NUSANTARA – Sebanyak 1.535 pekerja mengikuti pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi tahap pertama yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kawasan IKN Nusantara. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohamad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya menyiapkan lima tahap pelatihan dan sertifikasi hingga akhir 2022.

“Sampai akhir tahun nanti akan ada 9.300 pekerja yang akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi disini (IKN),” ujarnya, Sabtu (27/8/2022) usai membuka pelatihan dan sertifikasi.

Fatah menjelaskan, pelaksanaan pelatihan ini memang didesain untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja konstruksi di IKN, yang diprediksi mencapai 250 ribu lebih tenaga kerja.

“Kami tentu tidak ingin menunggu itu tersedia. Makanya, kemarin instruksi dari Pak Menteri PUPR agar kami menggelar pelatihan ini,” jelasnya.

Sementara Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR, Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin menambahkan, peserta pelatihan tahap pertama ini sebagian besar berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Ada 500 peserta pelatihan yang berasal dari PPU dengan rincian dari Sepaku 121 orang, Penajam 106 orang, Waru 53 orang, dan Babulu 220 orang,” ujar Dedy.

Pelatihan ini juga diikuti sejumlah mahasiswa dari sejumlah universitas di Kaltim, seperti Universitas 17 Agustus Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda dan Universitas Mulawarman.

Total, terdapat 817 orang dari Kaltim yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Sementara peserta dari luar Kaltim disebut Dedy ada 718 orang, dimana mereka akan mengikuti program pelatihan mulai 27 Agustus hingga 9 September mendatang.

Secara keseluruhan, lanjut Dedy, Kementerian PUPR sudah menyiapkan lima tahap pelatihan dan sertifikasi bagi calon tenaga kerja konstruksi di IKN dengan total pekerja mencapai 9.300 orang.

“Pelatihan dan serrifikasi ini akan dimulai Agustus dan ditargetkan berlangsung sampai Desember 2022 mendatang,” tambahnya.

Peserta pelatihan berasal dari Kaltim, namun nantinya disiapkan untuk mengisi 25 jabatan kerja di sektor konstruksi mulai dari operator, teknis analis dan kualifikasi ahli.

Untuk calon tenaga kerja luar Kaltim sebanyak 718 orang akan mengikuti pelatihan building information modelling untuk menempati jabatan kerja BIM Modeler.

Pelatihan BIM Modeler ini, dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jakarta, Surabaya dan Makassar, Politeknik PUPR Semarang serta BPSDM PUPR.

“Mereka ini merupakan calon lulusan politeknik dan perguruan tinggi serta ASN Kementerian PUPR yang nantinya akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN,” tutup Dedy. (bom)

PENAJAM – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima gelar dari Kesultanan Adat Paser. Dengan adanya gelar itu, ia memastikan perannya dalam pengamanan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim.

Pemberian gelar itu disampaikan Sultan Muhammad Alamsyah III Aji Muhammad Jarnawi dalam kunjungan Dudung ke Titik Nol IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Senin, (22/7/2022). Gelar yang diberikan ialah Kaka Demong Agung Bela Negara yang bermakna pemimpin yang agung pembela negara.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan bahwa kedatangan jenderal bintang empat ini tentu akan memberi motivasi bagi unsur keamanan. Khususnya jajaran TNI mulai Pangdam hingga Kodim 0913/PPU untuk terus bersemangat guna mengawal pembangunan IKN. “Sehingga betul-betul terwujud seperti apa yang diharapkan bersama” ucapnya.

Selain itu, kedatangan Dudung tentu juga akan memberikan semangat kepada Pemkab PPU. Untuk terus bersinergi dalam menyukseskan pembangunan IKN. “Kami sampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke PPU ini,” ungkap Hamdam.

Sementara itu, Dudung mengatakan pemberian gelar adat ini merupakan satu kehormatan dan kebanggaan baginya dan keluarga. Karena menurutnya gelar tersebut diberikan merupakan satu kepercayaan kepada dirinya.

Ia berharap dengan diberikannya penghargaan ini akan memberikan berkah pada dirinya dan keluarga. Serta menjadi motivasi baginya untuk pendorong tekad dan berbuat yang lebih baik dalam menjalankan tugas.

“Ada konsekuensi pasti bahwa diberinya gelar ini, berarti saya harus ada kiprah nyata dalam mendukung terlaksananya pembangunan IKN di Kabupaten PPU,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, Dudung menilai prosesi pemberian gelar adat merupakan sebuah tradisi yang patut dipertahankan. Karena itu adalah kearifan lokal yang akan menjadi keunggulan tersendiri sebagai salah satu identitas untuk membedakan dengan yang lain.

“Oleh karena itu besar harapan kami untuk terus menjaga kelestarian nilai-nilai adat istiadat yang sudah ada di sini. Sehingga dikenal dan dapat diwariskan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa,” katanya.

Dudung menyebutkan republik ini diperjuangkan dan dimerdekakan oleh berbagai macam suku dan agama. Yang mana perbedaan dan kebersamaan itu merupakan sebuah kekuatan.

“Jadi berbagai macam suku adat memang harus dilestarikan, pondasinya adalah kebhinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan. Lali atapnya adalah kesatuan negara Republik Indonesia, maka bangsa kita akan menjadi kokoh dan kuat ke depannya,” tutup Dudung. (rls/sbk)

PENAJAM – Pembangunan Markas Besar Angkatan Darat (AD) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) belum berprogres. Proyek itu bahkan hingga saat ini  belum mendapat alokasi anggaran.

Kepala Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Kaltim di Ditjen Cipta Karya Rozali Indra Saputra mengatakan, Kementerian PUPR belum memberikan arahan terkait  pembangunan Mabes AD di IKN. Padahal, rencana pembangunannya telah ada dalam masterplan IKN dan memiliki alokasi lahan sekira 1.000 hektare.

“Hanya alokasi dan jalan aksesnya untuk memfasilitasi berbagai utilitas dan infrastruktur di dalamnya. Pembangunan masih perlu menunggu,” ucapnya, Selasa (23/8/2022).

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan bisa saja dilakukan dalam waktu dekat. Namun tetap masih perlu menunggu arahan Kementerian PUPR, khususnya soal pengalokasian anggaran. “Tapi mungkin ke depannya ada kesepakatan terkait pembiayaan dan arahan,” kata Indra.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPPJN) Kaltim, Junaidi menjelaskan,  besaran anggaran pembangunan memang belum ditentukan. Hal tersebut mengingat akses jalan menuju lokasi pembangunan Mabes AD masih dalam proses penggarapan.

“Ini nama jalannya, Jalan Lingkar Kerja IV. Sudah kontrak, kita akan membangun ke arah sana,” sebutnya.

Adapun progres pengerjaan hingga Oktober 2022 mendatang, jalan selebar 7 meter tersebut baru mencapai 5,7 kilometer. Sementara untuk sampai ke titik pembangunan mabes, masih perlu membangun jalan sekitar 6 kilometer lagi.

Akses jalan ini nantinya akan berfungsi sebagai jalur logistik dengan basis menggunakan agregat. Nantinya akses ini juga menjadi jalur logistik pembangunan Istana Negara.

“Kita baru membangun jalan akses untuk menuju ke Mabes itu. Supaya nanti saat membawa logistik pembangunan Mabes AD, jalannya sudah siap,” pungkas Junaidi. (sbk)

BALIKPAPAN –  Kendaraan roda 10 atau lebih saat ini masih diperbolehkan melintas di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk lintasan yang digunakan dari Simpang Petung, Paser hingga ke KM 38, Samboja.

Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan memastikan bahwa belum ada penutupan jam operasional kendaraan bagi yang beroda 10 atau lebih yang melintas ke kawasan IKN.

“Terkait dengan pembatasan operasional kendaraan roda 10 atau lebih khususnya di wilayah yang akan memasuki wilayah IKN dari mulai Simpang Petung sampai dengan KM 38 Samboja ini belum dilakukan pembatasan operasional,” ujarnya, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, wacana pembatasan operasional ini lantaran terhitung sejak 17 Agustus 2022 dimulai proses pembangunan konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Penutupan jalan khusus kendaraan roda 10 dilakukan agar tidak menghambat proses lalu lintas pengangkutan barang untuk pembangunan di kawasan IKN.

“Per 17 Agustus akan ada pembangunan jalur utama IKN dari Simpang Riko sampai Simpang Trunen dan itu akan menggunakan dua jalur. Sehingga akan menutup kendaraan khususnya kendaraan roda 10. Operasional pembatasan hanya kendaraan roda 10. Kendaraan kecil semua tetap lewat dan itupun sampai sekarang belum diberlakukan,” kata Sonny.

Ditlantas Polda Kaltim sudah memberi instruksi terhadap BPJN dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPDT) serta Dinas Perhubungan agar tetap membuka jalan untuk semua jenis kendaraan.

“Saya instruksikan ke BPJN, BPTD dan Dishub sepanjang masih bisa dilalui, ya dilalui saja. Tetapi kalau sudah memang membutuhkan penutupan silahkan diatur jam operasionalnya,” ujarnya.

Terkait jam operasional, dia menjelaskan untuk pukul 06.00 WITA hingga 22.00 WITA tidak diperkenankan melintas. “Pukul 22.00 malam sampai 05.30 WITA dibuka bagi kendaraan roda 10, tapi kendaraan lain tetap diperbolehkan melintas. Tapi itu sifatnya situasional saja,” ujarnya. (Bom)

BALIKPAPAN – Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD TNI, Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyambangi kawasan IKN Nusantara, Selasa (23/8/2022). Dalam kunjungannnya, jenderal bintang empat tersebut meninjau lokasi yang nantinya akan dibangun Mabes AD dan Mabes TNI.

“Kita sudah lihat titik-titik yang akan ditempati oleh jajaran Angkatan Darat, termasuk tempat-tempat yang bisa mengcover istana negara,” ujar Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Lebih lanjut ia menjelaskan hasil dari pantauannya akan dibahas dan menentukan evaluasi yang dirasa perlu terkait penempatan satuan Angkatan Darat di IKN Nusantara.

Pihaknya akan memberi masukan, sehingga penempatan satuan dari Angkatan Darat bisa akurat dan strategis dalam menjalankan fungsi pengamanan. “Kami pun dari Mabes AD akan segera menindaklanjuti dengan membangun Subden Mabes AD,” kata Dudung.

Sementara ini, pengamanan hanya mengandalkan kekuatan dari Kodam VI/Mulawarman. Mengingat masih permulaan sehingga baru sebatas dua regu saja yang dikerahkan.

“Banyak hal yang dilakukan dalam rangka membantu pengamanan. Pada prinsipnya Angkatan Darat mendukung penuh agar pembangunan ini bisa berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.

Lahan yang akan dipakai seluas 1.000 hektar. Dimana dari total luasannya kemudian akan dibagi ke tiap-tiap satuan sesuai dengan tingkatannya. KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan, masing-masing satuan memiliki jatah lahan yang berbeda-beda. “Misal setingkat batalyon mungkin sekitar 40 hektar, kemudian Resimen di atas 60 hektar,” ujarnya.

Disinggung anggarannya, KASAD TNI menyebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang menentukan.

“Bukan kapasitas saya menjawab, karena kami tidak punya anggaran khusus untuk membangun Mabes AD. Semuanya sudah diserahkan ke Pemerintah,” ujarnya. (Bom)