SAMARINDA – Sesi kedua Konvensi Media Siber yang menjadi bagian dari rangkaian Wartawan Legend Bedapatan IV di Hotel Claro Samarinda, Sabtu (13/6/2026), berlangsung menarik. Dua narasumber kompeten dihadirkan, yakni anggota Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Upi Asmaradhana, serta Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI, Agung Damarsasongko.

Upi Asmaradhana yang tampil sebagai pemateri pertama memaparkan bahwa lanskap media digital di Indonesia telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Menurutnya, media sosial kini telah melampaui peran media arus utama dalam distribusi informasi kepada masyarakat.

“Perubahan model distribusi dan konsumsi konten berita semakin kompleks dengan adanya disrupsi media digital yang membuat belanja iklan media turun cukup tajam,” ujarnya.

Menurut Upi, tantangan terbesar media saat ini adalah keberanian untuk bertransformasi agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang begitu cepat.

“Dengan model bisnis, distribusi, dan algoritma yang berubah, media harus mencari celah untuk berkembang dan menemukan peluang baru,” katanya.

Ia menegaskan bahwa tingginya trafik tidak lagi menjadi satu-satunya indikator keberhasilan media. Saat ini, dampak atau pengaruh yang dihasilkan sebuah konten justru menjadi nilai yang lebih penting.

“Kalau konten kita mampu memberikan dampak besar, itulah yang akan dilirik oleh pemasang iklan potensial,” jelasnya.

Upi juga menyoroti pentingnya orisinalitas dalam produksi konten. Menurutnya, media tidak boleh bergantung pada praktik salin-tempel dan harus berani mengangkat isu-isu lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

“Konten berkualitas adalah kunci untuk menciptakan sumber pendapatan baru,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga akses informasi yang sehat agar media arus utama, khususnya media lokal, tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Sementara itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI, Agung Damarsasongko, memaparkan pentingnya perlindungan hak cipta terhadap produk jurnalistik yang kini berkembang dalam berbagai format.

Menurutnya, karya jurnalistik saat ini tidak hanya berbentuk tulisan, tetapi juga mencakup foto, video, podcast, siaran langsung, dan berbagai produk audiovisual lainnya.

“Produk jurnalistik sudah berkembang sangat luas. Tidak hanya karya tulis, tetapi juga foto, video, podcast, live report, dan berbagai bentuk konten audiovisual lainnya,” ujarnya.

Agung menjelaskan bahwa setiap produk jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi karena proses produksinya memerlukan waktu, sumber daya, dan investasi yang tidak sedikit.

Ia menilai perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), membuat proses pemanfaatan ulang konten jurnalistik menjadi semakin mudah sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

“Ketika berita faktual dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau dijadikan konten turunan, tentu ada manfaat ekonomi yang muncul. Di sinilah perlindungan hukum menjadi penting,” katanya.

Menurut Agung, regulasi terkait perlindungan hak cipta saat ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Namun, aturan tersebut masih perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih rinci terkait perlindungan karya jurnalistik.

“Kini aturan itu akan lebih diperinci pada perlindungan berita, foto, video, dan produk audiovisual lainnya, termasuk batasan penggunaan konten untuk membentuk konten baru,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembentukan lembaga khusus atau manajemen kolektif menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji untuk mengelola royalti sekaligus memperkuat perlindungan hak ekonomi atas karya jurnalistik.

“Tanpa mekanisme khusus, proses monitoring dan mitigasi persoalan karya jurnalistik akan sulit direalisasikan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Dhi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Konvensi Media Siber 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Wartawan Legend Bedapatan ke-4 menghadirkan berbagai diskusi mengenai masa depan pers dan tantangan dunia jurnalistik di era digital. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro Pandurata Samarinda, Sabtu (13/6/2026), itu diikuti insan pers, pengelola media siber, akademisi, serta pegiat komunikasi dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Salah satu sesi yang mendapat perhatian peserta adalah diskusi bertajuk “Jurnalistik vs Media Sosial di Provinsi Kaltim” dengan narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal.

Dalam pemaparannya, Faisal menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Jika sebelumnya media massa menjadi rujukan utama, kini media sosial berkembang menjadi ruang publik yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut insan pers untuk semakin adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik yang menjadi fondasi utama profesi. Keakuratan data, verifikasi fakta, keberimbangan informasi, serta tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi pembeda antara produk jurnalistik dan konten yang beredar bebas di media sosial.

Faisal menjelaskan tingginya penggunaan media sosial juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya penyebaran informasi yang belum tentu benar. Hoaks, disinformasi, manipulasi konten, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat informasi palsu menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Ia menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan aset terbesar media. Karena itu, media siber tidak cukup hanya bersaing dalam kecepatan pemberitaan, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas dan integritas informasi yang disajikan kepada masyarakat.

“Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan media yang mampu menjadi rujukan terpercaya. Di sinilah peran pers profesional menjadi semakin penting,” ujarnya.

Faisal juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan media, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk memperkuat literasi digital. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan yang berpotensi memicu konflik sosial.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara media dan masyarakat akan menciptakan ruang digital yang lebih sehat sekaligus menjaga kondusivitas dan harmoni sosial di Kalimantan Timur.

“Literasi digital harus menjadi gerakan bersama. Dengan masyarakat yang semakin cerdas dalam memilah informasi, ruang digital akan menjadi lebih sehat dan produktif,” katanya.

Konvensi Media Siber 2026 yang digelar dalam rangkaian Wartawan Legend Bedapatan ke-4 menjadi momentum bagi insan pers untuk memperkuat komitmen menghadirkan informasi berkualitas, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Lambatnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh pemerintah pusat mulai menimbulkan dampak terhadap industri pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Sejumlah perusahaan disebut kesulitan menjalankan operasional secara normal, bahkan mulai mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengungkapkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mencapai 40 ribu hingga 42 ribu pekerja apabila persoalan RKAB tidak segera mendapatkan kepastian.

Menurut Bambang, industri pertambangan masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kaltim. Saat ini terdapat sekitar 307 perusahaan tambang aktif yang menyerap sekitar 180 ribu tenaga kerja secara langsung.

“Kalau dihitung dengan pekerja di sektor pendukung seperti trucking, pengeboran, pengapalan dan jasa lainnya, jumlah tenaga kerja yang bergantung pada industri ini bisa mencapai hampir 300 ribu orang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2026).

Kekhawatiran tersebut muncul seiring rencana pengurangan produksi batu bara nasional yang diperkirakan mencapai 195 juta ton per tahun. Sebagai daerah penyumbang sekitar 60 persen produksi batu bara nasional, Kaltim diprediksi menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya.

Bambang berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi daerah sebelum mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap industri pertambangan.

“Kita berharap suara dari daerah didengar. Dampak pembatasan atau keterlambatan RKAB ini sangat besar bagi industri tambang dan ekonomi Kalimantan Timur,” katanya.

Selain ancaman terhadap tenaga kerja, keterlambatan persetujuan RKAB juga menyebabkan sejumlah perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitas operasional secara normal.

Banyak perusahaan hingga kini masih menunggu persetujuan dokumen tersebut untuk melanjutkan kegiatan produksi dan penjualan batu bara.

“Banyak perusahaan masih menunggu. Karena RKAB belum keluar, aktivitas operasional tidak bisa berjalan seperti biasa,” ujar Bambang.

RKAB merupakan dokumen tahunan yang wajib disusun perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dokumen tersebut memuat rencana kerja, target produksi, dan anggaran operasional yang harus mendapat persetujuan Kementerian ESDM sebelum perusahaan dapat berproduksi secara legal.

Tanpa persetujuan RKAB, perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan aktivitas penambangan maupun penjualan hasil produksi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, pelaku usaha juga menghadapi tantangan lain berupa fluktuasi harga komoditas dan meningkatnya biaya operasional.

Menurut Bambang, kenaikan harga batu bara di pasar internasional belum sepenuhnya memberikan keuntungan karena diikuti naiknya biaya energi, termasuk bahan bakar minyak yang menjadi komponen penting dalam kegiatan operasional tambang.

“Harga batu bara memang naik, tetapi biaya operasional juga meningkat. Kondisinya belum sepenuhnya stabil bagi perusahaan,” ujarnya.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga turut memengaruhi perhitungan bisnis perusahaan tambang. Meski ada keuntungan dari sisi ekspor, tekanan biaya yang meningkat membuat situasi industri tetap penuh tantangan.

Bambang menilai berbagai faktor global memang memengaruhi sektor pertambangan. Namun, ketidakpastian terkait RKAB saat ini menjadi persoalan yang paling dirasakan perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan operasional dan nasib ribuan pekerja.

Pemerintah Provinsi Kaltim berharap proses persetujuan RKAB dapat segera diselesaikan agar aktivitas pertambangan kembali berjalan normal sekaligus menghindari potensi gelombang PHK yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian daerah. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.