SAMARINDA — Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang kini diterapkan secara nasional memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional kantor, khususnya penggunaan listrik dan air.

Berdasarkan kebijakan terbaru tahun 2026, pemerintah menetapkan Work From Home (WFH) secara nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk efisiensi energi dan mobilitas serta berlaku di instansi pusat maupun daerah.

Menurut Ririn, meski ASN bekerja dari rumah atau secara fleksibel, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.

Pegawai tetap diwajibkan siap bekerja, menghadiri rapat daring hingga turun ke lapangan apabila diperlukan.

“Cukup signifikan dampaknya untuk penghematan listrik dan air. Tapi tidak mengurangi efektivitas kerja karena teman-teman tetap standby dan bekerja sesuai tugasnya,” ujarnya.

Ririn menjelaskan penerapan work from anywhere bukan berarti pegawai bebas tanpa pengawasan.

Seluruh ASN tetap harus mematuhi aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan WFH nasional setiap Jumat.

Ia menegaskan disiplin menjadi poin utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

ASN harus tetap mudah dihubungi dan siap apabila sewaktu-waktu ada agenda mendadak seperti rapat pembahasan anggaran, audiensi hingga kebutuhan dukungan data saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau memang sulit dihubungi atau tidak responsif tentu ada warning. Karena konsepnya tetap bekerja, hanya tempat kerjanya yang fleksibel,” katanya.

Selain itu, WFH juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan rapat evaluasi internal, monitoring target kerja, serta koordinasi antarbidang melalui platform daring seperti Zoom Meeting.

Meski demikian, pelaksanaan WFH masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait jaringan internet dan aplikasi absensi online yang terkadang mengalami gangguan.

“Masih tahap penyesuaian dan uji coba. Kadang ada kendala jaringan atau aplikasi absensi, tapi secara umum tetap berjalan,” jelasnya.

Ririn menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah lebih dulu menginisiasi pola kerja fleksibel sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara nasional oleh pemerintah pusat.

Dinas Pariwisata Kaltim pun menyatakan mendukung penerapan WFH setiap Jumat selama pelaksanaannya tetap menjaga produktivitas ASN dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Taufiq Kurrahman, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja di sektor perkebunan di Kaltim.

Komitmen tersebut disampaikan dalam forum diskusi terkait pengawasan ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial di lingkungan perusahaan perkebunan beberapa waktu lalu di Samarinda.

Taufiq menyebut sektor perkebunan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan tenaga kerja dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 271 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kaltim dengan jumlah pengawas atau penegak ketenagakerjaan yang masih terbatas, yakni sekitar 350 personel.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh perusahaan menjalankan aturan ketenagakerjaan secara optimal.

“Dengan melihat kondisi di lapangan, luas wilayah perkebunan serta jumlah tenaga kerja yang besar, kami dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen penuh mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja, khususnya di sektor perkebunan,” ujar Taufiq.

Ia menegaskan sektor perkebunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, kesejahteraan pekerja, serta keberlanjutan lingkungan.

Dalam komitmen tersebut, terdapat sejumlah poin utama yang menjadi fokus penguatan di sektor perkebunan.

Pertama, mendorong penerapan norma ketenagakerjaan yang baik, termasuk pemenuhan hak pekerja, hubungan kerja yang harmonis, dan perlindungan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan agar memenuhi standar ketenagakerjaan, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan berkeadilan.

Upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja perkebunan juga menjadi perhatian melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan kompetensi pekerja demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tak hanya itu, Disbun Kaltim juga mendorong praktik usaha perkebunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan.

Taufiq berharap komitmen tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor perkebunan Kaltim.

“Semoga komitmen ini menjadi langkah positif yang dapat terus kami laksanakan demi terciptanya lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pengembangan kawasan wisata pesisir di Kaltim dinilai perlu dibangun dengan pendekatan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.

Pandangan tersebut disampaikan peneliti LP2M Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Musdalifah Asis, S.E., M.Si., yang juga dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan observasi lapangan mahasiswa Magister Manajemen angkatan 46 di sejumlah kawasan wisata pesisir di Balikpapan dan Kutai Kartanegara.

Sebanyak 58 mahasiswa dibagi ke dalam sembilan kelompok observasi sebagai bagian dari pembelajaran lapangan terkait tata kelola destinasi wisata pesisir dan pengembangan ekowisata berkelanjutan di tengah perkembangan kawasan penyangga IKN.

Musdalifah menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi yang menghubungkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara langsung di lapangan.

Menurutnya, melalui observasi kawasan wisata pesisir, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar lapangan, tetapi juga mengumpulkan data kajian akademik terkait pembangunan wisata berkelanjutan di Kaltim.

Selain itu, keterlibatan mahasiswa di lapangan diharapkan mampu memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis masyarakat dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk pengembangan destinasi wisata daerah.

Mahasiswa tidak hanya melakukan pengamatan terhadap potensi wisata, tetapi juga mengkaji pola pengelolaan destinasi, keterlibatan masyarakat pesisir, tantangan infrastruktur, hingga aspek keberlanjutan lingkungan di kawasan wisata pantai.

Hasil observasi nantinya akan dikembangkan dalam bentuk laporan jurnal akademik dan dokumentasi lapangan.

Salah satu lokasi observasi dilakukan di kawasan Pantai Jeros Paradise Resort, Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan.

Menurut Musdalifah, kawasan pesisir tidak dapat dipandang hanya sebagai ruang bisnis atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga sebagai ruang konservasi lingkungan yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Kawasan pesisir memiliki potensi besar bukan hanya sebagai wahana pertumbuhan ekonomi dan bisnis, tetapi juga sebagai ruang konservasi lingkungan yang harus dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.

Ia menilai mahasiswa perlu memahami bahwa pengembangan wisata tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan keberlanjutan masyarakat pesisir.

Musdalifah mengatakan keterlibatan mahasiswa dalam observasi lapangan menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, hingga kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, pembelajaran lapangan penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kelas, tetapi mampu melihat langsung fenomena sosial dan tantangan pembangunan wisata di lapangan.

“Mahasiswa diharapkan tidak hanya hadir sebagai student, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang mampu memahami persoalan lapangan dan menghadirkan solusi yang aplikatif,” katanya.

Selama observasi, mahasiswa juga melihat bagaimana aktivitas wisata pesisir mulai berkembang melalui keterlibatan masyarakat lokal, pelaku UMKM, hingga pengelola wisata di kawasan pantai.

Musdalifah menjelaskan pembangunan pariwisata memerlukan keterlibatan banyak pihak agar pengembangan kawasan wisata tidak berjalan secara parsial.

“Pembangunan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha agar pengembangan wisata bisa berjalan secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan wisata pesisir, mulai dari penguatan literasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur pendukung, hingga kemampuan promosi digital destinasi wisata.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak boleh menjadi penghalang dalam pengembangan kawasan wisata pesisir di Kaltim.

“Tantangan itu tidak boleh menjadi penghalang. Justru harus menjadi dasar untuk menghadirkan solusi pengembangan wisata yang lebih optimal,” ujarnya.

Musdalifah mengingatkan pengembangan investasi pariwisata harus tetap melibatkan masyarakat lokal agar tidak terpinggirkan di tengah perkembangan kawasan.

Menurutnya, masyarakat pesisir harus tetap menjadi bagian utama dalam pembangunan wisata di daerah mereka sendiri.

“Wisata pesisir bukan hanya tentang destinasi, tetapi juga tentang masa depan masyarakat pesisir. Karena itu, keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya harus tetap dijaga,” tutupnya. (MK)

Penulis: Nuzul Saputra
Editor: Agus S