Beranda blog Halaman 787

Gelar Reses di Desa Binuang, Bijak Terima Beberapa Aspirasi Masyarakat

PPU – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Dapil Sepaku, Bijak Ilhamdani melaksanakan serap aspirasi (reses) masa sidang II 2023 di Desa Binuang Senin (20/03/2023). Dalam kegiatan reses tersebut, anggota Komisi I DPRD PPU ini bertemu langsung dengan masyarakat dan perangkat desa setempat.

Dalam kesempatan itu, ada beberapa usulan dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan yang dibalut dalam diskusi. Seperti yang disampaikan Ramlan, yang mengungkapkan tentang isu ketenagakerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terkait hal itu, masyarakat berkeinginan terlibat langsung dalam proses pembangunan. Pasalnya, mereka sudah beberapa kali ikut dalam pelatihan namun tidak pernah mendapatkan panggilan kerjanya.

“Terkait serapan tenaga kerja ini, memang pembangunan IKN serba sertifikasi. Makanya dilakukan pelatihan oleh Kementrian PUPR, Kami di DPRD juga akan mencoba menekan hal ini. Jadi Saya berharap Kita bersabar dulu akan hal ini,” ujarnya.

Selanjutnya Sumarni, yang meminta pemerintah daerah dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat yang pernah mendapatkan pelatihan tersebut.

“Terkait dengan usulan ini, Saya berterimakasih sekali, ternyata Kita kecolongan. Terkait lowongan ini, Saya rasa pihak dari Disnakertrans PPU melakukan hal informasi tersebut. Jadi Saya inginkan hal ini tidak terjadi lagi, dari pihak desa dan kecamatan agar lebih berperan aktif terhadap hal ini. Agar masyarakat Kita mendapatkan informasi tentang lowongan ini,” bebernya.

Kemudian aspirasi disampaikan Yuliati yang mengatakan telah bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan dana untuk modal usaha. Menurutnya, dia termasuk sebagai satu pelaku usaha yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Akan Kami lakukan pendataan sesuai dengan keinginan dan harapan. Masukan ini nanti Kami carikan anggaranya untuk membantu membangun usaha,” jawab Bijak.

Lebih lanjut, Bijak memastikan akan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi permasalah serta polemik di masyarakat ini. Tujuannya agar masyarakat setempat mendapatkan dampak yang besar terhadap pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Khususnya dari segi ekonomi maupun infrastruktur.

“Dalam hal lowongan pekerjaan serta usaha-usaha kecil masyarakat. DPRD PPU bersama pemerintah daerah harus berperan aktif terhadap permasalah ini, mengingat IKN berada di Kecamatan Sepaku,” tutupnya. (NRD)

Sekretariat DPRD PPU Raih Penghargaan Terbaik Kedua Pengelola JDIH di Kaltim

PPU – Sekretariat DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menerima piaga penghargaan dari Biro Hukum Pemprov Kaltim sebagai Pengelola JDIH Kaltim. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan pengelolaan terbaik kedua dalam pelaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD PPU. Bimtek diselenggarakan JDIH Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Hotel Platinum Balikpapan Hotel and Convention Hall, 16 Maret 2023 lalu.

Dihadiri seluruh pengelola JDIH kabupaten dan kota se-Kaltim, baik dari bagian hukum sekretariat daerah kabupaten dan kota maupun sekretariat DPRD kabupaten dan kota. Hadir pula jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dan Diskominfo tingkat kabupaten dan kota se-Kaltim, serta turut dihadiri oleh perwakilan universitas yang ada di Kaltim.

“Yang jelas ini merupakan penghargaan bagi kerja keras semua pihak-pihak yang terlibat. Terutama jajaran tingkat sub bagian kajian perundang-undangan serta kepala bagian dan Sekretaris Dewan, serta pimpinan dan anggota DPRD PPU yang telah mendukung,” ujar Perancang Peraturan Perundang-Udangan Sekretariat DPRD PPU Umar Sa’id, Selasa (22/3/2023).

Dia mengatakan kegiatan itu merupakan apresiasi dan ajang untuk menjadi acuan dan motivasi bagi pengelola JDIH di wilayah kabupaten dan kota di seluruh Kaltim. Pun, penghargaan untuk kali pertama diterima Sekretariat DPRD PPU.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Umar Said berharap dapat menjadi landasan pacu supaya kinerja DPRD PPU bisa semakin baik. Adapun tema yang diangkat Bimtek JDIH tahun 2023 yaitu “Evaluasi Pengisian e-Reporting Pengelolaan JDIH Tahun 2022 untuk Pengelolaan JDIH Tahun 2023 dan Penyusunan Abstrak Perundang-Undangan” dengan moderator Dra Hj Ardiningsih.

Selain itu hadir pula narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni Diden Priya Utama yang menyampaikan mengenai evaluasi pengelolaan JDIH Kaltim. Dilanjutkan dengan narasumber kedua oleh M Fachri Rudiyanto yang menyampaikan mengenai teknis pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan.

Menurut Umar, penyelenggaraan ini juga menjadi bagian terpenting yakni pengelolaan JDIH dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Utamanya dalam mencari informasi kinerja DPRD PPU dengan mengakses website JDIH Sekretariat DPRD PPU.

“Kami juga akan terus mengembangkan pengelolaan JDIH melalui sarana dan prasarana supaya menjadi lebih baik, tahun depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) PPU Andi Singkerru mengapresiasi jajaran di bawahnya atas kinerja yang baik, serta berharap agar semua pihak di DPRD PPU dapat selalu bersinergi.

“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami semua yang telah bekerja dan berkontribusi di DPRD PPU. Saya harap kinerja rekan-rekan di Sekretariat DPRD PPU dapat ditingkatkan sehingga dapat membuahkan penghargaan dan apresiasi, tahun depan. Baik tingkat provinsi maupun yang lebih tinggi,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Syahrudin Gelar Reses di Waru, Masyarakat Butuh Peningkatan Skill Hadapi IKN

PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor menggelar reses di kediamannya, Jalan Propinsi RT 2 Kilometer 26, Waru, Selasa malam (21/3/2023). Beragam persoalan dibahas dalam agenda tersebut.

Ratusan warga tampak antusias saat menghadiri kegiatan tersebut. Mereka secara bergiliran menyampaikan aspirasinya untuk mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Terkait kebutuhan peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia (SDM) lokal termasuk yang menjadi prioritas,” ujarnya usai kegiatan.

Keinginan untuk meningkatkan kualitas diri itu disampaikan dari kalangan ibu. Hal ini penting untuk meningkatkan perekonomian keluarga di Waru dan Babulu seiring pepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

“Saya kira pastilah kami ingin meningkatkan SDM masyarakat dalam rangka menyambut IKN, Nusantara. Warga harus bisa memiliki daya saing,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

Adapun soal permintaan warga meminta agar dibuatkan pelatihan. Salah satunya skill untuk mengolah produk andalannya yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.

“Memang warga membutuhkan peningkatan skill mulai dari mengolah produk, mempercantik kemasan produknya dan meningkatkan marketing atau penjualan produk-produk tersebut,” terang Syahrudin.

Syahrudin menyebut, pihaknya telah mencatat seluruh aspirasi dan berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja keras memperjuangkan kebutuhan konstituennya.

“Satu per satu akan Kami usahakan untuk bisa selesai. Semuanya sudah dicatat, nanti tinggal dilihat mana yang bisa diselesaikan di tingkatan daerah, atau diperlukan koordinasi ke pusat,” tutupnya. (ADV/SBK)

Jhon Kenedi Terima Aspirasi Kebutuhan Dasar Masyarakat Penajam

PPU – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Fraksi Partai Demokrat, Jhon Kenedi memastikan akan mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi. Khususnya soal kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur dasar di Kecamatan Penajam.

Ia baru saja menggelar reses ke daerah pemilihannya (dapil) di Kecamatan Penajam, Minggu (19/3/2023) lalu. Sejumlah keluhan maupun aspirasi terungkap di antaranya terkait permintaan pengadaan saluran air, perbaikan jalan, penerangan jalan.

“Selain itu, ada juga warga yang mengharapkan adanya bantuan beasiswa pendidikan bagi pelajar,” ujarnya, Rabu (22/3/2023).

Mereka juga berharap dewan memperjuangkan bantuan-bantuan sosial lainnya. Jhon berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi warga. Terlebih, jika aspirasi itu lahir dan menjadi kesepakatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Aspirasi serta keluhan ini akan kita ajukan untuk bisa masuk ke dalam Musrenbang dengan segera,” katanya.

Anggota DPRD PPU Fraksi Partai Demokrat ini menyebut sebagai wakil rakyat, tentunya ia tidak akan tinggal diam melihat permasalahan masyarakat. Apalagi yang berasal dari daerah pemilihannya.

Komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan hanya karena statusnya sebagai wakil rakyat, tapi juga merupakan bentuk terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai anggota dewan alias legislator.

Anggota DPRD PPU, Jhon Kenedi saat reses bersama warga Penajam. (Robbi/MediaKaltimGroup)
Anggota DPRD PPU, Jhon Kenedi saat reses bersama warga Penajam. (Robbi/MediaKaltimGroup)

“Aspirasi yang disampaikan di reses ini InsyaAllah akan kami perjuangkan. Kami akan membantu melalui koordinasi lewat musrenbang yang diadakan di tiap kelurahan dan desa. Walau semua itu bertahap, kami akan berikan sesuai dengan anggaran yang tersedia,” jelas Jhon.

Ia melanjutkan pihaknya juga berharap agar masyarakat dapat turut serta mendukung dan mengawasi program pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. “InshaAllah, kami akan upayakan mewujudkan kesejahteraan yang merata,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Gandeng PPI PPU, Polres PPU Gelar Seminar Deradikalisasi ke Pelajar SMA

0

PPU – Polres Penajam Paser Utara (PPU) menggelar seminar dedaradikalisasi bagi siswa SMA mengangkat tema “Memperkokoh Semangat Bela Negara”. Bertempat di Aula Hotel Aqila PPU, Senin (20/3/2023), menggandeng Purna Paskibraka Indonesia (PPI) PPU dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) PPU.

Ketua Panitia Seminar, Untung Waluyo mengatakan ratusan siswa-siswi SMA se-PPU mengikuti kegiatan seminar ini. Melalui seminar ini, mereka diberikan pemahaman tentang pentinganya saling menghargai sesama serta bahayanya radikalisme.

“Sebagai anak bangsa, Kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Dan Kita patut menjaga ideologi bangsa yakni Pancasila. Sejak dini diajarkan bagaimana saling menyangi dan saling menghargai sesama, tidak boleh saling membenci ketika ada yang berbeda dengan kita,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ada beberapa pemateri yang hadir salah satunya Kabag Ops AKP Jajat Sudrajat. Ia menjelaskan pentingnya pemahaman tentang bahaya radikaisme dalam usia transisi pembentukan karakter ini.

“Kita harus waspada dengan isu-isu yang bekembang di masyarakat, khususnya pandangan intoleran tidak boleh dibiarkan,” ucapnya.

Lanjutnya, mereka juga diminta untuk waspada dengan pemahaman-pemahaman yang bekembang di masyarakat. Khususnya pandangan yang mengarah pada radikalisme.

“Pemahaman itupun banyak bertebaran di media sosial. Yang mana tim dari kepolisian selalu memantau itu, dengan cyber polri,” jelasnya.

Lewat kegiatan seminar ini pula, para siswa menengah diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama, menghargai orangtua hingga menghormati guru. Sehingga akan tercipta generasi yang handal, tangguh dan berkepribadian luhur untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Melalui pendidikan, guru-guru juga harus mentransformasikan dirinya menjadi pendidikan yang benar-benar mendidik, yang tidak telepas dari misi kebangsaan. Guru harus bisa menjadi role model bagi siswa dalam menunjukkan nilai-nilai kebangsaan bisa diwujudkan oleh siswa.

“Kurikulum harus mengintegrasikan pembelajaran yang mencegah tindakan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Pendidik di sekolah wajib mengajarkan nilai-nilai kebangsaan di masa ini. Karena dengan itu nilai nilai kebangsaan akan tertanam kepada siswa-siswi di sekolah,” pungkas Jajat. (NRD)

Wakil Ketua I DPRD PPU Komitmen Bereskan Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi

PPU – Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin berkomitmen untuk memperjuangkan pemenuhan hak petani atas penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini demi mewujudkan petani di Benuo Taka untuk meningkatkan hasil pertaniannya.

Hal itu diungkapkan saat serap aspirasi konstituennya di kawasan Perum Korpri RT 7, Nipah Nipah, Penajam, Senin (21/3/2023) malam. Reses Masa Sidang II tahun 2023 itu digelar di rumah seorang warga, tepatnya di kediaman Ramli atau akrab disapa Panco dan dihadiri warga sekitar yang antusias bertemu Raup Muin.

“Ada beberapa hal yang dibahas. Pertama, terkait pertanian, khususnya pupuk bersubsidi,” ujar Raup.

Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) PPU itu mengatakan, proses penyaluran pupuk subsidi ini kurang sehat. Para petani mengeluhkan soal sulitnya untuk mendapatkan alokasi tersebut.

“Kami sudah pernah sampaikan terkait pupuk bersubsidi, tapi tidak ada solusi. Kami tidak menuduh ada mafia pupuk, tetapi kalau dilihat kemungkinan bisa saja itu terjadi,” ungkapnya.

Raup juga menerima aspirasi terkait program kartu tani yang banyak dikeluhkan masyarakat. Lantaran proses penyaluran pupuk bersubsidi kini menjadi lebih rumit, khususnya bagi para petani usia paruh baya yang gagap teknologi.

Raup pastikan DPRD PPU akan memfasilitasi hal ini dengan instansi terkait. Agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Nanti kita akn bahasa itu dengan Pemkab PPU, khususnya Dinas Pertanian, agar persoalan ini bisa diselesaikan segera. Karena petani ini masyarakat Kita,” pungkasnya. (ADV/SBK)

Pegawai Pemkab PPU Diminta Tetap Bekerja Maksimal Selama Ramadan

0

PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa memastikan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat PPU tetap berjalan maksimal selama bulan puasa. Seluruh pegawai di lingkungan Pemkab PPU diminta untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat.

Jelang Ramadan 1444 Hijriyah, ia menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU untuk bekerja dengan waktu normal. “Walaupun bulan Ramadan, diharapkan seluruh pegawai tetap bekerja seperti biasa,” ucapnya, Selasa (21/3/2023).

Hamdam menegaskan pelayanan pemerintah dalam segala situasi haruslah menjadi bahian utama. Ia tidak menginginkan pelaksanaan ibadah puasa menjadi satu alasan buruknya kinerja pemerintah.

“Pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap berjalan dengan baik. Walaupun memang Kami harus menyesuaikan dengan situasinya ketika menjalankan ibadah puasa,” jelasnya.

Untuk diketahui pula, Pemkab PPU mengadakan cuti bersama selama dua hari pada seluruh pegawai. Dimulai pada Rabu (22/3/2023) hingga Kamis (23/3/2023) dan masuk kembali pada Jumat (24/3/2023).

Lebih lanjut, Hamdam berharap masyarakat PPU tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Hanya saja aktivitas yang dikerjakan diharapkan dapat menyesuaikan dengan situasi dan waktu dalam bulan suci Ramadan. Sehingga ibadah puasanya tidak terganggu dengan aktivitas yang dikerjakan nantinya.

Selain itu, Hamdam juga berharap kepada seluruh masyarakat PPU agar selama bulan suci Ramadan nantinya tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat. “Ya karena kondisi yang semakin kondusif maka akan menjadikan ibadah kita semakin tenang selama bulan suci Ramadan nantinya,” pungkasnya. (SBK)

Gamaliel Abimanyu Terpilih Aklamasi Ketua PPI PPU Periode 2023-2028

0

PPU – Gamaliel Abimanyu Arliandito terpilih menjadi Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Penajam Paser Utara (PPU) periode 2023-2028. Keputusan ini keluar dalam gelaran Musyawarah Daerah (Musda) ke-V PPI PPU yang dilaksanakan, di Hotel Aqila PPU, Senin (20/3/2023).

Pimpinan Sidang Musda PPI, Bijak Ilhamdani mengatakan, dari proses pendaftaran bakal calon hingga verifikasi, ada 2 dicalonkan. Tetapi hanya 1 yang serius untuk melanjutkan pemilihan setelah dilakukannya musyawarah mufakat.

Sehingga hanya ada calon tunggal dan otomatis terpilih sebagai ketua PPI PPU, untuk 5 tahun kedepan. “Terpilihnya Gamaliel Abimanyu menjadi Ketua PPI PPU secara aklamasi karena hanya ada satu calon yang mendaftar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PPI PPU terpilih, Abimanyu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh keluarga besar PPI PPU yang telah sukses melaksanakan Musda ke-V ini. Ia berharap dukungan pada seluruh pengurus dan anggota untuk bersama-sama membesarkan dan membangun PPI di PPU.

“Kedepan kita bersama-sama berjuang agar PPI PPU dapat lebih baik lagi,” ucapnya.

Ia menyebutkan organisasi ini tak akan besar tanpa dukungan dan kerja sama yang baik antara pengurus dan anggota PPI PPU. “Serta dapat melakukan hal-hal yang bisa mendukung pembangunan di PPU,” sambungnya.

Senada, Wakil Ketua PPI Deddy PZ berpesan agar keorganisasian ini bisa menjadi tauladan yang baik. Guna menciptakan generasi muda yang berkarakter dan profesional serta dapat memberikan kontribusi positif dalam kegiatan-kegiatan khususnya di PPU, bukan hanya di momen Agustusan saja.

“Saya berharap PPI PPU dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan milenial,” pungkasnya. (NRD)

Pembangunan IKN Lancar, Kodim 0913/PPU Pastikan Situasi Sosial Masyarakat di Sepaku Kondusif

PPU – Komando Distrik Militer (Kodim) 0913/PPU menjamin situasi sosial terkini di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kondusif. Adapun gejolak di tengah masyarakat yang muncul belakangan telah berhasil diredakan.

Progres pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan telah mencapai 10 persen. Pengaruh utama percepatan pembangunan ini ialah kondusifitas lingkungan dan masyarakat setempat.

Dandim 0913/PPU, Letkon Inf Arfan Affandi menuturkan pihaknya hingga saat ini terus berfokus pada operasi pengamanan ketertiban. Beberapa potensi yang menimbulkan hambatan terhadap pembangunan, maka sebisa mungkin diurai.

“Secara umum aman dan kondusif cuma ada beberapa yang kemarin menolak dan tidak mau direlokasi, itu dalam bentuk spanduk,” ungkapnya, Senin (20/3/2023).

Diketahui, ada segelintir masyarakat di Sepaku yang mengaku menolak dan tidak mau direlokasi dari tempat tinggalnya. Namun menurutnya hal ini hanya kesalahpahaman karena kurangnya sosialisasi terhadap mereka.

Selain itu setelah ditelusuri lebih lanjut, adany agejolak tersebut muncul karena adanya kepentingan tertentu terhadap rencana pemerintah pusat tersebut.

“Ada beberapa pihak yang memiliki agenda tersendiri, ‘ditunggangi’. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian dan Kodam, untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dan komunikasi sosial yang efektif,” terangnya.

Setelah mendapatkan penanganan itu, masyarakat setempat tersebut dapat mengerti lebih jelas terkait haknya. Pun terhadap pihak yang memiliki kepentingan tersebut kini tengah terjadi pemutusan komunikasi.

“Pendekatan dengan masyarakat juga terus dilakukan, agar tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan beberapa pihak, yang dapat menganggu kelancaran pembangunan IKN,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga tengah dalam persiapan pembentukan tim khusus pemantaoan pengamanan. Salah satu upayanya ialah melakukan mitigasi preventif segala potensi yang bakal menunda pembanguan IKN.

“Sebisa mungkin dimitigasi agar tidak terjadi lagi. Kemarin hampir menganggu sedikit, karena beberapa waktu tidak ada peningkatan progres kerja. Jadi kalau bisa ini permasalahan sebelum Hari Raya sudah harus selesai,” pungkas Arfan. (SBK)

Komisi I DPRD PPU Minta Polemik di Pemdes Gunung Intan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

0

PPU – Permasalahan yang berkepanjangan antara kepala desa dan mantan seketaris desa di Desa Gunung Intan mendapatkan perhatian dari DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik.

Ia memandang permasalah ini sejatinya dapat diselesaikan secara persuasif dan kekeluargaan. Pasalnya jika terus berkepanjangan, maka akan mengganggu jalannya roda Pemerintah Desa (Pemdes) Gunung Intan. Khususnya, yang meliputi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dasar Desa (ADD).

“Kami dari DPRD PPU justru menginginkan masalah ini tidak berlarut-larut. Agar tidak mengganggu roda pemerintahan desa,” ujarnya, Senin (20/3/2023).

Akibat permasalah itu pula, sambungnya, banyak menimbulkan kerugian bukan hanya dari pemerintah Desa (Pemdes) Gunun intan saja. Seperti terlambatnya penggajian staf-staf desa dan roda perekonomian desa.

“Tentu saja ini sangat merugikan pemdes dan masyarakat di daerah tersebut,” ucap Bijak.

Adapun polemik antar kedua belah pihak itu telah masuk ke ranah hukum di Pengadilan Negeri (PN) Penajam. Melihat hal itu, Bijak juga menilai justru akan lebih banyak yang dirugikan.

“Harapan Kami, bisa diselesaikan dengan baik, tidak menimbulkan konflik yang justru terus berkepanjangan. Karena tentu sebagai abdi masyarakat, kepala desa dan sekretaris tujuannya adalah untuk bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Tapi dengan adanya konflik tentu tidak bisa bekerja dengan maksimal,” pungkasnya. (NRD)