SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, menilai berbagai persoalan yang berulang di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda tidak dapat dilepaskan dari belum terisinya jabatan direktur definitif di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

Saat diwawancarai pada Senin (15/6/2026), Darlis mengatakan kasus yang belakangan mencuat di RSUD AWS hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang terjadi di internal rumah sakit.

“Sebetulnya ini seperti gunung es. Kasus itu muncul, tetapi banyak kasus-kasus serupa yang terjadi dan terus berlanjut,” ujarnya.

Menurut Darlis, Komisi IV DPRD Kaltim telah berulang kali mengingatkan manajemen RSUD AWS melalui Dinas Kesehatan terkait berbagai persoalan yang terus bermunculan tanpa penyelesaian yang tuntas.

Ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari status kepemimpinan rumah sakit yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Situasi itu, menurutnya, membuat pengambilan keputusan strategis tidak berjalan maksimal.

“Karena sampai sekarang direktur definitif belum ada. Namanya Plt, untuk mengambil kebijakan yang terlalu dalam tentu ada kehati-hatian. Akhirnya mekanisme kontrol dan SOP tidak berjalan maksimal,” katanya.

Darlis menjelaskan penempatan pejabat dalam lingkungan pemerintahan seharusnya mengikuti mekanisme yang telah diatur dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Jabatan Plt yang berlangsung terlalu lama dinilai berdampak terhadap efektivitas organisasi.

“Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, pasti mengganggu kinerja pemerintah. Standar prosedur juga tidak bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Ia juga menyoroti aspek psikologis yang kerap dihadapi pejabat Plt, terutama jika berasal dari lingkungan internal instansi yang sama. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penegakan aturan.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim meminta Gubernur Kalimantan Timur segera mengisi jabatan-jabatan strategis secara definitif dan menghindari pertimbangan politik dalam proses penempatan pejabat.

“Kami mengingatkan Pak Gubernur untuk kembali pada mekanisme yang ada. Hilangkan kepentingan-kepentingan politis dalam menempatkan seseorang sehingga tidak perlu jabatan itu diisi Plt sampai berlarut-larut seperti sekarang,” ujarnya.

Darlis mengungkapkan Komisi IV DPRD Kaltim bahkan telah menyampaikan sikap resmi melalui surat kepada gubernur terkait sejumlah jabatan yang masih diisi Plt, termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan, RSUD AWS, hingga RSUD Kanujoso Djatiwibowo.

“Kami sudah sampaikan secara resmi agar Pak Gubernur memberikan perhatian dan tidak membiarkan jabatan itu diisi oleh Plt sekian lama,” katanya.

Namun hingga kini, lanjut Darlis, DPRD Kaltim belum menerima jawaban resmi atas surat tersebut.

Meski demikian, Komisi IV memastikan akan terus mengawal persoalan itu. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap berbagai aduan yang muncul di sektor pendidikan, termasuk menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai rawan memunculkan persoalan di lapangan.

“Kami akan terus mengawal. Besok kami juga rapat dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi berbagai aduan yang masuk, apalagi menjelang SPMB yang merupakan periode sangat rentan munculnya persoalan,” tutup politikus PAN tersebut. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Samarinda pada Senin (15/6/2026) siang memicu terjadinya tanah longsor di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Durian, RT 27, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Akibat kejadian tersebut, satu rumah warga mengalami kerusakan setelah diterjang material lumpur dan bebatuan.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.30 WITA saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak pukul 13.00 WITA. Material longsor dari lereng di belakang rumah menerobos bangunan hingga menyebabkan kerusakan pada bagian belakang rumah.

Penghuni rumah, Fajar (33), mengatakan saat kejadian dirinya bersama istri dan anak sedang beristirahat di dalam kamar.

“Saya sama keluarga berada di dalam kamar tiduran. Tiba-tiba dengar suara keras dari belakang, ternyata pintunya jebol. Jadi lumpur sama batu-batu itu masuk semua ke dalam rumah,” ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian.

Fajar mengungkapkan rumah yang ditempatinya merupakan rumah kontrakan milik keluarganya sendiri. Ia baru tinggal sekitar dua bulan di lokasi tersebut dan baru pertama kali mengalami kejadian longsor.

“Memang rumah ini sudah tiga kali dihantam longsor. Tapi karena saya baru tinggal dua bulan, bagi saya ini baru pertama kali merasakannya,” katanya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan longsor susulan, Fajar memutuskan mengungsikan keluarganya sementara waktu ke rumah kerabat.

Mendapat laporan warga, Pemerintah Kelurahan Sambutan bersama Bhabinkamtibmas dan warga sekitar langsung turun ke lokasi melakukan penanganan awal dengan membersihkan material tanah dan batu yang masuk ke rumah korban.

Lurah Sambutan, Muhammad Masuki, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari warga.

“Begitu dapat laporan, saya bersama Bhabinkamtibmas langsung ke lokasi untuk membantu korban terdampak. Kami melakukan penanganan awal saja, membantu membersihkan material lumpur dan batuan dibantu oleh warga sekitar,” ujarnya.

Masuki menambahkan, pihak kelurahan telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda untuk melakukan kajian teknis terhadap kondisi lereng dan lokasi longsor.

“Kami sudah koordinasi ke BPBD. Nanti tim mereka akan ke sini untuk melakukan pengecekan seperti apa langkah penanganan selanjutnya. Yang jelas saat ini kondisi rumah tinggal pembersihan akhir saja,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S.

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak menyusul terjadinya kelangkaan LPG 3 kilogram atau gas melon di sejumlah wilayah Kota Bontang.

Menurut Andi Faizal, langkah koordinasi harus dilakukan secara intensif untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita meminta dan mendorong agar Disperindagkop bisa berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (15/6/2026).

Ia menegaskan seluruh mekanisme distribusi LPG bersubsidi telah memiliki ketentuan, termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di lapangan.

Menurutnya, koordinasi tidak hanya melibatkan instansi teknis, tetapi juga aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

“Sebab semua sudah ada HET-nya. Bagaimana menjaga agar tidak terjadi kelangkaan di pasar serta memperkuat koordinasi dengan dinas terkait, Polres, dan pihak lainnya,” katanya.

Andi Faizal menilai apabila distribusi dan pengawasan berjalan baik, harga LPG 3 kilogram seharusnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan di tingkat pengecer.

“Kalau semuanya berjalan baik, tidak mungkin harga bisa berada di atas harga yang wajar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu bahkan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai sekitar Rp40 ribu per tabung, jauh di atas harga yang seharusnya.

Selain harga yang melonjak, masyarakat juga mengeluhkan terbatasnya stok LPG bersubsidi di sejumlah titik penjualan. Akibatnya, warga harus berpindah-pindah lokasi untuk mendapatkan tabung gas yang dibutuhkan.

Andi Faizal berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap rantai distribusi LPG bersubsidi, mulai dari agen hingga pengecer.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang berpotensi menyebabkan kelangkaan di lapangan.

“Langkah ini penting agar tidak terjadi penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

DPRD Bontang juga meminta instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga kembali stabil sesuai ketentuan yang berlaku. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Bola panas penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kini mengarah kepada Fraksi Golkar. Namun, Golkar menegaskan tidak akan menginisiasi penggunaan hak interpelasi terkait polemik yang sebelumnya berkembang melalui usulan hak angket.

Sikap tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (15/6/2026).

Menurut Sarkowi, sejak awal Golkar memandang hak interpelasi sebagai bentuk kompromi yang dapat menjembatani berbagai kepentingan politik sekaligus tetap berada dalam koridor hukum dan tata tertib yang berlaku.

“Yang disampaikan kawan-kawan dari Golkar, termasuk saya, interpelasi itu bentuk kompromi. Karena ada aspirasi masyarakat yang meminta penggunaan hak pengawasan dalam bentuk angket. Kami melihat dengan pertimbangan hukum, harmonisasi, dan pertimbangan politik, yang lebih pas itu interpelasi,” ujarnya.

Namun hingga kini, kelompok pengusul tetap konsisten membawa opsi hak angket ke rapat paripurna meskipun agenda tersebut belum berhasil berjalan sesuai rencana.

Karena itu, Golkar memilih mempertahankan posisi awalnya sebagai pihak yang menawarkan jalan tengah, bukan sebagai penggerak utama penggunaan hak interpelasi.

“Nah, kalau sekarang ditanya kenapa Golkar tidak mengusung interpelasi, ya kembali ke alasan awal. Posisi kita ini memberikan kompromi. Jadi kita menunggu,” katanya.

Sarkowi menjelaskan, logika politik yang dibangun Golkar cukup sederhana. Apabila pihak-pihak yang selama ini memperjuangkan hak angket bersedia menurunkan usulan menjadi hak interpelasi, maka ruang dialog masih terbuka.

“Kalau kawan-kawan yang mengusung angket kemudian mau menurunkan ke interpelasi, mari kita bicara. Tapi kalau mereka tetap angket terus, lalu kami diminta mengusung interpelasi dan mencari dukungan fraksi lain, itu tidak mungkin. Karena posisi kami memang menawarkan kompromi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarkowi memastikan Golkar tidak akan menjadi penginisiasi hak interpelasi. Meski demikian, peluang dukungan tetap terbuka apabila usulan tersebut datang dari pihak lain dan memperoleh kesepahaman politik yang lebih luas.

“Kalau mengajukan, Golkar tidak mengajukan. Tidak menginisiasi. Tapi kalau ada yang menginisiasi, kami akan bicarakan dengan teman-teman di fraksi,” ujarnya.

Secara pribadi, Sarkowi mengaku akan mendorong pembahasan di internal Fraksi Golkar apabila kelompok pengusul hak angket bersedia mengubah langkah politiknya menjadi hak interpelasi.

“Kalau yang selama ini mengusung angket kemudian menurunkan ke interpelasi, saya akan ikut bicara kepada teman-teman di internal fraksi supaya kita terima. Tapi itu pendapat pribadi saya, saya tidak bisa mengatasnamakan teman-teman yang lain,” tutup Sarkowi. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.