam, tentu untuk memperjuangkan atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka perbaikan-perbaikan kehidupan. Sehingga keberadaan IKAT sebagai organisasi kemasyarakatan dirasakan manfaatnya oleh warga Toraja di PPU.

“Apa yang diwariskan oleh para leluhur kita walaupun kita sudah jauh dari kampung,” sebutnya.

Yang tak kalah penting, IKAT juga diminta untuk segera bersinergi dengan organisasi masyarakat lainnya. Karena hubungan yang harmonis dengan sesama organisasi masyarakat lainnya juga sangat penting bagi Pemkab PPU untuk terus melaksanakan program-program.

“Kemudian yang terakhir saya berharap semoga warga Toraja di PPU terus memegang teguh falsafah “Misa’ Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate” yang bisa kita artikan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh  adalah falsafah yang harus dipegang oleh organisasi ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga karena kegiatan ini dirangkaikan dengan perayaan Natal sekaligus, saya pribadi keluarga dan tentunya Pemerintah Kabupaten PPU mengucapkan selamat Natal kepada kita semua,” tutupnya. (SBK)

PNBP Polres PPU 2022 Capai 100 Miliar Lebih

PENAJAM – Capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polres Penajam Paser Utara (PPU) pada 2022 melebih capaian di 2021. Diperkirakan kenaikannya mencapai 10 persen.

Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan memaparkan kenaikan itu dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya ialah meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban bernegara.

Dijelaskan bahwa kinerja Satlantas Polres PPU dalam menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun perpanjangan diklaim tahun ini optimal. Sejalan dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, menjadi penyumbang pemasukan negara.

“Selain itu, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga merupakan sumber dari PNBP Polres lainnya,” ungkapnya, Minggu, (1/1/2023).

Sektor lain yang juga memberikan kontribusi yakni dari objek vital yang melakukan pembayaran pajak. Dalam pembayaran PNBP ini, langsung bekerjasama dengan perbankan.

“Pembayaran PNBP ini langsung ke bank, ini tidak main-main. Jadi dana yang masuk langsung menjadi kas negara,” ujar Eka.

Adapun pada 2022 ini, PNBP Polres PPU mencapai sekira Rp108 miliar. Sementara pada 2021 capaian PNBP sebesar Rp 89 miliar. “Semoga di tahun ini pendapatan setidaknya bisa naik dari tahun 2022 lalu,” tutup Eka. (SBK)