Beranda blog Halaman 725

TPID PPU Gelar Rakor Antisipasi Stabilitas Stok dan Lonjakan Harga Selama Ramadan dan Idulfitri 2024

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kembali menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Rabu (6/3/2024). Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Rakor di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati PPU ini dimpimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU Sodikin. Kegiatan ini menindaklanjuti rakor pada Senin (4/3/2024) lalu dalam isu yang sama, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hal inilah, kata Sodikin yang menjadi suatu langkah yang dilakukan Pemkab PPU untuk menjaga serta memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan menyambut Idulfitri 2024 nanti. Ada tiga agenda penting untuk memastikan harga barang pokok bisa stabil, juga ketersediaan stok pangan dan stabilitas yang perlu diantisipasi menjelang HBKN ini.

Langkah yang dilakukan ialah; pertama melakukan pemantauan dan pengawasan pasokan komoditas pangan. Lalu pelaksanaan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, serta yang ketiga sosialisasi atau edukasi pada masyarakat terkait inflasi.

“Sinergitas dan koordinasi yang intensif dilakukan dengan terus melakukan monitoring dan updating informasi agar semua pihak selalu siap dalam menghadapi dampak inflasi serta mengambil langkah-langkah konkret, terutama menjelang HBKN seperti puasa Ramadan dan Idulfitri,” katanya.

Foto: Rakor TPID dalam pengendalian inflasi daerah dalam rangka stabilitas harga jelang HKBN digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati PPU, Rabu (6/3/2024). (ProkopimPPU for MKN)

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU, Margono Hadi Sutanto menuturkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di tengah masyarakat perlu segera direspons. Salah satunya dengan menggelar Operasi Pasar Sembako Murah di delapan titik dalam sebulan ke depan.

“Kami sudah mempersiapkan jadwal dan delapan titik lokasi pelaksanaanya,” sebutnya.

Margono meyakinkan hal ini cukup efektif untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pun aksi itu akan dilaksanakan enam kali di beberapa titik yang sudah direncanakan.

Adapun untuk stok beras, sampai dengan puncaknya di Idulfitri 1445 Hijriah nanti dipastikan aman. Menurut keterangan Kancapem Bulog Tanah Grogot stok untuk PPU Maret ini mencapai 360 ton.

“Karena bulog memiliki dua gudang, setiap gudangnya tersedia kurang lebih 609 ton beras, dan ditambah 960 ton sementara masih dalam perjalanan. Untuk pendistribusiannya dilaksanakan 3 minggu sekali di-drop sebelum hari pasar. Dari pendistribusian sampai proses penjualannya ini akan terus diawasi oleh satuan tugas pengawasan agar masyarakat tidak khawatir dan dirugikan,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Sosialisasikan Penyelenggaraan Lomba Inovda PPU 2024, Makmur Dorong Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Publik

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) forum koordinasi inovasi daerah (inovda) dan sosialisasi lomba inovda se-PPU 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun yang dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintahan desa di PPU, Kamis (7/3/2024).

Dalam kegiatan ini, tampak hadir Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr Yopi secara daring. Kemudian juga Kepala Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kaltim, Santi Mediana Panjaitan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kaltim, Fitriansyah dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Makmur mengatakan bahwa FGD ini sebagai sarana mewujudkan Innovative Government. Sebagai bentuk komitmen Pemkab PPU dalam menghadirkan inovasi dan kreatifitas tata kelola administrasi pemerintahan. Serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

“Hari ini Kita semua hadir dalam kegiatan ini, yang mana tujuan utama dari inovasi daerah adalah meningkatkan daya saing daerah untuk kemajuan Indonesia,” katanya.

Selain itu, sambungnya, lomba inovda yang akan diselenggarakan bertujuan untuk menjaring dan menumbuhkembangkan ide-ide kreatif. Juga inovasi yang ada pada seluruh perangkat daerah, masyarakat bahkan sampai tingkat pelajar untuk inovasi yang baru atau sudah ada sebelumnya.

Inovda sendiri memiliki manfaat yang signifikan dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Di antaranya sebagai peningkatan daya saing daerah, bahwa dengan mengadopsi teknologi baru, metode efisien dan solusi kreatif daerah. Sehingga dapat lebih kompetitif dalam persaingan global.

Selain itu, dapat juga sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa inovasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyederhanakan proses birokrasi, memperpendek waktu layanan, dan meningkatkan efisiensi. Ini berdampak positif pada kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

“Semoga dengan bimbingan para narasumber, inovasi daerah kabupaten PPU dapat lebih ditingkatkan dan lebih inovatif lagi serta memiliki kualitas yang lebih baik dengan semangat dalam mewujudkan Benuo Taka sebagai Serambi Nusantara yang maju, berkelanjutan dan berdaya saing,” tutup Makmui. (ADV/Humas/SBK)

Sebanyak 214 ASN Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Otorita IKN Dilantik

NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Otorita IKN pada Rabu (6/3/2024). Acara tersebut berlangsung di assembly hall Menara Mandiri, Jakarta, dan diikuti oleh 214 peserta pelantikan, yang terdiri dari 212 jabatan fungsional dan 2 jabatan pelaksana di lingkungan Otorita IKN.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Otorita IKN 13/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Kepala Otorita IKN 14/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Otorita IKN.

Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh peserta pelantikan. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran mereka akan menjadi bagian bersejarah dalam pembangunan Ibu Kota, untuk itu pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini bukan hanya sekadar kata-kata melainkan janji kepada Tuhan.

“Mengemban amanat bukan hal yang mudah, pengucapan sumpah janji ini bukan sekadar ucapan melainkan janji kita kepada Tuhan untuk bekerja dengan jujur, dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono. (Otorita IKN)

Dalam acara pelantikan ini juga dihadiri oleh istri Kepala Otorita IKN, Lusi Susantono, serta jajaran Eselon I dan Eselon II di lingkungan Otorita IKN. “Jangan lelah untuk belajar, kelak kita akan menghadapi transformasi dari berbagai aspek. Semoga setiap langkah yang diambil oleh para pejabat yang baru dilantik membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Ibu Kota Nusantara,” tutupnya. (*Rls/SBK)

Makmur Siap Copot Kepala Sekolah yang Siswanya Lakukan Bullying

0

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun tegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap kepala sekolah. Jika masih terjadi siswa di sekolahnya yang melakukan tindakan perundungan (bullying). Hal ini disampaikan usai membuka acara Sosialisas Permendibudristek 40/2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, di Gedung Graha Pemuda pada Rabu (6/3/2024).

Makmur mengatakan, sanksi yang akan dikenakan adalah dengan segera menonaktifkan jabatan kepala sekolah yang bersangkutan. Hal ini menurutnya sangat objektif, terlebih sejak awal kenaikan jabatan ini bukan merupakan jabatan yang transaksional.

“Begitu ada bullying, pasti besoknya akan kami nonaktifkan, kepala sekolah kan naik bukan bayar, jadi bisa kami ganti segera,” tegasnya.

Ia menjelaskan tugas kepala sekolah itu besar, bahkan memastikan segala bentuk sarana dan prasarana dipenuhi dengan baik. Menurutnya, kepala sekolah harus aktif selama 24 jam untuk memastikan lingkungannya aman untuk anak.

“Itu kepala sekolah harus cek, keseluruhan. Bahkan fasilitas seperti WC itu harus dipastikan aman dan tidak dijadikan sebagai lokasi perundungan,” tambah Makmur.

Ia bahkan menegaskan beban kerja kepala sekolah harusnya mampu mengatur keadaan lingkungan sekolah lebih aman. Terlebih tidak memiliki kewajiban mengajar, maka pihaknya berharap besar kepala sekolah dapat memastikan sekolah menjadi ruang aman untuk seluruh siswa.

“Kalau jadi kepala sekolah ya harus turun, enggak bisa cuma ‘hehehe’ doang. Enggak susah kok, gampang kalau mau. Saya pasti akan cek itu,” pungkasnya.

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R

Tuntutan Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Babulu Dibacakan di PN Penajam, J Dituntut 10 Tahun Penjara

0

PPU – Tahapan perkembangan peradilan kasus pembunuhan satu keluarga di Babulu, Penajam Paser Utara (PPU)  telah sampai pada pembacaan tuntutan. Hal ini disampaikan usai persidangan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Penajam, Amjad fauzan, pada Rabu (6/3/2024).

Amzad mengatakan persidangan hari ini fokus pada pembacaan tuntutan sesuai sistem peradilan anak dengan tuntutan penjara 10 tahun. Ia jelaskan tuntutan ini berasal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan memberatkan terkait pasal pembunuhan berencana.

“Ini belum final, masih perlu pertimbangan dari majelis hakim,” jelasnya.

Amjad juga mengatakan proses selanjutnya pihaknya akan memberikan kesempatan kepada penasehat hukum dari tersangka anak untuk melakukan pembelaan. Jika pun ada, dalam proses persidangannya pihaknya juga memberikan kesempatan untuk keluarga tersangka untuk menyampaikan harapan atau pandangannya.

“Jika ada (pandangan keluarga tersangka) ya kami berikan kesempatan, untuk peradilan besok ya (7/3/2024),” ungkapnya.

Ia mengatakan pasal yang diajukan kumulatif termasuk dengan pencurian. Namun untuk pasal pemerkosaan tidak termasuk di dalamnya, hal ini dikarenakan tidak diajukan dalam penuntutan JPU. Sehingga pasalnya lebih dicondongkan pada pembunuhan berencana dan pencurian.

“Kalau yang terhadap anak (pemerkosaan), Jaksa tidak menuntut itu, itu menjadi dominus litis dan sudah dibacakan,” tambah Amjad.

Terkait dengan target putusan peradilan kasus ini, ia mengatakan harapannya akan diselesaikan pada minggu ini. Hal ini sesuai rencana yang telah disusun sejak awal peradilan dan majelis hakim juga mengusahakan untuk selesai dalam waktu yang telah direncanakan.

“Tapi kita tidak tahu ya, kalau besok belum siap pasti akan ditunda lagi,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya akan memberikan kesempatan banding kepada keluarga korban jika tidak sepakat dengan tuntutan yang telah diajukan. Hal ini berkaitan dengan bentuk tindak pidana kejahatan, sehingga kepentingan keluarga korban pasti akan difasilitasi oleh negara.

“Nanti bisa ajukan banding, pasti difasilitasi oleh negara,” pungkas Amjad.

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R

Masih di Gari Merah, Disdikpora PPU Targetkan Grafik Kasus Perundungan Menurun ke Garis Hijau

0

PPU – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru sebut grafik perundungan di sekolah harus turun ke garis hijau. Dalam artian, setiap sekolah harus menjamin ruang aman terwujud di setiap sekolah.

Andi membenarkan pihaknya diberikan arahan oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun untuk menurunkan angka perundungan di sekolah. Berdasarkan informasi dari pejabat kepala dinas sebelumnya, kondisi perundungan di PPU berada di garis merah.

“Berdasarkan laporan dari kadis lama memang grafik perundungan kita masih di garis merah,” terangnya (06/03/2024).

Ia menjelaskan, berdasarkan pengamatannya secara langsung pun kerap kali menemukan potensi perundungan di antara siswa. Dicontohkan, dalam kunjungan menemukan anak-anak yang bermain dan saling senggol, sehingga jika dibiarkan akan berlanjut menjadi perkelahian. Bahkan, sangat berpotensi para siswa membentuk kelompok-kelompok dan melakukan perundungan.

“Memang begitu awalnya, saling olok, senggol-senggol jadi kesempatan merundung,” tambahnya.

Disinggung terkait dengan ancaman pencopotan kepala sekolah oleh Pj Bupati PPU, dia akan berupaya menyurati setiap sekolah untuk memberikan rasa aman untuk semua anak. Menurutnya, para guru pun harus lebih mengutamakan hati dan menanamkan kelembutan kepada setiap anak.

“Saya pernah menyampaikan kepada guru untuk memberikan contoh, tetapi saya dibantah, maka guru bukan hanya mampu menasehati tapi juga implementasi,” ungkapnya.

Bahkan lebih lanjut, dia berharap dapat bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk mewujudkan ruang aman di sekolah. Salah satunya dengan sinergisitas dengan Psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terkait dengan keadaan psikis para siswa.

“Harusnya memang saling sinergi kita ini. Karena ini kan permasalahan bersama,” pungkasnya.

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha

Serahkan Santunan Dampak Pembangunan Bandara VVIP IKN, Pj Bupati PPU; Pemerintah Tidak Pernah PHP

PPU – Penyerahan santunan dampak pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua untuk sisi darat mulai kembali disalurkan, Rabu (6/3/2024). Untuk itu, masyarakat penerima diminta untuk bijak dalam mempergunakan santunan yang diberikan pemerintah tersebut.

Sepekan sebelumnya, pembayaran santunan atau juga disebut ganti-rugi tanam-tumbuh tahap pertama untuk sisi udara juga telah diberikan pada masyarakat di Kelurahan Gersik tersebut. Sama pula, penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun.

Penyerahan kali ini disaksikan langsung perwakilan Kementerian Perhubungan, selaku yang memiliki kewenangan bertanggungjawab, serta Pemprov Kaltim dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Makmur mengatakan bahwa proser peyaluran ini juga telah melalui sejumlah tahapan yang cukup panjang dan alot. Hingga akhirnya bisa tersalur ke masyarakat.

Hal ini juga memastikan untuk tahap selanjutnya bisa terwujud dalam waktu dekat. “Tahap pertama pada sisi udara sebelumnya telah terealisasi dan kini masuk pada pembayaran tahap kedua untuk sisi darat. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah PHP (pemberi harapan palsu),” katanya.

Untuk itu, ia berharap seluruh masyarakat yang telah menerima tersebut dapat menjadi agen pemerintah. Meberikan pernyataan pada masyarakat lainnya yang masih belum menerima santunan.

“Bahwa sesungguhnya pemerintah itu tidak mungkin menyengsarakan masyarakatnya,” sebutnya.

Selain itu, ia berpesan pada seluruh masyarakat yang baru saja menerima santunan tersebut agar menggunakan uangnya dengan bijak untuk kemaslahatan. Karena menurutnya, jika tidak digunakan dengan baik, dikhawatirkan uang yang baru diterima tersebut akan habis tanpa bekas. Walaupun jumlahnya itu tidak sedikit.

“Ingat mencari uang sepuluh juta itu susah, tetapi menghabiskan uang lima puluh juta itu gampang sekali. Makanya Saya pesan ke pada Bapak-Ibu, gunakan sebaik-baiknya uang yang diterima untuk keluarga, usaha, sekolah anak-anak dan sebagainya yang bermanfaat,” tutup Makmur. (ADV/Humas/SBK)

Sosialisasikan Permendikbudristek 40/2021, Makmur; Pengangkatan Kepala Sekolah Harus Perhatikan Mekanisme Assesment yang Komprehensif

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 40/2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Rabu (6/3/2024). Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU ini diIkuti sekira 1.000 guru-guru di PPU.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun membuka kegiatan yang diadakan di Gedung Graha Pemuda Kilometer 9, Kelurahan Nipah-Nipah. Ia mengatakan peran kepala sekolah dalam aktivitas belajar-mengajar dalam satu ruang pendidikan sangat penting.

Ia menilai, salah satu faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu di sekolah adalah tergantung dari keefektifan kepemimpinan kepala sekolah, selaku manajerial dan top leadernya. “Untuk itu, dalam pengangkatan kepala sekolah harus memperhatikan mekanisme assesment yang komprehensif sesuai kebutuhan daerahnya,” ucapnya.

Kemudian, pada pengangkatan kepala sekolah yang mengikuti aturan pada Permendikbudristek ini juga harus dicermati. Utamanya jika jabatan kepala sekolah itu adalah guru yang diberi penugasan.

“Saat menjabat sebagai kepala sekolah tetap tidak bisa melepaskan diri dari tugas utamanya sebagai guru. Ini yang membedakan dengan jabatan struktural,” ujar Makmur.

Salah satunya, sebut Makmur, dalam Permendikbudristek 40/2021 menyatakan bahwa jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, khusus dilaksanakan paling banyak empat periode dalam jangka waktu 16 tahun dengan setiap masa dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun.

Melalui peraturan tersebut pula, PPU saat ini memiliki calon kepala sekolah mengikuti Diklat CKS (calon kepala sekolah) sebanyak 10 orang. Terdiri dari 3 orang guru SD dan 7 orang guru SMP, dan untuk jumlah guru penggerak ada sebanyak 94 orang.

“Dari 94 orang (guru penggerak) terdapat 19 orang yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah, dan pengawas sekolah yaitu 13 orang sebagai kepala sekolah dan 6 orang dari pengawas sekolah,” terangnya.

Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka gelaran sosialisasi yang diadakan Disdikpora PPU, Rabu (6/3/2024). (ProkopimPPU for MKN)

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Makmur juga berpesan pada seluruh kepala sekolah di wilayahnya agar selalu mengawasi aktivitas siswa-siswi di sekolah. Agar tidak sampai ada terjadi perundungan di sekolah.

“Saya juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang hadir agar selalu cek aktivitas disekolah. Saya juga tegaskan jika ada terjadi perundungan atau bullying disekolah maka akan saya ganti kepala sekolahnya,” pungkas Makmur. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Disbudpar PPU Fokus Pembinaan Pokdarwis dalam Pengembangan Pariwisata di Tiap Wilayah

PPU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Penajam Paser Utara (PPU) berencana membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) baru. Sebagai upaya pengembangan potensi-potensi kepariwisataan yang ada di beberapa kelurahan.

Daerah berjuluk Benuo Taka diyakini memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar. Namun sayang belum tergarap dengan cukup baik, baik oleh pemerintah pun oleh masyarakat di sekitarnya.

Dalam proses pengembangan kepariwisataan ini, Disbudpar PPU mengambil peran dengan aktif melakukan pendampingan pengembangan pariwisatanya. Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman menyebut pendampingan itu dilakukan melalui Pokdarwis yang dimiliki kelurahan.

“Kami tetap aktif melakukan pembinaan melalui pokdarwis. Nantinya akan ditargetkan untuk lebih menghasilkan dan memastikan pengelolaannya terlaksana dengan baik,” ucapnya, Rabu (6/3/2024).

Pasalnya, masih belum banyak jumlah lokasi pariwisata yang dikelola langsung oleh Disbudpar PPU, apalagi untuk dipungut retribusinya. Hal ini berkaitan erat dengan lahan wisata yang kebanyakan masih masuk kedalam lahan masyarakat.

“Sebagian besar untuk potensi wisata ini masih menjadi lahan masyarakat. Meski begitu, tetap kita lakukan pembinaan dan kita bentuk teman-teman yang ada di kelurahan dan desa mendirikan Pokdarwis, dari situ nanti pengelolaan itu dilaksanakan,” jelas Juzlizar.

Ia mencontohkan pada Objek Wisata Pantai Sipakario di Kelurahan Nipah-Nipah. pihaknya akan menggelontorkan anggaran untuk memberikan bantuan fasilitas.

Di antaranya, toilet portabel dan gazebo portebel. Hal ini upaya untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung di salah satu destinasi unggulan tersebut, sehingga akan meningkatkan jumlah pengunjung.

“Sementara seperti itu bentuk supportnya, karena masih proses dari pemerintah untuk melakukan pendekatan ke yang punya (dalam pengelolaannya),” terang Juzlizar.

Lebih lanjut, dalam pengembangan pembinaan melalui pokdarwis ini, Disbudpar PPU tahun ini akan membentuk di 3 kelurahan baru. Ia berharap langkah ini akan meningkatkan pengembangan kepariwisataan daerah di 2024 ini.

“Saat ini ada 14 Pokdarwis, tapi tahun ini akan ada penambahan 3 lagi, jadi total 17 Pokdarwis,” tutupnya. (ADV/NAH)

DKP PPU Anggarakan Rp 400 Juta untuk Pengadaan Makanan Sehat dalam Penekanan Kasus Stunting

PPU – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Penajam Paser Utara (PPU) mengalokasikan dana Rp 400 juta tahun ini untuk menekan angka stunting. Salahsatunya akan dipergunakan untuk pengadaan makan sehat bagi keluarga stunting dan berpotensi stunting.

Anggaran itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU 2024. Kepala DKP PPU, Mulyono menjelaskan pengalokasian dana tersebut merupakan komitmen Pemkab PPU dalam meningkatkan kualitas hidup Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU.

Utamanya yang berkaitan dengan memastikan tumbuh kembang anak-anak sesuai dengan masa pertumbuhannya. Ia mengatakan penggunaan anggaran dalam rangka melakukan intervensi untuk menekan angka stunting.

Pun anggaran pada 2024 ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023, pihaknya telah menggelontorkan dana Rp 60 juta.

“Untuk anggaran tahun ini Rp 400 juta, ini lebih besar dari tahun 2023 lalu,” ungkapnya, Rabu (6/3/2024).

Foto: Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, Muliyono saat diwawancarai (Nelly/RadarIbukota)

Mulyono mengatakan anggaran ini nantinya akan digunakan untuk melakukan intervensi. Melalui makanan bergizi yang berasal dari alam.

Ia mencontohkan makanan yang akan diberikan seperti beras, gula, telur, terpung, minyak dan susu. “Dari alokasi dana untuk menyediakan bantuan berupa makanan bergizi dalam bentuk natura, seperti beras, gula, telur, tepung, minyak, dan susu,” jelasnya.

Untuk memastikan pemberian makanan bergizi ini tepat sasaran, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat. Pasalnya, kerap kali ditemukan makanan bergizi tidak diberikan pada anak secara langsung dan digunakan untuk makan orangtuanya.

“Nanti akan menjadi pengawasan tersendiri. Jadi sebagai issue strategi. Jangan sampai intervensi kita itu dimanfaatkan oleh keluarga, orangtua dan saudaranya, karena ini ditujukan untuk anak stunting. Jadi akan kita lakukan pengawasan yang betul betul ekstra,” bebernya.

Nantinya, intervensi ini akan dilakukan di semua kecamatan di PPU. “Semua kecamatan ada, tapi untuk Kecamatan Waru nggak begitu banyak,” tutup Mulyono. (ADV/NAH)