Beranda blog Halaman 731

Appraisal Lahan Bandara VVIP IKN Tahap I Selesai, Target Pencairan Minggu Depan

0

PPU – Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) harus mengeluarkan nilai appraisal dari ganti-rugi tanam-tumbuh pada lahan yang digunakan warga dan terdampak pembangunan Bandara Very Very Important (VVIP). Dalam prosesnya,

Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan penyelesaian dampak sosial ini sedang berlangsung hari ini (23/2/2024). Nantinya, akan terdapat tiga tahap dalam proses penyelesaiannya. Untuk tahap pertama, secara keseluruhan sedang berlangsung.

Ia menjelaskan dalam proses pergantiannya harus lahan yang memiliki sertifikat. Namun pihaknya akan mengusahakan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sehingga pihaknya akan mempercepat proses relokasi melalui reforma agraria.

“Reforma agraria kan enggak ada masalah, tetapi tanam tumbuh yang sedikit bermasalah karena banyak orang yang mengaku, satu petak tanah bisa tiga orang yang mengaku.” Jelasnya.

Makmur menyebutkan pada tahap pertama ini terdapat sekitar 20 orang di sisi darat yang telah keluar nilai appraisalnya. Sehingga, dalam tiga hari ke depan akan diberikan masa sanggah. Jika tidak ada yang melakukan penyanggahan, KJPP akan segera melakukan pencairan.

“Orang-orang ini sudah diberikan fasilitas rekening oleh tim terpadu, kalau sudah oke, ya uangnya masuk ke rekening. Targetnya selesai minggu depan,” tambahnya.

Sesuai data yang ia pegang, terdapat 647 KK penerima reforma agraria. Dalam prosesnya pihaknya kini juga sedang bekerja keras mendata untuk penyelesaian dampak sosial dari pembangunan Bandara VVIP tersebut.

“Ya kita juga bekerja 24 jam untuk itu, tapi memang harus diselesaikan karena itu ada di kabupaten kita. Itu tugas-tugas yang harus dikerjakan bersama-sama,” tambahnya.

Sehingga, Makmur meminta seluruh lurah, camat dan dinas terkait untuk berkantor sementara di daerah terdampak sosial tersebut. Hal ini upaya untuk mengebut kerja teknis pendataan, agar komunikasinya cepat dan tidak terhalang jarak.

“Biar komunikasinya cepat, karena banyak sekali tugasnya untuk memverifikasi data dan lainnya,” pungkasnya. (NAH)

Usai Mutasi 20 Pejabat Tinggi, Pemkab PPU Bakal Segera Lelang Terbuka Posisi 2 Kepala Dinas

0

PPU – Terdapat kurang lebih 20 orang yang telah dimutasi sesuai dengan hasil penilaian kompetensinya, Jumat (23/2/2024). Namun, masih terdapat dua posisi kedinasan yang tidak memiliki pimpinan dan akan dilakukan lelang terbuka.

Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menyebut mutasi jabatan pemimpin tertinggi pratama (JPT) atau setingkat kepala dinas sebagai upaya peningkatan produktifitas dan memberikan semangat baru.  Sementara untuk 2 posisi yang kosong di antaranya ialah pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU.

Makmur mengatakan untuk posisi dua dinas yang kosong, pihaknya akan segera melakukan lelang jabatan. Menurutnya, posisi dua kedinasan ini sangat penting, terutama DPUPR yang merupakan kedinasan yang sangat teknis. Pihaknya akan segera melakukan seleksi untuk menempati posisi tersebut.

“Untuk dua dinas yang kosong, nanti akan Kami lakukan open bidding untuk Dinas PUPR dan DPMPTSP,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan pihaknya akan segera melakukan lelang jabatan tersebut, baik untuk penjabat dalam daerah atau pun luar daerah. Hal ini dilakukan karena menurutnya, orang-orang yang berkompeten di PPU sangat terbatas.

“Kami akan cari yang kira-kira baik, karena sangat terbatas orang-orang kompeten di PPU,” ungkap Makmur.

Disinggung terkait dengan target pemenuhan posisi yang kosong, Makmur mengatakan pihaknya akan segera membentuk panitia pelaksana perekrutan dalam waktu dekat. Pihaknya memastikan tidak akan menunda-menunda proses tersebut. Diketahui, pada Pelaksana Teknis (Plt) DPUPR sementara diampu oleh Riviana Noor.

“Segera Kami akan bentuk, ini Saya akan buat panitianya agar bisa dilaksanakan langsung,” pungkasnya. (NAH)

Tegaskan Tak Ada Transaksi dalam Mutasi Jabatan, Makmur; Jika Ditemukan, Saya Ganti Sejuta Kali Lipat

0

PPU – Sebanyak 20 pejabat tinggi pratama di Penajam Paser Utara (PPU) kembali dimutasi, Jumat (23/2/2024). Dalam pelaksanaanya, Pj Bupati PPU Makmur Marbun menegaskan proses mutasi dilakukan sesuai aturan yang benar, dan bukan dengan dasar transaksional.

Seperti sebelumnya, mutasi jabatan kali ini juga dilakukan untuk peningkatan produktifitas kerja. Seperti dikatahui, di bulan yang sama juga telah dimutasi pejabat di tingkat kelurahan/desa.

Usai pelantikan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Makmur mengatakan tujuan melakukan mutasi untuk memberikan semangat baru dan terus memberdayakan yang ada. Pihaknya melakukan reposisi ini melalui penilaian yang paling mendekati dengan kemampuan para penjabat tinggi tingkat pratama ini.

“Seperti janji Saya kemarin, Kami akan melakukan reposisi. Kami mendekatkan kemampuan kompetensinya kepada jabatan yang ada,” ujarnya.

Disinggung terkait dengan sistem yang dipakai dalam proses assesmennya, Makmur menyebutkan memakai sistem talent pool. Di mana, para penjabat tinggi ini dinilai dari keseluruhan kemampuannya untuk memimpin dalam jangka panjang, dan menjadi pemimpin masa depan.

Ia menjelaskan penekanannya pada kemampuan individu, bukan berdasarkan sistem transaksional. Bahkan, dirinya berani menjamin dan bertanggungjawab jika ditemukan adanya jual-beli jabatan yang dilakukan.

“Tidak ada sama sekali jual beli jabatan, bahkan lebih dari sekadar merit sistem, tapi talent pool sistem,” jelasnya.

“Tidak ada transaksi, jika ada orang yang mendengar ada transaksi, Saya akan diganti satu juta kali lipat. Ingat! Sejuta kali lipat. Jadi Saya lakukan pembenahan dari diri saya dulu, apakah Saya masuk angin dengan itu,” lanjut Makmur.

Untuk diketahui, sistem merit adalah proses mempromosikan dan mempekerjakan pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik mereka. Sementara Talent pool ialah sebutan bagi kumpulan data pegawai yang dianggap potensial untuk direkrut/mendapat jenjang karir di masa depan.

Makmur menjelaskan dalam praktik talent pool sistem pihaknya akan melihat kinerja 20 ASN yang dimutasi dalam 2 bulan ke depan. Dalam hal ini, ia akan menjadikan Asisten III yang baru dilantik, Ainie sebagai acuan untuk penerapan sistem tersebut.

“Saya mau ini menjadi percontohan menjadi talent pool,” tegasnya.

Makmur jelaskan jika selama dua bulan ke depan tidak mengalami kemajuan yang signifikan, pihaknya akan melakukan pendekatan untuk mengetahui inti masalahnya. Karena bisa saja para penjabat yang baru tersebut masih membutuhkan pengarahan.

Harapannya akan muncul tanggung jawab untuk saling bekerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Paling tidak, proses mutasi ini telah mengutamakan pendekatan sesuai dengan kompetensi dari jabatan yang diampu.

“Saya bukan bilang bisa menjawab semua, tetapi minimal mendekatkan ke pada kompetensinya,” pungkas Makmur. (NAH)

Pengukuhan Pengurus DPC PP-PAUD PPU, Makmur Tekankan Pentingnya Kolaborasi Dalam Mendidik

PPU – Pola pendidikan pada anak usia dini memang membutuhkan kesriusan. Di samping itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi seluruh tantangannya.

Hal itu ditegaskan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun saat pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) PPU Periode 2022-2027, di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Jum’at sore (23/2/2024) sore. Riawati Koriah Tohar secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua Pengurus DPC PP PAUD PPU oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah PP PAUD Kaltim Andi Srianti Ishak.

Makmur menyampaikan pentingnya sinergitas dan kolaborasi dalam membangun pendidikan dan mendidik anak-anak Indonesia. Dia mencontohkan kolaborasi yang telah dilakukan oleh anak didik PAUD PPU yang tampil dalam kesempatan tersebut melalui tarian dan sholawat.

Ia menekankan pendidikan harus dilakukan secara kolaboratif baik dari pemerintah, guru, organisasi terkait, keluarga, dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting, sambungnya, karena anak-anak muda merupakan potret dari daerah.

Untuk itu, membesarkan anak membutuhkan dukungan yang besar dari seluruh pihak. “PAUD yang berkualitas membutuhkan kolaborasi sinergi dari semua pihak mengingat besarnya tantangan mendidik anak usia dini ke depannya,” ungkapnya.

Foto: Pengukuhan pengurus DPC PP PAUD PPU, bertempat di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Jumat (23/2/2024). (Robbi/MediaKaltimNetwork)

Tak lupa pula ia mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Makmur berharap pengurus baru dapat bekerja dengan baik dalam mengemban amanah, serta membuat program kerja yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di PPU.

“Terus jalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Jika ada permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas, konsultasikan dengan pemerintah daerah, agar bisa dicarikan jalan keluar yang baik,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Mutasi 20 Pejabat Tinggi di PPU, Makmur; 2 Bulan Harus Ada Hasil Kerja Signifikan

PPU – Sebanyak 20 pejabat eselon II atau setara kepala dinas, asisten, dan staf ahli di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam gerbong mutasi, Jumat, (23/2/2024). Seperti hal yang dilakukannya belum lama ini, sebagai reformasi birokrasi upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan tujuan utama dari reformasi birokrasi yang sesungguhnya adalah memastikan dan menjaga agar organisasi tetap dalam kondisi stabil. Pun selama proses perubahan atau transisi serta fokus dan mudah dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang ada.

Selain membenahi tata-laksana, prosedur, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan sistem yang ada. Hal yang tidak kalah penting dalam reformasi birokrasi adalah bagaimana mengubah pola pikir (mind-set) dan budaya kerja seluruh SDM organisasi.

“Dalam hal ini, seluruh ASN yang ada diminta agar dapat menerima, mendukung, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang dan akan terus dilakukan,” tuturnya.

Mutasi ini juga dilaksanakan merupakan hal yang biasa untuk memberikan semangat dan suasana baru bagi pejabat. Terpenting, mutasi dilakukan untuk mendekatkan kemampuan atau kompetensinya kepada jabatan yang diberikan ke pada yang bersangkutan.

“Mana pengalamannya atau kompetensinya yang paling dekat dengan jabatan yang diberikan. Contoh, saat ini kita sedang fokus terkait inflasi bidang perdagangan. Terkait ini kan harus ada orang yang aktif di sana melakukan terobosan itu,” kata Makmur.

Mutasi ini juga dilakukan sebab dirinya telah melihat kompetensi para pejabat PPU. Yang dirotasi ini menurutnya bisa ditempatkan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Walaupun dinilai memang tidak dapat 100 persen mencapai yang diharapkan.

“Tetapi paling tidak dapat memberikan sumbangsih karena persoalan-persoalan yang kita hadapi luar biasa banyaknya,” sebutnya.

Lebih lanjut, Makmur menegaskan pelaksanaan mutasi kali ini telah melalui mekanisme yang ada. Ia memastikan semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan.

“Makanya saya tandatangani fakta integritas ini yang akan menjadi cara saya untuk mengevaluasi mereka satu bulan dua bulan ke depan harus ada perubahan yang signifikan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang 20 orang ini bisa meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten PPU,” pungkasnya. (ADV/Humas/SBK)

Masih Kekurangan 220 Guru, Disdikpora PPU Target Selesaikan di 2026

0

PPU – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Disdikpora PPU), Alimuddin mengungkapkan bahwa jumlah tenaga pengajar di PPU masih jauh dari angka ideal. Pasalnya, PPU kini masih kekurangan guru sebanyak 220 orang. Terutama tenaga pengajar di bidang olahraga, keagamaan, bahasa inggris, pelajaran, dan guru kelas.

Alimuddin mengatakan pada 2024 ini kebutuhan tenaga pengajar di pendidikan dasar dan menengah pertama masih sangat kekurangan. Total kekurangannya mencapai 220 orang. Di antaranya untuk mengajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Guru Bahasa Inggris, Guru Agama, baik Islam dan Kristen, juga guru pelajaran lainnya, dan Guru Kelas.

“Ini kan kebutuhan dasar, jadi tidak bisa menunggu pengangkatan dahulu, paling tidak dapat menggantikan guru yang telah pensiun,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan dasar ini harus segera dilaksanakan. Pasalnya, setiap tahunnya terdapat kurang lebih 30 sampai 40 orang guru yang pensiun. Pihaknya telah mengusulkan kebutuhan dan rekrutmennya, melalui rekrutmen umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jangan sampai dalam rekrutmennya ada yang belum terisi, terutama di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Alimuddin jelaskan dalam beberapa kali rekrutmen terdapat beberapa kuota yang tidak terpenuhi. Pihaknya menargetkan kekurangan tenaga pengajar ini akan dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan, yaitu pada 2026. Walaupun Ia memahami pasti kebutuhan guru akan terus bertambah setiap tahunnya.

“Pasti akan bertambah, tapi targetnya 2026 sudah mencukupi semua dan tidak kekurangan lagi, terutama di pendidikan dasar,” pungkas Alimuddin. (NAH)

Otorita IKN Luncurkan VLR SDGs Nusantara Sebagai Upaya Menciptakan Sustainable Urban Future

NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono menghadiri forum The Rise of New and Emerging Cities in Asia: Leveraging VLRs for a Sustainable Urban Future di dalam sela-sela acara Asia-Pacific Forum on Sustainable Development di United Nations Coeference Center, Bangkok, Thailand pada Kamis (22/02/2024).

Di dalam sesi ini membahas bagaimana usaha beberapa negara terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu usaha Indonesia terkait SDGs tersebut adalah dengan melalui Voluntary Local Review (VLR) Nusantara. Pada dasarnya VLR Nusantara berbeda dengan VLR pada umumnya. Hal yang menjadi pembeda VLR Nusantara di sini dimana Ibu Kota Nusantara masih dalam proses membangun tetapi sudah berkomitmen untuk berkontribusi pada SDGs. VLR Nusantara ini akan membantu Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti menyelaraskan pembangunan dengan alam, meminimalisir emisi karbon, efisiensi melalui teknologi, dan menyediakan kesempatan ekonomi bagi semua. Hal tersebut dilakukan sehingga mampu menciptakan kota yang green, inclusive, resilient, dan sustainable.

Pentingnya kerjsama dalam upaya mencapai SDGs tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, “Mari bersama-sama melalui kolaborasi dan inovasi mengambil langkah-langkah yang signifikan menuju penciptaan kota berkelanjutan untuk generasi mendatang”. VLR sangat diperlukan dalam kehidupan sebuah perkotaan, hal ini sesuai dengan pernyataan Armida Salsiah Alisjahbana selaku Under-Secretary General untuk PBB dan ESCAP Executive Secretary, dalam sesi tersebut. “VLR dapat digunakan untuk mengidentifikasi gap, tantangan, dan rencana jangka panjang dalam kehidupan perkotaan”, ungkapnya.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi panelis yang dihadiri oleh 4 orang panelis, antara lain; Pertama, Diani Sadiawati selaku Staf Khusus Bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua, Siriwarang Homepirome selaku Secretary to the Mayor, Udon Thani City Municipality, Thailand. Ketiga, Ashok Kumar Byanju Shrestha selaku Mayor of Dhulikhel, Nepal. Keempat, Azmizam Rashid selaku Deputy CEO, Urbanice Malaysia. Serta dimoderatori oleh Omar Siddique selaku Lead, SDG Localization Sustainable Urban Development Section UN ESCAP. Di dalam sesi panelis ini Diani Sadiawati, Staf Khusus Bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Otorita Ibu Kota Nusantara mengangkat topik mengenai bagaimana Ibu Kota Nusantara mampu menyeleraskan SDGs dengan perencanaan pembangunan kota.

Mengacu kepada pendekatan SDGs dengan menggunakan prinsip 5P, VLR Nusantara memiliki fokus kepada 12 goals yang dapat mencakup kelima prinsip tersebut, antara lain; prinsip people (goals 1, goals 3, goals 5), prosperity (goals 7, goals 8, goals 9, goals 10), planet (goals 6, goals 11, goals 13), peace (goals 16), dan partnership (goals 17).

Selain itu, Siriwarang Homepirome di antaranya membahas kepada kerjsama pada level regional dan internasional serta pendekatan dengan berbagai stakeholder. Kemudian, Ashok Kumar Byanju Shrestha diantaranya menjelaskan terkait clean drinking water dan child friendly city. Selain itu, Azmizam Rashid di antaranya membahas terkait kerjsama antara pemerintah lokal dan komunitas lokal. (*Rls/SBK)

Otorita IKN Luncurkan Tinjauan Awal Voluntary Local Review SDGs Nusantara

NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang menjadi kota hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Otorita IKN meluncurkan tinjauan awal Voluntary Local Review (VLR) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nusantara sebagai landasan untuk mengevaluasi pencapaian SDGs di Nusantara.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, saya dengan bangga mengumumkan tinjauan awal dari VLR SDGs Nusantara,” tutur Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Kamis (22/02/2023) di United Nations Conference Center, Bangkok, Thailand.

Tinjauan ini tidak hanya mewakili sebuah langkah menuju tujuan ambisius Indonesia untuk membangun kota berkelanjutan pada tahun 2045, namun juga sebuah lompatan dalam perjalanan untuk mengintegrasikan Nusantara ke dalam upaya global untuk mencapai SDGs yang digariskan dalam Agenda 2030.

Bambang mengungkapkan bahwa VLR SDGs Nusantara ini merupakan satu hal yang unik. “Dengan bangga saya sampaikan bahwa Nusantara merupakan ibu kota negara baru pertama di dunia yang menyerahkan VLR-nya,” ungkapnya.

VLR SDGs Nusantara ini melibatkan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah.

Selain itu, tinjauan awal ini menyajikan gambaran yang beragam. “Di satu sisi, Nusantara diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar, dan mengurangi emisi karbon,” jelas Bambang.

Di sisi lain, Bambang menambahkan, tinjauan ini mengidentifikasi potensi tantangan, termasuk dampak buruk terhadap pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. “Wawasan seperti ini sangat berharga karena tidak hanya menyoroti keberhasilan-keberhasilan yang telah kita antisipasi, namun juga menggarisbawahi bidang-bidang yang harus kita kelola dan susun strateginya secara hati-hati untuk memitigasi dampak negative,” ujarnya.

Penyusunan temuan awal VLR SDGs Nusantara ini turut didukung oleh UNESCAP, UNHABITAT, UNDP, Asian Development Bank, UCLG Asia-Pacific, dan IGES. “Terima kasih khusus disampaikan kepada rekan-rekan yang terlibat dalam proses perumusan VLR, serta tim ahli dari SDGs Center Universitas Padjadjaran, Indonesia,” tutur Kepala Otorita IKN.

Kepala Otorita IKN juga berharap, seluruh mitra dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus memberikan wawasan untuk menyempurnakan VLR SDGs Nusantara. (*Rls/SBK)

Perusahaan Konstruksi Terbesar di Asia Tengah Jajaki Minat Investasi di IKN

NUSANTARA – Perkembangan pembangunan yang pesat yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejalan dengan minat investasi yang turut bertumbuh. Hal ini yang mendasari kunjungan delegasi BI Group, perusahaan konstruksi terbesar di Asia Tengah dari Kazakhstan ke Nusantara.

“Ini adalah kunjungan kedua delegasi bisnis dari Kazakhstan. Kali ini kami (KBRI Kazakhstan) membawa perusahaan konstruksi terbesar Asia Tengah yang berasal dari Kazakhstan yaitu BI Group,” ujar M. Fadjroel Rachman, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan pada kunjungannya ke Nusantara di hari Kamis, (22/02/2024).

BI Group merupakan perusahaan konstruksi multinasional swasta asal Kazakhstan yang telah banyak dipercaya membangun proyek-proyek besar di Asia Tengah. BI Group juga perusahaan utama yang membangun Ibu Kota Astana, ibu kota baru milik Kazakhstan yang dibangun pada 1997 dan menjadi ibu kota modern di Kazakhstan

“Sejak awal memang tujuan kami (KBRI Kazakhstan) membawa BI Group adalah untuk meningkatkan minat mereka dalam berinvestasi di Nusantara. Dengan pengalaman mereka dalam membangun ibu kota baru serta level perusahaan multinasional, kami harap akan ada perkembangan positif setelah kunjungan ini,” tambah Fadjroel.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menyebut intensitas kunjungan para investor terlebih dari BI Group menunjukkan besarnya minat investor terlebih dari perusahaan swasta luar negeri.

“Kunjungan delegasi investor dari Kazakhstan ini adalah yang kedua kalinya dihadirkan oleh Dubes M. Fadjroel Rachman ke IKN. Dan dalam minggu ini, juga ada dua kali kunjungan potensial investor ke IKN. Semoga ini adalah indikasi makin besarnya minat investor ke IKN setelah berlangsungnya Pemilu yang damai dan membawa kestabilan, sebagai prasyarat investasi,” kata Agung.

Apresiasi disampaikan oleh Direktur Global Business Development BI Group, Metin Palik, mengenai keseriusan dan kesiapan akan pembangunan yang dilakukan di Wilayah IKN.

“BI Group telah banyak melakukan pekerjaan konstruksi dalam kuantitas besar dan bahkan untuk pembangunan satu kota besar (Astana). Dengan penjelasan serta pemaparan proyek IKN yang kami terima hari ini, semoga akan ada kabar baik ketika kami membawa informasi ini kembali ke Kazakhstan,” Ujar Palik.

Sebelumnya, Otorita IKN juga memiliki MoU (Memorandum of Understanding) dengan perusahaan Kazakhstan lainnya yaitu Sergek Projects yang bergerak di bidang teknologi. Harapannya, apabila terjalin kesepakatan antara Otorita IKN dengan BI Group, nantinya akan ada kunjungan lanjutan yang mendatangkan CEO BI Group dan bahkan Fadjroel menjanjikan akan kunjungan Presiden Kazakhstan ke Nusantara. (*Rls/SBK)

Lebih Nyaman di Tempat Lama, Makmur Pilih Fungsikan Rujab Baru jadi Tempat Rapat

0

PPU – Meski sudah ditargetkan rampung pada Februari 2024 ini, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menyebut dirinya masih enggan menempati rumah jabatan (rujab) yang baru.  Ada beberapa alasan diungkapkan, namun yang paling utama baginya ialah karena dinilai terlalu mewah.

Setidaknya anggaran sekira Rp 40 miliar secara bertahap yang bersumber dari APBD PPU telah digelontorkan untuk pembangunan dan penyelesaian Rujab Bupati PPU yang ada di Jalan Pesisir Pantai, Kelurahan Sungai Parit itu. Sebelumnya, rujab ini sempat menjadi sorotan saat eks Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2022 silam.

Sebab harga rujab ini cukup fantastis, yakni sekira Rp 34 miliar, karena dibangun pada saat pandemi Covid-19 melanda di seluruh Indonesia dan sempat melumpuhkan perekonomian rakyat. Pun karena berbagai alasan, penyelesaian membutuhkan waktu dan anggaran tambahan hingga baru bisa selesai tahun ini, dan siap ditempati.

Namun saat ditanya, Makmur menuturkan dirinya tidak ingin menempati rujab tersebut. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang terlalu mewah. Belum lagi, ia juga telah nyaman berada di lingkungan yang sekarang, yaitu ujab lama yang berada di Kilometer 1, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam.

“Nyaman Saya tinggal di tempat yang sekarang. Soalnya bisa ketemu warga langsung,” sebutnya.

Sebagai informasi, pembangunan rujab untuk Bupati PPU itu diusulkan dan disetujui pada 2019 lalu, kemudian mulai dikerjakan pada 2020. Proyek pembangunan tersebut awalnya diproyeksikan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 34 miliar.

Termasuk di dalamnya pembangunan gedung utama sebesar Rp 6,1 miliar. Serta pembangunan pos jaga, tempat parkir, dan ruang ME dengan anggaran sebesar Rp 831 juta. Selain itu, termasuk pemasangan jaringan listrik tegangan menengah dan trafo dengan biaya sebesar Rp 1,9 miliar.

Di 2023, Pemkab PPU kembali mengalokasi anggaran Rp 6 miliar. Anggaran itu diperuntukkan pembangunan fasad luar bangunan seperti finishing kolom, lisplang dan ornamen daerah sebesar Rp 1,5 miliar, interior dan furniture Rp 2 miliar dan landscape Rp2,5 miliar.

(Ist)

Hasilnya memang cukup mewah. Terdiri dari ruang tidur utama plus wardrobe seluas 43 meter persegi ditambah 8 meter persegi, ruang tidur 1 seluas 28 meter persegi, ruang tidur 2 seluas 12 meter persegi, ruang tidur 3 seluas 12 meter persegi, ruang tidur asisten rumah tangga 1 seluas 8 meter persegi, ruang tidur asisten rumah tangga 2 seluas 8 meter persegi. Kemudian ada ruang tamu 1 seluas 25 meter persegi, ruang tamu 2 seluas 35 meter persegi, ruang kerja seluas 36 meter persegi, ruang makan dan dapur seluas 93 meter persegi, ruang tengah seluas 45 meter persegi, ruang keluarga seluas 32 meter persegi, teras depan seluas 59 meter persegi, dan teras belakang seluas 78 meter persegi.

Kemudian di setiap ruangan itu, diisi dengan fasilitas yang tampak mewah dan mahal. Seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, selain Makmur merasa lebih nyaman tinggal di tempat saat ini, ia juga menilai sebaiknya Rujab Bupati PPU yang baru mulai ditempati oleh kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada 2024. Sementara itu, bangunan tersebut dapat dialihkan pemanfaatannya menjadi tempat rapat dan kegiatan yang resmi lainnya.

Sehingga fasilitas mewah tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. “Saya tidak akan tempati rujab memang, tapi akan dipakai untuk fasilitas rapat,” pungkas Makmur. (NAH)