SAMARINDA– Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur, Rusman Ya’qub, mendorong adanya payung hukum mengenai kebahasaan.

Apalagi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang memasuki masa pembangunan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Kutai Kartanegara. “Harus ada payung hukum, salah satunya adalah peraturan daerah, nanti di tingkat kabupaten/kota harus membuat peraturan daerah dalam rangka perlindungan,” ucap Rusman.

“Untuk IKN, saya kira memang, ini harus dijadikan momentum, jangan sampai di IKN itu, jangan ada salah dalam penggunaan bahasa negara,” lanjutnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini, mengikuti diskusi yang dibuka secara daring oleh Muhammad Abdul Khak dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tampak hadir langsung Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (Kemenko PMK) RI Jaziray Hartoyo, Dekan FIB Unmul Masrur Yahya, Asisten Ombudsman Agus Ferdinand serta perwakilan dari Dishub Kaltim, Pemkab Kukar dan Pemkab PPU.

Politisi PPP ini menyatakan, harus ada gerakan nasional untuk lebih mengimplementasikan undang-undang yang terkait dengan penggunaan bahasa negara, terutama pada ruang publik.
Rusman mengatakan, diskusi yang diadakan merupakan momentum untuk memulai aktualisasi bahasa negara di ruang publik, tidak hanya dalam kebahasaan tapi juga dari sisi penulisan. “Diperlukan adanya satu gerakan yang mengefektifkan dua hal ini, baik tulisan maupun dari sisi penggunaan kebahasaan,” tegas Rusman Ya’qub.

Untuk diketahui, pembangunan sarana prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dilakukan. Hal tersebut tentu akan diikuti oleh penggunaan bahasa di ruang publik yang dibangun di kawasan tersebut. Wacana perencanaan penggunaan bahasa perlu dilakukan agar sesuai kaidah Bahasa Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 36 dan 39 tentang pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang melakukan kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024 di 50 lembaga sasaran terbina di wilayah Kaltim dan Kaltara. (adv/DPRDKaltim)

BALIKPAPAN – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk l mempercepat transformasi ekonomi di Tanah Air.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pembangunan IKN di Kaltim akan mampu mengubah beberapa hal. Utamanya terkait dengan perekonomian di Kaltim, di mana kedepannya akan beralih menjadi berbasis value creation.

“Kedepannya, ekonomi Kalimantan Timur berbasis value creation dan menjadi bagian super hub IKN. Kalimantan Timur memiliki peranan penting dalam mengimplementasi strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui pemindahan IKN,” ujarnya, Jumat (4/11/2022).
Amalia menambahkan, bukan hanya mengubah paradigma ekonomi, tapi juga akan ada 6 strategi lainnya dalam melakukan transformasi ekonomi di Tanah Air.

Strategi pertama yang dilakukan adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM). Kemudian hal kedua adalah mengenai produktivitas ekonomi, ekonomi hijau, ekonomi digital hingga pengintegrasian ekonomi domestik.

“Kita menggulirkan 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, sumber daya manusia berdaya saing. Kedua, produktivitas sektor ekonomi. Ketiga, ekonomi hijau. Keempat, ekonomi digital. Kelima, integrasi ekonomi domestik,” jelas Amalia.

Dan strategi keenam yang dilakukan adalah dengan pemindahan IKN di Kaltim, karena proyek tersebut bukanlah hanya upaya memindahkan ibu kota.

“Keenam, pemindahan IKN. Pemindahan IKN bukan hanya pemindahan Ibu kota pemerintahan, tetapi menjadi bagian dari upaya besar Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Mengenai upaya konkret dalam pengalihan atau trensformasi ekonomi tersebut, pemerintah menggalakkan industri kimia berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Amalia Adininggar menambahkan, saat ini pihaknya masih terus berfokus pada hilirisasi industri petrokimia dan oleokimia.

“Kami fokus pada hilirisasi industri petrokimia dan oleokimia dan salah satunya pengembangan chemical industrial complex,” tambahnya lagi.

Dengan adanya pembangunan dan pengembangan klaster industri kimia tersebut, dirinya berharap nantinya bisa berkontribusi dan menyumbang PDB Nasional, termasuk juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan klaster ini diharapkan dapat berkontribusi menghasilkan USD 6,5 miliar dari PDB nasional dan lapangan kerja hampir 40 ribu orang,” tegas Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN tersebut.

Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki prospek yang sangat besar untuk pengembangan industri kimia.

“Kita punya prospek besar untuk mengembangkan industri kimia di Indonesia, baik basis migas maupun sawit, karena Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor terbesar bahan baku kimia,” jelasnya.

Senada, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny menambahkan, pembangunan IKN akan berdampak pada percepatan transformasi struktural ekonomi.

Setelah itu, baginya ketika transformasi struktural ekonomi telah terjadi, maka pembangunan wilayah secara berkelanjutan akan semakin terdorong pula.

“Tranformasi struktural ekonomi ini pada akhirnya akan mampu mendorong proses pembangunan wilayah secara berkelanjutan,” tutupnya. (rls/Bom)

PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta masyarakat dan pemerintah untuk tetap waspada. Pasalnya, tren penyebaran Covid-19 di Benuo Taka kembali meningkat.

Saat ini, kasus terkonfirmasi positif di wilayah PPU sebanyak 67 kasus, tersebar merata di 4 kecamatan, dengan Penajam menjadi wilayah terbanyak dengan 28 kasus aktif. Selanjutnya, Kecamatan Sepaku 11 kasus, Babulu 15 kasus, dan Waru 13 kasus aktif.

“Tentu kita wajib waspada. Ada tidaknya kenaikan kasus kita seharusnya tetap waspada terhadap segala jenis penyakit menular,” ucapnya, Kamis (3/11/22).

Politisi Demokrat ini meminta masyarakat tidak lengah terhadap ancaman penyebaran Covid-19. Selain menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan melalui 5M, masyarakat juga diingatkan agar senantiasa menjaga pola hidup sehat.

“Tidak cukup hanya melalui 3M itu, tetapi pola hidup sehat harus diterapkan. Karena potensi penyebaran ini juga dipengaruhi kondisi tubuh,” jelasnya.

Syahrudin juga menegaskan, Dinas Kesehatan (Diskes) dan Satgas Covid-19 PPU untuk kembali aktif melakukan sosialisasi pencegahan. Meski tidak seintens sebelumnya, tapi hal itu harus tetap dilaksanakan.

“Kan kalau dilihat, dalam setahun terakhir masyarakat cenderung abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai sudah kejadian, baru repot,” sebutnya.

Selain itu, ia berharap masyarakat tidak memandang Covid-19 sudah sepenuhnya hilang. Selain dengan adanya kenaikan kasus, berbagai varian virus juga masih terus bermunculan.

“Saya melihat masyarakat kita ini menganggap Covid itu sudah tidak ada. Nah makanya perlu ada upaya-upaya kembali dari pemerintah untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita belum bebas dari ancaman Covid-19,” pungkas Syahrudin. (ADV/sbk)

PENAJAM – Masalah air bersih di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan segera tuntas. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran pemerintah untuk masyarakat bisa dirasakan secara merata.

Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki meyakinkan pelayanan air bersih oleh Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka bisa meluas hingga Sepaku. Penambahan kapasitas WTP (water treatment plant) Sepaku dari 15 liter per detik menjadi 30 liter per detik diharapkan segera dirasakan masyarakat.

“Adanya peningkatan kapasitas produksi WTP Sepaku itu baik, semoga saja warga yang terlayani air bersih semakin banyak,” ujarnya, Kamis (3/11/22).

Selain memberikan apresiasi, legislator daerah pemilihan (dapil) Sepaku ini meminta penjaminan itu dapat diberikan segera. Agar, keluhan masyarakat atas pelayanan air bersih dapat terpenuhi dengan ideal.

“Kendati belum menjangkau seluruhnya, itu sudah sedikit mengurai permasalahan air bersih yang ada di sana,” lanjutnya.

Permasalahan air bersih ini ke depan juga harus segera ditingkatkan. Sebab, masalah minimnya produksi air selama ini telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat.

“Selama ini warga di sana (Sepaku) hanya mengandalkan sumur bor, yang kualitasnya cukup rendah,” ungkap Hartono.

Namun begitu, pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi hingga kini juga terus berlangsung. Ia meyakini ke depan pelayanan air bersih bagi warga di wilayah calon Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut bakal segera tuntas.

“Dengan berjalannya pembangunan IKN, termasuk intake dan Bendungan Sepaku, masalah kebutuhan air bersih segera terselesaikan,” pungkasnya. (ADV/sbk)