PASER – Kelompok guru inklusi di Kabupaten Paser menyampaikan sederet keluhan kepada DPRD Paser. Mereka mengeluhkan status
yang belum setara dengan tugas tenaga pendidik lainnya.
Keluhan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser, Fadly Imawan dan Ketua Komisi II Ikhwan Antasari, Jumat (11/11/222).
Ikhwan menjelaskan, keluhan para guru inklusi tersebut akan menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Paser. Dia berjanji akan berkoordinasi ke pusat untuk mencari solusi agar kedudukan guru inklusi sama dengan pengajar lain.
“Baik itu dari jam pembelajaran dan lain sebagainya, kami akan lakukan koordinasi ke tingkat pusat (kementerian),” tegasnya.
Selain itu, DPRD meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser untuk memberi solusi bagi guru inklusi berkaitan dengan formasi PPPK.
Ikhwan mengatakan, DPRD menginginkan guru inklusi mendapat perlakuan dan fasilitas yang sama dan bisa masuk dalam formasi PPPK. Mengingat upaya yang dapat ia lakukan dengan berkomunikasi menggunakan jalur politik.
“Kami akan ke provinsi dan pusat untuk membahas hal ini. Kami juga sudah punya relasi di DPR RI, agar bisa mencari titik temu dari persoalan ini,” kata Ikhwan.
Sebelumnya, salah satu guru inklusi, Ridwan mengatakan, pendidikan inklusi merupakan kegiatan belajar mengajar anak yang di dalam kelasnya ada anak berkebutuhan khusus.
Anak berkebutuhan khusus seperti, autisme, tuna rungu, tuna daksa dan lainnya.
“Namun tetap dalam pengawasan lebih oleh guru-gurunya,” terangnya. (bs)
