spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Langkah Otorita IKN dan BNPB Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di Wilayah IKN

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat langkah strategis dan komitmen dalam penanggulangan bencana di wilayah IKN, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Di antaranya dengan para pihak tanggap bencana.

Sinergi ini terus diintegrasikan guna kesiapan dari berbagai aspek seperti perencanaan, SDM, sarana & prasarana, serta pembiayaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rapat koordinasi yang berlangsung di Balikpapan pada Jumat (8/3/2024).

Pada pelaksanaan focus group discussion (FGD), Otorita IKN bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta para pihak terkait lainnya. Mereka berkomitmen untuk untuk mengelola serta menanggulangi bencana di IKN.

Komitmen tersebut di antaranya adalah integrasi dan sharing data sistem informasi beserta pengembangannya, identifikasi rencana jangka pendek keperluan SDM, pemetaan logistik, sarana & prasarana dasar, dan giat rencana gelar perhelatan sebelum pemindahan ASN ke IKN, serta penyusunan kajian risiko bencana untuk periode 2024-2029 di kawasan IKN yang dilaksanakan oleh Otorita IKN bekerjasama dengan BNPB.

Baca Juga:   Humas Setkab PPU Santuni Anak Yatim saat Momentum Ramadan

Selain menjaring beberapa komitmen, juga terdapat aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan dari diskusi rapat koordinasi tersebut. Myrna Safitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, menekankan pentingnya update informasi kondisi kerawanan bencana sebagai langkah awal kesiapsiagaan.

“Dengan adanya update informasi, ini akan berguna sebagai tindakan kesiapsiagaan dari seluruh pihak,” tutur Myrna.

Selain itu, dalam kerangka kerja sama yang telah dijalin, pemetaan program kegiatan yang melibatkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di wilayah IKN juga menjadi salah satu agenda penting. Upaya kolektif ini diharapkan memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing entitas dalam menghadapi bencana.

“Otorita IKN belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah khusus, sehingga para pihak K/L dan Pemda diharapkan dapat mengerjakan tugas dan fungsinya seperti biasa, dan dengan adanya rapat ini, kita bisa melihat pihak yang belum memiliki atau kekurangan program, SDM, maupun peralatan mitigasi sehingga dapat dipikirkan secara bersama,” ujar Myrna.

Langkah selanjutnya adalah adanya sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk implementasi “Early Warning System”, menawarkan dukungan penting bagi seluruh stakeholder untuk lebih cepat tanggap terhadap bencana. Udrekh, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, menggarisbawahi bahwa pemetaan dan evaluasi risiko bencana merupakan langkah awal yang krusial.

Baca Juga:   Perbakin Gelar Lomba Menembak Sambut HUT Ke-22 PPU

Ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi lebih kepada berdasarkan pemahaman mendalam tentang risiko bencana yang ada. Keseluruhan proses ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pengetahuan yang akurat tentang risiko bencana dapat menjadi dasar bagi semua tindakan dan strategi penanggulangan bencana yang diambil.

Sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk penerapan “Early Warning System,” diharapkan memperkuat kapasitas tanggap darurat wilayah. Udrekh menjelaskan bahwa dalam perspektif penanggulangan bencana, kegiatan pemetaan adalah kegiatan yang paling hulu pada dasarnya. Jadi bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan itu didasari oleh pengetahuan kita tentang risiko bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Tianur, mengungkapkan bahwa identifikasi awal bencana potensial di IKN sudah dilakukan, mencakup kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor, meskipun sebagian besar tidak terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Inisiatif kolaboratif ini tidak hanya fokus pada integrasi data dan sumber daya, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembentukan sistem tanggap bencana. “Kerja sama dengan masyarakat sangat krusial dalam membangun IKN yang tanggap bencana,” ujar Myrna Safitri, menegaskan pentingnya partisipasi publik.

Baca Juga:   Bengkel Milik TNI di PPU Kemalingan

Selaras dengan pembangunan fisik IKN, Otorita IKN telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam mitigasi bencana, termasuk penanaman berbagai jenis pohon dan pembuatan embung sebagai upaya pengendalian banjir.

Dengan upaya bersama ini, Otorita IKN berkomitmen pada pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya berkelanjutan, tapi juga resilien terhadap bencana, memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh penghuninya. (*Rls/SBK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER