NUSANTARA – Ada kabar baru soal target pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan anggaran Rp15,5 triliun dalam Pagu Anggaran 2027.
Duit sebesar itu, untuk pembangunan batch kedua 2025-2027 agar misi IKN menjadi Ibu Kota Politik 2028 tercapai. Usulan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dipaparkan Basuki, total kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk tahun depan angkanya Rp22,2 triliun. Tapi sekarang baru terpenuhi Rp6,7 triliun. Jelas masih jauh dari kata cukup. Masih ada kekurangan sedikitnya Rp15,5 triliun lagi.
“Telah dialokasikan pada pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun, sehingga masih buruh tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun,” sebut Basuki.
Anggaran sebesar itu dirinci untuk sejumlah kegiatan, jelasnya tahap atau batch dua pembangunan IKN dengan termin 2025-2027 sebesar Rp7,4 triliun.
Kemudian Rp8 triliun dibutuhkan untuk pembangunan batch berikutnya yang menggunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears) periode 2026-2028.
Basuki menyebutkan,hal itu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Yakni yang termaktup dalam Peraturan Presiden (Perpres) 79/2025 tahun 2025 untuk menjadikan kawasan IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028.
Tidak hanya sebatas itu. Mantan menteri PUPR itu juga menjelaskan terkait biaya operasional maupun pemeliharaan infrastruktur, yang telah dibangun di IKN.
Anggarannya, jelas Basuki, dibutuhkan anggaran setidkanya Rp96 miliar demi menjaga kualitas atas seluruh fasilitas yang sudah ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Jadi ini untuk gedung-gedung atau jalan yang sudah terbangun, pemeliharaannya ditugaskan kepada Otorita dan kami membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp96 miliar,” terang Basuki.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor : Muhammad Rafi’i
