Beranda blog Halaman 790

Wanita Bercadar Terobos Istana, Todongkan Senjata ke Anggota Paspampres

0

JAKARTA – Seorang Wanita bercadar berusaha menerobos Istana Negara serta menodongkan sejata jenis FN kepada anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Beruntung 3 anggota lalu lintas berhasil merebut senpi dan mengamankan perempuan tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, saat ini perempuan tersebut sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Dia menegaskan, Paspampres tidak kecolongan, sebab perempuan yang identitasnya belum diketahui itu berhasil dicegah masuk Istana.

Berdasarkan laporan Plh Kasat Gatur Dit Lantas Polda Metro Jaya Kompol Albon H kepada Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan identitas perempuan tersebut. Wanita berumur sekitar 25 tahun ini hanya membawa tas berisi kitap suci, 1 unit HP, dompet kosong warna pink serta sepucuk senjata api jenis FN.

Diuraikannya, sekira pukul 07.00 WIB, ketika personel penjagaan dan pengaturan (Gatur) Polda Metro Jaya sedang bertugas di sekitar Istana Presiden, ada seorang perempuan berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara. Tepatnya di pintu masuk istana, wwanita itu menghampiri anggota Paspampres yang sedang siaga dengan menodongkan senpi jenis FN.

Dengan sigap anggota Sat Gatur Aiptu Hermawan, Briptu Krismanto, dan Bripda Yuda Tri Wibowo mengamankan perempuan tersebut dengan merebut senpi dari tangannya.

“Laporan dari anggota di lapangan, perempuan itu sempat terlihat berjalan kaki dari kawasan simpang Harmoni menuju Jalan Medan Merdeka Utara,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, Selasa (25/10)

Sesampainya di depan pintu masuk Istana Negara, wanita tersebut tiba-tiba menghampiri Paspampres yang sedang berjaga. Sesaat kemudian, wanita tersebut mengeluarkan senjata api jenis FN dan menodongkannya ke arah anggota Paspampres yang dihampirinya.

“Tepat di pintu masuk Istana Negara dia menghampiri anggota Paspampres yang sedang siaga, dengan menodongkan senjata api jenis FN,” ungkap Latif.

Mengetahui kejadian itu, petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas pun langsung bergegas mendekati perempuan itu dan merampas pistol di tangannya. Wanita bercadar tanpa identitas itu kemudian langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan awal oleh petugas bersama Anggota Paspampres.

“Anggota langsung merebut senpi dari tangan wanita atau orang tak dikenal tersebut,” kata Latif. Menurut Latif, petugas di lapangan kemudian berkoordinasi dengan jajaran Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut Perempuan tanpa identitas dan barang bukti senjata yang diamankan petugas pun langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya. “Sekarang masih diperiksa oleh Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” pungkasnya. (Tim)

WhatsApp Tumbang, Keluhan Pengguna Tak Bisa Kirim Chat Banjiri Linimasa

0

JAKARTA – Aplikasi pesan milik Meta, WhatsApp, Selasa (25/10) sore ini masih down. Pengguna kesulitan untuk mengirim chat ke grup WhatsApp. Keluhan sudah membanjir di Twitter. Tampaknya, pengguna di berbagai negara juga terdampak karena cuitan tentang masalah WA down ini makin masif di media sosial itu. Juga di situs Down Detector

Berdasarkan situs web Down Detector, pengguna di Amerika Serikat melaporkan WhatsApp down menjelang pukul 14.00 WIB. Jumlah informasi terkait WhatsApp down melonjak ke sekitar 320 aduan pada sekitar pukul 14.20 WIB.

Khusus di Indonesia, Down Detector menerima lebih dari 1.700 aduan per pukul 14.24 WIB. Aduan soal WhatsApp down diterima mulai pukul 13.38 WIB. Aplikasi WhatsApp memang lebih populer di luar Amerika Serikat, terutama di negara dengan lebih banyak pengguna Android seperti Indonesia.

Belum diketahui apa penyebab WhatsApp down ini dan belum ada informasi dari pihak WhatsApp. Pada pemasalahan sebelumnya, biasanya terjadi gangguan di server WhatsApp yang berujung pada tumbangnya layanan. Berikut keluhan yang lalu lalang di linimasa. (rib)

Distribusi Logistik Pemilu 2024, di Kalimantan KPU Butuh Helikopter-Speedboat 

0

JAKARTA – KPU RI berencana melakukan pengadaan kendaraan taktis (rantis) guna kelancaran penyaluran logistik Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga membutuhkan helikopter dan speedboat untuk menjangkau wilayah pedalaman.

“Kita prioritaskan anggaran, butuh helikopter, juga membutuhkan biaya, dan speedboat buat pedalaman Kalimantan juga butuh,” ujar Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Yulianto Sudrajat atau Drajat kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).

Di sisi lain, KPU juga turut menggandeng aparat terkait efektivitas penyaluran logistik pemilu. Drajat mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam hal ini. “Itu kan kita bisa bekerja sama dengan TNI Polri. Kita efektifkan di situ,” ucapnya.

“Barangkali untuk percepatan kita akan gandeng TNI dan Polri juga, yang punya armada, punya peralatan. Armada itu juga personel yang mampu dan tangguh untuk distribusi logistik,” sambungnya.

Namun, kata Drajat, hal itu masih berupa wacana yang dimatangkan di KPU. Drajat mengatakan pihaknya saat ini masih merumuskan teknis pendistribusian logistik, terutama ke sejumlah wilayah Indonesia dengan medan yang berat.

“Itu masih wacana. Jadi sekarang KPU sedang lakukan rumusan-rumusan, bagaimana distribusi logistik, kendala-kendala bisa diatasi, termasuk target utama KPU itu kan soal distribusi logistik terutama medan-medan berat, terpencil, terjal, yang sulit dijangkau itu bisa tepat waktu juga,” jelasnya.

Jika wacana ini nantinya disepakati, Drajat mengatakan pihaknya akan memaksimalkan anggaran yang telah ada. Diketahui DPR RI telah menyepakati anggaran KPU sebesar Rp 15,9 triliun untuk tahun anggaran 2023.

“Kalau anggaran kita nggak mungkin minta tambahan anggaran lagi. Kita akan maksimalkan anggaran yang ada, khususnya untuk distirbusi logistis akan efisien dan distribusi bisa sampai tepat waktu dan tepat jumlahnya, tidak ada kekurangan,” kata dia. (detik/rib)

Datangi Pasar Klandasan Balikpapan, Jokowi Berikan BSU dan BLT BBM

0

BALIKPAPAN – Presiden RI Joko Widodo berkunjung lagi ke Kaltim, Selasa (25/10/2022). Tiba sekitar pukul 09.55 Wita di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Presiden langsung mendatangi Pasar Klandasan.

Presiden berinteraksi dengan para pedagang dan beberapa warga. Dia juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada perwakilan pedagang pasar.

Setelah itu, Presiden mendatangi Kantor Pos Indonesia Kota Balikpapan untuk menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada perwakilan warga yang terdiri dari 6 Kecamatan di Kota Balikpapan.

“Ibu-ibu ini bantuan langsung Presidennya sebesar Rp 1,2 juta ya. Dan BLT BBM-nya sebesar Rp 500 ribu. Boleh digunakan beli baju. Boleh juga dibelikan sembako,” ujar Jokowi kepada warga.

Saat berada di tenda penerima BSU, Jokowi pun menyampaikan hal yang sama. Hanya saja ia menambahkan jika para pekerja yang menerima bantuan ini yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang dapat yang sudah terdaftar ya bapak-ibu. Besarannya BSU Rp 600 ribu. Bantuan Presidennya Rp 1,2 juta ya,” ujarnya.

Presiden juga menjelaskan, hingga saat ini penyaluran BLT sudah mencapai 90 persen, sementara BSU sudah 70 persen. “Kita targetkan semuanya sudah tersalurkan 100 persen pada 2 minggu kedepan,” tegasnya didampingi Mentri Tenaga Kerja, Ida Fauziah dan Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Setelah menyerahkan bantuan, Presiden dan rombongan langsung menuju lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui jalur laut. (Bom)

Meiliana Kunjungi Deputi Myrna Asnawati, Reuni Keluarga dan Bicarakan Sinergi Maratua dan IKN

0

JAKARTA – Berkunjung ke Jakarta untuk urusan Maratua di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ketua Tim Percepatan Maratua Hj Meiliana beserta Sekretaris Tim Tri Murti Rahayu menyempatkan waktu mengunjungi Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusanatara (IKN), Myrna Asnawati Safitri.

Tentu saja kunjungan ini diterima dengan sangat terbuka oleh Myrna yang belum lama ini dilantik, mengingat antara Myrna dan Meiliana memiliki hubungan kerabat yang sangat dekat. Keduanya adalah saudara sepupu.

Selain silaturahmi, kunjungan yang berlangsung kurang lebih dua jam ini juga untuk mensinergikan program Maratua dengan Kedeputian Lingkungan dan SDM IKN.
“Banyak yang kami diskusikan, poin-poin penting yang akan bisa disinergikan pembangunan Maratua dengan IKN. Direncanakan beliau juga akan berkunjung segera ke IKN dan Samarinda. Ini seperti reuni keluarga,” beber Meiliana.

Diskusi mengenai restorasi Mangrove dan terumbu karang, dan penataan lingkungan menjadi asyik bagi keduanya, karena memang Meiliana dan Myrna saat ini sama-sama konsentrasi pada pengembangan lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Meiliana pada pengembangan pembangunan Pulau Maratua, dan Myrna akan konsen pada lingkungan pada wilayah IKN.

“Untuk penataan lingkungan, akan dimulai dengan pengelolaan sampah sebagai peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, dan pengembangan ekonomi biru dengan program utama Carbon Trade dan Carbon Fund. InsyaAllah mendukung dan akan mensinergikan program-program Maratua sebagai destinasi unggulan untuk IKN,” jelas Meiliana.

Ada rencana dalam waktu dekat Myrna akan berkunjung ke IKN dan Maratua, karena walaupun pernah berkunjung ke sana, tapi sudah beberapa tahun lalu sebelum pandemi Covid-19, ia berkunjung bersama rombongannya saat masih menjabat Deputi Bidang Edukasi dan Sosioalisasi, Partisipasi dan Kemitraan pada Badan Restorasi Gambut/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

“Alhamdulillah, kami bisa bertemu dan semoga bisa bekerjasama untuk Maratua dan IKN. Beliau juga dalam waktu dekat akan ke Kaltim,” lanjutnya. (lin/mk)

Imbau Tak Bergaya Hidup Mewah, Kapolri: Kalau Bupati Pakai Innova, Samakan Saja!

0

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menghindari hidup mewah, termasuk tidak memakai mobil mahal atau motor gede agar tidak terkesan memamerkan kekayaan. Kapolri pun meminta agar anggota Polri menyesuaikan kendaraan yang dipakai sesuai dengan pemimpin daerah setingkat.

“Dalam hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuaikan saja dengan yang lain. Misalkan, Bupati pakai Innova, ya jangan kita pakai mobil yang lebih baik dari itu. Samakan saja,” kata Listyo Sigit memberikan arahan kepada bawahannya melalui akun Instagram-nya @listyosigitprabowo, seperti dikutip Senin, 24 Oktober 2022.

Ia pun meminta agar jajaran yang memang berasal dari keluarga yang memiliki harta berkecukupan atau lebih agar memperhatikan betul Surat Telegram Rahasia, yang mengatur gaya hidup anggota kepolisian.

“Memang sulit, tetapi harus kita lakukan. Ingatkan keluarga kita karena memang apapun yang terjadi dengan keluarga kita, sorotannya tetap kepada anggota Polri, sorotannya terhadap institusi Polri,” ujar Kapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah berupaya mengangkat kembali citra lembaganya di mata masyarakat. Pascaperistiwa pembunuhan anggotanya oleh Ferdy Sambo, jenderal bintang dua, dan Tragedi Kanjuruhan Malang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri anjlok. Apalagi baru-baru ini jenderal bintang dua Inspektur Jenderal Teddy Minahasa terjerat kasus penjualan narkoba jenis sabu.

Dalam arahannya di Istana Negara, 14 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung agar Polri mengubah diri dengan menyetop gaya hidup mewah. Berbagai upaya pun dilakukan Kapolri. Salah satunya membersihkan praktik suap dan pungli untuk masuk sekolah kepolisian dan promosi jabatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta petinggi Polri untuk menghilangkan pungli dan setoran ke atasan yang dilakukan untuk masuk sekolah kepolisian hingga naik jabatan. Kapolri telah memerintahkan As SDM Inspektur Jenderal Wahyu Widada untuk menghilangkan pungli masuk sekolah kepolisian, termasuk suap untuk mendapat jabatan. “Kalau ada yang bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan!” ujar Kapolri melalui Instagram-nya, 24 Oktober 2022.

Kapolri mengatakan praktik suap seperti ini tidak ada di Mabes Polri. Namun ia meminta agar jajarannya di Polda dan Polres untuk melakukan pembersihan praktik semacam itu, dengan memberikan penilaian objektif terkait dengan prestasinya. (tempo/rib)

Kunker ke Kaltim, Jokowi Bagikan Bansos hingga Tinjau Infrastruktur IKN

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi hendak membagikan bantuan sosial hingga meninjau infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (25/10/2022), Jokowi dan rombongan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, pada pukul 07.05 WIB.

Jokowi kemudian tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 09.55 WITA.

Jokowi bersama rombongan kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju Pasar Klandasan, Kota Balikpapan, untuk menyerahkan bantuan tunai langsung (BTL) kepada para pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Selain itu, Jokowi juga akan menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Cabang Balikpapan, Kota Balikpapan. Bantuan sosial yang diserahkan antara lain bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan subsidi upah (BSU).

Setelahnya, Jokowi akan menuju Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, untuk lepas sauh menuju Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan KRI Escolar 871. Setibanya di Pelabuhan Cita Sabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jokowi dan rombongan akan menuju Titik Nol (0) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam

Jokowi diagendakan untuk meninjau sejumlah infrastruktur di kawasan IKN, mulai dari Land Development, Bendungan Sepaku Semoi, hingga Persemaian Mentawir. Usai peninjauan, Jokowi dan rombongan akan menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU, untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Jokowi dalam kegiatan kunjungan kerja ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Soedjatmiko, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (detik/rib)

Resensi Buku ‘Diplomasi Santri’ : Memperkenalkan Diplomasi Santri di Negeri Paman Sam

0

Oleh : Aat Surya Safaat 

Siapa sangka sebuah buku berjudul “Diplomasi Santri” yang mengkaji peranan para pemimpin ulama Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik agama di dunia menjadi bahan diskusi akademis di kampus ternama, Universitas Yale di Amerika.

Buku tersebut juga menjadi salah satu koleksi Yale University Sterling Memorial Library. Bahkan bukan itu saja, buku setebal 303 halaman itu telah menjadi koleksi Library of Congress di Washington DC dan New York Public Library.

“Secara ragawi aku pergi. Namun butir-butir pemikiranku tertinggal dan tersimpan rapi di perpustakaan negeri Paman Sam,” kata Penulis buku tersebut, Dr. Arifi Saiman, M.A., seorang diplomat yang baru menyelesaikan tugasnya selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) New York.

Dalam kaitan ini, Erik Harms, Ketua Pusat Kajian Asia Tenggara Universitas Yale saat bedah buku Diplomasi Santri di Universitas Yale di New Haven Connecticut pada 31 Agustus 2022 mengapresiasi terbitnya buku itu.

Menurut Harms, buku tersebut sangat menarik terkait bagaimana peran santri dalam menyelesaikan misi diplomasi di Asia Tenggara dan menciptakan solusi atas terjadinya konflik yang sangat keras di wilayah itu.

“Saya berharap untuk belajar lebih banyak hal tentang diplomasi santri ini,” katanya dalam bedah buku yang dihadiri para mahasiswa post doctoral dan akademisi di salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Amerika itu.

Dalam bukunya yang sudah dipublish oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama itu Dr. Arifi menjelaskan, kaum santri yang kesehariannya berpenampilan sederhana, bahkan terkesan kolot dan tradisionalis justru sejatinya merupakan kumpulan manusia cerdas dan berilmu, namun tetap tawadhu (rendah hati, tidak sombong).

Di balik keluhuran sifat dan perilaku kaum santri tersebut mereka memiliki kemampuan luar biasa dan mumpuni di luar keahliannya (selain di bidang agama). Salah satunya di bidang diplomasi.

Dalam konteks sumbangsih di bidang diplomasi, kaum santri setidaknya telah menorehkan “tinta emas”, antara lain melalui Komite Hijaz pada 1920-an dan melalui misi diplomasi membantu penyelesaian konflik di Thailand Selatan pada dekade pertama abad ke-21.

Khusus dalam misi perdamaian di Tahiland Selatan, PBNU ketika itu turun langsung dibawah kepemimpinan Ketua Umumnya, KH Ahmad Hasyim Muzadi (almarhum).

Sebagai sebuah soft power diplomacy, diplomasi santri itu sendiri hadir dan mulai berkiprah di bumi Nusantara pada abad ke-20 melalui Komite Hijaz, beberapa dekade sebelum Indonesia merdeka. Komite Hijaz notabene menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926.

Komite itu dibentuk kalangan ulama di Indonesia untuk meminta penguasa baru di Arab Saudi yang mendukung faham Wahabi dibawah kepemimpinan Ibnu Sa’ud agar umat Islam di Indonesia tetap dapat melaksanakan ajaran agama dengan mengikuti salah satu mazhab Ahlussunnah wal jama’ah versi Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hambali.

MISI DAMAI SANTRI 

Kiprah santri di dunia diplomasi kembali hadir melalui diplomasi perdamaian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2005-2006, yakni memenuhi keinginan Pemerintah Thailand dibawah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra untuk memediasi proses penyelesaian konflik antara Pemerintah dengan masyarakat Muslim Patani di Thailand Selatan.

Pertimbangan strategis Pemerintah Thailand dalam konteks ini adalah keberadaaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam yang berhaluan moderat dan sangat berpengaruh serta adanya persamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan dengan praktek keagamaan Nahdlatul Ulama di Indonesia.

Di samping di Thailand, PBNU juga telah melakukan langkah-langkah diplomasi terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel-Lebanon serta konflik di Afganistan, meski menghadapi tantangan yang lebih kompleks serta mempengaruhi hasil diplomasinya.

Khusus di Indonesia, kaum santri telah memberikan kontribusi penting pada masa perang kemerdekaan. Pada era ini para santri bersama pejuang kemerdekaan lainnya secara gagah berani terjun ke medan perang melawan kaum penjajah. Pertempuran heroik di Surabaya pada 1945 merupakan peristiwa pertempuran besar yang menjadi saksi heroisme para laskar santri pejuang.

Semangat membara mereka untuk mengusir kekuatan kolonial Belanda yang ingin kembali menduduki Ibu Pertiwi tidak terlepas dari adanya pengaruh Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari dengan fatwanya Hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman).

Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari tanggal 22 Oktober 1945 merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi kaum santri. Di era kekinian momentum bersejarah tersebut diabadikan sebagai sebagai “Hari Santri Nasional” (HSN) yang perayaannya diselenggarakan setiap tanggal 22 Oktober.

“Sebagai bagian dari keluarga santri, Alhamdulillah, saya menyambut baik kehadiran buku Diplomasi Santri karya seorang diplomat karier sekaligus pemerhati isu kesantrian,” kata Wapres KH Ma’ruf Amin dalam Kata Pengantar pada buku yang ditulis Dr. Arifi Saiman itu.

Menurut mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, sesuai dengan judulnya yang mengandung kata “santri”, buku tersebut  menyuguhkan peristiwa diplomasi yang melibatkan kaum santri sebagai pelaku diplomasi.

Sementara itu politisi Dr. (HC) Zulkifli Hasan yang pernah menjadi Wakil Ketua MPR (kini Menteri Perdagangan) dalam kata pengantarnya di buku itu mengharapkan buku tersebut dapat menjadi a living document yang bermanfaat untuk memberikan update terkait kontribusi kaum santri dalam membantu terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia.

Kemudian, apa kata para tokoh nasional lainnya tentang buku Diplomasi Santri karya Dr. Arifi Saiman itu? Politisi M Hatta Rajasa yang pernah menjadi  Menristek, Menhub, Mensesneg, den Menko Perekonomian menyatakan, selama ini santri sering dianggap berjarak dengan diplomasi.

Padahal, menurut dia, sejatinya sejak prakemerdekaan peran santri dan kyai (ulama) sangat besar, seperti yang dilakukan oleh KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Agus Salim, Buya Hamka, dan masih banyak lagi. Mereka adalah para ulama yang melakukan diplomasi untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Di masa kini, legacy para diplomat santri terdahulu dilanjutkan oleh Pak Arifi sesuai dengan tantangan zamannya. Sebagai Konsul Jenderal RI New York, beliau banyak melakukan inovasi, khususnya digitalisasi layanan bagi WNI. Banyak kisah inspiratif lainnya di buku ini yang harus anda baca. Sekali lagi, selamat untuk Pak Arifi,” katanya.

Lain lagi kata Imam di Kota New York, Dr. Shamsi Ali. Menurut tokoh Islam di Amerika kelahiran Sulawesi Selatan itu, buku Diplomasi Santri menjadi salah satu bukti nyata dari kredibilitas dan kualitas santri.

Menurut Presiden Nusantara Foundation USA itu, santri bukan saja sebuah kata yang bermakna pelajar, tetapi sekaligus gambaran karakter bangsa yang memadukan antara kedalaman ilmu dan wawasan agama serta kebangsaan yang tak terpisahkan.

Apresiasi yang sama disampaikan oleh Dr. Anwar Fuady, Ketua Umum Persatuan Artis Sinema Indonesia (PARSI) yang menyatakan bahwa buku Diplomasi Santri memberikan sudut pandang kaum santri di luar kehidupan dunia pesantren yang ternyata memiliki ketertarikan dan kemampuan serta peran penting dalam dunia diplomasi.

Lalu bagaimana kata akademisi tentang buku karya Dr. Arifi Saiman itu? Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi  menilai, diplomasi tidak lepas dari  kearifan lokal yang dibawa oleh agen hubungan internasional yang disebut diplomat.

Menurut Hikmahanto, sebagai seorang diplomat yang telah malang melintang di berbagai negara, Arifi Saiman membawa warna dalam berdiplomasi. Warna dimaksud adalah warna santri dimana Arifi pernah menjadi bagian dari keluarga besar para santri.

Interesting, inspiring, motivating

Sementara itu Eep Saefulloh Fatah, Founder dan CEO PolMark Indonesia (Pusat Riset dan Konsultasi Political Marketing) menilai, buku Diplomasi Santri menunjukkan bahwa para santri diplomat merupakan bagian sangat penting dari penyegaran dan pembaharuan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia belakangan, hari ini, dan ke depan.

Sebab, menurut pangajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP UI itu, selain menjalani profesionalismenya dengan hati, para santri diplomat juga merawat etika, moralitas, dan religiusitas dalam pikiran, ucapan, dan tindakan diplomasinya.

Buku Diplomasi Santri itu sendiri secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian pembahasan. Bagian pertama membahas peranan dan kiprah diplomasi kaum ulama pesantren Nusantara pada abad ke-20 yang menampilkan sepak terjang diplomasi kalangan ulama pesantren melalui Komite Hijaz yang sangat melegenda.

Bagian kedua buku itu membahas peranan dan kiprah diplomasi Nahdlatul Ulama pada abad ke-21 yang berfokus pada peran bridge builder (pembangun jembatan) dari jam’iyah terbesar di Indonesia, baik dari aspek alasan di balik pelibatan Nahdlatuul Ulama maupun dari sisi proses implementasinya.

Khusus terkait misi diplomasi Nahdlatul Ulama, pembahasannya didahului dengan peretasan akar masalah konflik berkepanjangan di wilayah Patani Thailand Selatan berdasarkan perspektif sejarah dan perspektif kebijakan Pemerintah Thailand terhadap kawasan itu.

Disebutkan, sebagian isi dan bahasan dari buku Diplomasi Santri itu disadur dari disertasi penulis pada Program S3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (FIKOM UNPAD) Bandung.

Penulisnya, Dr. Arifi Saiman adalah seorang diplomat karier yang lahir di Dusun Kampung Baru, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kampung halamannya di Tempeh, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Surabaya. Kemudian dia melanjutkan studi Strata 1 (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember dan lulus pada 1988.

Setelah diterima di Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri) penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di School of Politics, the Flinders University of South Australia, Adelaide Australia.

Sementara itu pendidikan Strata 3 (S-3) ditempuh penulis di FIKOM UNPAD Bandung setibanya kembali di Tanah Air dari penugasan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dakar Senegal.

Buku Diplomasi Santri yang ditulisnya jelas merupakan bacaan yang interesting (menarik), inspiring (menginspirasi), dan motivating (memotivasi), khsususnya bagi para diplomat muda atau kalangan santri yang berminat berkarier di dunia diplomasi atau tertarik menjalankan peran citizen diplomacy di masa mendatang.

Terlebih buku yang ditulis Dr. Arifi di sela kesibukannya sebagai Konjen RI New York ini pun telah menjadi salah satu koleksi di Yale University Sterling Memorial Library, Library of Congress di Washington DC dan New York Public Library.

Last but not least, sebagai masukan bagi penulis, khusus untuk cetakan mendatang, ada baiknya kalau judul buku ditambah atau diubah menjadi “Diplomasi Santri Dalam Menangani Konflik di Thailand Selatan”.

Tidak lain karena sebagian besar isi buku ini membahas tentang dimensi dan pusaran konflik Patani di Thailand Selatan serta bagaimana Nahdhatul Ulama memberi andil bagi penyelesaian konflik politik berkepanjangan di wilayah itu. (*)

*) Aat Surya Safaat adalah Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA New York 1993-1998, dan Pemimpin Redaksi LKBN ANTARA 2016.

 

Presiden Jokowi Minta Kemenkes Dalami Seluruh Faktor Penyebab Gagal Ginjal Akut

0

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengeksplorasi seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal akut, baik dari sumber obat-obatan dan potensi lain.

“Ini harus kita pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan, laboratorium seluler pada organ ginjal terdampak juga betul-betul dilihat sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab gagal ginjal akut terutama pada anak,” ujar Jokowi, Senin (24/10).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Penanganan Gagal Ginjal Akut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, sebagaimana disaksikan secara daring melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.

Ia meminta Menkes menghentikan sementara peredaran obat-obatan yang diduga berbahaya sampai ada hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jokowi kepada BPOM meminta untuk menarik seluruh obat sirop yang betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal akut. Dia meminta seluruh merek obat yang terbukti berbahaya agar diumumkan kepada publik secara luas. (tempo/rib)

Mediasi Gagal, 3 Parpol Penggugat KPU Tempuh Proses Ajudikasi di Bawaslu

0

JAKARTA – Tiga dari lima partai politik yang melayangkan gugatan sengketa proses pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menjalankan mediasi dengan KPU.

Namun, ketiganya dinyatakan gagal mediasi lantaran tak mencapai kesepakatan sehingga harus menempuh proses penyelesaian akhir yakni ajudikasi. “Nah karena proses mediasi nggak sampai kata sepakat tinggal mencapai proses ajudikasi,” ujar Puadi, Anggota Bawaslu RI saat dihubungi, Senin (24/10/2022).

Tiga partai tersebut, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Republiku, dan Parsindo. Puadi mengatakan proses ajudikasi tertutup kecuali dibuka dan terbuka untuk umum.

“Tapi proses mediasi dilakukan tertutup, kecuali ajudikasi dibuka dan terbuka untuk umum,” ucap Puadi. “Ini lagi kita rumuskan waktunya supaya nggak bentrok dengan yang sekarang mediasi ini,” sambungnya.

Sementara itu, dua partai lainnya yang mengajukan gugatan, Partai Prima dan Partai Republik masih menjalani proses mediasi. Sampai saat ini, kata Puadi, keduanya belum mencapai kesepakatan.

Puadi melanjutkan, Partai Republik Satu yang juga dinyatakan gagal proses verifikasi administrasi melaporkan KPU ke Bawaslu. Namun, laporan itu dalam bentuk pelanggaran administrasi dan bukan berupa sengketa.

“Nah kenapa dia melaporkan administrasi alasannya dia tidak dapat BA (berita acara). Kan kalau BA ini kan objek sengketa jadi semacam SK penetapan. Jadi kalau dia tidak dapat BA ya larinya ke pelanggaran administrasi, gitu,” ucapnya.

Diketahui, lima dari enam partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 melayangkan gugatan sengketa proses pemilu ke Bawaslu RI.

Lima partai tersebut adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Republik, Partai Republik Indonesia, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Mereka menggugat keputusan KPU yang menyatakan kelima partai tak lolos verifikasi administrasi sehingga tak bisa mengikuti Pemilu 2024.

Sebagai catatan, Bawaslu mempunyai waktu 12 hari untuk memproses setiap gugatan sejak laporannya resmi diterima. Pada dua hari pertama, Bawaslu akan melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Jika tak menemukan kata sepakat, maka perkaranya masuk ke penyelesaian tahap akhir, yakni ajudikasi.

Berdasarkan laman resmi kpu.go.id, Jumat (14/10/2022), tercantum file yang menampilkan daftar 18 parpol yang lolos tahap verifikasi administrasi. File tersebut telah ditandatangani oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir pada Senin (3/10) lalu, terdapat 20 partai yang lolos saat masa perbaikan verifikasi administrasi.

Ini berarti ada dua partai yang dinyatakan tidak lolos saat masa perbaikan tersebut. Kedua partai tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan dan Partai Rakyat Adil dan Makmur.

Berikut daftar 18 partai yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi:

  1. PPP
  2. PKB
  3. PDI Perjuangan
  4. Partai Nasdem
  5. Partai Demokrat
  6. PAN
  7. Partai Gerindra
  8. PSI
  9. Partai Golkar
  10. Perindo
  11. PKN
  12. PKS
  13. Partai Gelora Indonesia
  14. PBB
  15. Partai Hanura
  16. Partai Garuda
  17. Partai Ummat
  18. Partai Buruh. (dtc)