PENAJAM – Perekrutan panitia pemungut suara (PPS) di Penajam Paser Utara (PPU) telah dibuka. Antusiasme masyarakat untuk menjadi salah satu panitia penyelenggara di Pemilu 2024, dinilai meningkat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU bakal merekrut 162 orang PPS untuk membantu menyukseskan Pemilu serentak 2024. Komisioner KPU PPU Mochamad Misran menuturkan,  penerimaan anggota badan ad hoc PPS dibuka sejak 18 Desember 2022.

“Sejak dibuka sehari yang lalu, antusiasme masyarakat cukup tinggi, dibanding pada pemilu 2019 lalu. Dulu bahkan ada satu desa yang hingga sehari sebelum penutupan waktu pendaftaran, KPU belum menerima satupun pendaftar,” sebutnya, Kamis (22/12/2022).

Pendaftaran perekrutan PPS akan ditutup pada 27 Desember 2022. Pendaftaran dilakukan melalui Siakba (sistem informasi anggota komisioner dan badan ad hoc) pada laman https://siakba.kpu.go.id.

Jadi, jelas Misran, pendaftar calon panitia pemungutan suara terlebih dahulu harus mengakses aplikasi Siakba untuk proses awal pendaftaran, hingga mengirim berkas persyaratan dalam bentuk data atau dokumen digital. Namun pendaftar calon PPS tersebut, tetap harus mengirim berkas persyaratan dalam salinan cetak ke kantor KPU PPU.

Hingga Kamis, tercatat sebanyak 70 orang calon panitia pemungutan suara telah mendaftar, dengan mengisi biodata dan mengirim persyaratan melalui aplikasi Siakba. Mereka nantinya akan bekerja membantu KPU dalam melakukan tahapan pemilu di tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan melihat jumlah pendaftar, kami nilai respons masyarakat untuk jadi PPS cukup tinggi,” ujar dia.

Jumlah personel Badan Ad hoc panitia pemungutan suara yang dibutuhkan 3 orang untuk setiap desa dan kelurahan, dalam membantu penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah kelurahan dan desa di daerah berjuluk Benuo Taka sebanyak 54. Sehingga dibutuhkan PPS sebanyak 162 orang.

Adapun syarat menjadi anggota Badan Ad hoc yakni, warga Negara Indonesia dan berusia paling rendah 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tidak pernah dipidana penjara. Pendaftar anggota Badan Adhoc panitia pemungutan suara harus berdomisili dalam wilayah kerja PPS setempat, serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat

“Sampai saat ini berjalan lancar, kita berharap seluruh tahapan perekrutan ini sampai selesai tidak menghadapi kendala,” tutup Misran. (sbk)

PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) jalin MoU bersama dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok Nusa Tenggara Barat.

Penandantanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui Sekkab PPU Tohar dan Direktur Utama Herry Rachmat Widjaja di Ruang Rapat Lantai III, Kantor Setkab PPU, Kamis (22/12/2022).

Lewat MoU ini, Pemkab PPU menyatakan keseriusannya dalam mengembangkan sektor kepariwisataan daerah. Membenahi beberapa kelemahan yang dimiliki untuk siap bersaing kedepannya.

“Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik atas MoU ini semoga dapat membawa kemajuan dan transformasi baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten PPU bersama jajaran Poltekpar Lombok Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Ia menyebutkan sejumlah potensi kewilayahan khususnya terkait pariwisata Benuo Taka memang memerlukan kolaborasi. Terlebih kepada daerah-daerah yang telah lebih maju dalam pengembangan pariwisatanya.

Pun adanya Poltekpar ini kiranya semakin memberikan wawasan dalam pembinaan kepariwisataan khususnya pada kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang ada. Satu hal yang menjadi fokus utama ialah seiring ditetapkannya IKN di Kaltim dan sebagian wilayahnya ada di PPU.

“Itu sudah pasti akan menjadi magnet tersendiri sehingga kedepan sangat memungkinkan pengembangan kepariwisataan dapat menjadi sisi lain yang juga bagian pendukung hadirnya IKN di Kaltim terkhusus di Kabupaten PPU,” ungkap Tohar.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Praktik Kerja Nyara dan Bursa Kerja Poltekpar Lombok, Sirajudin memaparkan langkah kerjasama yang akan dilakukan ke depan. Untuk tahap awal ini pihaknya akan memberikan edukasi secara teori dan praktik dalam bentuk pelatihan.

“Utamanya dalam MoU ini ialah kita mengimplementasikan Tri Dharma perguruan tinggi. Ada pengabdian, penelitian dan pelatihan. Bentuknya seperti kita memberikan edukasi dalam beberapa tahap,” sebutnya.

Dalam beberapa tahap itu, nantinya juga akan datang beberapa tim-tim teknis yang ada di kampusnya. Untuk memberikan pelatihan dan pendampingan secara langsung pada pegiat pariwisata yang ada di PPU.

Dari kajian sementara ini, pihaknya telah mengetahui berbagai keunggulan dan kelemahan kepariwisataan di PPU. Dalam memberikan pelatihan tahap awal ini, tim tentu akan berfokus pada peningkatan dalam hal tersebut.

“Ada beberapa bidang, seperti event. Akan diberikan pelatihan teknis seperti membuat proposal, membuat RAB, timline, rundown. Pokoknya dipaparkan cara untuk menyelenggarakan event-event bahkan sekelas nasional,” beber Sirajudin.

Kemudian juga pelatihan dalam menyelenggarakan perjalanan wisata. Seperti membuat paket, tour etenerary, gueding, tour leader sampai ke pola pelayanan.

“Kita berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Semoga potensi kepariwisataan di PPU semakin bisa dikembangkan, agar orang tertarik bisa datang,” pungkasnya. (SBK)

PENAJAM – Seluruh lembaga adat yang ada di Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen untuk turut menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di wilayahnya. Janji itu dibuktikan dengan mendeklarasikan dukungan terhadap aparat negara.

Polres PPU menggelar focus group discussion (FGD) bersama lembaga adat, paguyuban, dan suku se-PPU, Rabu (21/12/2022). Kegiatan ini secara khusus mengangkat tema peran lembaga adat dan paguyuban suku, dalam mendukung tugas kepolisian dalam menjaga harkamtibmas di wilayah Benuo Taka.

Bertempat di Ruang Catur Prasetya Polres PPU, kegiatan  dihadiri beberapa lembaga negara, juga puluhan perwakilan organisasi keadatan yang ada di PPU. Wakapolres PPU, Kompol Bergas Hartoko dalam kesempatan itu mengungkapkan, tantangan ke depan akan lebih kompleks.

Hal itu berkaitan adanya IKN di Kaltim, yang pusatnya direncanakan berada di wilayah Sepaku, PPU. Maka dari itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat dapat saling menghormati dan menjaga kesatuan bangsa.

“Mari jaga keamanan bersama. Diharap seluruh tokoh masyarakat maupun kesukuan yang ada  membantu mengawal dan menyukseskan Pemilu 2024 dan pembanguna  IKN,” ujarnya.

Kabid Bina Iwasmas di Kesbangpol Setyarso Wahyudiono yang mengisi materi FGD mengungkapkan, di PPU saat ini setidaknya terdapat 48 organisasi kemasyarakatan (ormas) aktif. Namun tidak menutup kemungkinan, jelang Pemilu jumlah itu akan bertambah seperti biasanya.

“Mendekati tahun pemilu, jumlah ormas akan meningkat. Kami harap ormas melaporkan keberadaannya ke Kesbangpol,” ujarnya.

Satu sisi, menurutnya, hal itu sangat baik dalam membantu menjaga kondusivitas masyarakat. Namun begitu, pendataan dan pengoordinasian yang baik, serta bersinergi dengan pemerintah dan aparat juga sangat dibutuhkan.

“FGD yang digagas Polres PPU sangat positif, sebagai wadah persatuan menjaga kondusivitas Kabupaten PPU kedepannya,” sebut Setyarso.

Dalam kesempatan ini, pembacaan deklarasi damai oleh seluruh peserta dibacakan. Pembacaan yang dipimpin perwakilan Lembaga Adat Paser, Eko Supriadi itu berisikan 5 poin utama.

1. – Kami lembaga adat dan paguyuban suku se-Kalimantan Timur bertekad kuat untuk menjaga keamanan di Kalimantan Timur demi terwujudnya kamtibmas yang kondusif
2. – Kami lembaga adat dan paguyuban suku se-Kalimantan Timur mengajak seluruh elemen masyarakat bersama – sama mendukung Polda Kaltim dalam memelihara Kamtibmas di Provinsi Kalimantan Timur
3. – Kami lembaga adat dan paguyuban suku se-Kalimantan Timur sepakat menolak ujaran kebencian, hoaks dan provokasi yang memecahbelah masyarakat
4. – Kami lembaga adat dan paguyuban suku se-Kalimantan Timur sepakat saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, paguyuban dan lembaga adat serta mengedepankan kepentingan umum dari pada golongan
5. – Kami lembaga adat dan paguyuban suku se-Kalimantan Timur sepakat bersama Polri menjadi garda terdepan membangun kebersamaan dan ikut menyukseskan seluruh tahapan pemilu 2024 yang aman, lancar, tertib, adil dan berintegritas, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI. (sbk)

PENAJAM – Pelantikan Hamdam Pongrewa sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) definitif masih menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (SK Kemendagri). Muncul informasi pelantikan akan digelar di Benuo Taka.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab PPU Sodikin menyebutkan, mekanisme dasar pelantikan tersebut adalah SK yang dikeluarkan Kemendagri. Dari SK tersebut, Pemprov Kaltim baru dapat menentukan jadwal dan teknis pelantikan.

“Tertanggal 7 surat sudah kita sampaikan ke Gubernur Kaltim (Isran Noor), untuk pengangkatan dan pengesahan, kita pantau setelah tanggal 7 itu. Tanggal 9 sudah mengarah ke Kemendagri,” kata Sodikin, Rabu (21/12/2022).

Seperti diketahui, pengangkatan Hamdam yang digelar dalam rapat paripurna 7 Desember 2022 lalu. Setelahnya, berita acara pengangkatan langsung dikirim ke Pemprov Kaltim untuk ditindaklanjuti.

Secara aturan, pengurusan rekomendasi di tingkat kabupaten selama 10 hari kerja. Sementara di tingkat provinsi 5 hari kerja, sedangkan untuk tingkat kementerian tanpa batasan waktu.

“Sampai sekarang masih menunggu SK dari Kemendagri. Tak ada batasan waktu untuk Kemendagri mengeluarkan SK,” sebutnya.

Sodikin mengakui tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk pelantikan. Namun harapannya bisa segera dilakukan, agar birokrasi bisa segera berjalan maksimal.

Lebih lanjut, untuk pelaksanaan pelantikan kemungkinan besar  dilakukan di PPU, tepatnya di Gedung Paripurna DPRD PPU. Namun begitu, teknis pelantikan tetap ditentukan sepenuhnya oleh Pemprov Kaltim.

“Kemungkinan tempat pelantikan di Penajam. Saya kira tidak ada masalah tinggal tempat, sudah ranahnya provinsi yang menjadwalkan dan melantik itu. Yang jelas kita tunggu dulu SK Mendagri. Tentu kita koordinasikan dengan provinsi,” pungkasnya. (sbk)

PENAJAM – Badan Pengawas Pemilu Penajam Paser Utara (Bawaslu PPU) bakal meluncurkan beberapa program pengawasan khusus dalam Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya ialah menggandeng pegiat media sosial (medsos) dalam pengawasan berbagai platform digital.

Bawaslu RI baru saja meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Jumat (16/12/2022). Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan melibatkan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Moh Khazin, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu PPU mengatakan, pemetaan kerawanan dalam pemilu serentak 2024 sangat penting. Tujuannya sebagai alarm, memotret dan memformulasikan proses pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan pemilu.

PPU sendiri, lanjut dia, ditetapkan masuk dalam kategori kerawanan sedang, dengan skor 20,55. Adapun skor itu melalui 4 dimensi yaitu dimensi sosial dan politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

“Dari empat dimensi yang menjadi acuan dalam menyusun indeks kerawanan pemilu di PPU, hanya ada dua yang sangat berpotensi yaitu dari sisi kontestasi (42.07) konteks sosial politik (37.17),” jelasnya Rabu (21/12/2022).

Sementara dua sisanya, kerawanan  dalam konteks penyelenggaraan pemilu serta konteks partisipasi skornya 0 (nol). Diketahui pula, potensi kerawanan dalam kajian kali ini meningkat dibandingkan pemilu 2019 maupun Pilkada 2018 dan Pileg 2019.

“Ada perbedaan indikator memang. Tapi secara keseluruhan yang berpeluang terulang pada kampanye calon. Untuk penyebab nanti akan disampaikan setelah pemetaan tahapan pertahapan pada masing-masing kecamatan,” ungkapnya.

Menyikapi hasil IKP, Bawaslu PPU akan melakukan upaya pencegahan melalui program strategis. Pada 2023 mendatang, pihaknya akan meluncurkan dua program.

Pertama, program desa pengawasan, sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat secara luas, untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dimulai dari wilayah desa.

“Desa pengawasan nanti akan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa, untuk dijadikan pilot project. Dengan target 2023, 1 kecamatan 1 desa,” sebut Khazin.

Yang kedua, Jarimu Mengawasi.  Program yang akan mengajak pegiat sosial media untuk terlibat dalam pengawasan di seluruh platform. Jadi fokus pengawasan, juga akan fokus dilakukan di dunia digital.

Ia berharap semua lapisan masyarakat dapat turut aktif mengawasi dan menyemarakkan kontestasi 5 tahunan ini. Dengan catatan semua tetap taat prosedur.

“Lebih dari itu, bagi yang terbiasa bermain d sosial media, marilah kita menjadi pengguna sosial media yang bijak. Lebih-lebih nanti masuk pada tahapan kampanye, karena postingan yang salah akan berakibat pada sesuatu yang tidak baik dari sisi hukum maupun sosial,” pungkasnya. (sbk)