TENGGARONG – Kematian seekor Pesut Mahakam bernama “Lion” di perairan Sungai Mahakam wilayah Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, kembali memicu sorotan terhadap lemahnya perlindungan habitat satwa endemik Kalimantan Timur tersebut.

Di tengah ancaman yang terus membayangi populasi pesut, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Pesut Mahakam di Kutai Kartanegara justru belum juga rampung meski pembahasannya telah bergulir sejak 2022.

Kematian Lion disebut menjadi alarm baru terhadap kondisi habitat Pesut Mahakam yang semakin tertekan akibat lalu lintas tongkang, aktivitas penangkapan ikan destruktif, degradasi kualitas sungai hingga lemahnya pengawasan kawasan konservasi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengakui pembahasan Raperda Perlindungan Pesut Mahakam masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltim karena terdapat sejumlah catatan perbaikan, khususnya pada bagian naskah akademik.

Menurutnya, salah satu kendala utama adalah minimnya referensi ilmiah dan studi pembanding karena Pesut Mahakam merupakan spesies air tawar langka yang sangat terbatas di dunia.

“Memang harus ada contoh atau minimal studi perbandingan dengan daerah atau negara lain. Itu yang masih menjadi pertimbangan sambil kami mencari referensi,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, proses penyusunan regulasi berjalan lebih lambat karena DPRD ingin memastikan seluruh substansi perda memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, Ahmad Yani memastikan pembahasan perda tidak dihentikan dan tetap menjadi prioritas DPRD Kukar.

Menurutnya, secara substansi pembahasan sebenarnya hampir final dan hanya membutuhkan penguatan pada beberapa bagian, terutama naskah akademik.

“Intinya perda ini tetap prioritas kami di DPRD,” tegasnya.

Di sisi lain, peneliti Yayasan Konservasi Rasi, Daniela Kreb, menilai proses pembentukan perda tersebut berjalan terlalu lama.

Ia menyoroti bahwa hambatan tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan dan kewenangan bersama pemerintah pusat.

Menurut Daniela, kawasan konservasi Pesut Mahakam sebenarnya sudah memiliki dasar hukum nasional melalui keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, penguatan regulasi di tingkat daerah tetap diperlukan agar implementasi perlindungan lebih operasional dan efektif di lapangan.

Daniela juga mengungkapkan adanya pergeseran arah kebijakan. Penguatan perlindungan kini tidak lagi hanya fokus pada perda konservasi khusus, tetapi mulai diarahkan pada revisi Perda Perikanan 2017 serta rencana perda pengelolaan sungai yang lebih luas.

Di dalam revisi tersebut terdapat sejumlah aturan pendukung konservasi, seperti larangan alat tangkap destruktif, pengaturan ukuran mata jaring hingga upaya mencegah overfishing yang dapat mengganggu habitat pesut.

Selain itu, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan rencana pengaturan transportasi sungai, mulai jalur kapal, kedalaman sungai hingga pembatasan jumlah kapal yang melintas.

Meski berbagai aturan sudah tersedia, Daniela menilai tantangan terbesar tetap berada pada implementasi di lapangan.

Hal itu terlihat dari masih maraknya tongkang yang melintas di anak sungai kawasan konservasi yang seharusnya dibatasi.

Padahal secara normatif, lalu lintas sungai telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012.

Kawasan konservasi Pesut Mahakam sendiri saat ini mencakup 27 desa dengan pembagian zona inti, zona perlindungan penuh hingga zona terbatas yang masih memungkinkan aktivitas masyarakat secara berkelanjutan.

Kawasan tersebut awalnya ditetapkan sebagai kawasan cadangan oleh Bupati Kukar pada 2020 sebelum akhirnya ditingkatkan menjadi kawasan konservasi nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Status itu menjadikan Pesut Mahakam sebagai satu-satunya kawasan konservasi air tawar di Indonesia di antara 11 kawasan konservasi nasional yang ada.

Ahmad Yani menilai keberadaan perda daerah tetap penting untuk memastikan pemerintah kabupaten memiliki ruang intervensi dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar sungai.

“Yang kita butuhkan sebenarnya adalah aspek pemeliharaan dan intervensi pemerintah kabupaten,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mulai merombak total arah tata ruang daerah setelah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai mengubah banyak aspek kewilayahan di Kukar.

Hal itu mengemuka dalam rapat finalisasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kukar di Ruang Bapemperda DPRD Kukar, Senin (11/5/2026).

Ketua Pansus Raperda RTRW DPRD Kukar, Budiman, mengatakan pembahasan kali ini tidak lagi sekadar membicarakan perubahan beberapa pasal.

Menurutnya, substansi RTRW lama sudah terlalu banyak berubah sehingga harus diganti total melalui perda baru.

“Ini bukan lagi sekadar perubahan beberapa pasal, tetapi sudah harus dilakukan penyusunan perda baru karena substansi yang berubah sudah sangat besar,” ujarnya.

Budiman menjelaskan salah satu pemicu utama perubahan tersebut adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN yang berdampak langsung terhadap batas wilayah Kukar.

Selain faktor IKN, hasil Peninjauan Kembali RTRW juga menunjukkan skor 58,20 persen. Angka itu menjadi indikator bahwa tingkat perubahan substansi telah melewati ambang batas sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut, revisi total wajib dilakukan apabila ketidaksesuaian substansi melampaui 20 persen.

Karena itu, Pansus merekomendasikan pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2023 untuk kemudian diganti dengan regulasi baru yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi terkini.

Budiman menegaskan langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.

Pansus menilai draf perubahan perda yang sebelumnya diajukan sudah tidak lagi memadai karena seluruh sistematika dan substansi aturan harus disusun ulang agar memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat.

“Kami ingin perda ini memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang,” katanya.

Selain dampak IKN, rapat pansus juga menyoroti sejumlah persoalan sektoral yang dinilai masih berpotensi memunculkan konflik ruang, termasuk sinkronisasi data spasial agar tidak terjadi tumpang tindih zonasi di lapangan.

Pansus turut memberi perhatian terhadap data Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi yang hingga kini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut bersama Kementerian Transmigrasi.

Tak hanya itu, wilayah Kelurahan Muara Kembang seluas 602,01 hektare dan Kelurahan Tamapole seluas 980,85 hektare juga diminta masuk dalam pengakomodiran dokumen RTRW terbaru.

Isu kawasan pesisir Delta Mahakam turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

DPRD meminta agar penyelesaian persoalan masyarakat pesisir dapat diwadahi melalui mekanisme Tim Terpadu sehingga warga memiliki kepastian ruang dan perlindungan hukum.

“Setiap jengkal ruang di Kabupaten Kukar harus memiliki kepastian hukum, perlindungan, dan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Budiman.

Di akhir pembahasan, Pansus RTRW menegaskan revisi total menjadi langkah hukum yang tidak bisa dihindari setelah perubahan besar akibat hadirnya IKN.

“Revisi total ini menjadi konsekuensi hukum yang harus ditempuh agar RTRW Kukar benar-benar selaras dengan regulasi terbaru, termasuk penyesuaian wilayah pasca terbitnya Undang-Undang IKN,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S