Beranda blog Halaman 786

Bijak Ilhamdani Sambut Baik Realisasi BLK di PPU

PPU – Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik kelanjutan rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerahnya. Hal itu merupakan langkah nyata dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, pada Selasa (28/3/2023). Menurutnya, upaya peningkatan SDM yang tepat dalam mengisi berbagai posisi di IKN ke depan harus dimulai dari adanya fasilitas BLK. “Tentu sangat bersyukur dengan hadirnya BLK,” ucapnya.

Pemerintah pusat saat ini juga telah merespons kebutuhan yang telah lama diusulkan tersebut. Pun, pemerintah daerah telah menyediakan lahan sebagai lokasi fasilitas dibangun.

“Kemarin juga sudah didahului dengan kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat gelaran HUT ke-21 PPU. Tentu ini juga pertanda baik,” jelas Bijak.

Kehadiran Wamenaker Afriansyah Noor ke PPU menjadi sinyal positif bagi pengembangan potensi putera daerah, untuk berkontribusi lebih jauh di dunia kerja dan harapannya juga demi pembangunan PPU.

“Kami sangat bersyukur atas kehadiran beliau, karena memang di PPU ini, kesiapan SDM lokal menjadi isu strategis dan prioritas kami terkait ketenagakerjaan,” katanya.

Politikus muda itu berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan dan melahirkan berbagai inovasi mutakhir untuk mempertahankan SDM PPU terus eksis di IKN. Mewakili harapan anak muda PPU, juga agar memiliki sarana pengembangan keterampilan yang representatif dan dapat bersaing di dunia kerja.

“Dan ini sudah disambut baik oleh pemerintah pusat. Artinya, kami sebagai anggota DPRD mewakili masyarakat berterima kasih kepada pemerintah pusat,” pungkas Bijak. (ADV/SBK)

PPU Minta Bagian Alokasi Air Bersih Bendungan Sepaku-Semoi

0

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih berharap agar masyarakatnya dapat merasakan manfaat langsung dari infrastruktur pendukung air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut juga merupakan langkah dari pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam memenuhi pelayanan dasar bagi warga Benuo Taka.

Terutama yang paling membutuhkan layanan air bersih optimal adalah warga di Kecamatan Sepaku, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Plt Asisten II Setkab PPU, Nicko Herlambang menjelaskan bahwa masyarakat di sana baru mendapatkan layanan air bersih sekitar tahun 2021 lalu, seiring dengan terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Minum (WTP) Sepaku beserta jaringannya.

Namun, hanya sebagian kecil dari kelurahan/desa yang menikmati layanan tersebut. Menurut Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka, baru 6 dari 15 kelurahan/desa yang ada di Sepaku yang menjadi penerima manfaat.

“Ada beberapa desa dan kelurahan di Sepaku yang belum tercukupi PDAM karena belum terpenuhi oleh jaringan perpipaan, ini harus ada solusinya,” ungkapnya pada Senin (28/3/2023).

Nicko menilai bahwa perjalanan Pemkab PPU semakin sulit untuk dapat memenuhi sisa wilayah yang belum teraliri air bersih tersebut, selain karena masalah anggaran, juga karena beroperasinya Bendungan Sepaku-Semoi.

WTP Sepaku yang seharusnya dapat memproduksi air bersih dengan debit 30 liter per detik, terpaksa menurun menjadi 20 liter per detik. Tentunya hal ini menjadi tambahan kekhawatiran Pemkab PPU dalam mengembangkan pelayanan.

Oleh karena itu, Nicko meminta kebijakan terkait alokasi pendistribusian air bersih tersebut ke pemerintah pusat dan Badan Otorita IKN, baik dari Bendungan Sepaku-Semoi yang telah rampung dibangun, maupun dari Intake Sepaku yang masih dalam proses pembangunan.

“Selama ini hanya untuk masyarakat di KIPP dan kota Balikpapan, masyarakat lain yang sudah eksisting ini harus mendapatkan slot juga,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, Bendungan Sepaku-Semoi memiliki kapasitas penampungan sebesar 11 juta meter kubik dengan debit air mencapai 2.500 liter per detik. Dari jumlah tersebut, 2.000 liter per detik diperuntukkan bagi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan 500 liter per detik untuk Balikpapan.

“Sementara itu, desa atau kelurahan lain yang tidak termasuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan belum menikmati air bersih tidak termasuk dalam alokasi tersebut,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat sekitar 2.700 sambungan rumah (SR) di Sepaku yang sudah menikmati air bersih. Mereka berasal dari Desa Tengin Baru, Bumi Harapan, Bukit Raya, Sukaraja, Kelurahan Maridan, dan Kelurahan Sepaku. Sementara yang belum menikmati air bersih terdapat di Desa Karangjinawi, Pemaluan, Binuang, Telemow, Mentawir, Wonosari, Argo Mulyo, Suko Mulyo, dan Semoi Dua.

“Kami sudah menyampaikan keinginan kami untuk meminta alokasi penerima manfaat air bersih ke masyarakat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan dan Balai Prasarana Wilayah. Harapannya, pada tahun 2024, seluruh masyarakat di Sepaku sudah bisa menikmati air bersih,” tutup Nicko Herlambang, Plt Asisten II Setkab PPU. (SBK)

Hamdam Mutasi 12 Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintahannya

0

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa, kembali melakukan mutasi jabatan pada tahun ini. Dalam rolling keduanya ini, 12 pejabat pimpinan tinggi pratama resmi mengisi posisi baru di lingkungan Pemkab PPU.

Serah terima jabatan (sertijab) dan pelantikannya digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, pada Senin (27/03/2023). Keduabelas pejabat eselon II berdiri mengambil sumpah/janji jabatan disaksikan jajaran pejabat dan tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Hamdam mengajak para pejabat yang baru ini untuk menjadikan pengucapan sumpah jabatan sebagai peneguhan integritas, sebagai modal utama dalam melakukan pembangunan daerah.

“Para pejabat yang dilantik dan juga kita semua menyatakan kesediaan untuk menjadi pejabat yang bersih, bebas dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan,” ucapnya.

 

Para pejabat yang baru dilantik adalah Tur Wahyu Sutrisno sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU; Mulyono sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU; Khairudin sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU; Saidin sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU; Alimuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU dan Andi Singkerru sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU. Kemudian Marjani sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) PPU; Muhammad Sukadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU; Budi Santoso sebagai Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU; Suhardi sebagai Sekretaris DPRD PPU; dan Fatmawati sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setkab PPU serta Ahmad sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setkab PPU.

Hamdam menyebutkan, mutasi jabatan ini dilakukan untuk pembenahan dan pemantapan organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum. Ini juga merupakan jenjang karier para aparatur sipil negara (ASN) yang disesuaikan dengan kerja dan kinerja selama menjabat di posisi sebelumnya.

“Mulailah kembali meniatkan diri untuk lebih bekerja keras dan berkarya dengan penuh inovasi untuk berbuat yang terbaik, demi mewujudkan harapan masyarakat PPU, yaitu birokrasi yang bersih, birokrasi yang memasyarakat dan birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Hamdam memastikan bahwa ini bukanlah mutasi terakhir yang akan dilakukan karena ia masih memiliki tugas untuk mengisi 11 posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada bulan September 2023 mendatang.

Posisi-posisi tersebut antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Kepala Satpol-PP PPU, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) PPU, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Kepala Dinas Pertanian (Distan) PPU serta Kepala Inspektorat PPU dan Asisten II Setkab PPU.

“Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang kosong akan dilaporkan terlebih dahulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sekaligus meminta persetujuan untuk dilakukan seleksi terbuka pengisian jabatan tersebut,” pungkas Hamdam. (SBK)

Pejabat di PPU yang baru dilantik itu

  1. Tur Wahyu Sutrisno sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU;
  2. Mulyono sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU;
  3. Khairudin sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU;
  4. Saidin sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU;
  5. Alimuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU
  6. Andi Singkerru sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU.
  7. Marjani sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) PPU;
  8. Muhammad Sukadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU;
  9. Budi Santoso sebagai Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU;
  10. Suhardi sebagai Sekretaris DPRD PPU;
  11. Fatmawati sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setkab PPU
  12. Ahmad sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setkab PPU

Pemkab PPU Ikuti Arahan Pusat, Tiadakan Agenda Bukber Pemerintahan

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) memastikan tak akan menggelar safari Ramadan tahun ini. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada seluruh kepala daerah untuk tidak menggelar acara buka puasa bersama (bukber) masih dalam upaya mencegah kembali munculnya penularan Covid-19.

Rupanya situasi pandemi Covid-19 masih mempengaruhi aktivitas masyarakat. Dibuktikan dengan keluarnya surat edaran Sekretaris Kabinet Pramono Anung tertanggal 21 Maret 2023. Ada tiga poin penting arahan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan. Kementerian Dalam Negeri juga diintruksikan agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab PPU, Nurbayah mengungkapkan penanganan Covid-19 memang belum usai. Saat ini nyatanya masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Agenda buka puasa bersama yang digelar Pemkab PPU tahun sebelumnya. (Dokumentasi)

“Arahan Presiden dimaksud diteruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” tegasnya, Sabtu (25/3/2023).

Arahan itu juga diperkuat dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Ditandatangani Sekretaris Suhajar Diantoro atas nama Menteri Dalam Negeri pada 23 Maret 2023 dengan isi yang sama.

Pemkab PPU selajur turut mengeluarkan surat edarannya Nomor: 010/456/TU-Pimp/85/Kesra/2023. Tertanggal 24 Maret 2023 memutuskan membatalkan safari Ramadan dan agenda lain yang disertai buka puasa bersama.

Nurbayah menyebutkan adanya surat ini sebagai sikap Pemkab PPU dalam mendukung arahan Presiden. Pun sejalan dengan alasannya dengan tujuan kebaikan bersama.

“Kebijakan Presiden tersebut bertujuan agar transisi dari pandemi menuju pendemi terwujud secara baik. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan agar Covid-19 tidak kembali melonjak, salah satu upayanya adalah meniadakan Safari Ramadan di kalangan pemerintah,” ungkap dia.

Sejatinya Pemkab PPU belum lama juga mengeluarkan jadwal safari Ramadan. Maka itu surat edaran yang keluar tak lama berselang itu berjudul “pembatalan”.

Lebih lanjut, meski surat edaran itu ditujukan pada pada pemerintah daerah, masyarakat umum tetap diimbau meniadakan agenda serupa. Jika terpaksa, minimalnya ditegaskan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Mudah-mudahan saja kondisi cepat kembali normal sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dan perekonomian kembali meningkat. Mari kita dukung kebijakan ini demi kebaikan bersama,” tutup Nurbayah. (SBK)

PPU Gelar Turnamen Futsal Liga Ramadan Benuo Taka 2023

0

PPU – Sebanyak 32 tim futsal ambil bagian dalam Turnamen Futsal Liga Ramadan Benuo Taka 2023. Ajang olahraga ini dijadikan salah satu wadah atlet futsal untuk menunjukkan hasil latihan dan pembinaan selama ini.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa resmi membuka kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Olahraga Dome Anden Oko PPU pada Sabtu malam, (25/03/2023). Event olahraga ini berlangsung mulai 25 Maret hingga tanggal 19 April 2023 mendatang.

Ia mengatakan gelaran ini merupakan wadah untuk menguji pemuda-pemudi PPU untuk menunjukkan kemampuan. Khususnya dalam cabang olahraga (cabor) futsal yang selama ini telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan.

”Liga ini merupakan wadah atau event dimana Kita semua akan menguji sejauh mana dan seberapa efektif dan maksimal latihan yang kita sudah lakukan selama ini. Mulai malam ini akan kita uji sejauh mana pembinaan futsal yang kita sudah lakukan,” ucapnya.

Bupati PPU Hamdam saat membuka gelaran Turnamen Futsal Liga Ramadan 2023, Sabtu malam (25/3/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

Menurutnya, untuk melahirkan atlet yang berprestasi, harus rutin disediakan ajang untuk berkompetisi. Adanya event inipun mampu untuk mengajak para tim untuk memanfaatkannya dengan menampilkan permainan yang terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas.

”Sering saya sampaikan, bahwa mustahil ada prestasi jika tidak dibarengi oleh kompetisi. Sehingga saya mengajak kepada seluruh tim untuk memanfaatkan betul kesempatan yang baik ini dengan menampilkan permainan terbaik, untuk membuktikan siapa yang terbaik nantinya, tentu harus dengan menjunjung tinggi sportivitas dan fairplay,” jelasnya.

Hamdam berharap agar event seperti ini untuk dilaksanakan sepanjang tahun. Kemudian intensitasnya diperbanyak agar peluang untuk melahirkan atlet terbaik PPU dapat lebih besar.

”Semoga kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan sepanjang tahun, bahkan mungkin intensitasnya diperbanyak karena semakin banyak kompetisi tentu akan semakin terbuka peluang untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi khususnya di cabor futsal ini,” tutup Hamdam. (SBK)

Pasar Ramadan di Petung Terbagi 2 Titik, Urai Penumpukan Pembeli dan Kemacetan

0

PPU – Ada dua titik Pasar Ramadan di Kelurahan Petung pada bulan puasa kali ini. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari adanya penumpukan pembeli dan kemacetan lalulintas.

Wilayah Petung sudah sejak lama terkenal dengan pusat perdagangan. Di hari biasa saja, di sekitaran Jalan Negara Kilometer 15 Petung selalu dikunjungi masyarakat untuk berbelanja.

Termasuk pada Ramadan 1444 Hijriah kali ini, tak sedikit pengunjung berdatangan untuk mencari jajanan berbuka. Namun beberapa tahun terakhir, tak ada lokasi pusat jajanan berbuka yang terpusat di wilayah ini.

Lurah Petung, Achmad Fitriyadi menuturkan titik pertama pasar Ramadan digelar di depan halaman Masjid Al-Falah Petung yang dikelola langsung oleh pengurus masjid. Titik kedua dikelola oleh Karang Taruna, PKK Kelurahan Petung serta Lembaga Pemberdayaan Masayrakat (LPM) Petung berada di depan Kantor Kelurahan Petung dan SD 017 Petung.

“Alhamdulillah, bukan hanya warga setempat yang membeli makanan dan minuman para pedagang, tapi di luar dari Kelurahan Petung juga berdatangan,” ujarnya, Sabtu (25/3/2023).

Sampai hari ketiga puasa ini, ada ratusan pengunjung yang datang untuk membeli takjil. Ia mengharapkan adanya Pasar Ramadan yang berpusat ini dapat memberikan berkah bulan suci ramadhan serta mendapatkan rejeki lebih bagi para pedagang-pedagang yang berjualan.

Kemudian terkait pembagian titik Pasar Ramadan ini, ditujukan agar menghindarinya penumpukan masyarakat. Serta kemacetan lalulintas di wilayah yang dekat dengan jalan raya tersebut.

“Memang Kami pecah menjadi dua titik, agar mengurai kemacetan jalan yang ada,” katanya.

Selain itu, penambahan titik ini juga bisa mengakomodir lebih banyak pedagang yang hendak berjualan. Meski begitu, mereka tetap mendapatkan lokasi ideal yang tetap mengutamakan kerapian.

“Moment satu tahun sekali ini memang harus diakomodir dengan baik bersama masyarakat. Melihat antusias masyarakat, yang sudah beberapa tahun terakhir tidak adanya Pasar Ramadan berpusat,” tutupnya. (NRD)

Ketua DPRD PPU Minta Fokuskan Penaganan Kasus Stunting di Sepaku

PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor bersikap tegas pada penangan kasus stunting di daerahnya. Ia meminta pemerintah daerah untuk mulai fokus menekan penurunan itu sesuai arahan pemerintah pusta.

Dari data 2022, kasus kekerdilan di daerah PPU, tercatat 897 kasus dengan angka prevalensinya sebesar 27,67 persen. Itu tersebar di empat kecamatan, dan Kecamatan Sepaku menjadi wilayah tertinggi, yakni berjumlah 378 orang anak.

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor. (Deddy/RadarMedia)

Sementara pada 2024 ditargetkan prevalensi stunting dapat turun menjadi 14 persen. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan target tersebut.

“Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan dari jumlah stunting di setiap kecamatan-kecamatan, serta segara melakukan sosialisasi,” ucapnya, Kamis (23/3/2023).

Penanganan kasus stunting ini menurutnya adalah menjadi tugas bersama. Agar dapat menekan tingkat stunting sesuai target yang diberikan.

Utamanya di wilayah Sepaku yang memiliki kasus tertinggi. Wilayah itu, tegasnya, perlu menjadi pusat perhatian khusus untuk penanganan. Selain memiliki kasus tertinggi, juga karena wilayah tersebut telah ditetapkan menjadi kawasan ini Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita harus menghadirkan generasi yang kuat. Pusat perhatian Kita berada di Kecamatan Sepaku. Melihat di mana tingkat stunting tertinggi di sana, apalagi Sepaku ini ‘kan pusat wilayah IKN,” terang Syahrudin.

Kekerdilan anak disebakan pola asuh saat anak masih dalam kandungan. Sehingga penanganan yang perlu diberikan ialah pemahaman pada orang tua.

“Untuk itu Kita harus lebih gencarkan sosisalisasi tentang pemahaman pola hidup sehat, empat sehat lima sempurna kepada masyarakat,” sebutnya.

Penurunan kasus kekerdilan sangat penting dilakukan sedini mungkin, sehingga menghindari dampak jangka panjang yang sangat merugikan masyarakat PPU. Masyarakat sesegera mungkin diimbau agar kebutuhan gizi dan kualitas makanan bagi anggota keluarga terpenuhi dengan baik.

“Percepatan penurunan kasus stunting di PPU ini ada di lintas sektor. Jadi DPRD dan Pemkab PPU wajib mengampanyekan percepatan penurunan ini sesegera mungkin. Agar penekanan kasus ini dapat teratasi secara cepat dan tepat,” pungkasnya. (ADV/NRD)

Hari Pertama Puasa, Bazar Ramadan BUKBER Diserbu Pengunjung

0

PPU – Ratusan pengunjung datang ke Bazar Ramadan BUKBER di Penajam, Paser Utara (PPU) pada hari pertama puasa. Mereka berburu takjil dalam persiapan berbuka puasa perdana pada 1 Ramadan 1444 Hijriah ini.

Kegiatan Ramadan ini besutan 3 instansi vertikal, Polres PPU, Kodim0913 PPU dan Kejari PPU ini digelar di samping Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam, Kilometer 9 Nipah-Nipah. Dimulai sejak puasa pertama 22 Maret 2023 selama sebulan penuh.

Dari pantauan media ini, pengunjung mulai berdatangan sekira pukul 16.00 Wita. Sebagian besar warga yang datang dari wilayah Sungai Parit, Nipah-Nipah dan Nenang hingga Lawe-Lawe.

“Nyari takjil untuk nanti sore buka puasa,” ujar salah satu pengunjung dari Sungai Parit, Nita.

Puluhan tenan menjajakan penganan dan minuman tersedia di sini. Diisi oleh pelaku UMKM lokal denga produk-produk lokalnya pula. Pengunjung juga ditemani lantunan musik riligi saat berbelanja.

“Di Kecamatan Penajam, rasanya cuma ada di sini pasar Ramadan yang terlihat banyak penjualnya. Jadi bisa banyak pilihan berbukanya,” sebut pengunjung lainnya dari Nipah-Nipah, Eko.

Tak hanya penganan, dalam Bazar Ramadan dengan tema ‘Belanja UMKM, Berkah Ramadan (BUKBER)’ ini juga tersedia berbagai busana muslim dan usaha UMKM lainnya. Kegiatan ini memang memanfaatkan momen ibadah umat Islam sebagai sarana meningkatkan perekonomian daerah.

Dari sini, diharapkan roda ekonomi serta kreatifitas masyarakat dapat terwadahi dengan baik. Pun pemerintah daerah bisa mendapatkan keuntungan melalui pendapatan pajak yang dipergunakan dalam pembangunan daerah.

“Seluruh stan yang disediakan di sini gratis, tanpa pungutan biaya pada pedagang. Jadi niatannya ini murni untuk membantu pelaku UMKM dalam berusaha dan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa,” tutur Panitia Acara, Edy.

Lebih lanjut, dalam Bazar Ramadan BUKBER juga bakal tersaji berbagai kegiatan tambahan. Seperti panggun seni musik religi dan berbagai lomba berhadiah. Seperti lomba foto Instagram dan Grebek Sahur.

“Bazar Ramadan ini akan diselenggarakan selama sebulan penuh untuk masyarakat,” pungkasnya. (SBK)

Ratusan Hektare Sawah PPU Gagal Panen, Petani Merugi Mencapai Rp 13 Miliar

0

PPU – Seluas 736 hektare sawah di Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU) terdampak banjir. Akibatnya, diperkirakan petani padi di wilayah tersebut merugi capai sekira Rp 13 miliar.

Lebih sepekan sudah banjir di kawasan perbatasan PPU – Paser akibat meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Telake. Setidaknya ada sembilan desa di Paser, yaitu Desa Long Kali, Kepala Telake, Toyu, Muara Pias, Munggu, Mendik, Bente Tualan, Long Kali, dan Sebakung V.

Sementara itu, di PPU wilayah yag terdampak ada Desa Sumber Sari dan Desa Gunung Makmur. Wilayah yang paling terdampak ialah kawasan pertanian padi, cabai dan semangka.

“Air mulai masuk ke persawahan pada Jumat (17/3/2023) dan ke pemukiman warga Sumber Sari pada Minggu kemarin akibat Sungai Long Kali meluap,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Marjani, Kamis (23/3/2023).

Ia menjelaskan, awal terjadi peningkatan TMA di kawasan perbatasan Desa Sumber Sari (PPU) dan Desa Sebakung Makmur (Kabupaten Paser). Kemudian melebar ke area persawahan di Desa Sumber Sari dan berpotensi meluas ke Desa Gunung Mulia (PPU), akibat kiriman air dari banjir yang terjadi di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Sedangkan untuk pemukiman warga, lanjut Marjani, di RT 08 terdapat empat rumah dan di RT 09 terdapat satu rumah yang terendam banjir. Tidak sebanyak di kabupaten tetangga yang mencapai 150 rumah terendam.

“Untuk TMA (tinggi muka air) bervariasi, yakni di RT 08 kondisi dalam rumah sekitar 20 centimeter dan di halaman rumah sekitar 30 centimeter. Sedangkan di RT 09 TMA di dalam rumah sekitar 15 centimeter dan di halaman sekitar 30 centumeter,” katanya.

Sejak air masuk, sambungnya, hingga kini tim bersama relawan dan warga melakukan beberapa penanganan. Seperti membendung menggunakan karung diisi tanah yang ditumpuk-tumpuk antara 2-3 karung di sepanjang titik tempat masuknya air untuk menghambat laju air masuk ke Desa Sumber Sari.

Lebih lanjut, pihaknya juga telah menerima laporan dari perhitungan pemerintah desa (pemdes) masing-masing atas dampak yang ditimbulkan banjir kali ini. Dari data yang diterima, setidaknya ada 736 hektare sawah siap panen terendam.

Akibatnya, sudah dipastikan seluruhnya gagal panen. Bila dirata-ratakan 1 hektare menghasilkan 3 ton gabah kering dengan nilai Rp 6 juta, maka nilai kerugiannya ialah 2.208 ton atau setara denga Rp 13.248.000.000.

Menurutn data pula, Desa Sumber Sari yang sebelumnya bersama Desa Sebakung III ini menjadi wilayah yang mengalami dampak terparah. Di sana setidaknya ada sekira 328 hektare sawah, 9,25 hektare kebun cabai dan 8,5 hektare kebun semangka dipastikan gagal panen.

Dalam perhitungan, kerugian rata-rata petani akibat gagal panen kali ini mencapai sekira 984 ton gabah kering atau senilai sekira Rp 5,9 miliar untuk padi, 38,85 ton cabai atau sekira Rp 1,9 miliar untuk cabai serta 121,431 ton atau senilai Rp 850 juta untuk semangka.

“Banjir besar tahun ini bertepatan dengan musim tanam dan panen petani. Banjir besar ini terakhir terjadi pada 2021 lalu, namun saat itu bukan di musim panen. Jadi kerugiannya tidak sebesar ini,” tutup Marjani. (SBK)

Pemkab PPU Sesuaikan Jam Kerja Pegawai Selama Ramadan

0

PPU – Jam kerja pegawai di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) diubah selama bulan puasa. Hal ini berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) selama Ramadan 2023.

Secara resmi penyesuaian jam kerja ini disampaikan dalam bentuk Surat Edaran Bupati PPU Nomor 061.2/447/TU-Pimp/117/Ortal. Adapun hal ini mengacu instruksi dari pemerintah pusat.

“Sama dengan tahun sebelumnya, jam kerja ASN akan mengalami penyesuaian. Berlaku untuk yang memiliki jam kerja selama lima maupun enam hari,” ujar Bupati PPU Hamdam Pongrewa Rabu (22/3/2023).

Bagi instansi yang lima hari bekerja dalam seminggu, penyesuaian jam kerjanya mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita. Sementara yang bekerja selama enam hari dalam seminggu, mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita.

Hamdam mengungkapkan, meski ada penyesuaian jam kerja, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan efektif. Tugas dan tanggung jawab para pegawai, harus tetap dijalankan secara baik.

“Tetap harus bekerja dan melakukan pelayanan meskipun disesuaikan jam kerjanya,” tegasnya.

Ia mengimbau pelayanan pemerintah dalam segala situasi haruslah menjadi bagian utama. Ia tidak menginginkan pelaksanaan ibadah puasa menjadi satu alasan buruknya kinerja pemerintah.

“Pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap berjalan dengan baik. Walaupun memang Kami harus menyesuaikan dengan situasinya ketika menjalankan ibadah puasa,” pungkas Hamdam. (SBK)