PASER – Sejumlah dugaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Paser, diklaim Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser tidak ditutup-tutupi terhadap media.

Hal itu dibeberkan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2KBP3A Kabupaten Paser, Muchlas Sudarsono. Namun begitu, upaya media dalam menyajikan keterbukaan informasi terhadap kasus terkesan diabaikan pihaknya.

Meski mengeklaim tidak menutup-nutupi suatu kasus, Muchlas menyatakan, efek dari suatu pemberitaan khususnya terhadap anak, dinilai bakal berdampak pada psikologis anak yang berujung pada lamanya proses penanganan melalui pendampingan yang dilakukan.

“Bukan berarti kami menutup-nutupi kasus. Tidak. Tapi, efek dari pada di-blow up-nya (diberitakan media), berat banget psikologisnya dan psikososialnya. Ini yang kami jaga,” katanya beberapa waktu lalu.

Padahal, media dalam menjalankan tugas sesuai Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ranah Anak (PPRA) sudah diterapkan. Muchlas berdalih ada beberapa wartawan yang ingin menggali identitas korban.

“Jadi kami mohon kerja samanya juga dari media. Memamg ada beberapa media minta identitasnya kami tidak kasih. Minta alamat sekolahnya kami tidak kasih. Itu privasi korban yang harus kami lindungi,” jelasnya.

Namun saat dikonfirmasi kebenarannya, hal itu ia akui, bukan dari pihak media yang meminta secara langsung namun berdasarkan komunikasinya dengan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Paser, Amir Faisol yang meminta identias korban kepadanya.

Terbentuk sejak Januari 2020, unit yang bertugas memberi layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya itu, dihadapkan dengan tugas yang begitu menumpuk namun tak sebanding dengan jumlah personel yang ada.

Kepala UPTD PPA menyatakan, sejak dibentuk hingga kini pelayanan diakui belum maksimal mengingat ada 6 tugas pokok yang harus dijalankan, namun fasilitas yang disediakan belum memenuhi standar.

“Penerimaan pengaduan, penjangkauan kasus korban, pengelolaan kasus korban kemudian penampungan atau rumah aman yang sampai saat ini belum terwujud, mediasi dan pendampingan,” jabarnya.

Adapun standar yang harus dipenuhi itu, sesuai Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, hingga kini masih dipadu dengan Kantor DP2KBP3A Kabupaten Paser.

Sementara, sumber daya manusia yang tersedia hanya 4 orang. Sedangkan volunteer atau relawan berjumlah 4 orang yang diantaranya 2 orang psikolog klinis dan 2 lainnya sarjana psikologi, dengan sarana pendukung 2 unit motor perlindungan dan 1 unit mobil perlindungan.

“Kami menempati kantor diujung sedikit. Dalam pelayanan ya mohon maaf kami belum maksimal,” katanya. (bs)

PASER – Operasi Antik Mahakam 2022 dengan sasaran jaringan pengedar maupun pengguna narkotika di wilayah hukum Polres Paser telah berakhir. Dari operasi yang dilaksanakan selama 17 Oktober hingga 6 November 2022, Satresnarkoba Polres Paser mengungkap 10 kasus.
Kasat Resnarkoba Polres Paser, AKP Yulianto Eka Wibawa menyatakan, dari pengungkapan tersebut sebanyak 11 pelaku ditangkap, terdiri dari 8 pria dan 3 perempuan.

Dari sejumlah tersangka itu, satu diantaranya merupakan Target Operasi (TO) kepolisian. Yulianto menyebut, pengungkapan tersebar di 6 kecamatan yakni Kuaro, Batu Sopang, Batu Engau, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, dan Long Ikis.

“Sebanyak 11 orang kami amankan. Satu orang itu TO, selain itu suami istri juga ada kami ringkus. Semuanya merupakan pengedar dan pengguna,” kata Yulianto saat ditemui, Sabtu (12/11/2022).

Adapun tersangka yang merupakan target, dikatakan Yulianto, sudah dicari sejak 3 bulan terakhir. Tersangka tersebut berinisial (H), warga Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, yang saat diringkus, didapati 1,38 gram sabu serta uang tunai senilai Rp 1,45 juta.

Dari pengungkapan lainnya, lanjut Yulianto, barang bukti yang berhasil disita sebanyak 24 paket sabu seberat 11,86 gram, obat keras mengandung domperidone sebanyak 1.004 butir, serta uang tunai hasil penjualan senilai Rp 5,567 juta.

“Para tersangka yang diringkus merupakan usia produktif dari umur 24 sampai 46 tahun. Profesinya rata rata swasta,” lanjutnya.
Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 114 dan 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sementara pengedar obat keras dijerat Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. (bs)

PASER– Enam desa di Kabupaten Paser hingga kini belum teraliri listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Seluruh desa tersebut berada di Kecamatan Tanjung Harapan, yang juga merupakan wilayah satu-satunya di Paser yang belum teraliri listrik.
Keenam desa yang hingga kini belum menikmati listrik adalah: Desa Kladen, Desa Random, Desa Senipah, Desa Luan, Desa Tanjung Aru, dan sebagian Desa Riwang. Saat malam hari, penduduk setempat masih mengandalkan generator set atau genset sebagai sumber aliran listrik, namun hanya bisa bertahan selama 14 jam.

Menyikapi hal itu, Bupati Paser, Fahmi Fadli berupaya agar seluruh desa di Kabupaten Paser dapat teraliri listrik. Hal itu dibuktikan dengan mengunjungi kantor PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Wilayah Kaltimra, di Kota Balikpapan, Jumat (11/11/2022).

“Semoga 5 Desa dan 1 Dusun di Kabupaten Paser dapat teraliri listrik oleh PLN di 2023,” kata Fahmi.

Ia juga menargetkan, proses pembangunan jaringan listik ke Kecamatan Tanjung Harapan, pada 2023 dapat berjalan lancar, agar target kebutuhan listrik se-Kabupaten Paser dapat terealisasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser berkomitmen membantu PLN UID Wilayah Kaltimra menambah jaringan listrik pedesaan, dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan guna memudahkan distribusi material listrik.

“Kami berkomitmen dan terus bersinergi, semoga lancar dalam mewujudkan Paser MAS,” ucapnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Wilayah Kaltimra, Joice Lanny Wantania menyatakan, tahun depan pihaknya akan membangun jaringan listrik di 8 desa yang belum dialiri setrum tadi.
Selain itu, ditargetkan pada tahun ini, 3 desa akan mulai menikmati listrik.
Mengenai keinginan Bupati Paser terkait 6 desa di Kecamatan Tanjung Harapan, pihaknya menargetkan pada 2023 masalah tersebut sudah teratasi. Hal ini sesuai perencanaan PLN baik di 2022 dan 2023.

“Tiga desa itu diantaranya Desa Muara Andeh, Riwang dan Rantau Atas. Yang terpenting di mana ada akses jalan maka tidak ada alasan untuk PLN tidak membangun jaringan listrik,” pungkasnya. (bs)

PASER – Kelompok guru inklusi di Kabupaten Paser menyampaikan sederet keluhan kepada DPRD Paser. Mereka mengeluhkan status
yang belum setara dengan tugas tenaga pendidik lainnya.

Keluhan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser, Fadly Imawan dan Ketua Komisi II Ikhwan Antasari, Jumat (11/11/222).

Ikhwan menjelaskan, keluhan para guru inklusi tersebut akan menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Paser. Dia berjanji akan berkoordinasi ke pusat untuk mencari solusi agar kedudukan guru inklusi sama dengan pengajar lain.

“Baik itu dari jam pembelajaran dan lain sebagainya, kami akan lakukan koordinasi ke tingkat pusat (kementerian),” tegasnya.

Selain itu, DPRD meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser untuk memberi solusi bagi guru inklusi berkaitan dengan formasi PPPK.
Ikhwan mengatakan, DPRD menginginkan guru inklusi mendapat perlakuan dan fasilitas yang sama dan bisa masuk dalam formasi PPPK. Mengingat upaya yang dapat ia lakukan dengan berkomunikasi menggunakan jalur politik.

“Kami akan ke provinsi dan pusat untuk membahas hal ini. Kami juga sudah punya relasi di DPR RI, agar bisa mencari titik temu dari persoalan ini,” kata Ikhwan.

Sebelumnya, salah satu guru inklusi, Ridwan mengatakan, pendidikan inklusi merupakan kegiatan belajar mengajar anak yang di dalam kelasnya ada anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus seperti, autisme, tuna rungu, tuna daksa dan lainnya.
“Namun tetap dalam pengawasan lebih oleh guru-gurunya,” terangnya. (bs)

PASER– Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser terus mendalami dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kandilo.
Selain dengan memeriksa puluhan saksi, penyidik kini tengah menunggu hasil audit untuk memastikan berapa kerugian negara yang timbul dari kasus ini.
“Masih penyidikan. Tahapan saat ini, pemeriksaan saksi. Kita juga sudah melakukan gelar perkara dan bermohon (penghitungan kerugian negara) ke auditor. Mudah-mudahan segera selesai,” katanya, Jumat (11/11/2022).
Dony menjelaskan, sudah hampir 50 saksi yang diperiksa. Baik dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk saksi ahli yang akan mendukung pembuktian nantinya.
Dony menyebutkan, kasus korupsi yang dibidik pihaknya
terkait hibah sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) yang dibiayai APBD Paser 2021 senilai Rp 3,9 miliar.
Kejaksaan menduga ada kemahalan harga terhadap pengadaannya, oleh manajemen terdahulu tapi tanpa menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak yang kini masih aktif.
Beberapa waktu lalu, lanjut dia, kejaksaan sudah menggeledah
Perumdam Tirta Kandilo, untuk mencari barang bukti yang bisa menguatkan adanya potensi kerugian negara tersebut.
“Kita memang maunya cepat. Namun memang tergantung dinamikanya,” lanjut Dony.
Dia menyebutkan kejaksaan sudah memiliki data sementara berapa nilai kerugian negara yang terjadi, tapi untuk memastikannya tetap harus menunggu hasil audit.
“Yang jelas semua pihak terkait diperiksa, baik (pejabat) yang lama maupun yang baru. Untuk kerugian kami masih menunggu proses penghitungan dari auditor,” pungkas Dony. (bs)