Beranda blog Halaman 724

Cakra Khan Sukses Hibur Ribuan Pengujung di Malam Apresiasi HUT Ke-22 PPU

PPU – Ribuan masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) hadir menyaksikan langsung penampilan bintang utama dalam Malam Apresiasi HUT Ke-22 PPU, Sabtu malam (9/3/2024). Yakni artis Naional Cakra Khan, Lala Widy dan Dj Robby sukses menghibur warga Benuo Taka.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan bahwa malam apresiasi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 PPU ini digelar sebagai ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat PPU. Karena telah berpartisipasi aktif untuk kemajuan daerah.

Peringatan ini menurutnya tidak hanya sebatas sebagai pengingat perjalanan PPU, tetapi juga sebagai momen apresiasi terhadap setiap kontribusi dan dedikasi dari seluruh elemen masyarakat. “Dalam momen ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat kabupaten PPU yang telah bersama-sama selama 22 tahun membangun daerah ini dengan penuh dedikasi dan semangat,” ucapnya.

Tema “Bersama Membangun Serambi Nusantara Menuju Masyarakat Madani” yang diangkat pada peringatan kali ini menjadi cerminan komitmen bersama. Untuk terus bersatu padu, membangun, dan menjaga keharmonisan di tengah-tengah keragaman yang menjadi kekayaan daerah.

Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun bersama bintang utama pagelaran Malam Apresiasi HUT Ke-22 PPU, Sabut malam (9/3/2024). (ProkopimPPU for MKN)

Sebab PPU dengan segala potensi alam dan sumber daya manusianya, memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang makmur, adil, dan beradab. ” Melalui momentum hari jadi yang ke-22 ini, mari kita refleksikan perjalanan panjang kita sebagai sebuah kabupaten yang tumbuh dan berkembang. Kita telah melewati berbagai rintangan dan ujian, namun semangat gotong royong dan kebersamaan selalu menjadi pendorong utama kita untuk meraih kemajuan,” terang Makmur.

Ia menambahkan, bahwa ucapan terima kasih ini tidak hanya sebatas kata-kata. Melainkan ungkapan rasa syukur kami terhadap peran aktif Bapak/Ibu sekalian dalam mendukung program pembangunan dan menjaga kedamaian, ketertiban, serta keamanan yang kondusif di kabupaten PPU.

“Terimakasih kepada seluruh masyarakat PPU. Saya selaku Penjabat bupati PPU dengan senang hati menyambut kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 Kabupaten PPU malam ini,” tutupnya. (ADV/Humas/SBK)

International Women’s Day, Komunitas di PPU Angkat Isu Perempuan dalam Diskusi

0

PPU – Komunitas Gemar Belajar (Gembel) menggelar diskusi perempuan dalam peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day (IWD)) yang jatuh pada 8 Maret 2024. Kali ini Gembel mengajak tiga perempuan hebat yang bercerita terkait pengalamannya. Di antaranya, Dian Ramadhani, Anisa Ramadhan, dan Sabillah Az Zhahrah.

Dian, yang merupakan pemilik Tiga Coffee, mengatakan dirinya banyak belajar untuk membangun usaha di bidang kopi dan membangun usaha bimbingan belajar anak. Banyak hambatan dan juga tantangan, terlebih dirinya sebagai perempuan yang masih memiliki tugas sebagai ibu.

Namun, semangat untuk berdiri di kaki sendiri terus membuatnya maju untuk memberikan manfaat. Ia juga sangat memahami bagaimana sesama perempuan harus saling mendukung untuk memajukan perempuan lainnya.

“Women support women itu penting untuk bisa maju bersama,” jelasnya.

Peserta diskusi dan narasumber. (ist)

Anisa Ramadhan juga menyoroti bagaimana perempuan harus maju dan dapat memperjuangkan hak-haknya. Ia sejak dahulu memiliki proses panjang untuk meyakini keluarganya bahwa apa yang dikerjakan di luar sana tidak melanggar apa pun. Terlebih, dirinya juga sangat memahami posisi perempuan sangat sulit untuk bergerak bebas.

“Saya perlu meyakini berkali-kali terkait dengan kegiatan yang saya lakukan di luar rumah,” terangnya.

Senada dengan kedua narasumber, Sabillah mengatakan dalam berproses di organisasi, dirinya perlu menyelesaikan berbagai pekerjaan domestik untuk mendapatkan kepercayaan. Menurutnya, sebagai perempuan yang aktif, dirinya perlu taktik dan strategi dalam mengambil kepercayaan keluarga.

“Sebagai perempuan di rumah, saya sering kali harus menyelesaikan dahulu berbagai tugas rumah, jadi perlu strategi dan taktik agar tetap bisa berkegiatan di luar rumah,” pungkasnya. (NAH)

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Agus S

Langkah Otorita IKN dan BNPB Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di Wilayah IKN

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat langkah strategis dan komitmen dalam penanggulangan bencana di wilayah IKN, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Di antaranya dengan para pihak tanggap bencana.

Sinergi ini terus diintegrasikan guna kesiapan dari berbagai aspek seperti perencanaan, SDM, sarana & prasarana, serta pembiayaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rapat koordinasi yang berlangsung di Balikpapan pada Jumat (8/3/2024).

Pada pelaksanaan focus group discussion (FGD), Otorita IKN bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta para pihak terkait lainnya. Mereka berkomitmen untuk untuk mengelola serta menanggulangi bencana di IKN.

Komitmen tersebut di antaranya adalah integrasi dan sharing data sistem informasi beserta pengembangannya, identifikasi rencana jangka pendek keperluan SDM, pemetaan logistik, sarana & prasarana dasar, dan giat rencana gelar perhelatan sebelum pemindahan ASN ke IKN, serta penyusunan kajian risiko bencana untuk periode 2024-2029 di kawasan IKN yang dilaksanakan oleh Otorita IKN bekerjasama dengan BNPB.

Selain menjaring beberapa komitmen, juga terdapat aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan dari diskusi rapat koordinasi tersebut. Myrna Safitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, menekankan pentingnya update informasi kondisi kerawanan bencana sebagai langkah awal kesiapsiagaan.

“Dengan adanya update informasi, ini akan berguna sebagai tindakan kesiapsiagaan dari seluruh pihak,” tutur Myrna.

Selain itu, dalam kerangka kerja sama yang telah dijalin, pemetaan program kegiatan yang melibatkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di wilayah IKN juga menjadi salah satu agenda penting. Upaya kolektif ini diharapkan memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing entitas dalam menghadapi bencana.

“Otorita IKN belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah khusus, sehingga para pihak K/L dan Pemda diharapkan dapat mengerjakan tugas dan fungsinya seperti biasa, dan dengan adanya rapat ini, kita bisa melihat pihak yang belum memiliki atau kekurangan program, SDM, maupun peralatan mitigasi sehingga dapat dipikirkan secara bersama,” ujar Myrna.

Langkah selanjutnya adalah adanya sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk implementasi “Early Warning System”, menawarkan dukungan penting bagi seluruh stakeholder untuk lebih cepat tanggap terhadap bencana. Udrekh, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, menggarisbawahi bahwa pemetaan dan evaluasi risiko bencana merupakan langkah awal yang krusial.

Ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi lebih kepada berdasarkan pemahaman mendalam tentang risiko bencana yang ada. Keseluruhan proses ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pengetahuan yang akurat tentang risiko bencana dapat menjadi dasar bagi semua tindakan dan strategi penanggulangan bencana yang diambil.

Sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk penerapan “Early Warning System,” diharapkan memperkuat kapasitas tanggap darurat wilayah. Udrekh menjelaskan bahwa dalam perspektif penanggulangan bencana, kegiatan pemetaan adalah kegiatan yang paling hulu pada dasarnya. Jadi bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan itu didasari oleh pengetahuan kita tentang risiko bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur, mengungkapkan bahwa identifikasi awal bencana potensial di IKN sudah dilakukan, mencakup kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor, meskipun sebagian besar tidak terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Inisiatif kolaboratif ini tidak hanya fokus pada integrasi data dan sumber daya, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembentukan sistem tanggap bencana. “Kerja sama dengan masyarakat sangat krusial dalam membangun IKN yang tanggap bencana,” ujar Myrna Safitri, menegaskan pentingnya partisipasi publik.

Selaras dengan pembangunan fisik IKN, Otorita IKN telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam mitigasi bencana, termasuk penanaman berbagai jenis pohon dan pembuatan embung sebagai upaya pengendalian banjir.

Dengan upaya bersama ini, Otorita IKN berkomitmen pada pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya berkelanjutan, tapi juga resilien terhadap bencana, memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh penghuninya. (*Rls/SBK)

Perhelatan Akbar Tanpa APBD, Pj Gubernur Kaltim Apresiasi Perayaan HUT Ke-22 PPU

0

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menyelenggarakan malam apresiasi dalam rangka perayaan Hari Jadi PPU yang ke-22. Acara digelar di Alun-Alun Halaman Pemkab PPU pada Sabtu, (9/3/2024) malam.

Perayaan ini disambut dengan antusiasme dan kegembiraan masyarakat PPU. Dalam rangkaian acaranya, masyarakat PPU diberikan hiburan oleh Cakra Khan dan Lala Widi.

Selain itu, perhelatan ini juga melibatkan UMKM yang menjadi binaan Pemkab PPU. Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pemkab PPU.

Akmal Malik memberikan apresiasi atas perkembangan yang signifikan Pemkab PPU dalam 22 tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya kebahagiaan masyarakat sebagai fokus utama pemerintahan.

“Kami sangat mengapresiasi perkembangan yang signifikan ini dan upaya yang terus dilakukan untuk membuat masyarakat bahagia,” ujarnya.

Selain itu, Akmal Malik juga mencatat bahwa perhelatan besar ini dilaksanakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama sekali.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah yang patut dicontoh oleh kabupaten dan kota lainnya, terutama karena Pemkab PPU mampu melibatkan seluruh UMKM dalam acara besar ini.

“Ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten atau kota lainnya di Kaltim, dan kami sangat mengapresiasi langkah tersebut, terutama menuju Ibu Kota Nusantara di Kaltim,” tambahnya.

Di sisi lain, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menegaskan bahwa acara ini tidak menggunakan APBD PPU dan melibatkan pihak-pihak yang peduli dengan kemajuan kabupaten ini. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan acara ini dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung.

“Perlu dicatat bahwa kami tidak menggunakan APBD sama sekali dan pengelolaannya sepenuhnya dari sponsor,” terangnya.

Ia berharap pada perayaan HUT ke-22 ini, semua pihak dapat terlibat dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Benuo Taka ini. Ia menyoroti penerimaan penghargaan Adipura oleh Pemkab PPU sebagai pengakuan atas kemajuan yang telah dicapai. Kabupaten PPU masuk dalam 47 kabupaten dan kota yang meraih penghargaan tersebut.

“Kemajuan Kabupaten PPU memerlukan partisipasi dari semua pihak. Kami telah masuk sebagai salah satu dari 47 kota yang menerima penghargaan Adipura tersebut, sebagai pengakuan atas kemajuan PPU,” ungkapnya. (NAH)

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Agus S

“Malam Apresiasi PPU” Meriah, Makmur; Tidak Memakai APBD

PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar “Malam Apresiasi PPU” yang berlangsung meriah. Dalam malam puncak peringatan HUT ke-22 PPU di Halaman Kantor Bupati PPU, dengan mendatangkan penyanyi Nasional yaitu Cakra Khan dan Lala Widy.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun, menegaskan akan kegiatan tersebut sama sekali tidak memakai dana APBD PPU, dengan ini Kita membuka ruang akan orang-orang yang peduli terhadap kemajuan PPU.

“Kami memang tidak menggunakan APBD PPU akan tetapi Kami memberikan ruang bagi para penyumbang yang peduli dengan kemajuan PPU,” ungkapnya, Sabtu (9/3/2024).

Tambahnya Makmur, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak melibatkan Event Organizer (EO) akan tetapi memperdayakan tenaga-tenaga pegawai Pemkab PPU yang mumpuni akan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Daripada kita melibatkan EO dapat mengocek dana 100 sampai dengan 200 Juta, lebih baik kita gunakan tenaga lokal yang mumpuni, terbukti mampu dan meriah kok,” ujarnya.

Harapannya dengan berbagai kegiatan ini, tidak akan pernah putus mengingat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah sangat berjalan sampai saat ini, terutama di car free day (cfd) dan alun-alun PPU.

“Pasti kegiatan ini Kita harapkan tidak akan pernah putus, mengingat perekonomian UMKM berjalan saat ini serta apresiasi PJ Gubernur menambah semangat Kita pastinya,” tutupnya. (ADV/NRD)

Otorita IKN dan Universitas Diponegoro Perkuat Kerjasama di Bidang Pendidikan

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara dan Universitas Diponegoro melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman yang bertujuan untuk memperkukuh kemitraan strategis di antara kedua lembaga tersebut.

Acara penandatanganan nota kesepahaman yang digelar pada Jumat (8/3/2024) tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Prof. Ir. Bambang Susantono, MCP., MSCE., Ph.D., serta Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum, Rektor Universitas Diponegoro.

Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah poin utama, termasuk komitmen untuk membangun kerangka hukum yang mendukung kerja sama di berbagai bidang, terutama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Susantono menyatakan, “Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan dokumen, untuk kemudian meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat,”

Lebih lanjut, ia menambahkan, “Melalui inovasi dan kolaborasi, kami harapkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dan Universitas Diponegoro dapat menciptakan lingkungan akademik yang inspiratif dan memajukan penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan wilayah dan bangsa.”

Penandatanganan nota kesepahaman ini sejalan dengan visi bersama untuk mengangkat standar pendidikan di Indonesia dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan masyarakat. Kemitraan ini diharapkan akan membuka peluang baru bagi seluruh lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat umum dalam mengakses sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas.

“Dengan semangat komitmen dan kolaborasi, Universitas Diponegoro optimis bahwa kerjasama ini akan menjadi contoh nyata bagi upaya bersama mencapai kemajuan berkelanjutan di sektor pendidikan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang,” pungkas Yos menutup kegiatan tersebut. (*Rls/SBK)

Disdikpora Gandeng Perbasi PPU Gelar Turnamen Bola Basket PJ Bupati Cup Antar Pelajar

PPU – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) PPU gelar turnamen bola basket 3×3 antar pelajar se-PPU.

Turnamen ini merupakan kali kedua Disdikpora PPU bersama Perbasi PPU melaksanakan kegiatan bola basket, turnamen yang bertemakan “Pj Bupati Cup 3×3 Basketball” ini dimulai sejak 6 sampai dengan 8 Maret 2024 mendatang yang diikutin oleh 16 tim pelajar putra dan 7 tim pelajar putri.

Saat di Konfirmasi terkait turnamen tersebu, Kepala Disdikpora PPU Andi Singkerru menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian daripada ulang tahun PPU ke-22 mendatang, serta kegiatan inipun dilakukan secara padat mengingat waktu pelaksanaan yang mepet dan sebentar lagi akan menyambut bulan suci ramadan.

“Ini merupakan salah satu dari rangkaian hari jadi PPU ke-22 mendatang, bukan hanya bola basket akan tetapi ada beberapa pertandingan serta kegiatan lainnya pula yang dilaksanakan Disdikpora PPU,” ungkapnya, Kamis (7/3/2024).

Lanjut Andi, mengatakan bahwa turnamen bola basket ini mengapa diperuntukan untuk para pelajar, mengingat momen Pekan olahraga pelajar Daerah (POPDA) akan diselenggarakan di PPU. Hal ini justru merupakan satu kesatuan yang pas dengan meyeleksi berbagai pemain atau atlet khususnya di cabang olahraga (Cabor) bola basket.

“Bukan hanya sekedar momentum, akan tetapi ini juga merupakan sebagai ajang seleksi Daerah terhadap bola basket PPU. Mengingat Kita akan menjadi tuan rumah POPDA Kalimantan Timur (Kaltim),” tambahnya.

Ia pun berharap, dengan adanya turnamen tersebut menjadi tolak ukur yang jelas oleh Perbasi PPU terhadap atlet bola basket PPU baik Putra maupun Putri.

“Harapannya ini merupakan suatu tolak ukur bagi para pengurus Cabor bola basket, agar target POPDA kedepan serta berbagai persiapan bisa Kita lakukan bersama,” tutupnya. (ADV/NRD)

Otorita IKN Gelar Penjajakan Minat Proyek Kerjasama Sektor Perumahan untuk Wujudkan Hunian ASN yang Nyaman dan Berkualitas

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Kamis (7/3/2024) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PPN 6/2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyampaikan gambaran Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan proyek serta menggali minat dari pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur terhadap proyek.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan/hunian, Pemerintah melalui OIKN menggunakan skema KPBU IKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.

Sejumlah investor/badan usaha juga telah mengajukan surat pernyataan maksud (“Letter of Intent” atau “LoI”) kepada OIKN untuk melakukan prakarsa atas pembangunan perumahan/hunian bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Proyek ini menggunakan skema KPBU IKN atas Prakarsa Badan Usaha (“Unsolicited”).

 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyampaikan, “Kegiatan ini tidak hanya merupakan langkah signifikan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur untuk turut serta dalam pengembangan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.”

Kegiatan Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaku pasar sebelum memasuki tahap transaksi Proyek. OIKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan angka investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan. (*Rls/SBK)

Dukungan Terhadap Otorita IKN, USTDA Beri Hibah 2 Juta USD untuk Pembangunan

NUSANTARA – United States Trade and Development Agency (USTDA) memberikan hibah sebesar 2 Juta USD atau setara Rp 31 miliar (kurs: Rp 15.642) dalam pembangunan Nusantara. Sebagai bentuk mempromosikan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Nusantara.

“USTDA berkomitmen untuk memberikan dana hibah sebesar 2 juta USD dalam bentuk asistensi teknis, spesifikasi teknis, dokumen pengadaan, serta strategi untuk mengembangkan kota dengan infrastruktur cerdas, berkelanjutan, dan hijau” kata Enoh Ebong, Director of USTDA dalam Forum Bisnis Ibu Kota Baru Indonesia, di Hotel Four Seasons Jakarta, pada Kamis (7/3/2024).

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengapresiasi kerja sama yang telah dijalin dengan USTDA. Menurut Bambang, untuk membangun kota yang cerdas seperti Nusantara diperlukan adanya jalinan mitra yang memiliki teknologi mutakhir.

“Seiring perkembangan waktu, teknologi yang kita gunakan akan ditinggalkan. Oleh karenanya, kerjasama dengan Amerika Serikat melalui USTDA tidak hanya mengembangkan jaringan bisnis dan akademis, tetapi juga dalam hal teknologi,” ujar Bambang.

USTDA juga memastikan bantuannya nanti akan mengunakan pendekatan hijau dan ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip pembangunan yang dimiliki Otorita IKN.

“Kami (USTDA) terkesan dengan visi serta prosedur pembangunan yang dimiliki oleh OIKN. Tentu dalam setiap kerja sama yang kami bangun dalam proyek pengembangan infrastruktur, kami selalu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan manusia melalui studi yang telah kami lakukan sebelumnya,” ucap Ebong.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Prof. Mohammed Ali Berawi, menyebut, IKN membuka bentuk investasi seluas-luasnya bagi investor dengan prinsip pembangunan yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan di Nusantara.

“Kami membuka prioritas investasi bagi investor yang memiliki kepemilikan teknologi cerdas dan komitmen hijau. Hal ini termasuk dalam tata kelola cerdas, transportasi dan mobilitas, kehidupan cerdas, sumber daya alam dan energi, industri cerdas, dan sumber daya manusia, serta lingkungan dan infrastruktur cerdas,” ujarnya.

Sebelumnya, USTDA telah mengadakan lokakarya bersama Otorita IKN di tempat yang sama pada Senin hingga Rabu (4-6/3/2024) dalam tajuk “Lokakarya Pengadaan dan manajemen Proyek Nusantara” yang bertujuan untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam skala global untuk pengadaan dan manajemen proyek. Rangkaian topik yang menjadi fokus pembahasan mencakup; manajemen proyek, kemitraan pemerintah-swasta, pengadaan berkelanjutan, dan pembangunan kota pintar. (*Rls/SBK)

9 Warga Kelompok Tani Saloloang Disarankan Ajukan Praperadilan, LBH Samarinda : Pj Bupati PPU Lakukan Pembodohan Publik

PPU – Pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menimbulkan dampak sosial. Salah satunya sengketa terkait ganti rugi tanam tumbuh lahan dan berujung pada penangkapan 9 warga Kelompok Tani Saloloang.

Warga telah dibebaskan, namun mereka masih menyandang status tersangka. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Fathul Huda menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, warga dapat mengajukan praperadilan. Hal tersebut akan membuktikan kecacatan proses penangkapan yang dilakukan pada 9 warga tersebut.

“Warga memiliki hak untuk mengajukan praperadilan, karena sangat rawan proses pemidanaan secara sewenang-wenang, seperti apakah sah melakukan penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan,” tambahnya (07/03/2024) saat dihubungi melalui telepon.

Fathul mengatakan seharusnya upaya praperadilan tersebut dapat dilakukan untuk melepaskan status tersangka yang disematkan kepada 9 warga.

Menurutnya, kasus ini merupakan pembungkaman terhadap warga yang kritis terhadap nasibnya. Terlebih situasi proses pergantian tanam tumbuh masih berjalan dan sangat berpotensi mengalami pengancaman terhadap status tersangkanya.

“Ini kan permainan para penguasa, jika kamu melawan lagi sangat gampang menangkap kembali dengan statusnya sebagai tersangka,” tambahnya.

Fathul juga mengatakan seharusnya proses praperadilan harus segera dilakukan sebelum masuk ke tahap 2. Di mana, pelimpahan berkas dan proses peradilan akan segera dilakukan dalam kurun waktu beberapa hari setelah pelimpahan.

“Jadi harus segera digelar praperadilan, jangan sampai sudah sampai tahap selanjutnya dan tidak sempat melepaskan status tersangka tersebut,” tambahnya.

Direktur LBH Samarinda ini juga menegaskan bahwa dalam kasus penangkapan sewenang-wenang ini, 9 petani yang ditangkap dapat mengajukan upaya hukum berupa praperadilan melalui kuasa hukumnya.

praperadilan bukanlah intervensi kepada pihak kepolisian atas proses hukum yang berjalan. Intervensi kepada kepolisian atas proses hukum yang berjalan memang tidak diperbolehkan. Namun praperadilan adalah langkah hukum sesuai KUHAP dan tidak dapat dianggap sebagai langkah untuk mengintervensi proses penyidikan yang tengah berjalan di kepolisian.

“9 petani itu harusnya menggunakan haknya yang disediakan dalam KUHAP berupa praperadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, dan lainnya yang dilakukan kepolisian, mempertahankan hak berupa praperadilan bukan berarti mengintervensi proses penyidikan yang sedang berjalan. Kalau ada yang beranggapan praperadilan itu mengintervensi penyidikan,ya salah besar itu. 9 petani itu berpotensi kehilangan haknya untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan terhadap mereka” tegasnya.

Disinggung terkait dengan narasi Pj Bupati PPU, Makmur Marbun yang mengatakan bahwa kasus penangkapan tersebut menjadi pengamanan, Fathul mengatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya pembodohan publik. Istilah pengamanan dan penangkapan merupakan dua hal yang berbeda.

Menurutnya, pengamanan tidak harus memasukkan orang ke dalam rumah tahanan selama beberapa hari, cukup dengan mengamankan 9 warga tersebut di lingkungan rumahnya. Ia menyontohkan pengamanan seperti yang dilakukan kepolisian saat Presiden RI, Joko Widodo datang dan diamankan.

“Pembodohan publik itu, pengamanan itu seperti saat kunjungan Presiden RI ke IKN, itu pengamanan, masa mau disamakan dengan penangkapan prosedurnya,” terangnya.

Terlebih, Fathul jelaskan secara administrasi telah terbit surat penahanan. Jika benar diamankan menurutnya tidak ada langkah penangkapan dan penangguhan penahanan. Menurutnya pernyataan tersebut merupakan bentuk penyesatan, terlebih hal tersebut terlontar dari pj bupati.

“Itu sesat dan menyesatkan, adanya surat penangguhan penanganan dikarenakan adanya penahanan, adanya penahanan ya karena ada penangkapan dan status tersangka, itu kan logika hukumnya,” pungkasnya.

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R