PENAJAM – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) di PPU, Jumat (11/11/2022). Bertempat di Hotel Ika Petung, kegiatan ini merupakan tindak lanjut pendamping kabupaten layak anak (KLA) 2022.

Hal ini berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan status KLA PPU. Sejak empat tahun terakhir, PPU berhasil mempertahankan predikat pratama.

Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak di DKP3A Kaltim, Nova Paranoan menyampaikan, FGD ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam pendampingan gugus tugas KLA di daerah. Lewat kegiatan ini, para gugus tugas PPU diberikan arahan dalam pemenuhan hak-hak anak.

“Upaya pemenuhan itu, yang dilakukan secara berkesinambungan, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing gugus tugas KLA,” jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut hadir narasumber Hendra Jamal’s dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A) dihadirkan. Hendra memberikan materi yang berfokus pada percepatan pemenuhan setiap indikator KLA.

Salah satunya yang dipaparkan ialah pemenuhan fondasi serta komitmen pemerintah daerah dalam membuat regulasi. Seperti Perda KLA yang menjadi urusan wajib.

“Ada 6 sub urusan wajib, dari kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, data gender, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Hendra, kunci setelahnya ialah pelaksanaan dari regulasi KLA tersebut. Yaitu menjalankan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Semua itu, harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Chairur Rozikin mengungkapkan, PPU sudah beberapa kali meraih penilaian dalam evaluasi KLA. Hingga kini, PPU berhasil meraih predikat pratama dengan raihan nilai 500-600.

Prestasi itu bahkan berhasil dipertahankan hingga empat tahun berturut-turut sejak 2017. Sementara untuk dapat meraih predikat di atasnya yakni madya, diperlukan nilai 601-700. Kemudian nindya dengan nilai 701-800 serta predikat utama membutuhkan nilai 801-900.

“Kami berkeyakinan dalam penilaian yang akan datang, naik 1 tingkat dari pratama, menjadi madya, bahkan bisa naik menjadi nindya. Namun hal itu membutuhkan dukungan berbagai sektor. Tentu komitmen kita bersama, dari berbagai koordinator klaster di PPU,” tutupnya. (sbk)

PENAJAM – Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dalam waktu dekat bakal memanggil Pertamina dan beberapa unsur terkait untuk menyelesaikan masalah kelangkaan solar subsidi bagi petani.

Permasalahan BBM bersubsidi ini sejatinya sudah ada sejak lama dihadapi tidak hanya oleh petani, namun juga para nelayan. Namun isunya semakin berkembang setelah ada kenaikan harga jual BBM pada September lalu.

Mereka mengeluhkan soal distribusi BBM bersubsidi khusus yang cenderung terlambat. Maka dari itu, kenaikan harga ini juga menjadi masalah baru. Pemkab dan DPRD telah mencoba untuk menguraikan masalah ini dengan memanggil beberapa stakeholder berkaitan.

“Untuk masalah nelayan, itu sudah dapat semua. Jadi mereka minta ke Pertamina, diberikan penambahan kuota BBM untuk nelayan,” ujar Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi, Jumat (11/11/2022).

Namun, permasalahan bagi petani belum terselesaikan. Masalahnya selain distribusinya, lebih menitikberatkan pada harga solar yang tinggi. Dihitung tidak sebanding dengan produksi hasil pertanian mereka, khususnya padi.

“Tinggal pertanian, harusnya dapat perlakuan yang sama dari Pertamina. Itu juga jadi konsen kami,” tegasnya.

Menurut Wakidi, Pertamina selaku badan usaha teknis dapat memberikan perlakuan yang sama pada mereka. “Itu harus disamakan dengan para nelayan, masa perikanan dapat, kok pertanian nda dapat,” sebutnya.

Dibeberkannya, petani dari mengolah lahan hingga panen hampir semua menggunakan alsintan dan membutuhkan BBM. Seperti hand traktor, traktor, traktor panen dan sebagainya menggunakan BBM.

“Kalau tidak ada subsidi dan kuota, mana bisa mereka beli, solar kan mahal sekarang. Bulan ini kita buatkan jadwal untuk pertemuan terkait itu. RDP dengan beberapa pihak,” tutup Wakidi. (ADV/sbk)

PENAJAM – Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) langsung mengujicoba layanan call center siaga 112. Fasilitas baru ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kedaruratan seiring perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Layanan darurat dengan nomor panggilan 112 dan aplikasi tanggap darurat diluncurkan pada Kamis (10/11/2022), usai upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor Bupati PPU.

“Saya menyambut baik atas peluncuran call center 112 pada hari ini, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Saat peluncuran dilaksanakan pula simulasi penggunaan call center siaga 112, diperagakan langsung oleh Hamdam di hadapan peserta upacara.

Orang nomor satu di PPU saat ini itu memperagakan dengan perumpamaan terjadi kebakaran di depan Kantor Bupati PPU. Dalam hitunggan menit, tim pemadam kebakaran dan sejumlah tim medis datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan sigap.

Ia mengatakan, program ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan layanan publik yang semakin handal dan paripurna pada masyarakat. Karena termasuk fasilitas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat (emergency) di mana dan kapan saja bisa diakses.

Adapun layanan kegawatdaruratan yang disediakan mencakup kebakaran, kecelakaan, kerusuhan, bencana alam. Hingga penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan serta ketertiban umum maupun keadaan darurat lainnya secara terpadu.

“Dengan cepatnya penanganan atau pertolongan ke masyarakat yang sedang menghadapi keadaan darurat. Tentu akan mengurangi dampak fatal dan merusak yang bisa dialami masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, Hamdam mengungkapkan PPU sebagai daerah penyangga IKN sudah sepatutnya memiliki layanan ini. Salah satunya sebabnya akibat adanya potensi pertumbuhan jumlah penduduk.

Ia menilai, semakin banyak penduduk tentu akan semakin besar kemungkinan terjadinya kondisi darurat yang dialami masyarakat. “Karenanya ke depan keberadaan layanan call center 112 di PPU akan sangat bermanfaat dalam menghadapi kejadian kedaruratan yang dialami masyarakat setelah berpindahnya ibu kota negara,” bebernya.

Untuk diketahui, aplikasi tanggap darurat saat ini dikelola melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) PPU yang terkoneksi dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), RSUD Ratu Aji Putri Botung, Satpol-PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas PUPR, Dinas Sosial (Dissos), Polres PPU, Kodim 0913/PPU dan beberapa lagi.

Kepala Dinas Kominfo PPU, Budi Santoso menyampaikan, sebelum peluncuran pihaknya telah beberapa kali menggelar pertemuan dalam rangka menginventarisasi persiapan yang ada di OPD terkait. Serta mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi dan akan menjadi persoalan bagi OPD ketika sistem aplikasi 112 tersebut sudah diaktifkan.

“Layanan ini gratis. Jadi setiap ada laporan masuk, call taker akan terus bersiaga menerima dan menindaklanjuti dengan menginformasikan ke OPD terkait sesuai dengan jenis kedaruratannya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya itu, kedaruratan juga telah dibagi dalam beberapa jenis agar lebih memudahkan identifikasi penanganannya oleh OPD. Termasuk pula penanganannya dijalankan sesuai Setandar Opesianal (SOP) masing-masing OPD.

“Saat ini memang masih di Dinas Kominfo, direncanakan hingga Desember mendatang. Nanti selanjutnya ketika sistem ini sudah berjalan, komando akan kita serahkan ke BPBD PPU,” tutup Budi. (Sbk)

PENAJAM – Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi program baru Pemkab PPU, yaitu call center siaga 112. Diharapkan layanan kedaruratan satu pintu ini, dapat segera disosialisasikan secara maksimal ke masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi mengapresiasi atas peluncuran layanan kedaruratan satu nomor ini. Menurutnya, fasilitas tersebut memang sudah sepatutnya hadir di PPU.

“Kalau sudah ada call center, itu luar biasa bagus. Saya juga senang sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelayanan yang baik,” ungkapnya, Kamis (10/11/2022).

Menurutnya, pelayanan kedaruratan yang ada di PPU selama ini sangat terbatas. Hanya tersedia di beberapa OPD saja, itu juga dengan menggunakan nomor seluler biasa.

Tak heran, masyarakat cenderung menggunakan cara mandiri jika ada kejadian atau keadaan darurat. Seperti menggunakan jejaring media sosial atau aplikasi WhatsApp.

“Kalau begitu, kadang lebih lambat karena tidak langsung ke petugas yang menangani. Dengan adanya call center, harapannya itu bisa lebih mempercepat lagi. Jadi langsung bisa ke OPD-nya. Jadi ini juga sangat membantu masyarakat, saya rasa,” bebernya.

Untuk diketahui, aplikasi tanggap darurat saat ini dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang terkoneksi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), RSUD Ratu Aji Putri Botung, Satpol-PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas PUPR, Dinas Sosial (Dissos), Polres PPU, Kodim 0913/PPU dan beberapa lagi.

Dalam pelaksanaannya, kedaruratan telah dibagi dalam beberapa jenis untuk memudahkan identifikasi penanganannya oleh OPD. Penanganannya juga dijalankan sesuai Standar Operasional (SOP) masing-masing OPD.
Selanjutnya, menurut Wakidi, tugas Pemkab PPU adalah menyebarluaskan layanan baru ini. Agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Call center kini sudah sangat diperlukan. Jadi itu harus segera disosialisasikan, diedukasi ke seluruh masyarakat PPU,” pungkasnya. (ADV/sbk)