Pemkab PPU Proses Hibah Lahan 5 Hektare ke Pusat untuk Pembangunan BLK

admin3

-

09/05/2023

Pemkab PPU Proses Hibah Lahan 5 Hektare ke Pusat untuk Pembangunan BLK

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) siap menghibahkan lahan ke pemerintah pusat untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Diperkirakan proses hibah pemerintah daerah ke pusat ini akan rampung dalam kurun waktu 3 bulan ke depan.

Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Ricci Firmansyah, mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut rencana pembangunan BLK oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam rangka menghadapi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saat ini, Pemkab sedang memproses kebutuhan hibah untuk lokasi pembangunan BLK,” ujarnya pada Selasa (9/5/2023).

Lokasi pembangunan BLK berada di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, yang masih berada di sekitar kawasan pemerintahan Benuo Taka. Lahan seluas sekitar 5 hektare telah disiapkan untuk pembangunan tersebut.

Dari jumlah itu, dua hektare telah ditetapkan lokasinya (penlok). Sementara itu, tiga hektar yang tersisa saat ini sedang diproses penetapan lokasinya.

Setelah tahap penlok selesai, tahap selanjutnya adalah proses telaah oleh Bagian Hukum Setkab PPU. Kemudian, tahap terakhir sebelum dilakukan hibah adalah pengajuan untuk penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU.

“Penetapan lokasi telah dilakukan pada dua hektare. Bagian hukum akan menelaah terkait penlok dan kemudian diajukan untuk penerbitan sertifikat ke BPN,” jelasnya.

Ricci mengatakan bahwa seluruh tahapan ini diperkirakan bisa selesai dalam waktu tiga bulan ke depan. Dengan percepatan proses hibah tersebut, pembangunan BLK diharapkan dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat PPU.

“Harapannya pada triwulan ketiga pembangunan ini sudah dapat selesai, yaitu dalam kurun waktu tiga bulan dari sekarang,” tutupnya. (SBK)

Datang ke PPU, Wagub Buka Rakor Administrasi Pembangunan Se-Kaltim

admin3

-

08/05/2023

0

Datang ke PPU, Wagub Buka Rakor Administrasi Pembangunan Se-Kaltim

PPU – Wagub Kaltim Hadi Mulyadi datang ke Penajam Paser Utara (PPU) untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi pembangunan. Hal itu disampaikan dalam membuka Rakor Administrasi Pembangunan se-Kaltim 2023 Senin, (8/5/2023).

Hadi mengatakan bahwa pentingnya koordinasi bagi semua, khususnya bagi kabupaten/kota di kaltim. Karena menurutnya untuk memperoleh hasil kerja sama yang baik tentunya didasari dengan koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Oleh karena itu jika ingin sukses, belajarlah komunikasi yang baik dan jangan salah-salah dalam berkomunikasi. Jika terdapat kesalahan segeralah menyampaikan permohonan maaf dan memaafkan karena kita sebagai manusia tentu tidak luput dari salah dan dosa,” jelasnya.

Hadi juga menuturkan bahwa pentingnya koordinasi tersebut dilakukan bukan hanya hari itu saja tetapi ada koordinasi harian, koordinasi mingguan, koordinasi bulanan bahkan tahunan. Sehingga komunikasi dapat terus terjalin dengan baik.

“Terimakasih atas koordinasi yang dilaksanakan pada hari ini. Baik kepada jajaran pemerintah kabupaten PPU sebagai tuan rumah kegiatan, maupun jajaran pemprov kaltim sebagai penyelenggara dan kabupaten/kota sekaltim sebagai pesertanya,” jelasnya.

Adapun kegiatan ini ditandai oleh pemukulan gong oleh Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi didampingi Bupati PPU, Hamdam dan pejabat lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati PPU, Hamdam dan sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Perangkat Daerah ( Forkopimda) di lingkungan Pemkab PPU.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian dan Kesra, Christianus Benny dan diikuti perwakilan kabupaten/kota se provinsi Kaltim.

1 dari 3

Sementara itu, Bupati PPU, Hamdam menyebutkan pelaksanaan rakor ini sangat tepat dan menjadi momentum yang sangat strategis. Khususnya bagi Biro Administrasi Pembangunan dan seluruh bagian pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi kaltim untuk memainkan perannya dengan terus aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap kepada para peserta rakor agar dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang singkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman terkait program-program pembangunan di daerah masing-masing.

Dengan harapan, ke depannya dari bertukar pikiran dan pengalaman itulah, muncul ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan bagi pemerintah.

“Tentunya, ini semua menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, khususnya kebanggaan dan kehormatan bagi masyarakat PPU, karena telah dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya Rakor Adbang di tahun 2023 ini,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini pula diharapkan akan lahir kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang dapat turut mewujudkan Kaltim yang Berdaulat. Khususnya berdaulat dalam peningkatan pelayanan publik dibidang administrasi pembangunan dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU, Provinsi Kaltim. (SBK)

Bawaslu PPU Ingatkan KPU Soal Kelengkapan Berkas Pendaftaran Bacaleg

admin3

-

08/05/2023

0

Bawaslu PPU Ingatkan KPU Soal Kelengkapan Berkas Pendaftaran Bacaleg

PPU – Proses tahapan penerimaan pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara telah dimulai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU mengimbau semua pihak untuk turut terlibat dalam proses pendaftaran.

Masa pengajuan bacaleg ini berlangsung mulai tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA. Sedangkan pada hari terakhir dimulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WITA.

Ketua Bawaslu PPU, Edwin Irawan menuturkan pihaknya akan terus mengawasi langsung dalam pelaksanaan tahapan. Ini untuk memastikan proses penerimaan pengajuan bacaleg dari peserta pemilu sesuai dengan prosedur dan tatacara sesuai aturan serta semua diperlakukan sama.

“Yang jelas selama tanggal pendaftaran itu, Kami mengimbau agar seluruh calon dari parpol memperhatikan berkas calon sesuai dengan aturan,” jelasnya, Senin, (8/5/2023).

Terlebih, saat ini pendaftaran menggunakan mekanisme yang berbeda. Yakni dengan cara digital menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Saat ini memakai dua sistem, Silon dan manual. Jadi pemberkasan jadi ada di Silon, yang asli harus dibawa langsung. Jadi itu harus sesuai,” ujarnya.

Dalam hal ini, sambung Edwin, KPU PPU diminta lebih teliti terkait dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas tersebut. Karena pihaknya tidak ingin nanti banyak terjadi aduan masuk berkaitan dengan sengketa pencalonan.

“Kami hindari itu. Jadi Kami sangat berharap pencalonan tahun ini kami intensifkan pencegahan,” sebutnya.

Tak lupa pula ia mengimbau bila ada bacaleg yang masih berstatus TNI/POLRI, ASN, kepala desa dan perangkat desa dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sesuai yang diatur Peraturan KPU 10/2023. Termasuk memastikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

“Apalagi yang berkaitan dengan kekhususan. Seperti PNS yang mau nyalon itu surat pengunduran dirinya sudah harus ada, kemudian kades juga harus ada surat pengunduran dirinya. Jadi semua itu harus disiapkan,” terang Edwin.

Terlepas dari itu pula, masyarakat Benuo Taka diminta untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu kali ini. Dimulai dari tahapan pengajuan ini hingga akhir pesta demokrasi ini.

“Masyarakat juga harus untuk memerhatikan para bakal calon yang ada. Jika ada yang tidak beres, atau menganggap salah ada catatan dari salah satu calon, ya nanti laporkan saja ke Bawaslu, nanti kami pasti akan tindaklanjuti,” pungkas Edwin. (SBK)

Tenaga Medis PPU Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

admin3

-

08/05/2023

0

Tenaga Medis PPU Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

PPU – Aksi damai penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law digelar serentak tenaga medis dan kesehatan di seluruh Indonesia. Termasuk di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) di Penajam Paser Utara (PPU) pada Senin (8/5/2023).

Aksi ini diikuti lima himpunan tenaga medis dan kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Koordinator aksi, Jansje Grace Makisurat, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan fokus pada aksi damai, orasi, dan bagi-bagi bunga.

Tenaga medis dan kesehatan PPU telah melakukan audensi dengan kepala daerah dan menerima dukungan penuh dari Bupati PPU, yang berpesan agar aksi tetap berjalan kondusif.

1 dari 3

Pihaknya juga menunggu arahan dari pengurus IDI Pusat tentang hasil yang akan dicapai. Jika aksi damai ini tidak direspon dengan baik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, maka tenaga medis dan kesehatan akan melakukan pemberhentian pelayanan serentak.

Namun, pemberhentian layanan ini tidak mencakup Unit Gawat Darurat (UGD) atau ICU, tetapi hanya tenaga medis dan kesehatan yang akan turun ke jalan.

“Harapannya dari aksi ini dapat mendorong pemerintah pusat untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law agar tenaga medis dan kesehatan tidak perlu melakukan pemberhentian pelayanan dan turun kembali ke jalan,” pungkas Jansje Grace Makisurat. (NRD)

DPD PKS PPU Daftarkan 25 Bacaleg ke KPU

admin3

-

08/05/2023

0

PPU – Di Penajam Paser Utara (PPU), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi yang pertama mendaftarkan para bakal calon legislatifnya. Dipimpin langsung oleh Ketua DPD PKS PPU, Wakidi menyetorkan berkas pendaftaran lengkap ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU, Senin (8/5/2023).

“PKS hari ini menyerahkan dokumen 25 BCAD (bakal calon anggota DPRD) di KPU,” ucapnya usai penyerahan berkas.

Adapun pendaftaran ini dilakukan serentak seluruh pengurus se-Indonesia pada hari ini. Adapun tanggal 8 ini dipilih karena memiliki kesamaan dengan nomor urut partai. “Dari kami serentak secara nasional PKS daftar di KPU daerah seluruh Indonesia, tanggal 8, jam 8 pagi tadi,” sebut Wakidi.

Wakidi mengatakan pemenuhan Bacaleg dari PKS PPU telah mencapai jumlah yang maksimal yakni 25 orang. 25 orang bacaleg terisi seluruhnya sesuai daerah pemilihan (dapil).

“Keterwakilan perempuan lebih dari 30 persen, bahkan DPP PKS menambahkan keterwakilan milenial di BCAD PPU, jumlahnya 9 dari 25. BCAD ini masih dalam verifikasi KPU daerah, semoga tidak ada perubahan,” jelasnya.

Adapun yang dipersiapkan ialah 12 bacaleg di dapil Penajam, 5 bacaleg di dapil Sepaku dan 8 bacaleg di dapil Waru-Babulu. Di dapil Penajam, deretan nama-namanya ialah Thohiron, Asniar Basrah, Rois Umar, Fitriani Susanti, Abdul Rachim, Muhammad Risdian Al Avif, Hariyani Ningsi, Sufriyadi, Gusti Muhammad Bobby, Ade Rizki Avantie, Sukri dan Rahman Pamasi.

Untuk di dapil Sepaku ada Sariman, Suniyah, Panji Age Pratama, Jianto dan Siti Solihah. Serta untuk dapil Waru-Babulu ada Ratna Dewi, Rizal Ramadhan, Roman Rading, Devi Oktariza, Durani, Muhammad Shanransyah Nur Ruslan, Siti Romlah dan Arif Hadi Nata.

“Kami berharap doa dan dukungan bagi seluruh warga PPU untuk mewakili mereka di DPRD PPU.Target PKS sesuai Musda PKS adalah 5 kursi DPRD,” pungkas Wakidi. (SBK)

Ratusan Pemotor Akan Banjiri ISRD PPU

NUSANTARA

admin3

-

07/05/2023

0

PPU – International Supermoto Ride Day (ISRD) 2023 akan segera digelar di Penajam Paser Utara (PPU) pada Minggu (14/5/2023) mendatang. Segala persiapan sudah mulai dilakukan oleh kegiatan yang dipercayakan kepada Supermoto Indonesia (SMI) Chapter PPU.

Kegiatan yang sama juga akan digelar serentak di seluruh dunia, dan PPU menyambut kegiatan ini. Ketua SMI PPU, Ridwan, saat ditemui di lokasi kegiatan ISRD mengatakan bahwa kegiatan ini dipercayakan kepada chapter PPU untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini menjadi kegiatan besar tahun ini, sementara mereka menunggu kegiatan anniversary yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. (Minggu, 7/5/2023)

“Ini adalah kegiatan besar yang akan dilakukan oleh komunitas kita, di mana kita sebagai tuan rumah harus memberikan yang terbaik pada kegiatan ini mengingat bulan Juli mendatang kami akan melaksanakan kegiatan anniversary SMI PPU,” jelasnya.

Kegiatan ini akan dihadiri oleh ratusan pemotor pecinta trail dari seluruh Kaltim, dan akan berpusat di Islamic Center PPU sebagai titik kumpul. Setelah berkumpulnya ratusan motor, mereka akan menyusuri PPU menuju pusat kegiatan di Pantai Tanjung Jumlai.

“Rute kegiatan sudah kita survey dan ditentukan oleh panitia ISRD. Pusat kegiatan akan dilaksanakan di villa pantai Tanjung Jumlai,” ucapnya.

Kegiatan ini juga akan diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian sembako kepada warga sekitar wilayah. Harapannya, dampak positif dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh warga sekitar serta menghindari pemikiran negatif masyarakat terhadap komunitas motor.

“Kegiatan ini juga akan kami kemas dengan kegiatan berbagi kepada warga sekitar. Harapannya, dampak positif ini bisa dirasakan warga serta menghindari persepsi negatif masyarakat terhadap komunitas motor,” tutupnya. (NRD)

Menuju Smart City, DLH PPU Gagas Inovasi Siplah Terpadu

admin3

-

06/05/2023

0

Menuju Smart City, DLH PPU Gagas Inovasi Siplah Terpadu

PPU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) sedang mempersiapkan peluncuran sebuah inovasi baru, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Lingkungan Hidup Terpadu (Siplah Terpadu).

Latar belakang adanya program baru ini adalah ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 18 Januari 2022 lalu, ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan PPU.

“Rencana yang diumumkan Presiden Joko Widodo memberikan efek berantai bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian pada Hut PPU ke-21, Bupati PPU Hamdam menyatakan bahwa Kabupaten PPU merupakan Serambi Nusantara,” jelas Sekretaris DLH PPU, Syamsiah, Jumat (5/5/2023).

PPU sebagai Serambi Nusantara dimaknai sebagai bagian depan atau etalase dari IKN Nusantara. Oleh karena itu, PPU diharapkan memiliki kemajuan dan perkembangan yang sama dengan IKN Nusantara.

“Baik kemajuan dari sisi kecanggihan teknologi serta kemajuan-kemajuan lainnya dan juga modernisasi,” tambahnya.

Selain itu, RPJMD PPU 2018-2023 menetapkan visi dan misi pemerintah daerah yaitu yang maju, modern, dan religius. Itu untuk mencapai cita-cita dalam visi yang dituangkan dalam 11 misi.

Pada misi ke-9, yaitu menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas. Serta misi ke-10 “Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.”

“Maka visi dan misi tersebut sejalan dengan program smart city serta sebagai Serambi Nusantara, maka digitalisasi berbagai pelayanan publik sangat diperlukan. Pelayanan lingkungan hidup menjadi salah satu pelayanan yang memerlukan digitalisasi,” jelas Syamsiah.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, terkait pelayanan lingkungan hidup dapat dilakukan peningkatan melalui sistem digital yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time oleh masyarakat luas. Dilatarbelakangi belum tersedianya layanan satu pintu terhadap pengaduan terkait lingkungan hidup serta pembuatan dokumen, maka diinisiasi inovasi Siplah Terpadu.

“Inovasi Siplah Terpadu adalah aksi perubahan dengan konsep digitalisasi dan layanan satu pintu yang bertujuan untuk mentransformasi layanan di DLH PPU agar seluruh proses layanan semakin efisien, mudah, dan cepat,” pungkasnya. (SBK)

Kesbangpol Siapkan Rp 700 Juta untuk Banpol 9 Parpol di PPU

admin3

-

06/05/2023

0

Kesbangpol Siapkan Rp 700 Juta untuk Banpol 9 Parpol di PPU

PPU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Penajam Paser Utara (PPU) akan menggelontorkan dana hibah untuk Partai Politik (Parpol) PPU. Pada tahun ini, Bantuan Politik (Banpol) yang disalurkan mencapai ratusan juta rupiah pada 9 Parpol pemilik kursi di legislatif.

Kepala Badan Kesbangpol PPU, Agus Dahlan, menyampaikan bahwa Banpol ini dialokasikan senilai Rp 771.813.476. Nilai ini akan diberikan kepada sembilan partai yang berada di PPU.

“Bantuan Politik akan segera kami berikan kepada sembilan Parpol PPU,” ujarnya, Rabu (3/5/2023).

Adapun sembilan Parpol tersebut yaitu: 1. Demokrat, 2. PDI Perjuangan, 3. Partai Gerindra, 4. Partai Golkar, 5. PKS, 6. PBB, 7. PAN, 8. PKB, dan 9. Perindo.

Saat ini, Surat Keputusan (SK) Bupati sudah selesai ditandatangani. Lalu, proses pencairannya tinggal menunggu usulan proposal dari Parpol yang sesuai dengan dana hibah yang diperoleh oleh masing-masing Parpol tersebut.

“SK sudah ditandatangani oleh Bupati. Kami dari Kesbangpol tinggal menunggu usulan proposal dari Parpol yang mendapatkannya saja,” jelas Agus.

Bantuan Politik ini diharapkan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penggunaannya seperti kegiatan operasional sekretariat Parpol, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta melakukan pendidikan politik bagi para pengurus dan kader partai tersebut.

“Semoga dengan adanya Banpol ini, kami mengharapkan adanya penggunaan yang tepat serta sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” tutupnya. (NRD)

Ketua DPRD PPU Dukung Pembangunan SPA Sampah di Waru

admin3

-

06/05/2023

0

Ketua DPRD PPU Dukung Pembangunan SPA Sampah di Waru

PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor merespons positif upaya melanjutkan proyek Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah. Khususnya jika adanya pembangunan tersebut ada di wilayah Kecamatan Waru.

Seperti diketahui, Pemkab PPU melalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU menggagas adanya SPA Sampah di PPU. Itu sebagai upaya mobilisasi pengelolaan sampah yang baik di Benuo Taka.

Program itu diinisiasi sejak 2020 silam. Sebelumnya lokasi fokus berdirinya SPA Sampah berada di Desa Sesulu, Waru. Namun belakangan ada perubahan lokasi menjadi di Kelurahan Waru.

“Sebenarnya belum ada kepastian lokasi SPA juga. Artinya setelah pemberitaan yang pertama itu kan katanya warga Sesulu tidak menolak, hanya kurang sosialisasi. Kalau memang itu kondisinya ya disosialisasikan saja lagi. Suruh perangkat desa yang sosialisasikan,” kata Syahrudin, Sabtu (6/5/2023).

Ketua DPRD PPU, Syahrudin saat memberikan pandangan saat sosialisasi pembangunan SPA Sampah di Kelurahan Waru. (Robbi/MediaKaltimGroup)

Kendari begitu, ia menyebut tidak ada masalah jika warga Sesulu bersikeras dengan sikapnya. Maka, kata Syahrudin sebaiknya proyek tersebut dipindahkan ke lokasi lain.

“Sebenarnya adanya SPA ini sangat besar manfaatnya. Nilai ekonominya juga ada. Kan ada sampah pilahan yang bisa diolah, ada sampah kering. Hanya sisa-sisanya saja yang dibuang,” katanya.

Menurutnya, masyarakat Sesulu belum memahami potensi ekonomi dari daur ulang sampah yang ternyata bisa menghasilkan keuntungan. Meski begitu, keberadaan SPA Sampah yang masih berada di wilayah kecamatan yang sama diyakini masih akan memberikan multiflyer effect untuk sekitarnya.

“Kalau penilaiannya hanya dari satu sisi saja, misalnya bau, ya tidak ada masalah juga. Tinggal dipindahkan lokasi SPA,” sebut Syahrudin.

Ia berharap proyek SPA dapat direalisasikan tahun ini. Dalam hal ini pula, Syahrudin mengajak serta masyarakat untuk memberikan dukungan tehradap program ini.

“Karena tidak mungkin lagi kami membiayai itu tahun berikutnya. Kalau ini memang tidak bisa tereksekusi anggarannya, saya mengganggap pemerintah gagal melaksanakan programnya,” pungkasnya. (SBK)

Ditetapkan Rp 12 Miliar, Dana Pengawasan Pilkada PPU 2024 Cair Akhir 2023

admin3

-

06/05/2023

0

Ditetapkan Rp 12 Miliar, Dana Pengawasan Pilkada PPU 2024 Cair Akhir 2023

PPU – Anggaran Pemilu 2024 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU telah ditetapkan. Pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tersebut akan dicairkan secara bertahap mulai tahun ini.

Ketua Bawaslu PPU Edwin Irawan mengungkapkan bearan jumlah dana hibah tersebut, sebesar Rp 9 miliar. Penetapan besaran ini sesuai dengan beberapap kali pertemuan yang dilakukan pihaknya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU.

“Yang disetujui sebesar Rp9 miliar,” sebutnya, Sabtu (6/5/2023).

Adapun besaran ini mengalami perubahan dari usulan awalnya,yaitu sebesar sebesar Rp 12 miliar. Namun hanya disetujui Rp 9 miliar dengan landasan sesuai dengan kekuatan anggaran daerah.

Edwin mengungkapkan penggunaan dana ini meliputi, gaji staf Bawaslu. Kemudian gaji Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), honorarium adhoc dan kegiatan lainnya.

“Juga akan digunakan untuk keperluan pilkada 2024,” katanya.

Untuk diketahui pula, besaran dana hibah yang diterima itu sama besarannya dengan anggaran 2018 lalu. Pun demikian mekanisme oencairannya yang dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 40 persen akan disalurkan pada 2023 ini, tepatnya saat tahapan Pilkada dimulai. Sementara pada 2024 akan disalurkan sebesar 60 persen.

“Tinggal menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyalurannya,” pungkasnya. (SBK)