Beranda blog Halaman 41

Pemerintah Didorong Perkuat Koordinasi Pendidikan Perbatasan

0

SANGATTA – Gagalnya sejumlah lulusan SDN 007 Teluk Pandan asal Kampung Sidrap melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri di Kota Bontang menjadi perhatian berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 007 Teluk Pandan, Muhammad Arif, meminta masyarakat melihat persoalan itu secara menyeluruh dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya perlakuan tidak adil terhadap siswa asal Kutai Timur.

Menurut Arif, kondisi Kota Bontang yang memiliki wilayah relatif kecil dengan jumlah penduduk yang padat turut memengaruhi kapasitas sekolah negeri dalam menerima peserta didik baru.

“Kalau kita lihat dari segi kepadatan penduduk, Bontang itu wilayahnya sempit, sekolahnya juga sedikit, tetapi penduduknya padat. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan sehingga penerimaan dari luar daerah dibatasi untuk memenuhi kebutuhan siswa di dalam daerah terlebih dahulu,” ujarnya kepada Media Kaltim, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah tidak hanya dialami warga Kampung Sidrap. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pula siswa asal Bontang yang memilih melanjutkan pendidikan di wilayah Kutai Timur karena tidak memperoleh tempat di sekolah yang diinginkan.

“Banyak juga anak-anak Bontang yang akhirnya sekolah di wilayah Kutai Timur karena di sana sudah tidak muat. Jadi persoalan seperti ini sebenarnya terjadi dua arah,” katanya.

Meski memahami alasan di balik kebijakan penerimaan peserta didik baru di Bontang, Arif menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang memicu sentimen antardaerah.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa anak-anak tidak diterima hanya karena berasal dari Kutai Timur. Kita juga harus memahami bahwa sekolah-sekolah di Bontang memiliki keterbatasan kapasitas,” tegasnya.

Arif menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan perlu terus diperkuat agar kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan dapat terakomodasi dengan baik.

Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mempertimbangkan pembangunan sekolah filial atau unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan Kampung Sidrap dan sekitarnya. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan bagi lulusan SDN 007 Teluk Pandan tanpa harus bergantung pada sekolah-sekolah di Kota Bontang.

“Yang terpenting bagaimana hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Baik yang berada di Kutai Timur maupun di Bontang, semuanya harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

Isu Energi hingga Keamanan Kota Mengemuka dalam Demonstrasi Mahasiswa

0

BALIKPAPAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026). Massa mulai mendatangi kawasan gedung DPRD sekitar pukul 14.50 WITA.

Koordinator aksi, Wisnu Nugroho, mengatakan demonstrasi tersebut membawa sembilan isu yang mencakup persoalan nasional maupun daerah.

“Jadi isu nasional itu adalah permasalahan kenaikan harga BBM Pertamax. Sedangkan daerahnya adalah isu sulitnya mendapatkan Pertalite dan antrean di sejumlah SPBU,” ujarnya.

Menurut Wisnu, mahasiswa meminta Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kembali kebijakan di sektor energi serta mempertimbangkan efektivitas sejumlah program nasional yang dinilai perlu dievaluasi.

“Bahwasanya hari ini APBN itu jangan ke MBG saja atau Kopdes, tapi ke subsidi energi. Hari ini kita sudah minta anggaran Rp200 triliun, tapi bagaimana sikap Presiden Prabowo? Hari ini BBM tambah mahal, khususnya Pertalite yang di Kota Balikpapan ini susah didapat karena hanya ada lima SPBU yang didistribusikan. Itu permintaan kami terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain persoalan energi, massa juga menyoroti isu keamanan yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya di wilayah Balikpapan Utara.

Wisnu menyebut kasus begal yang terjadi di sejumlah kawasan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa.

“Permasalahan begal ini banyak korbannya, baik mahasiswa maupun warga. Kami minta kepada pemerintah kota yang katanya Balikpapan terang agar program pemasangan 1.600 PJU pada Juli ini benar-benar terealisasi. Sampai hari ini data yang kami dapat baru sekitar 500. Jadi kami mempertanyakan keseriusan pemerintah kota karena kondisi ini cukup rawan,” katanya.

Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan berbagai poster tuntutan. Mereka juga meminta pimpinan maupun anggota DPRD Balikpapan keluar menemui massa untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa tetap bertahan di depan Kantor DPRD Balikpapan sambil menunggu perwakilan legislatif menemui mereka. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

Fasilitas Publik Terdampak, Perumdam Tuntut Pertanggungjawaban

0

SAMARINDA – Cuaca ekstrem yang melanda Kota Samarinda pada Senin (15/6/2026) siang memicu insiden serius di perairan Sungai Mahakam. Sebuah kapal ponton atau tongkang menyenggol kawasan Teras Samarinda dan menghantam jalur pipa distribusi utama milik Perumdam Tirta Kencana sekitar pukul 13.30 WITA.

Hujan deras disertai jarak pandang yang terbatas diduga menjadi penyebab tongkang kehilangan kendali hingga hanyut terlalu dekat ke daratan.

Menindaklanjuti laporan warga yang beredar di media sosial, Tim Divisi Humas dan Perencanaan Perumdam Tirta Kencana langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian untuk memastikan kondisi jaringan distribusi air bersih.

Staf Humas Perumdam Tirta Kencana, Taufik, membenarkan adanya dampak benturan terhadap pipa distribusi berdiameter 700 milimeter yang berada di kawasan tersebut.

“Kami menemukan beberapa klem penahan pipa terbuka dengan panjang kurang lebih 20 meter. Pipanya sendiri bergeser dari posisi semula sekitar 10 sentimeter lebih,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin sore.

Meski mengalami pergeseran, Perumdam memastikan hingga saat ini belum ditemukan kebocoran pada jaringan pipa. Distribusi air bersih ke pelanggan di Kota Samarinda juga masih berjalan normal.

Namun demikian, petugas tetap meningkatkan kewaspadaan karena terdapat satu titik yang mengalami benturan cukup keras dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut apabila tidak segera ditangani.

“Kondisi saat ini air tetap mengalir dan belum ada kebocoran. Tetapi ada risiko pipa pecah ketika tekanan debit air berada pada titik tertinggi. Saat ini tim distribusi dan perencanaan sedang mengkaji apakah perlu dilakukan penurunan debit sementara selama proses perbaikan,” jelasnya.

Perumdam Tirta Kencana kini melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi pipa untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, hingga saat ini belum ada konfirmasi maupun itikad baik dari pihak kapten atau perusahaan pemilik tongkang yang terlibat dalam insiden tersebut.

Perumdam bersama Satpolairud Polresta Samarinda tengah menelusuri identitas pemilik tongkang sekaligus menghitung besaran kerugian akibat kerusakan fasilitas publik tersebut.

“Kami sedang menelusuri pemilik tongkang bersama Satpolairud Polresta Samarinda. Tim distribusi dan perencanaan juga masih menghitung estimasi kerugian di lapangan. Setelah selesai, kami akan membuat laporan resmi,” tegas Taufik.

Perumdam Tirta Kencana memastikan akan menempuh langkah hukum dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut demi menjaga keberlangsungan layanan air bersih bagi masyarakat Samarinda. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

Dugaan Kasus Baru Jadi Alarm Persoalan Ponpes Belum Selesai

TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkap bahwa rekomendasi penutupan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang sebenarnya telah disampaikan sejak kasus kekerasan seksual pertama mencuat. Namun rekomendasi tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti sehingga kembali muncul dugaan kasus baru yang menyeret pondok yang sama.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, mengatakan sikap Komisi IV sejak awal sudah jelas. Bahkan saat kasus pertama dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP), mayoritas anggota komisi menilai pondok pesantren tersebut seharusnya ditutup demi mencegah munculnya korban baru.

Menurut Idham, pada kasus pertama yang melibatkan dugaan kekerasan seksual, DPRD Kukar telah membentuk berbagai instrumen pengawasan, termasuk tim ad hoc dan panitia khusus. DPRD juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk membahas langkah yang perlu diambil terhadap pondok pesantren tersebut.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan saat itu adalah pencabutan izin operasional dan penghentian aktivitas pondok pesantren.

“Kalau kami dari Komisi IV, rata-rata teman-teman di komisi sudah jelas. Dari RDP pertama dulu, kami meminta pondok ini ditutup,” kata Idham.

Ia menjelaskan bahwa DPRD Kukar melalui panitia khusus juga telah menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Kementerian Agama. Namun hingga kini rekomendasi itu tidak berujung pada penutupan lembaga pendidikan tersebut.

Sebaliknya, langkah yang diambil saat itu hanya berupa penghentian penerimaan santri baru.

“Waktu itu kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Bahkan teman-teman pansus sudah meminta kepada Kemenag agar pondok tersebut ditutup saja. Artinya izin operasionalnya dicabut dan aktivitasnya dihentikan,” ujarnya.

Idham mengakui DPRD Kukar belum menggelar RDP khusus terkait dugaan kasus terbaru yang mencuat beberapa waktu terakhir. Menurutnya, banyak anggota dewan baru mengetahui adanya dugaan kasus baru setelah informasi tersebut berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, Komisi IV sebenarnya telah merencanakan agenda RDP pada pekan lalu. Namun pelaksanaannya harus ditunda karena sejumlah persiapan belum rampung.

Ia memastikan DPRD akan kembali menjadwalkan rapat tersebut guna meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait.

Kasus terbaru ini, menurut Idham, menjadi alarm bahwa persoalan di pondok pesantren tersebut belum benar-benar selesai meskipun kasus sebelumnya telah diproses hukum hingga berkekuatan hukum tetap.

“Kasus santriwati yang muncul pada Mei lalu ini baru terungkap sekarang. Di Komisi IV sendiri belum ada RDP khusus terkait kasus terbaru ini,” katanya.

Selain mendesak penanganan tegas, Idham juga menyampaikan keprihatinannya setelah mendengar langsung sejumlah kesaksian korban. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan yang mencakup wilayah tersebut, ia mengaku sulit menerima fakta bahwa dugaan kasus serupa kembali terjadi di lokasi yang sama.

Menurutnya, keselamatan dan masa depan anak harus menjadi pertimbangan utama di tengah proses hukum yang masih berjalan.

Karena itu, ia meminta para orang tua untuk mempertimbangkan kembali keberlangsungan pendidikan anak mereka di pondok pesantren tersebut demi menghindari risiko munculnya korban baru.

“Terus terang, setelah mendengar langsung berbagai kesaksian para korban, menurut saya ini sangat tidak manusiawi. Dan memang satu-satunya jalan, menurut saya pribadi, adalah ditutup,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pergantian pimpinan pondok pesantren belum tentu menghilangkan seluruh persoalan yang selama ini menjadi sorotan. Menurutnya, masih diperlukan langkah yang benar-benar mampu menjamin keamanan para santri, baik laki-laki maupun perempuan.

“Masa depan mereka bisa hancur apabila kejadian seperti ini kembali terulang,” ujarnya.

Meski mendapat penolakan dari sebagian pihak yang menilai RDP tidak lagi efektif, Idham menegaskan DPRD tetap akan menggunakan instrumen tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Melalui forum itu, DPRD berencana memanggil seluruh pihak terkait untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan kasus dan langkah yang harus diambil ke depan.

Ia berharap proses hukum dapat berjalan tuntas dan persoalan yang sama tidak kembali terulang di kemudian hari.

“Insya Allah, kami dari Komisi IV akan kembali berkoordinasi dan akan menggelar RDP terkait persoalan ini. Nanti kami akan mengundang seluruh pihak terkait dan meminta agar persoalan ini dihentikan serta mendapatkan penanganan yang tegas,” tutup Idham. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Simbol Adat di Lamin Etam Diharapkan Kembali Berdiri sebagai Lambang Persatuan

0

SAMARINDA – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur bersama para kepala adat se-Kalimantan Timur bersepakat mendorong pembangunan kembali Belawing yang sebelumnya berdiri di kawasan Lamin Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Kesepakatan tersebut muncul setelah terungkap bahwa Belawing yang sempat hilang dari lokasi semula ditemukan tersimpan di gudang aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan simbol adat tersebut menjadi perhatian serius para tokoh Dayak karena dinilai memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi.

Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan para kepala adat tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membahas langkah pembangunan kembali Belawing sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Menurutnya, sebuah panitia kecil telah dibentuk guna menyiapkan proses teknis pembangunan kembali sekaligus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Belawing dapat dikembalikan dan didirikan kembali sesuai adat istiadat Dayak, khususnya Dayak Kenyah. Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan,” ujar Viktor.

Ia menegaskan, pembangunan kembali Belawing bukan sekadar mengembalikan sebuah tugu kayu, tetapi juga memulihkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang melekat pada simbol tersebut.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, menjelaskan bahwa Belawing merupakan lambang persatuan masyarakat adat Dayak yang telah menjadi bagian dari sejarah Kalimantan Timur sejak puluhan tahun lalu.

Belawing diketahui didirikan pada era 1980-an atas permintaan Pemerintah Provinsi Kaltim dan pembangunannya dilakukan melalui serangkaian ritual adat yang melibatkan para tokoh Dayak.

“Belawing adalah simbol persatuan masyarakat adat. Karena itu sangat disayangkan ketika keberadaannya hilang tanpa adanya koordinasi dengan lembaga adat maupun tokoh adat yang selama ini menjaganya,” kata Hendrik.

Sementara itu, Kepala Adat Besar Dayak Bahau sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Firminus Kunum, mengungkapkan Belawing didirikan sekitar tahun 1981 menggunakan kayu ulin yang didatangkan dari wilayah Gemar Baru.

Dalam tradisi Dayak, Belawing memiliki makna sebagai simbol kepemimpinan dan kehormatan. Karena itu, penempatannya di Lamin Etam menjadi representasi pemimpin daerah yang menaungi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Firminus menyayangkan proses penebangan yang terjadi saat renovasi Lamin Etam tanpa melibatkan tokoh adat. Menurutnya, simbol budaya yang telah melalui prosesi adat seharusnya diperlakukan dengan penuh penghormatan.

“Belawing bukan hanya benda fisik, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Dayak. Karena itu keberadaannya harus dijaga dan dihormati,” tegasnya.

Para tokoh adat berharap pembangunan kembali Belawing dapat menjadi momentum memperkuat penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus menjaga identitas Kalimantan Timur yang tumbuh dari keberagaman suku dan tradisi.

Mereka juga berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang sehingga warisan budaya yang menjadi simbol persatuan masyarakat tetap terpelihara dengan baik. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

Otorita IKN Tanam 350 Mangrove di Pantai Tanah Merah, Perkuat Perlindungan Pesisir Nusantara

Pembaca Setia Radar Ibukota!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Ibukota?

Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radaribukota.com

https://digital.radaribukota.com/rik15juni2026/mobile/

Radar Ibukota – Aktual & Terpercaya!

Kepulangan Jemaah Haji Jadi Momentum Memperkuat Kebersamaan

0

TENGGARONG – Sebanyak 150 jemaah haji asal Kutai Kartanegara (Kukar) tiba kembali di Tenggarong setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan mereka disambut suasana penuh haru dan rasa syukur di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong, Senin (15/6/2026).

Sejak pagi, ratusan anggota keluarga telah memadati kawasan masjid untuk menanti kedatangan para jemaah. Pelukan hangat, senyum bahagia, hingga air mata haru mewarnai pertemuan kembali antara jemaah dan keluarga setelah menjalani perjalanan ibadah selama lebih dari satu bulan.

Di balik suasana tersebut, terdapat kabar baik yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Seluruh jemaah yang kembali ke Kukar dilaporkan dalam kondisi sehat.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar, Noor Jali, mengatakan pihaknya telah mengikuti proses serah terima jemaah sejak di Balikpapan sebelum rombongan diberangkatkan menuju Tenggarong.

“Alhamdulillah, sejak pagi tadi kami berada di Balikpapan untuk menyambut sekaligus mengikuti proses serah terima jemaah haji dari Panitia Penyelenggara Haji Kaltim kepada Pemkab Kukar. Proses tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar,” kata Noor Jali.

Ia menjelaskan, jumlah jemaah yang tiba di Tenggarong sebanyak 150 orang. Jumlah tersebut sedikit berkurang dari total rombongan semula yang berjumlah 152 jemaah karena dua orang melakukan tanazul atau perubahan jadwal kepulangan dan bergabung dengan Kloter 11.

“Sebenarnya jumlah jemaah dalam rombongan ini sebanyak 152 orang, namun dua orang jemaah melakukan tanazul dan bergabung pada Kloter 11,” ujarnya.

Menurut Noor Jali, kondisi kesehatan para jemaah menjadi hal yang paling disyukuri setelah seluruh tahapan ibadah selesai dilaksanakan. Pasalnya, ibadah haji merupakan perjalanan yang cukup menguras tenaga dengan berbagai aktivitas dan kondisi cuaca yang berbeda dari Indonesia.

“Alhamdulillah, sejak keberangkatan hingga kepulangan, seluruh jemaah berada dalam kondisi sehat dan baik. Begitu pula dengan sarana transportasi yang digunakan, semuanya berjalan lancar tanpa kendala berarti,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga momentum pembentukan karakter yang diharapkan memberi dampak positif setelah kembali ke daerah.

Menurutnya, para jemaah memiliki posisi penting sebagai teladan di lingkungan masing-masing sehingga nilai-nilai yang diperoleh selama berhaji perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tentu setelah menunaikan ibadah haji diharapkan ada perubahan yang lebih baik, terutama dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Para jemaah haji merupakan teladan di tengah masyarakat,” ujar Akhmad Taufik.

Pemkab Kukar berharap para jemaah dapat menjadi agen kebaikan yang mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitar sekaligus turut mendoakan kemajuan daerah.

“Kami berharap para jemaah dapat menjadi pionir dalam memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai kesabaran, kedisiplinan, keikhlasan, dan kebersamaan yang diperoleh selama berhaji hendaknya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial di daerah,” tutup Akhmad Taufik. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Dasmiah Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan di Tubuh LPTQ

0

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pemberian dana hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim beserta struktur kepengurusannya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, berdasarkan regulasi yang menjadi dasar pembentukan LPTQ secara nasional.

Menurut Dasmiah, keterlibatan unsur pemerintah dalam kepengurusan LPTQ bukan merupakan hal baru karena telah diatur sejak lembaga tersebut dibentuk melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang kemudian diperbarui melalui regulasi tahun 1988 tentang pengembangan organisasi LPTQ.

“Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa personalia LPTQ berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Jadi keterlibatan pejabat pemerintah memang merupakan bagian dari struktur organisasi yang telah ditetapkan,” ujarnya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan unsur pemerintah yang terlibat dalam kepengurusan LPTQ Kaltim berasal dari Biro Kesra, khususnya Bagian Bina Mental Spiritual yang memiliki tugas di bidang pembinaan keagamaan dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Selain itu, kepengurusan juga melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Dasmiah menegaskan keberadaan pejabat pemerintah dalam struktur LPTQ merupakan bagian dari fungsi pembinaan keagamaan yang dijalankan pemerintah daerah.

Terkait penyaluran dana hibah, ia menjelaskan mekanismenya serupa dengan hibah yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Jika KONI memperoleh dukungan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pembinaan atlet, maka LPTQ memperoleh hibah melalui Biro Kesra untuk membina qari dan qariah yang mewakili daerah pada berbagai ajang MTQ.

“LPTQ memiliki fungsi pembinaan peserta MTQ mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Karena itu dukungan anggaran diberikan untuk mendukung proses pembinaan tersebut,” katanya.

Pada 2024, hibah yang diterima LPTQ Kaltim mencapai sekitar Rp124 miliar karena Kalimantan Timur menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Sementara pada 2025, hibah yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar untuk pembinaan peserta, pemberangkatan kafilah ke STQH Nasional di Kendari, serta pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kaltim di Kutai Timur.

Menurut Dasmiah, hasil pembinaan tersebut turut berkontribusi terhadap prestasi Kaltim yang berhasil meraih juara umum pada STQH Nasional 2025.

Ia juga membantah anggapan bahwa dana hibah LPTQ tidak diaudit. Menurutnya, penggunaan anggaran telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan pelanggaran maupun temuan yang menjadi catatan.

“Audit sudah dilakukan dan hasilnya tidak ada temuan,” tegasnya.

Menanggapi sorotan terkait jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang juga menjabat Ketua LPTQ Kaltim, Dasmiah menyebut kondisi tersebut lazim terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Di banyak daerah, ketua LPTQ memang dijabat oleh sekda atau wakil gubernur. Di Kaltim sebelumnya juga pernah dijabat wakil gubernur sebelum kemudian dipercayakan kepada sekda pada kepengurusan terbaru,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan adanya konflik kepentingan dalam keterlibatan pejabat Biro Kesra di tubuh LPTQ. Menurutnya, posisi tersebut melekat pada jabatan yang diemban sehingga akan berganti secara otomatis ketika pejabat yang bersangkutan tidak lagi menjabat.

Selain menjelaskan tata kelola organisasi dan hibah, Dasmiah memaparkan sejumlah capaian prestasi yang diraih peserta binaan LPTQ Kaltim. Sepanjang 2025 hingga 2026, sedikitnya lima peserta berhasil meraih delapan prestasi pada berbagai ajang MTQ internasional yang digelar di Indonesia, Malaysia, Maroko, Kroasia, Brunei Darussalam, Bangladesh hingga Rusia.

Dari delapan prestasi tersebut, lima di antaranya merupakan gelar juara pertama dan tiga lainnya juara kedua. Qari Imranul Karim menjadi peserta dengan raihan terbanyak setelah mengoleksi empat gelar juara pertama di sejumlah kompetisi internasional.

Pada STQH Nasional 2025 di Kendari, Kaltim mengirimkan 22 peserta dari berbagai kabupaten dan kota. Sebanyak 14 peserta berhasil meraih prestasi mulai dari juara pertama hingga juara harapan.

Secara keseluruhan, Kaltim berhasil mengoleksi tujuh gelar juara pertama, tiga juara kedua, empat juara ketiga, serta sejumlah gelar juara harapan sebagai hasil dari program pembinaan yang didukung melalui dana hibah LPTQ. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

Ratusan Mahasiswa Gagal Menembus Kawasan Patung Kuda

0

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa di Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026), tertahan setelah aparat keamanan menutup akses menuju kawasan Patung Kuda dengan barikade pagar besi.

Massa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya sebelumnya bergerak dari Kampus UBK di kawasan Jalan Kimia. Mereka melakukan long march melintasi kawasan Tugu Tani sebelum akhirnya dihentikan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Aparat menempatkan pagar besi di depan Gedung Menara BSI Tower sehingga akses menuju titik aksi utama di Patung Kuda tidak dapat dilalui. Kondisi tersebut membuat rombongan mahasiswa menghentikan pergerakan dan berkumpul di sekitar lokasi blokade.

Setelah tertahan, massa menggelar orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Sejumlah perwakilan massa juga berulang kali meminta aparat membuka akses jalan agar mereka dapat melanjutkan perjalanan menuju Patung Kuda dan menyampaikan aspirasi di lokasi yang telah direncanakan sebelumnya.

“Kami minta aparat membuka jalan bagi kami agar bisa tetap orasi di depan Patung Kuda menyampaikan aspirasi,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Aksi demonstrasi tersebut turut berdampak terhadap arus lalu lintas di kawasan Medan Merdeka. Kepolisian melakukan pengalihan kendaraan dan menutup sejumlah ruas jalan guna mengantisipasi kepadatan serta menjaga keamanan selama aksi berlangsung.

Hingga sore hari, massa mahasiswa masih bertahan di depan Gedung BSI Tower sambil melanjutkan orasi. Sementara itu, aparat gabungan tetap bersiaga melakukan pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S.

Nihil Korban Jiwa dalam Kebakaran yang Hanguskan Tiga Bangunan

0

SAMARINDA – Kebakaran hebat kembali melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kota Samarinda. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Datu Iba, Gang Keluarga RT 05 dan Gang Bhineka I RT 06, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.00 WITA.

Akibat kejadian tersebut, dua unit rumah tunggal dan satu bangunan bangsalan empat pintu ludes dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Salah satu pemilik rumah yang terbakar, Hana (32), mengaku terkejut saat menerima kabar rumahnya terbakar ketika sedang bekerja.

“Awalnya saya diantar suami kerja, tidak lama suami pergi kerja juga. Jadi anak saya sendirian di rumah. Tiba-tiba anak saya lihat ada api, dia langsung lari keluar ke rumah neneknya sambil bilang rumah kebakaran,” ujarnya.

Hana mengatakan saat mendapat informasi dari warga, dirinya sempat tidak percaya karena sedang berada di tempat kerja.

“Pas saya lihat dari jauh, astaga… ternyata benar rumah saya. Sama sekali tidak ada barang yang sempat diselamatkan, semua habis ludes,” katanya.

Ia menjelaskan rumah yang terbakar berada di bagian belakang kawasan permukiman dan berada di balik bangunan bangsalan yang menghadap ke jalan utama.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Samarinda, Akhmad Supriyanto, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 15.55 WITA dan petugas langsung menuju lokasi.

“Begitu menerima laporan, kami langsung menerjunkan personel dan armada dari posko terdekat,” ujarnya.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Disdamkarmat Samarinda mengerahkan empat unit mobil pemadam dari Posko Utama, Posko V, dan Posko IX, dibantu puluhan relawan pemadam kebakaran.

Menurut Akhmad, proses pemadaman sempat menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

“Kendala di lapangan tadi adalah akses jalan yang macet dan kondisi air yang agak susah di sekitar lokasi. Ditambah lagi mayoritas bangunan adalah rumah kayu sehingga api sangat cepat membesar,” jelasnya.

Ia juga membantah dugaan adanya bahan bakar minyak yang menyebabkan asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran berlangsung.

“Tidak ada indikasi bensin atau BBM. Asap hitam pekat itu murni karena material yang terbakar adalah rumah kayu tua yang kering sehingga menghasilkan asap tebal,” tegasnya.

Meski api sempat membesar, petugas dan relawan berhasil mengendalikan kebakaran dalam waktu kurang dari satu jam.

“Durasi pemadaman sekitar 45 menit. Korban jiwa maupun luka nihil. Anak pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri terlebih dahulu. Total bangunan terdampak dua rumah tunggal dan satu bangsalan empat pintu,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Samarinda Seberang. Sementara para korban untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat terdekat. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S.