SAMARINDA – Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, menegaskan belum memiliki agenda politik setelah kembali berada di tengah masyarakat. Saat ini, ia memilih fokus menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan berbuat baik bagi warga.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan Wartawan Legend Bedapatan ke-4 di Hotel Atlet Samarinda, Sabtu (13/6/2026).

“Aduh, udah ga komen dulu misal soal politik, politik lagi,” ujarnya.

Menurut Rita, perhatian utamanya saat ini bukan pada kontestasi politik ataupun jabatan, melainkan meluruskan berbagai informasi yang menurutnya belum sepenuhnya tergambarkan secara utuh di ruang publik.

“Harapan saya mudah-mudahan ada pemberitaan yang benar. Saya ini kan lagi berjuang supaya pemberitaan saya benar. Itu saja,” katanya.

Rita menilai masih ada sejumlah aspek terkait perjalanan kasus yang menjeratnya yang belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan laporan kekayaan maupun berbagai informasi lain yang menurutnya kerap menimbulkan kesalahpahaman.

“Ada beberapa hal yang saya bahas di Instagram saya. Ada beberapa yang miss dalam pemberitaan. Misalnya laporan kekayaan saya, kasus saya yang pertama, terus pemberitaan bebas saya. Jadi itu bagian-bagian yang tidak tertangkap ternyata dengan wartawan,” ujarnya.

Meski namanya masih sering dikaitkan dengan dinamika politik di Kukar maupun Kalimantan Timur, Rita memastikan dirinya belum memikirkan langkah politik apa pun untuk saat ini.

“Kalau tanya agenda politik, enggak ada. Belum, belum sama sekali,” tegasnya.

Ia mengaku lebih ingin hadir di tengah masyarakat dan melakukan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat.

“Fokus saya ingin berada di tengah-tengah masyarakat. Selama saya masih bisa, saya bisa membantu masyarakat dalam hal yang baik-baik saja. Saya pengin hanya berbuat baik saja,” ucap Rita.

Menurutnya, fase kehidupan yang dijalaninya saat ini lebih banyak diisi dengan upaya mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memperjuangkan agar informasi mengenai dirinya dapat tersampaikan secara lebih utuh kepada publik.

Alih-alih berbicara mengenai kontestasi politik, Rita memilih memusatkan perhatian pada aktivitas sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang menurutnya lebih bermanfaat untuk dijalani saat ini. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, tidak menutup kemungkinan kembali mendapatkan dukungan masyarakat dalam kontestasi politik di masa mendatang. Namun, ia menegaskan fokus utamanya saat ini masih tertuju pada penyelesaian persoalan hukum yang masih dihadapinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rita saat ditanya mengenai peluang dirinya kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin daerah.

Alih-alih berbicara panjang mengenai agenda politik ke depan, Rita memilih menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan hukum yang hingga kini masih berproses.

“Bismillah aja ya. Pokoknya kalau masalah hukumnya baik, doakan saja ya. Amin. Ini masalahnya masalah hukumnya belum selesai. Masalahnya masih berjibaku dengan itu,” ujar Rita.

Meski demikian, Rita mengakui dukungan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam perjalanan politik seseorang.

“Kalau rakyat mendukung, siapa takut?” katanya.

Pernyataan itu muncul di tengah upayanya meluruskan berbagai informasi yang selama ini berkembang mengenai dirinya. Rita berharap masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait perkara hukum yang dihadapinya.

“Harapan saya mudah-mudahan ada pemberitaan yang benar. Saya ini kan lagi berjuang supaya pemberitaan saya benar,” ucapnya.

Menurut Rita, masih terdapat sejumlah informasi yang dinilainya belum sepenuhnya tergambarkan secara utuh dalam berbagai pemberitaan, termasuk mengenai laporan kekayaan, perkara hukum yang menjeratnya, hingga informasi yang berkembang setelah dirinya bebas.

“Ada beberapa hal yang saya bahas di Instagram saya itu, ada beberapa yang miss dalam hal pemberitaan. Misalnya laporan kekayaan saya, kasus saya yang pertama, terus pemberitaan bebas saya. Jadi itu bagian-bagian yang tidak tertangkap ternyata dengan wartawan,” tuturnya.

Rita menegaskan saat ini dirinya masih berfokus pada upaya memberikan penjelasan kepada publik mengenai berbagai hal yang menurutnya perlu diluruskan. Sementara terkait kemungkinan kembali maju dalam kontestasi politik, ia menyerahkan semuanya kepada perkembangan ke depan dan dukungan masyarakat. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pertunjukan stand up comedy komika nasional Pandji Pragiwaksono bertajuk “Kaltim Paradox” sukses digelar di Samarinda dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Di tengah maraknya penundaan sejumlah kegiatan publik belakangan ini, acara tersebut berlangsung lancar dengan antusiasme penonton yang tinggi.

CEO B Epic Events dan B First Project selaku promotor acara, Rifky Nugraha Wardana, mengaku bersyukur seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kehadiran penonton dari berbagai kalangan menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap seni komedi tunggal.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan acara event tunggal Pandji Pragiwaksono. Kita lihat tadi antusias masyarakat luar biasa. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kritik itu tidak selalu harus lewat demonstrasi, tapi ternyata bisa disampaikan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui seni stand up,” ujar Rifky usai acara.

Selain menghadirkan Pandji sebagai penampil utama, panggung “Kaltim Paradox” juga memberi ruang bagi komika lokal untuk tampil sebagai opener. Di antaranya Mr. Gamayel yang berlatar belakang anggota kepolisian, Damli dari Penajam Paser Utara, serta sejumlah komika dari Samarinda dan Balikpapan.

Menanggapi pertanyaan mengenai tema “Kaltim Paradox” yang dinilai sebagian penonton hanya sedikit menyinggung isu-isu lokal, Rifky menegaskan bahwa seluruh materi yang dibawakan Pandji sepenuhnya merupakan keputusan pribadi sang komika.

“Tidak ada materi titipan. Kita menyerahkan semua materinya ke Bang Pandji. Dia tidak bisa disetir. Mau membawakan materi apa pun, itu murni keputusan dia,” tegasnya.

Rifky juga meluruskan pernyataan Pandji di atas panggung terkait adanya koordinasi dengan pihak kepolisian sebelum pertunjukan berlangsung. Menurutnya, hal tersebut merupakan prosedur standar untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama acara berlangsung.

Ia membantah adanya pembatasan kreativitas maupun arahan tertentu terkait materi yang dibawakan Pandji, termasuk isu-isu yang berkembang di Kalimantan Timur.

“Kalau itu sebenarnya lebih ke faktor pengamanan saja untuk kebaikan kita bersama. Kita tahu situasi saat ini dan tema yang diangkat juga bisa memicu pro dan kontra. Jadi pihak kepolisian membantu dalam hal pengamanan agar acara berjalan kondusif. Dari kami tidak ada batasan materi, semua murni dari Bang Pandji melalui manajernya,” jelas Rifky.

Menurutnya, kolaborasi dengan aparat keamanan dilakukan semata-mata untuk memastikan kegiatan berjalan tertib tanpa mengurangi kebebasan berekspresi yang menjadi bagian dari pertunjukan stand up comedy.

Acara yang berlangsung di Samarinda tersebut pun berakhir lancar dan mendapat respons positif dari penonton yang hadir. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Jumat (13/6/2026) malam, menetapkan Bambang Soepriyadi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim periode 2026–2031.

Bambang terpilih secara aklamasi setelah memperoleh dukungan penuh dari peserta Musda. Penetapan tersebut sekaligus mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mengikuti jalannya Musda secara daring menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi sebagai modal utama menghadapi agenda politik mendatang.

Menurut AHY, perbedaan pandangan di internal partai merupakan hal yang wajar. Namun seluruh kader harus memiliki tujuan yang sama untuk membesarkan Partai Demokrat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Organisasi kita solid, bersatu, kokoh. Bukan berarti semua harus sama dalam pemikiran, tetapi mari kita terus mencari kesamaan tujuan. Ini rumah besar kita dan negara kita yang harus dirawat dengan hati serta pikiran yang jernih,” ujar AHY.

Ia juga meminta seluruh kader memperkuat konsolidasi hingga tingkat akar rumput agar Demokrat mampu meraih hasil yang lebih baik pada Pemilu 2029, baik di legislatif maupun pemerintahan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron yang hadir langsung dalam Musda menilai pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut berlangsung kondusif dan penuh semangat kebersamaan.

Menurutnya, Musda bukan hanya forum memilih ketua baru, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi, memperkuat soliditas, serta membangun solidaritas kader Demokrat di Benua Etam.

“Demokrat bukan hanya membangun wacana, tetapi harus hadir dan berkiprah langsung di tengah masyarakat. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi tokoh masyarakat yang ingin bergabung sepanjang memiliki loyalitas dan mematuhi aturan organisasi,” kata Herman.

Ia menjelaskan, sesuai mekanisme AD/ART partai, hasil Musda selanjutnya akan dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan penetapan resmi dari Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menilai Musda VI memiliki makna historis karena berlangsung bertepatan dengan momentum 25 tahun berdirinya Partai Demokrat.

Irwan memberikan apresiasi terhadap rekam jejak Bambang Soepriyadi yang telah mengabdi selama tujuh tahun di Partai Demokrat, mulai dari Wakil Ketua DPD hingga dipercaya menjadi Plt Ketua DPD Kaltim.

“Mas Bambang bukan kader yang kaleng-kaleng. Beliau sudah bersama Demokrat cukup lama, menjadi wakil ketua DPD sebelumnya dan sekarang menjabat Plt Ketua DPD. Saya meyakini beliau bisa lebih detail, manajerialnya lebih bagus, kepemimpinannya lebih mengakar lagi,” ujar Irwan.

Mantan Anggota DPR RI itu optimistis Bambang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat di Kalimantan Timur.

“Insyaallah beliau bisa meyakinkan dan merebut hati masyarakat Kaltim bahwa dengan mempercayai Demokrat, harapan-harapan, keresahan masyarakat, serta tujuan menuju kesejahteraan dapat diperjuangkan oleh Partai Demokrat,” tambahnya.

Irwan mengakui tantangan politik ke depan tidak ringan, terutama menghadapi dinamika pragmatisme dalam kontestasi elektoral. Karena itu, Demokrat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi organisasi maupun penataan calon legislatif untuk menghadapi Pemilu 2029.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Bambang Soepriyadi mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kader Demokrat se-Kaltim. Menurutnya, amanah tersebut akan dijawab dengan kerja nyata untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi partai terhadap pembangunan daerah.

“Selain merasa lega, ini adalah amanah yang harus saya laksanakan. Tugas kita sekarang bagaimana membuat Demokrat di Kalimantan Timur menjadi lebih baik lagi, memajukan daerah, dan memenangkan kontestasi pemilu di 2029 mendatang,” tegas Bambang.

Bambang juga meluruskan anggapan sebagian pihak yang mengira dirinya bukan putra daerah karena sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas ketua DPD.

Ia menegaskan dirinya lahir dan besar di Kaltim. Bahkan sebelum terjun penuh ke dunia politik, ia pernah berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2018.

“Mungkin karena status Plt ketua biasanya dari pusat sehingga ada anggapan saya bukan orang Kaltim. Padahal saya lahir di Balikpapan, sekolah di Kaltim, dan pernah menjadi ASN di Kutai Timur. Jadi saya ini asli orang Kaltim,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Faizal Rachman, menyoroti rendahnya cakupan pelayanan air bersih di Kutim yang baru mencapai 34 persen. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Faizal melalui akun media sosial pribadinya usai mencermati penyampaian Bupati Kutim dalam rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2025. Dalam unggahannya, Faizal menilai angka cakupan pelayanan air bersih tersebut menunjukkan masih banyak warga yang belum menikmati akses air bersih secara layak.

“Artinya masih terdapat sebagian besar masyarakat Kutai Timur yang belum mendapatkan pelayanan air bersih secara optimal. Padahal air bersih bukan hanya kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas kehidupan keluarga,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Ia menegaskan, penyediaan air bersih merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Karena itu, pemenuhannya bukan sekadar program pembangunan, melainkan amanat yang harus dijalankan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.

Menurut Faizal, masyarakat berhak memperoleh layanan air bersih yang cukup, aman, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta menjadikan sektor air bersih sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Faizal juga menyoroti kondisi di wilayah Karangan dan Sandaran yang saat ini berkembang pesat karena aktivitas perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hingga industri semen. Meski investasi terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi daerah, ia mengingatkan agar perkembangan ekonomi tidak mengabaikan pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Jangan sampai daerah berkembang pesat, sumber daya alam terus digali, tetapi masyarakat justru menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa air bersih,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat Karangan terkait berkurangnya sumber-sumber mata air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan warga. Di sisi lain, kebutuhan air terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas industri.

Ia juga menyoroti keterbatasan sumber air baku yang digunakan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Karangan dan Sandaran. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan air bersih belum berjalan maksimal, bahkan kerap terjadi gangguan distribusi akibat menurunnya debit air dan tekanan jaringan.

“Ini menunjukkan bahwa persoalan air bersih di Kutai Timur bukan lagi persoalan masa depan, tetapi sudah menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini,” katanya.

Karena itu, Faizal mendesak Pemerintah Kabupaten Kutim segera mengambil langkah strategis dan terukur, mulai dari perlindungan sumber air baku, pembangunan infrastruktur SPAM, perluasan jaringan distribusi, hingga penyusunan peta jalan penyediaan air bersih jangka panjang.

Selain itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan air bersih di Kutim.

“Kita ingin investasi terus tumbuh dan ekonomi daerah berkembang. Tetapi yang paling penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang memang menjadi hak mereka,” ujarnya.

Faizal menegaskan bahwa air bersih merupakan hak masyarakat sekaligus fondasi bagi terwujudnya Kutai Timur yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan. Karena itu, ia meminta program pembangunan air bersih segera menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

“Air bersih adalah wujud kehadiran negara. Pemenuhannya tidak bisa ditunda dan harus segera dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Tantangan yang dihadapi industri media saat ini dinilai semakin berat. Selain menghadapi disrupsi digital, pergeseran minat pembaca ke media sosial dan ketatnya persyaratan verifikasi Dewan Pers membuat pelaku usaha media harus bekerja lebih keras untuk tetap bertahan dan berkembang.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam sesi pertama diskusi media pada rangkaian Wartawan Legend Bedapatan IV yang digelar di Hotel Claro Samarinda, Sabtu (13/6/2026).

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, yang hadir sebagai narasumber pertama, menilai perubahan pola konsumsi informasi telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan bisnis media.

Menurutnya, pergeseran belanja iklan ke berbagai platform media sosial membuat pendapatan perusahaan pers mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Meski begitu, sering kali ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ketika bergantung pada dukungan tertentu, sisi kritis media mau tidak mau menjadi berkurang,” ujarnya.

Abdul Manan menjelaskan, saat ini kebutuhan informasi masyarakat cenderung bergeser ke media sosial yang menawarkan kecepatan dan kemudahan akses, meskipun tidak selalu didukung data yang akurat dan proses verifikasi yang memadai.

Padahal, untuk membangun perusahaan pers yang profesional dibutuhkan proses panjang serta pemenuhan berbagai standar yang ditetapkan Dewan Pers.

“Dari puluhan ribu media yang terdata secara nasional, jumlah yang telah terverifikasi Dewan Pers masih jauh dari setengahnya,” katanya.

Selain menghadapi tantangan bisnis, media juga harus bersaing dengan maraknya praktik salin-tempel informasi dari akun media sosial yang beredar secara bebas tanpa standar jurnalistik.

Karena itu, ia menilai dukungan negara terhadap keberlangsungan industri media menjadi sangat penting, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

“Apakah negara menganggap media memiliki peran penting atau tidak, itu akan terlihat dari kebijakan yang diambil pemerintah,” tegasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media sangat bergantung pada kualitas produk jurnalistik yang dihasilkan.

Menurutnya, media yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah tetap harus mampu menghadirkan pemberitaan yang berkualitas di luar materi kerja sama yang dijalankan.

“Kepercayaan publik dibangun melalui kualitas informasi dan cara media mengemas produknya,” ujarnya.

Faisal menyebut pers saat ini berhadapan langsung dengan media sosial dalam memperebutkan perhatian masyarakat. Kondisi tersebut semakin terasa seiring meningkatnya jumlah pengguna internet di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, tingkat penetrasi internet di Kalimantan Timur saat ini mencapai 80,63 persen. Sebagian besar masyarakat mengakses internet melalui telepon seluler dengan rata-rata penggunaan sekitar lima jam per hari.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, topik kesehatan dan olahraga menjadi kategori informasi yang paling banyak dicari masyarakat melalui platform digital.

Menurut Faisal, pergeseran tren pembaca dari media online ke media sosial memang tidak bisa dihindari. Namun kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi perusahaan pers untuk terus memperbaiki kualitas produk jurnalistiknya.

“Situasi ini justru menjadi peringatan agar media terus meningkatkan kualitas di semua lini,” katanya.

Faisal menambahkan, kondisi tersebut juga memudahkan pemerintah dalam menentukan media yang layak dijadikan mitra kerja berdasarkan kualitas dan profesionalisme pengelolaannya.

“Akan lebih baik bekerja sama dengan beberapa media yang benar-benar berkualitas dan dikelola secara profesional daripada banyak media tetapi tidak memiliki pengelolaan yang baik dan jumlah pembaca yang terbatas,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Dhi
Editor: Agus S.