PENAJAM – Sebanyak 1.250 palaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan langsung tunai (BLT) program terdampak inflasi. Penerima diminta untuk konsumtif agar manfaat bantuan ini secara luas dapat dirasakan.

Berlangsung di Halaman Kantor Bank Kaltimtara Cabang PPU, penyerahan dilakukan langung oleh Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa. Menurutnya, lahirnya kebijakan pemerintah pusat yang telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tentunya terdapat sejumlah persoalan baru.

Pasalnya dengan kenaikan harga BBM ini, memicu naiknya harga barang-barang Iain. Di mana kelompok masyarakat menengah ke bawah dan para pelaku usaha mikro paling merasakan dampak dari kenaikan inflasi itu.

“Jadi penyaluran bantuan UMKM yang terdampak inflasi sangat dibutuhkan masyarakat Penajam Paser Utara,” ucapnya, Senin (26/12/2022).

Pemerintah memberikan bantuan BLT BBM sebesar Rp 150.000 per bulan untuk masing-masing penerima selama empat bulan, dari September hingga Desember 2022. Artinya, penerima manfaat akan memperoleh bantuan dengan total sebesar Rp 600.000.

“BLT ini harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Semoga membantu usaha masyarakat di tengah kondisi dampak inflasi dan pelaku usaha dapat semakin mengembangkan usahanya,” imbuhnya.

Selain bantuan sosial langsung tunai dari pemerintah pusat, dan Pemprov Kaltim, Pemkab PPU juga menganggarkan program perlindungan sosial melalui belanja pada 2022. Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU berupa bantuan inflasi pelaku usaha mikro (BIPUM) kepada 5.400 (lima ribu empat ratus) orang di empat kecamatan di PPU.

“Program bantuan yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, kembangkan usaha yang ada dan jangan dibelanjakan dengan barang konsumtif karena bantuan ini ditujukan untuk mengembangkan usaha para masayarakat dibidang UMKM,” pungkas Hamdam. (SBK)

PENAJAM – Cuaca ekstrem diprediksi bakal melanda wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dalam beberapa hari ke depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU mengimbau masyarakat, khususnya yang ada di wilayah pesisir untuk terus waspada.

Beberapa hari terakhir, air pasang di beberapa wilayah pesisir di Penajam naik sekira 30 meter dari batas bibir pantai. “Terjadi sekitar jam 5 sore, dan sekitar pukul 20.30 pasang sudang mulai surut,” ujar Kepala Pelaksana BPBD PPU Marjani, Minggu (25/12/2022).

Akibat banjir rob, sebanyak 8 rumah yang terdiri dari 8 kepala keluarga (KK) atau 36 jiwa, di Kelurahan Tanjung Tengah, terendam banjir. Sementara di Kelurahan Saloloang, satu rumah (bagian dapur) rusak parah akibat hantaman rob.

Termasuk 1 rumah berukuran 2,5 X 6 meter yang dihuni satu KK dengan dua jiwa. Banjir rob di Kelurahan Saloloang juga merendam SDN 018 Penajam.

Tim Pusdalops BPBD PPU bersama kepolisian, Dinas Perhubungan, Babinsa, dan warga  di dua kelurahan itu, masih melakukan pemantauan hingga dua hari ke depan. Pasalnya,  berdasar prakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan,  gelombang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa hari kedepan.

Menurut Marjani, fenomena alam seperti banjir rob, merupakan  siklus tahunan sebab Desember tahun lalu juga terjadi. Bahkan, pada Desember 2021 sebanyak 70 rumah terdampak. “Saya berdoa semoga Desember ini tidak seekstrem Desember lalu. Sekali lagi saya imbau warga selalu waspada,” sebutnya.

Lebih lanjut Marjani menyebutkan, pemantauan bukan hanya di dua kelurahan tersebut, tapi semua kawasan pesisir di Penajam. Oleh karenanya, imbauan kewaspadaan dilakukan tim di lapangan.

“Kami imbau masyarakat selalu waspada jika ingin mencari ikan di laut, utamakan keselamatan jiwa. Bagi warga yang tinggal di pesisir juga harus selalu waspada terhadap kemungkinan banjir rob, apalagi jika disertai dengan hujan lebat,” kata Marjani.

Ia memastikan situasi ini dipengaruhi faktor cuaca ekstrem, yaitu angin disertai hujan dengan intensitas tinggi. “Cuaca ekstrem laut ini dapat menyebabkan beberapa hal, seperti gelombang tinggi, kemudian banjir rob,” tutupnya. (sbk)

PENAJAM – Badan Pengawas Pemilu Penajam Paser Utara (Bawaslu PPU) membutuhkan 54 orang untuk menjadi pengawas kelurahan/desa (PDK) di Benuo Taka.

Ketua Bawaslu PPU Edwin Irawan mengungkapkan, pendaftaran rencananya dibuka pada awal 2023. Pada prekrutan panwaslu di tingkat bawah ini, Bawaslu akan menggunakan ketentuan dan persyaratan terbaru.

“Dalam waktu dekat Bawaslu akan membuka pendaftaran untuk PKD,” katanya, Jumat (23/12/2022).

Namun, mengenai tanggal pasti rekrutmen, masih harus menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan Bawaslu RI.

Jadi Bawaslu PPU, sambungnya, masih menunggu arahan dari Bawaslu RI terkait dengan surat keputusan dan pedoman pembentukan PKD. “Diperkirakan pembukaan pendaftaran Januari 2023, kami menunggu timeline atau jadwal pembentukan, mulai dari sosialisasi hingga pelantikan pengawas kelurahan,” ucap Edwin yang juga Koordinator Divisi SDM dan Organisasi itu.

Sejalan dengan rencana ini, ia berharap masyarakat PPU ikut berpartisipasi dalam tahapan ini. Untuk bersama-sama mengawasi setiap tahapan menuju Pemilu Serentak 2024.

Soal aturan baru, menurutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2022 Atas UU 7 Tahun 2017. Di dalamnya ada beberapa poin ketentuan dan syarat perekrutan PKD yang perlu diperhatikan agar bisa lolos dalam perekrutan.

Adapun persyaratan yang perlu diperhatikan calon Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan, Kepartaian, dan Pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Mengundurkan diri keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
9. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan terpilih; dan
13. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. (sbk)