Beranda blog Halaman 724

Andi Harahap Yakinkan Dirinya Maju Di Pilkada PPU 2024

admin3
-
0
Andi Harahap Yakinkan Dirinya Maju Di Pilkada PPU 2024

PPU – Kandidat Bakal Calon Bupati mulai bermunculan. Bola Politik Penajam Paser Utara (PPU) makin memanas terlihat.

Salah satunya Anggota DPRD Kaltim, Andi Harahap, menyatakan kesiapan dirinya untuk maju di Pilkada PPU mendatang. Kesiapan diri ini datang atas pernyataannya sikap partai serta masyarakat yang mengiinginkan dirinya maju kembali.

“Ya Saya insyallah maju. Inikan Saya lakukan jika partai menginkan serta banyaknya juga permintaan masyarakat yang mengiinginkan Saya maju kembali,” ungkapnya usai mengahadiri reses Anggota DPR RI, Rudy Mas’ud di PPU, Kamis (4/5/2023).

Dalam agenda tersebut muncul permintaan masyarakat yang diutarakan pada saat reses bertempat di Graha Pemuda PPU siang lalu. Membuat dirinya yakin akan maju kembali di Pilkada 2024 mendatang.

Namun untuk calon wakil bupati yang akan berpasangan dengan dirinya masih enggan menyebutkan. “Untuk calon wakil bupatinya belum tahu ya. Yang jelas Saya akan maju sebagai bakal calon bupati mendatang untuk PPU,” tegas Andi.

Sebelumnya, pada saat tanya-jawab dengan masyarakat, Rudy Mas’ud menyampaikan jika Partai Golkar Kaltim bakal mendukung salah satu tokoh lokal PPU dalam kontestasi politik mendatang. Juga merupakan Bupati Kedua PPU, Andi Harahap maju sebagai bakal calon Bupati PPU 2024 mendatang.

“Kami siap mendukung Andi Harahap dalam Pilkada 2024 sebagai calon bupati,” ucap Rudy. (NRD)

Pemkab PPU Bangun Gedung Kantor Secara Bertahab Mulai Tahun Ini

admin3
-
0
Pemkab PPU Bangun Gedung Kantor Secara Bertahab Mulai Tahun Ini

PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini merencanakan pembangunan dua gedung perkantoran. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 41,4 miliar.

Diketahui tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) di PPU memiliki gedung mandiri. Sebagian dari mereka meminjam atau bahkan menyewa bangunan milik lembaga untuk digunakan.

“Tahun 2023 ini ada dua gedung perkantoran yang dibangun,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara, Ali Musthofa, pada Kamis (4/5/2023).

Jadi pembangunan infrastruktur kantor OPD di PPU akan dilakukan secara bertahap. Setiap tahun, Dinas PUPR akan mengajukan anggaran untuk pembangunan dua gedung perkantoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.

“Sampai gedung perkantoran seluruh organisasi perangkat daerah terpenuhi,” ucapnya.

Hal itu berkaitan dengan kemampuan anggaran tiap tahunnya. Sebab untuk menyelesaikan kebutuhan gedung perkantoran untuk belasan OPD membutuhkan anggaran cukup besar.

“Kebutuhan gedung perkantoran tersebut tidak bisa dibangun sekaligus karena anggaran pemerintah kabupaten terbatas. Sehingga pembangunan dilakukan bertahap setiap tahun dua gedung perkantoran,” ungkap Ali.

Adapun gedung perkantoran yang dikerjakan di tahun ini yakni gedung perkantoran dua lantai dengan anggaran sekitar Rp 32 miliar. Yaitu Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pembangunan gedung perkantoran dua lantai untuk kantor BKAD dan Bapenda saat ini dalam tahap pengerjaan, lokasi gedung kantor itu di kawasan pemerintahan depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung.

“Gedung perkantoran dua lantai yang saat ini sudah dalam tahap pengerjaan untuk kantor BKAD dan Bapenda,” sebutnya.

Kemudian Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Perkim) satu lantai dengan anggaran sekitar Rp 9,4 miliar. Untuk pembangunan gedung perkantoran satu lantai untuk Kantor Dinas Perkim masih dalam proses lelang di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik-Unit Layanan Pengadaan (LPSE-ULP). (SBK)

Kabupaten Penajam Paser Utara Menuju Serambi Nusantara

admin3
-
0
Kabupaten Penajam Paser Utara Menuju Serambi Nusantara

Catatan oleh Staf Humas Setkab PPU: Subur Priono

Gagasan untuk menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai “Serambi Nusantara” Ibu Kota Nusantara (IKN) muncul dari Bupati PPU, H. Hamdam sejak tahapan pembangunan pusat pemerintahan Republik Indonesia di kecamatan Sepaku, kabupaten PPU ini mencuat ke publik beberapa waktu lalu.

Selanjutnya pemkab PPU mulai merancang slogan kota atau city branding nya dengan sebutan serambi nusantara yang menggandeng Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Gagasan serambi nusantara ini diharapkan mampu menjadi ciri khas tanah Benuo Taka nantinya. Didukung data-data yang valid, alasan-alasan yang esenebel diharapkan mampu menjadikan gagasan ini memperoleh respons positif dari pemerintah otorita IKN.

Konsepnya, dengan adanya serambi nusantara diharapkan kabupaten PPU dapat menjadi halaman depan dari IKN nusantara. Artinya kabupaten PPU diharapkan mampu menjadi pusat interest atau pusat perhatian. Kemudian bagi daerah, segala proses pembangunan di IKN nusantara nantinya dapat mendukung bagi kesuksesan pembangunan di kabupaten PPU. Dapat dikatakan juga bahwa serambi nusantara dirancang memang untuk city branding nya kabupaten PPU sebagai identitas kota yang dapat memasarkan segala aktivitas kegiatan, sarana, serta budaya yang ada di kabupaten PPU.

Gagasan ini juga selalu di sampaikan oleh bupati PPU dalam setiap kesempatan. Harapannya seluruh masyarakat kabupaten PPU dapat menyatukan persepsi dan memberikan dukungannya demi terwujudnya kabupaten PPU sebagai serambi nusantara nya IKN.

“ Ya kita tidak mau lah jika PPU hanya menjadi penyangga, mitra, tetangga atau apalah namanya. Tetapi yang kita harapkan kabupaten PPU ini bisa menjadi serambinya IKN Nusantara,” kata Hamdam dalam setiap kesempatan.

Dia mengatakan bahwa dicanangkannya serambi nusantara salah satunya juga bertujuan untuk memberikan tekanan kepada semua yang terlibat dalam proses pembangunan IKN. Karena menurutnya lucu jika nantinya IKN berdiri dengan segala macam kecanggihan teknologi di dalamnya, tetapi PPU tetap dengan keterbatasannya.

Demi terwujudnya gagasan ini, bupati PPU juga tidak tinggal diam. Berbagai perjuangan untuk meyakinkan Otorita IKN terus dilakukan. Insfrastruktur pembangunan penunjang juga terus ditingkatkan.

Pria yang dikenal murah senyum ini mengatakan bahwa menjadi beranda IKN Nusantara, warga PPU tentu punya harapan tinggi. Namun tentulah menyiapkan PPU sebagai beranda IKN bukanlah hal yang mudah, ini menjadi tugas berat bagi bupati PPU. Apalagi persoalan utama yang dihadapi PPU saat ini adalah salah satunya terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Karena tidak mungkin PPU menjadi serambinya IKN jika SDM nya tidak dipersiapkan dengan baik.

Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat PPU pemda kini terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis diantaranya kini PPU telah menjalin kerjasama dengan sejumlah Universitas ternama di Indonesia yang siap membangun kampusnya di PPU. Sehingga masyarakat nantinya tidak harus jauh-jauh menyekolahkan putra-putrinya keluar daerah. Begitu juga langkah-langkah strategis lainnya seperti penyediaan Badan Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat. Begitu juga pada sektor lainnya kini terus ditingkatkan di PPU.

Jika di kaji lebih jauh, gagasan untuk menjadikan kabupaten PPU sebagai serambi nusantara rasanya tidaklah berlebihan. Kabupaten PPU merupakan salah satu wilayah inti yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai lokasi IKN baru. Dengan kehadiran IKN di PPU ini satu kecamatan dari empat kecamatan yang ada di kabupaten ini yaitu kecamatan sepaku hampir sepenuhnya masuk ke wilayah IKN.

Gagasan serambi nusantara ini juga nampaknya tidak hanya menjadi isapan jempol belaka. Karena salah satunya telah mendapat respons positip dari pihak Otorita IKN belum lama ini. Hal itu bahkan disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono ketika dirinya menghadiri kegiatan halal bihalal di kediaman bupati PPU.

Menurut Bambang Susantono bahwa pada dasarnya wilayah sekitar IKN khususnya kabupaten PPU bisa menjadi serambinya nusantara. Karena menurutnya otorita IKN memang ingin maju bersama untuk menjadi generator pembangunan ekonomi Indonesia di Tahun 2045. Hal itu tentunya akan dicapai bila Otorita maupun daerah khususnya sekitar wilayah IKN saling mendukung dan mengisi.

“ Namanya serambi. Ada serambi mekah dan lainnya. Kalau PPU namanya serambi nusantara, ini luar biasa sekali dan kami mengapresiasi itu,” kata Bambang Susantono saat itu. (*)

Dana Pilkada PPU 2024 Akan Turun Akhir 2023

admin3
-
0
Dana Pilkada PPU 2024 Akan Turun Akhir 2023

PPU – Alokasi anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Penajam Paser Utara (PPU) telah ditetapkan. Dana tersebut akan digelontorkan saat tahapan dimulai pada akhir 2023.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU turut mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah. Penyalurannya akan dilakukan pada November 2023, setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) selesai.

“Dana hibah tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang,” ujar Ketua KPU Penajam Paser Utara, Irwan Sahwana, pada Kamis (4/5/2023).

Adapun besaran dana hibah yang didapatkan KPU PPU adalah sebesar Rp 22,9 miliar. Jumlah tersebut didapatkan berdasarkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebagai informasi, pembahasan besaran nilai alokasi ini mengalami tarik-ulur. KPU PPU awalnya mengajukan sebesar Rp 30,1 miliar.

Hal itu berdasarkan perhitungan kebutuhan pada kontestasi pemilihan kepala daerah tahun mendatang, dibandingkan dengan penyelenggaraan periode sebelumnya. “Pengajuan di awal sebesar Rp 30,1 miliar. Namun akhirnya ditetapkan sebesar Rp 22,9 miliar,” jelasnya.

Irwan menjelaskan tahapan Pilkada 2024 diperkirakan bakal dimulai pada November 2023 mendatang. Maka itu penyaluran anggaran kebutuhan itu juga diharapkan bisa turun sebelum tahapan ini dimulai.

“Penyaluran dilakukan dua kali, berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” sebutnya.

Mekanismenya akan disalurkan dalam dua tahapan. Pertama akan disalurkan pada tahun ini dengan besaran 40 persen, lalu menyusul tahun berikutnya dengan besaran 60 persen.

“Dana itu akan digunakan mulai untuk sosialisasi pemilih, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” pungkas Irwan. (SBK)

KPU PPU Mulai Pendaftaran Bacaleg, Minta Parpol Rajin Koordinasi

admin3
-
0
KPU PPU Mulai Pendaftaran Bacaleg, Minta Parpol Rajin Koordinasi

PPU – Penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) telah dibuka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU minta partai politik (Parpol) rajin berkoordinasi.

Pembukaan pendaftaran anggota legislatif untuk Pemilu 2024 dimulai hari ini hingga 14 Mei 2023 mendatang. Kelanjutan tahapan sebelumnya, pengumuman pengajuan bacaleg sejak 24 April sampai 30 April 2023 kemarin.

“Tahapan pengajuan bakal calon DPRD Kabupate PPU dimulai tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023,” ujar Komisioner KPU PPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Tono, Senin (1/5/2023).

Dalam hal ini, pihaknya sebelumnya telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan stakeholder dan pengurus parpol di terkait persiapan pencalonan. Adapun KPU PPU juga telah membuka helpdesk (meja bantu) di kantor KPU PPU. Untuk melayani pengurus parpol yang ingin berkonsultasi terkait aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon) dan pencalonan anggota DPRD.

“Rakor tanggal 28 April kemarin, lalu 29 dan 30 KPU PPU mempersilahkan admin dan operator Silon untuk mengajukan aktivasi akun silon,” jelasnya.

Dari 19 calon peserta Pemilu 2024, hngga kini baru sebagian saja yang melakukan komunikasi dan mengajukan aktivasi. Diantaranya PKS (sudah aktivasi), Perindo (sudah aktivasi), PSI (sudah aktivasi), HANURA (sudah aktivasi) serta PAN dan NASDEM.

Terkait aktivasi ini tidak ada ketentuan, karena beberapa parpol bisa saja dihandle oleh admin atau operator di tingkat pusat saja atau propinsi. Meski begitu, Ketua KPU PPU, Irwan Sahwana meminta pengurus parpol di PPU untuk komunkatif sejak awal tahan pencaftaran ini.

“Saya berharap agar rekan rekan partai politik peserta Pemilu tahun 2024, sering komunikasi dan berkoordinasi dengan KPU PPU terkait persyaratan pendaftaran biar tidak mis informasi. Sehingga tidak ada berkas pendaftaran yangg dikembalikan karena tidak lengkap saat upload berkas melalui Silon,” tutupnya. (SBK)

Pengurus HKBM Dikukuhkan, Hamdam: Jaga Nilai Luhur Warisan Nenek Moyang

admin3
-
0
Pengurus HKBM Dikukuhkan, Hamdam: Jaga Nilai Luhur Warisan Nenek Moyang

PPU – Pengurus Himpunan Keluarga Besar Maccarinna (HKBM) Penajam Paser Utara periode 2021-2026 telah dikukuhkan. Bupati PPU Hamdam Pongrewa berpesan agar menjaga dan meneladani semangat dan nilai kebaikan yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

HKBM adalah organisasi masyarakat (ormas) yang dibentuk atas dasar persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Visinya adalah bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan budaya.

“Maccarinna sendiri adalah nama nenek moyang dan datuk kami, yaitu pasangan Sinala dan Maccarina,” kata Pengurus HKBM, Darwis, pada Minggu (30/4/2023) lalu.

Keduanya berasal dari tanah Selebes (Sulawesi) dan telah menetap serta hidup bersama keluarga di tanah Borneo (Kalimantan) sejak tahun 1800. Lebih tepatnya belum diketahui, namun catatan nisan pada makamnya yang terletak di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, baru ada pada 1918.

“Sinala dan Maccarinna mempunyai delapan anak. Kemudian anak-anak keterunan mereka menikah, berkeluarga, dan berkulturasi budaya dengan hampir semua suku di Indonesia,” lanjutnya.

Saat ini telah terhimpun enam generasi tingkat keturunan dan hanya tiga dari delapan jalur rumpun keturunan yang tercatat. Kisaran jumlah keturunan Maccarinna yang dapat tercatat adalah sekitar 1200 orang, menurut data tahun 2021, dan bermukim di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Kaltim.

Pada acara pengukuhan pengurus HKBM, yang dirangkai dengan halal bihalal, Bupati PPU Hamdam, Anggota DPRD Kaltim Andi Harahap bersama istri, Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor bersama istri, beberapa anggota DPRD PPU, unsur Forkopimda PPU, serta sejumlah tokoh masyarakat seperti pejuang pemekaran daerah PPU Harimudin Rasyid dan keluarga besar HKBM PPU turut hadir. Acara tersebut juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Islam Maccarinna.

Dalam kesempatan itu, Hamdam menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas hadirnya perhimpunan keluarga besar di daerahnya. Ia juga mengatakan bahwa keluarga ini telah berhasil mempersatukan dan mendata keluarga sampai enam generasi serta memiliki visi pembangunan daerah.

“Saya bangga karena HKBM ini telah mampu mempersatukan dan mendata keluarga sampai enam generasi, meskipun hanya tiga jalur rumpun keturunan yang tercatat. Saya berharap ini dapat terus dikelola dan terdata dengan baik,” ujarnya.

Hamdam menilai HKBM memiliki nilai yang sangat berharga dalam kehidupan sosial dan beragama. Keluarga ini telah berhasil membangun masjid dengan desain yang monumental dan mengumpulkan dana ratusan juta hanya dalam waktu yang singkat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur dan kebaikan yang diwariskan dapat terjaga oleh keluarga ini.

Terlebih lagi, HKBM telah membuktikan perannya dalam kehidupan masyarakat sosial-beragama. Hal ini menurut Hamdam merupakan langkah yang visioner dan dibutuhkan dalam berkehidupan untuk mewujudkan lingkungan yang baik di Indonesia.

“HKBM mampu mengembangkan usaha-usaha tanpa bantuan dari pemerintah. Ini menunjukkan keahlian mereka dalam mengatur dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Keluarga ini mampu menjadikan sesuatu menjadi bernilai dan membagikannya kepada sesama saudara dan lainnya,” sebutnya.

Hamdam berharap HKBM PPU dapat terus berkarya sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati. Ia berharap keluarga besar ini dapat memberikan warna terbaiknya bagi perkembangan pembangunan sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di PPU.

”Semangat dan nilai-nilai kebaikan Maccarinna ini harus menjadi teladan bagi kita semua, terutama bagi keluarga besar Maccarinna. Kita harus terus menjaga dan memelihara nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita ini,” tutup Hamdam. (SBK)

Pasar Nipah-Nipah Tak Layak, DPRD Minta Perhatian Pemkab PPU

admin3
-
0
Pasar Nipah-Nipah Tak Layak, DPRD Minta Perhatian Pemkab PPU

PPU – Kondisi pasar tradisional di Penajam Paser Utara (PPU) masih ada yang kurang layak. Kondisi ini dianggap terjadi karena kurangnya perhatian dari dinas terkait. Anggota Komisi II DPRD PPU, Arif Albar mengatakan bahwa pasar tradisional, khususnya pasar di Kelurahan Nipah-Nipah masih jauh dari kata layak. Faktanya, pihaknya sudah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk lokasi tanah pasar tersebut.

Namun, dari dinas terkait melemparkan tanggung jawab bahwa bagian tata ruang seharusnya menjadi eksekusi. “Kita sudah mencoba mengalokasikan anggaran untuk pasar tersebut, tetapi pihak dinas terkait seolah-olah melemparkan tanggung jawab ke dinas lain. Bahkan tidak memberikan rekomendasi untuk merealisasikan pasar tersebut,” ungkapnya pada Sabtu (29/4/2023).

Menurut Arif, hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara internal di Dinas KUKM Perindag PPU atas kesepakatan yang telah dilakukan. Terkait hal itu, dinas terkait masih ingin melakukan pengkajian terlebih dahulu tentang naskah akademis tata ruang pasar tersebut.

“Dalam kenyataannya, naskah akademis tersebut juga belum dijadikan bahan kajian. Jika memang pihak dinas ingin menganggarkan, silakan saja. Kami di DPRD akan memberikan anggaran tersebut. Artinya, ada keinginan pihak tersebut untuk mengurusi hal ini,” jelas Arif.

Harapannya, dengan adanya kemimpinan baru di Dinas KUKM Perindag PPU, dapat memberikan perubahan. Selain itu, dapat mengurusi urusan-urusan yang tertunda beberapa tahun belakangan ini, terutama masalah pasar tradisional yang masih jauh dari kata layak.

“Harapannya, DPRD di bawah kepemimpinan Haji Saidin bisa membawa perubahan ke depannya. Masalah yang belum diurus harus menjadi urusan prioritas ke depan karena persoalan ini sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun,” tutupnya. (NRD)

Pansus DPRD PPU Beberkan Hasil Evaluasi Pemkab PPU Sepanjang 2022

admin3
-
0
Pansus DPRD PPU Beberkan Hasil Evaluasi Pemkab PPU Sepanjang 2022

PPU – DPRD PPU melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati PPU Tahun Anggaran 2022. Berbagai catatan dibacakan dalam agenda yang digelar di Gedung Paripurna DPRD, Jumat (28/4/2023) tersebut.

Laporan tersebut hasil kerja panitia khusus (pansus) yang diketuai oleh Syamsuddin dan dibacakan oleh Sekretaris DPRD PPU, Suhardi. Rekomendasi ini diharapkan dapat dijabarkan oleh kepala daerah sebagai acuan dalam mengevaluasi program yang telah dilaksanakan pada tahun lau di tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

DPRD PPU mengapresiasi Pemkab PPU atas keberhasilan dakam memperoleh sejumlah penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Di antaranya, panji keberhasilan pembangunan tingkat daerah bidang pembangunan dan kesehatan hewan tingkat provinsi Kaltim tahun 2022.

“Lalu penghargaan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup kategori kota kecil tahun 2022, serta penghargaan kelulusan paripurna dalam standar akreditasi kementerian kesehatan RI tahun 2022 pada RSUD Aji Putri Butong PPU dan sejumlah penghargaan lainnya,” tutur Suhardi.

Dalam hal ini, Pemkab PPU dinilai telah bersungguh-sungguh, dan telah menjalankan dengan baik roda pemerintahan kabupaten PPU. Hal ini juga dibuktikan dengan meningkatnya APBD kabupaten PPU yang mencapai Rp1,9 triliun di tahun 2023 ini.

“Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi spirit dan motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berbuat yang terbaik bagi kabupaten PPU tercinta , sekaligus menjadi tolak ukur bagi pencapaian kinerja dan pelayanan yang maksimal dari setiap OPD,” sambungnya.

Kendati demikian, ada beberapa sektor yang masih belum dimaksimalkan dengan baik. Di antaranya terkait penyusunan rencana anggaran agar lebih komprehensif, terukur juga dapat dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi target dan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah untuk periode lima tahun.

Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Agar pelaksanaan kerja lebih efektif dan efisien.

“Itu berkaitan dalam bentuk bantuan anggaran bersumber kas pemerintah pusat maupun provinsi. Pemkab PPU juga diharapkan dapat menyesuaikan tema tahunan agar sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD,” tegas Suhardi.

Sementara itu, Bupati PPU, Hamdam mengatakan catatan tersebut akan ditindaklanjuti hasil evaluasi legislatif ini. Untuk kemudian dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat ke depan yang lebih baik.

“Setelah mendengarkan secara seksama laporan Pansus LKPJ ini maka kami dapat disimpulkan bahwa ada dua kategori yaitu catatan dan rekomendasi, menjadi perhatian dalam tindak lanjutnya,” katanya.

Dari sekian banyak catatan kritis tersebut, dirnya memastikan untuk berupaya meningkatkan kinerje perangkatnya, khususnya OPD pengampu program urusan pemerintahan tertentu.

“Maka hal ini akan menjadi konsen bersama jajaran teknis dalam upaya perbaikan kinerja ke depan. Catatan kritis dan rekomendasi perbaikan dari persoalan sistemik, maka ini juga menjadi bagian yang memerlukan perhatian semua sebagai komponen pemerintah daerah. Mengingat penyelenggaraan pemerintah itu merupakan totalitas sistem yang terdiri dari sub sistem yang majemuk, termasuk DPRD secara kelembagaan,” pungkas Hamdam. (SBK)

DLH Penanganan Intens di Objek Wisata Selama Libur Lebaran

admin3
-
0
DLH Penanganan Intens di Objek Wisata Selama Libur Lebaran

PPU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) turut terlibat aktif dalam pembersihan beberapa lokasi wisata pantai yang ada di PPU. Giat ini dilakukan mengingat meningkatnya timbulan sampah yang ada selama libur lebaran Idulfitri 1444 Hijriah lalu.

Gotong-royong bersih pantai ini dilakukan bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU dan beberapa unsur lainnya termasuk masyarakat setempat. Kepala DLH PPU, Tita Deritayati menuturkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan tetap nyaman dan aman.

“Kerjasama pihak pemilik lahan dan pengunjung juga sangat diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menyiapkan tong sampah di lokasi tempat jualannya masing-masing,” jelasnya Jumat (28/4/2023).

Sampah-sampah yang dikumpulkan itu dikumpulkan dengan melalui proses seleksi berdasarkan jenisnya. Sampah yang telah dipisahkan khususnya yang memiliki nilai ekonomis dan akan dilakukan oleh DLH PPU.

Sementara untuk sampah organik seperti ranting dimusnahkan melalui pembakaran. Giat ini dilakukan di beberapa lokasi wisata pantai seperti di Pantai Tanjung, Sipakario, Salolang dan Pejala.

Soal penjagaan kebersihan di lokasi wisata itu, sambung dia, selama libur lebaran juga tetap difokuskan. Dengan menempatkan berbagai fasilitas kebersihan di berbagai titik destinasi.

“Dari DLH juga membantu pengangkutan sampah dari titik tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik lahan  menyewakan kepada pedagang,” jelas dia.

Lebih lanjut, kuantitas sampah yang muncul di setiap destinasi wisata diyakini meningkat. Namun baiknya juga kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan di tiap destinasi wisata masing-masing.

Selain itu, Tita juga menilai masih akan ada lonjakan pengunjung di akhir pekan ini. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada adanya timbulan sampah lagi.

“Masih berlanjut pengambilan sampah dilokasi wisata satu minggu ke depan. Karena Kemungkinan masih akan ada peningkatan pengunjung dihari Sabtu-Minggu ini,” ungkap dia.

Yang bisa dipastikan ialah, timbulan sampah pada momentum kali ini ada peningkatan. Hal ini juga yang mebuat adanyakesulitan dalam pengendalian.

“Hanya saja yang perlu diperhatikan, bagaimana penanganannya dengan pihak pemilik lahan dan pedagang serta pengunjung, dan solusinya DLH sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan yang mengumpulkan sampahnya. Lalu petugas DLH yang mengangkutnya,” pungkas Tita. (SBK)

Masalah Tanah Ganjal Inventor Masuk ke IKN

admin3
-
0
Masalah Tanah Ganjal Inventor Masuk ke IKN

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka-bukaan belum ada realisasi investasi di IKN Nusantara dari pihak swasta. Tetapi yang ada baru sebatas komitmen letter of intent (LOI), belum ada realisasi langsung di lapangan.

Menurut Basuki banyak investor belum merealisasikan investasi di IKN karena masalah tanah. Skema pembelian tanah itu dinilai belum jelas bagi investor.

Sebagai informasi, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur itu akan diurus dan ditindaklanjuti Badan Otorita IKN Nusantara

“Kalau investasi dengan Otorita urusannya. Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).

Perlu diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dijelaskan tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, pertama barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.

Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sementara aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.

Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.

Agar investasi segera masuk IKN, menurut Basuki, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN.

“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa,” kata Basuki.

Namun Basuki mengatakan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana pemerintah di tengah tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Bagi saya, pembangunan akan berlanjut tanpa hambatan,” kata Basuki.

Basuki menyatakan bahwa pemerintah juga terus meyakinkan investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus berjalan.

Kelanjutan pembangunan IKN, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir. Meskipun banyak pro kontra, namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan.

“Dari dulu gitu kan, tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI),” kata dia.

Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN. “Lewat saya, sudah ada beberapa LoI yang kita serahkan ke Otorita,” ujarnya.

Pemerintah, kata Basuki, telah memiliki landasan hukum UU IKN beserta seluruh aturan turunannya. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan kelanjutan pembangunan IKN.

Kementerian PUPR sebelumnya telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam peta tersebut, turut dijabarkan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN dengan luas 6.600 hektare.

Hingga awal April 2023, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah mencapai 25 persen.

Kementerian PUPR sedang membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.

Pemerintah menargetkan pada Agustus 2024, upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat dilaksanakan di IKN.

GANJALAN TAHUN POLITIK

Menjelang tahun politik 2024 pun, dikabarkan investor mulai menahan diri untuk melakukan realisasi investasi. Namun, Basuki menegaskan hal itu tidak akan berpengaruh. Pembangunan IKN lewat investasi swasta akan tetap berjalan.

“Oh iya lanjut tahun 2024, kalau saya nggak ada urusan ke situ. Kita tetap yakinkan semua investor untuk jalan terus,” ungkap Basuki.

Sebelumnya, Basuki ditugasi Jokowi menyiapkan peta khusus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Di dalamnya terperinci, zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN. Mulai dari zona yang mau digunakan dan dibangun pemerintah, maupun lahan yang potensial digarap oleh para investor.

“Jadi karena tujuannya beliau (Jokowi) mau kumpulkan potential investor yang ingin investasi di IKN, gunanya apa peta itu? Jadi kalau ada investor yang mau bangun hotel di mana itu? Tinggal tunjuk ini ini ini, rumah sakit di situ, lapangan golf di situ,” kata Basuki. (Mk/dtc)

1...723724725...802Halaman 724 dari 802